Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.
Selalu ada paradigma yang berkembang setiap kontestasi politik, yakni proses tukar-menukar jasa atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional.
Para kandidat bersama politisi, partai politik, dan masyarakat secara langsung cenderung membangun kesepakatan memenangkan kandidat dengan skema kerja sama mirip proses perniagaan.
Besarnya anggaran yang diglontorkan memaksa kandidat harus menang bagaimanapun caranya. Saat kemenangan itu diraih, upaya pengembalian modal politik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga sikap tidak berpihak kepada rakyat.
Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.
Kualifikasi teknis dan politik menjadi syarat utama menentukan kader-kader yang akan terjun dalam kontestasi lima tahunan. Masalahnya, dua syarat ini terabaikan.
Politik dan organisasi adalah satu kesatuan produk sejarah kebangsaan. Gerakan pra-kemerdekaan melahirkan tokoh dari berbagai spesialisasi gerakannya, sebut saja Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Natsir dan tokoh-tokoh lainnya.
Mereka adalah tokoh sekaligus juga kader organisasi dengan ketokohannya masing-masing. Dalam situasi politik saat itu, basis nasionalisme menjadi poin penting dalam berpolitik.
Belajar dari Dua Pemilu
Situasi genting pasca-kemerdekaan terus berlangsung hingga tragedi tahun 1965 dan tahun 1966 serta gerakan konfrontasi ganyang Malaysia. Kuatnya basis nasionalisme bangsa Indonesia mampu melewati segala tantangan yang ada.
Indonesia mulai memperlihatkan dirinya sebagai negara demokrasi kepada dunia dengan peran dan kiprahnya menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika pertama pada tahun 1955 dan sepak terjangnya di Asia Tenggara melalui pembentukan organisasi ASEAN pada tahun 1967.
Berlanjut ke dalam negeri, Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955. Saat itu dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia. Pemilu yang memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi Konstituante ditambah 14 kursi khusus untuk wakil golongan minoritas itu berjalan dengan baik. Total pemilih saat itu berjumlah 37.785.299 orang.
Dari hasil pemilihan, Partai Nasional Indonesia (PNI) mampu meraih 8.434.653 suara (22,3%) dengan jumlah 57 kursi, Partai Masyumi dengan 7,903,886 suara (20,9%) dan 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 6,955,141 suara (18,4%) dan 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6,176,914 suara (16,4%) dan 39 kursi.
Tampilkan Semua
