Banyumas, CILACAP.INFO – Massa Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya gelar aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Buruh atau May Day yang berlangsung di Depan Halaman Pendopo Sipanji Purwokerto pada Jumat, 01/05/2026.
Sebelum menuju tempat orasi, massa mahasiswa longmarch dari Halaman UIN Saizu Purwokerto menuju Pendopo Sipanji sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan reformasi dengan memakai almamater perguruan tinggi masing-masing.
Mereka menyampaikan orasi berisi tuntutan kepada pemerintah yakni kesejahteraan buruh, perlindungan PRT, kesejahteraan guru, pendidikan gratis, ketenagakerjaan, dan isu sosial lainnya.
Dengan membawa spanduk bertuliskan: “May Day is not Holiday but Resistance Day” mereka meneriakkan seruan “Hidup Buruh, Hidup Nelayan, Hidup Pendidikan Indonesia”.
Selain itu mereka membawa poster seperti: “Hidup Buruh Perempuan”, ” Naikkan Gaji Guru Honorer”, “Buruh Tidak Bercerita Tapi Mogok Kerja”.
“Melihat ketimpangan ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, bulan ini juga kita memperingati bulan reformasi, namun tidak ada sedikitpun perubahan yang dirasa berpihak kepada rakyat,” kata salah satu orator di atas mobil komando.
“Banyaknya PHk massal, sistem kerja outsourcing yang merugikan buruh, upah minim yang yidak sesuai kebutuhan adalah bentuk penghisapan nyata yang mencekik hidup buruh,” kata Muhammad Zulfan Azmi selaku koordinator aksi kepada awak media.
Aksi unjuk rasa tersebut juga menyoroti isu pendidikan, dimana kesejahteraan guru honorer terabaikan, fasilitas pendidikan kurang mendukung, dan meningkatnya ATS (Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Banyumas dianggap bukti gagalnya pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.
Sempat terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga dengan membuat pagar betis di depan pjntu masuk Pendopo Sipanji.
Massa mahasiswa merasa kecewa karena Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono maupun perwakilan DPRD Banyumas tidak ada hadir.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Wahyu Dewanto dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Amrin Ma’ruf akhirnya menemui massa mahasiswa. Untuk menandatangani naskah tuntutan mahasiswa.
Adapun tuntutan massa mahasiswa yakni Pemkab Banyumas menyediakan mekanisme perlindungan PRT yang konkret, mencabut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja, menghapus sistem kerja outsourcing, menaikan upah minimum kabupaten (UMK), menghentikan aksi represif terhadap gerakan buruh dan rakyat, audit terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Banyumas serta membuka data tersebut kepada publik.
Di sektor dunia pendidikan yakni upah layak untuk guru honorer di seluruh Banyumas Raya, dukungan fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyumas, mengembalikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, pemerataan pendidikan gratis di Banyumas.
Saat menemui massa mahasiswa, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Amrin Ma’ruf membeberkan terkait program-progam yang telah dilaksanakan yakni penanganan ATS, pemerataaan fasilitas pendidikan lewat kerjasama antar sektor, dan penguatan Pisat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Selain itu Amrin menyampaikan pemerintah telah menyediakan bis sekolah gratis bagi anak sekolah di wilayah twrpencil guna kemudahan mengakses pendidikan
Terkait anggaran, Amrin menjelaskan, ditahun 2025, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk peremajaan gedung sekolah di Kabupaten Banyumas.
Setelah aksinya, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib menjelang malam.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengamanan pihak kepolisian Polresta Banyumas. (Asep)
Komentar