Hal lain yang patut dicermati adalah konsistensi komitmen Indonesia terhadap hubungan dengan India di bawah tiga pemerintahan yang berbeda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemimpin yang pertama kali meningkatkan hubungan kedua negara menjadi Kemitraan Strategis pada 2005. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Narendra Modi memperkuat fondasi tersebut melalui pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) pada 2018. Kini, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan momentum tersebut setelah kunjungannya ke India pada 2025 dengan memperluas ruang kerja sama ke bidang pembiayaan pertahanan, ketahanan pangan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Keberlanjutan kebijakan ini menunjukkan bahwa diplomasi peradaban bukanlah agenda yang bergantung pada satu pemerintahan atau koalisi politik tertentu, melainkan telah berkembang menjadi orientasi strategis Indonesia dalam menjalin hubungan dengan India.
Lingkungan strategis global pada 2025 semakin memperkuat alasan bagi kedua negara untuk mempererat kemitraan. Tatanan dunia pasca-Perang Dingin yang sebelumnya ditandai oleh globalisasi dan stabilitas keamanan kini bergeser menuju dunia yang lebih multipolar, kompetitif, dan transaksional. Berkurangnya intensitas globalisasi mendorong negara-negara menengah seperti Indonesia dan India untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan besar melalui diversifikasi kemitraan ekonomi maupun strategis. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi industri Indonesia dan upaya India menjadi pusat manufaktur global yang baru justru saling melengkapi, sehingga masing-masing negara dapat menjadi mitra strategis yang memperkuat ketahanan ekonomi satu sama lain.
Selain kepentingan ekonomi dan keamanan, hubungan Indonesia dan India juga memiliki dimensi normatif yang sangat kuat. India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, sedangkan Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar yang menerapkan sistem demokrasi. Bersama-sama, kedua negara menaungi lebih dari 1,75 miliar penduduk, atau lebih dari seperlima populasi dunia. Jumlah tersebut bahkan sudah mendekati total populasi seluruh negara demokrasi lainnya jika digabungkan. Lebih menarik lagi, ketika banyak negara demokrasi menghadapi penuaan penduduk atau pertumbuhan populasi yang melambat, Indonesia dan India justru masih menikmati bonus demografi. Jika tren tersebut berlanjut, pada 2040—kecuali terjadi gelombang demokratisasi besar di berbagai belahan dunia—jumlah penduduk Indonesia dan India saja diperkirakan dapat melampaui total populasi seluruh negara demokrasi lainnya.
Di titik inilah cita-cita nasional kedua negara bertemu secara sangat jelas. India mengusung visi Viksit Bharat 2047, yaitu tekad menjadi negara maju tepat pada satu abad kemerdekaannya. Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Meski hanya terpaut dua tahun, kedua visi tersebut bertumpu pada keyakinan yang sama, yaitu memanfaatkan bonus demografi dan tenaga kerja muda sebagai mesin pertumbuhan sebelum jendela peluang tersebut tertutup akibat penuaan penduduk. Indonesia dan India sama-sama menghadapi perlombaan melawan waktu, sekaligus memiliki alasan yang kuat untuk saling mendukung agar visi besar masing-masing dapat terwujud.
Tampilkan Semua