Pemerintah Tetap Gelar Pilkada di Tengah Pandemi Menuai Pro Kontra

by

JAKARTA, CILACAP.INFO – Keputusan pemerintah, KPU dan DPR yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menuai banyak kontra.

Politisi Senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin salah satu orang yang menyesalkan pelaksanaan Pilkada tetap berjalan di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

“Kehendak tak beringsut, pilkada tetap lanjut,” tulis mantan Mengeri Agama itu di laman Twitter miliknya, Selasa (22/9/2020).

Dia berharap pelaksanaan Pilkada kali ini tak menimbulkan korban jiwa. Karena itu dirinya berharap pelaksana dan peserta betul-betul memperhatikan aturan main, utamanya protokol kesehatan.

“Semoga tak ada yang korbankan jiwa demi kuasa dan tahta. Semoga Tuhan senantiasa takdirkan yg terbaik untuk kita semua,” harapnya.

Diketahui, pemerintah pusat menegaskan tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Keputusan ini juga telah disetujui olah Komisi III DPR, KPU, Bawaslu dan pemerintah sendiri.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hampir semua tahapan Pilkada kali ini harus menyesuaikan standar protokol kesehatan Perpu No 4, Perpu No 5, Revisi Perpu No 10 Tahun 2020 membatasi kerumunan massa hanya 50 orang toleransi Banwaslu 100 orang.

“Mari kesepakatan ini dipahami dan dilaksakan dengan penuh kesadaran patuh dengan undang-undang. Era digital memungkinkan cara menyebarkan pesan kegiatan melalui live striming. Karena nya selain acara harus dikemas secara baik dan menarik, juga tim medsos dan kampanye digital perlu memperluas pancaran atau spektrum penyebaran konten dari kampanye. Memang inilah tantangan era digitalisasi yang paling baru sepanjang sejarah. Hanya dengan pendidikan politik yang dikemas mampu menarik simpati khalayak sehingg masyarakat luas punya referensi untuk memilih calon pemimpinnya. Kebijakan KPU, Pemerintah, Banwaslu, Polri dan kesepakatan Tim Paslon harusnya menjadi kesepakatan bersama (kolektif kolegial) untuk menyambut tahapan demi tahapan pilkada serentak kali ini. Dengan jumlah masa dibatasi harapannya bisa menekan cost politik dan ide-ide adu program atau visi dan misi Paslon bisa tersampaikan secara luas,” kata Aji Setiawan, ST Wakil Sekretaris DPC PPP Purbalingga Jawa Tengah.