JAKARTA, CILACAP.INFO – Massa jutaan umat Muslim Indonesia yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI) awal November 2023 diklaim didorong solidaritas, meski diwarnai juga dengan sorakan dan umpatan pada pejabat pemerintah.
Para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI turut hadir dan berpidato, termasuk pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, melalui telepon dari tempat pelariannya setelah dicari polisi terkait kasus dugaan penyebaran konten pornografi.
GNPF MUI berulang kali berunjuk rasa menentang Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mobilisasi massa terakhir yang mereka gelar adalah Reuni Alumni 212 pada awal Desember.
Kali ini, walaupun bertajuk solidaritas untuk Palestina, nuansa politik dalam negeri tampak dalam aksi tersebut, antara lain lewat sorak-sorai ejekan kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat memaparkan hasil keikutsertaan Presiden Joko Widodo pada pertemuan KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam, OKI, di Turki, pekan lalu.
“Sudah turun, nanti capek, Pak. Dukung LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) saja,” kata beberapa orang dari massa. “Huu… Suruh pulang saja, ngapain di sini,” teriak kelompok lainnya.
Selain Lukman, unjuk rasa juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
Sementara Ketua MUI, Ma’ruf Amin, yang juga datang dalam acara itu mengajak massa untuk memboikot AS jika tidak mencabut pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
“Saya tanya, Kalau Donald Trump tidak mau juga mencabut bagaimana? Boikot?” tanya Ma’ruf pada massa. “Boikot Amerika,” jawab ribuan orang yang ada di Monas itu.
Jimly Asshiddiqie menyebut solidaritas untuk Palestina harus ditunjukkan beragam elemen masyarakat agar isu itu tidak dimonopoli kelompok tertentu.
Bagaimanapun Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyebut ‘Aksi Bela Palestina’ tidak dapat dilepaskan dari populisme Islam yang muncul sejak Pilkada DKI.
“Alumni 212 seakan mempelihara momentum. Sekarang mereka juga memanfaatkan isu Palestina,” kata Jimly kepada BBC Indonesia.
Menurut Jimly, isu Yerusalem-Palestina berpotensi diarahkan untuk kepentingan politik dalam negeri namun pada saat bersamaan dia sebenarnya mengharapkan agar isu Palestina tetap disuarakan dalam konteks kemanusiaan dan kebangsaan.
“Ini saat yang tepat untuk melenturkan ketegangan akibat political divide (perpecahan politik), asalkan ditopang seluruh elemen bangsa,” kata Jimly.
Sebelum aksi di Monas ini, para tokoh lintas iman yang mewakili organisasi keagamaan sudah berkumpul pada Jumat (15/06) di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta untuk mengeluarkan kecaman bersama kepada AS terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Tampilkan Semua
