Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr Ignatius Suharyo, menyebut umat Katolik secara kolektif selalu mendoakan penyelesaian terbaik isu Israel-Palestina dengan menegaskan persoalan Palestina merupakan isu kemanusiaan dan bukan agama.
“Orang Katolik tentu ikut dengan sikap yang dipikirkan, dikatakan, dan dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Paus mengakui negara Palestina secara eksplisit,” kata Suharyo.
Sementara pada 7 Desember lalu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Henriette Tabita Lebang mendorong penyelesaian damai dalam isu Palestina menanggapi keputusan kontroversial Trump.
“Pengakuan ini akan memicu eskalasi konflik, baik di Timur Tengah maupun di negara-negara lain,” kata Henriette dalam keterangan tertulis.
Sedangkan Perwakilan Umat Budha Indonesia, Perisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi agama Khonghucu Indonesia juga menyatakan hal serupa.
Meski sebagian besar kelompok menyebut isu Palestina bukan persoalan keagamaan, Jimly justru mendorong pemerintah Indonesia memprakarsai konferensi internasional yang melibatkan para tokoh lintas agama: Yahudi, Protestan dan Katolik, serta Islam.
Melalui konferensi itu, menurut Jimly, pemerintah Indonesia dapat bersumbangsih nyata bagi Palestina di luar jalur diplomasi.
“Indonesia harus ambil inisiatif. Penyelesaiannya tidak bisa politik saja tapi juga agama karena Palestina punya sejarah keagamaan,” kata Jimly.
Dalam pertemuan KTT Luar Biasa di Turki, negara-negara anggota OKI mendesak dunia untuk menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Palestina.
Rabu lalu, KTT Luar Biasa OKI di Turki -yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo- mengecam keputusan AS soal Yerusalem dan mendesak agar dunia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Bagaimanapun beberapa negara penting di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir tidak mengirimkan pemimpinnya ke KTT di Istanbul tersebut.
Meski dikecam oleh banyak negara dan sejumlah aksi unjuk rasa marak di berbagai tempat, pemerintah Amerika Serikat tetap tidak bergeming dan banyak pihak yang menanti kunjungan Wakil Presiden AS, Mike Pence, ke Timur Tengah, termasuk Israel.
Kunjungan itu -yang sudah direncanakan beberapa waktu lalu- tampaknya kini dilihat sebagai ‘berwajah satu sisi’ saja setelah Presiden Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sementara itu Dewan Keamanan Perserikatan-Bangsa dilaporkan akan menerbitkan resolusi yang menyatakan perubahan status Yerusalem secara sepihak adalah ilegal, namun AS memiliki hak veto untuk membatalkan kesepakatan 14 anggota DK PBB lainnya.
Tampilkan Semua
