TAIPEI: Parlemen Taiwan telah mengesahkan pernikahan sesama jenis pada hari Jumat (17 Mei 2019). Dan Pengesahan kelegalan ini menjadi yang pertama di Asia.
Anggota parlemen Taiwan mengesahkan RUU, dengan 66 suara menjadi 27, memungkinian pasangan sesama jenis untuk membentuk “serikat permanen eksklusif” dan klausul lain yang akan memungkinian mereka mengajukan “pendaftaran perkawinan” dengan lembaga pemerintah.
Pemungutan suara – yang berlangsung pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Transphobia dan Biphobia – adalah kemenangan besar bagi komunitas LGBT di pulau itu dan pemilihan itu menempatkan pulau itu di garda depan gerakan hak-hak gay yang sedang berkembang di Asia.
Ribuan pendukung hak-hak gay berkumpul di luar parlemen meskipun hujan deras, mengibarkan bendera pelangi, memamerkan tanda-tanda kemenangan dan bersorak saat berita tersaring.
Dalam beberapa bulan terakhir, kaum konservatif telah memobilisasi untuk menyingkirkan hukum rujukan apa pun tentang perkawinan, alih-alih mengedepankan tagihan saingan yang menawarkan sesuatu yang lebih dekat dengan serikat pekerja sesama jenis yang terbatas. Tetapi tagihan itu berjuang untuk menerima suara yang cukup.
Namun, undang-undang itu mengizinian pernikahan sesama jenis hanya antara Taiwan, atau dengan orang asing yang negaranya mengakui pernikahan sesama jenis. Ini memungkinian adopsi anak-anak yang terkait secara biologis dengan setidaknya satu dari pasangan berjenis kelamin sama.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memuji pemungutan suara pada hari Jumat, mengatakan kemampuan untuk mengajukan “pendaftaran perkawinan” – dikenal sebagai Klausul Empat – menempatkan komunitas mereka jauh lebih dekat dengan paritas dengan pasangan heteroseksual.
“Bagian dari Klausul Empat memastikan bahwa dua orang dari jenis kelamin yang sama dapat mendaftarkan pernikahan mereka pada 24 Mei dan memastikan bahwa Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan berhasil membuka halaman baru dalam sejarah,” kata Aliansi Taiwan untuk Mempromosikan Hak-Hak Kemitraan Sipil.
PERINTAH PENGADILAN
Dua tahun lalu pengadilan tinggi Taiwan memutuskan bahwa tidak mengizinian pasangan sesama jenis untuk menikah melanggar konstitusi dengan hakim memberi pemerintah sampai 24 Mei 2019 untuk membuat perubahan atau melihat kesetaraan pernikahan diberlakukan secara otomatis.
Hukum tidak akan membawa kesetaraan penuh dengan pasangan heteroseksual karena Bahkan versi paling progresif hanya menawarkan adopsi biologis.
Tetapi kelompok-kelompok hak-hak gay mengatakan mereka bersedia menerima kompromi, asalkan undang-undang baru mengakui konsep pernikahan, menambahkan mereka dapat melawan pertempuran hukum mengenai surrogacy dan adopsi di telepon.
“Di Taiwan perkawinan akan berlaku ketika terdaftar, jadi mengizinian pendaftaran pernikahan tidak diragukan mengakui pernikahan itu sendiri,” Victoria Hsu, seorang pengacara hak-hak gay, mengatakan kepada AFP.
“Bagi saya hasilnya hari ini tidak 100 persen sempurna, tetapi masih cukup bagus untuk komunitas gay karena memberikan definisi hukum,” tambah Elias Tseng, seorang pendeta gay yang berada di antara kerumunan di luar parlemen.
KELUARGA DIVIDASI
Dalam dekade terakhir, Taiwan telah menjadi salah satu masyarakat paling progresif di Asia dalam hal hak-hak kaum gay, mengadakan parade kebanggaan gay tahunan terbesar di benua itu.
Namun pulau ini tetap menjadi tempat yang sangat konservatif, terutama di luar daerah perkotaan.
Kelompok-kelompok konservatif dan keagamaan didukung oleh serangkaian kemenangan referendum pada bulan November, di mana para pemilih secara komprehensif menolak mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu selain persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, menggambarkan dukungan rakyat yang terbatas.
Presiden Tsai Ing-wen memuji pemungutan suara sebagai “langkah besar menuju kesetaraan sejati” yang “menjadikan Taiwan negara yang lebih baik”.
Tsai sebelumnya berbicara mendukung pernikahan gay tetapi kemudian dituduh menyeret kakinya setelah putusan pengadilan, takut akan reaksi pemilih.
Taiwan pergi ke pemilihan pada bulan Januari dan masalah pernikahan gay dapat menghambat peluang Tsai untuk terpilih kembali.
Penentang marah dengan pemungutan suara, mengatakan dimasukkannya klausul “pendaftaran pernikahan” mengabaikan 70 persen pemilih yang telah memberikan suara dalam referendum yang ingin menjaga pernikahan terbatas pada pria dan wanita.
Tseng Hsien-ying, dari Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Kita Selanjutnya, mengatakan kepada media lokal bahwa pemungutan suara “menginjak-injak harapan rakyat Taiwan bahwa perkawinan dan keluarga dibentuk oleh seorang pria dan wanita, seorang suami dan seorang istri”.
Australia dan Selandia Baru adalah satu-satunya tempat di wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas untuk mengesahkan undang-undang pernikahan gay.
Taiwan adalah tempat pertama di Asia yang melakukannya.
Vietnam mendekriminalisasi perayaan perkawinan gay pada 2015, tetapi itu berhenti pengakuan hukum penuh untuk serikat sesama jenis.
“Kami berharap pemungutan suara bersejarah ini akan menghasilkan gelombang di seluruh Asia dan menawarkan dorongan yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan untuk kesetaraan bagi orang-orang LGBTI di kawasan ini,” Annie Huang, dari Amnesty International Taiwan, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Komentar