Makanya, dalam membangun sistem administrasi digital, pemerintah harus mempertimbangkan risiko-risiko ini secara serius. Jangan sampai niat baik berubah jadi masalah baru.
Integrasi, Bukan Sekadar Tambah Aplikasi
Pemerintah kadang suka terlalu semangat bikin aplikasi sendiri-sendiri. Akibatnya? Data tersebar di mana-mana, regulasi saling tumpang tindih, dan publik bingung harus akses yang mana. Yang dibutuhkan sekarang bukan aplikasi baru, tapi integrasi—baik dari sisi hukum maupun sistem teknisnya.
Bayangkan kalau semua data administrasi, mulai dari catatan kependudukan, pajak, hingga bantuan sosial bisa terintegrasi dengan aman dan efisien. Proses pelayanan jadi lebih cepat, masyarakat tidak perlu ke banyak tempat, dan potensi korupsi pun bisa ditekan. Tapi semua itu butuh komitmen dan perencanaan matang.
Digitalisasi Bukan Sekadar Gaya-Gayaan
Digitalisasi pemerintahan bukan proyek gaya-gayaan agar terlihat modern. Ini adalah investasi jangka panjang demi menciptakan sistem administrasi publik yang lebih adil, efisien, dan terpercaya. Tapi agar semua itu bisa tercapai, reformasi hukum administrasi harus jadi prioritas.
Digitalisasi tanpa hukum hanya akan menghasilkan ketidakpastian. Sedangkan hukum tanpa adaptasi teknologi akan tertinggal zaman. Keduanya harus jalan bareng.
*) Artikel ini adalah kiriman Gendis Maharani, Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar.
Tampilkan Semua
Komentar