CILACAP.INFO – Saat ini banyak dari instansi pemerintahan yang menggaungkan istilah Zona Integritas termasuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya, lalu apa sebenarnya Zona Integritas itu?
Zona Integritas sendiri berawal dari keinginan pemerintah melakukan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang dibagi menjadi 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.
Adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Pada tahun 2014 baru mulailah program Zona Integritas dicanangkan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia.
Merujuk Dalam Pasal 1 angka 1 Permenpan RB No 90 tahun 2021 tentang Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.
Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.
Tampilkan Semua
Komentar