Dalam pledoi yang penuh emosional dan mendalam ini, LEWA mengangkat berbagai isu kritis yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap jalannya proses hukum.

Dari awal persidangan, LEWA telah mengungkapkan keprihatinan terhadap dampak negatif dari publikasi media dan opini masyarakat yang dianggapnya telah membentuk prasangka terhadap dirinya.

Dalam pledoi-nya, ia menyoroti kekhawatiran bahwa opini publik dapat memengaruhi keputusan hakim, dan ia menuntut agar proses hukum dilakukan secara bersih dan objektif.

LEWA juga mengungkapkan dugaan bahwa penangkapannya adalah hasil dari jebakan yang direncanakan.

Ia bercerita tentang bagaimana ia dijemput secara tiba-tiba oleh pihak BNNP Sulsel tanpa adanya surat perintah yang sah, yang menurutnya adalah indikasi awal dari ketidakberesan dalam proses hukum yang dihadapinya.

Lebih lanjut, LEWA mengkritik proses penggeledahan yang dilakukan di Ruko Jalan Jendral Sudirman, yang menurutnya tidak menunjukkan adanya barang bukti yang relevan dengan kasusnya.

Dia juga mempertanyakan validitas berita acara pemeriksaan saksi yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam keterangan para saksi, yang menurutnya adalah indikasi adanya tekanan dan rekayasa.

Satu aspek yang menjadi sorotan adalah keberatan LEWA terhadap perbedaan waktu antara penangkapan saksi dan pemeriksaan berita acara, yang menurutnya menunjukkan adanya manipulasi.

Ia juga menyoroti bahwa beberapa saksi, setelah memberikan keterangan awal, kemudian mencabut keterangannya di persidangan karena tekanan atau iming-iming vonis ringan.

LEWA menganggap tuntutan 18 tahun penjara sangat tidak proporsional dengan barang bukti yang ada, yaitu shabu seberat 7,6 gram.

Ia mengklaim bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada tuduhan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat, dan jika dibiarkan, akan mencerminkan ketidakadilan dalam sistem peradilan.

Dengan harapan besar, LEWA menyerahkan keputusan akhir kepada majelis hakim, memohon agar putusan yang akan diberikan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal dan benar-benar berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Ia berharap agar pengadilan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan memulihkan harkat serta martabatnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pledoi LEWA ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam proses hukum, serta menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap keputusan hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran. (*)

Mereka berdialog dengan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur (Lutim) tentang masa depan daerah bertajuk Bumi Batara Guru itu.

Pada Minggu (01/09/2024) malam, bertempat di salah satu cafe di Jalan Saripa Raya Makassar, puluhan mahasiswa Lutim hadir mengikuti dialog bersama kandidat yang dikenal dengan akronim BERIMAN (Bersama Isrullah – Usman).

Dipandu oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (IPMALUTIM) Muhammad Raja, dialog diawali oleh kandidat Bupati Luwu Timur H. Isrullah Achmad.

Alumni Budidaya Pertanian Universitas Muslim Indonesia (UMI) tersebut mengatakan bahwa dirinya maju di Pilkada Lutim karena dorongan ingin membangun daerah agar lebih mandiri dan sejahtera.

“Lutim ini daerah yang sangat kaya, banyak potensi sumber daya alam. Makanya butuh sentuhan yang lebih serius terutama bagaimana mengoptimalkan sektor non-tambang yang berbasis ekonomi kerakyatan,” kata Isrullah.

Dengan mendorong sektor pertanian dalam arti luas, diharapkan perekonomian masyarakat bisa tumbuh lebih baik dan daerah akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.

“Selama ini tulang punggung ekonomi Lutim adalah sektor pertambangan. Ke depan kita ingin sektor non-tambang juga bisa ditingkatkan melalui program dan kebijakan yang lebih terarah,” jelas Isrullah.

Pertemuan dengan para mahasiswa, kata putera kelahiran Wotu itu, merupakan bagian dari komitmen dirinya untuk membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak terkait masa depan Lutim.

Menurut Isrullah, mahasiswa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan. Mereka kelak akan jadi generasi pelanjut generasi saat ini.

“Karena itu (mahasiswa) mesti dilibatkan sejak awal, agar bisa memberi masukan ataupun kiritian terhadap visi misi dan rencana program kami di Lutim jika nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lutim,” ujar Isrullah.

Sementara itu calon Wakil Bupati Luwu Timur H. Usman Sadik dalam pemaparannya menyatakan bahwa pihaknya ingin mendorong pembangunan secara merata di Luwu Timur.

“Ini juga salah satu target utama kita, yakni mewujudkan pembangunan secara merata di Lutim, tidak berat sebelah. Kami ada sejumlah program inovatif yang diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.

Dikatakan anggota DPRD Lutim tiga periode itu, dirinya mengerti benar persoalan mendasar yang dirasakan oleh rakyat di Luwu Timur, termasuk bagi mahasiswa.

“Saya jadi wakil rakyat selama tiga periode di Lutim. Saya tahu betul masalah kita, termasuk yang dirasakan mahasiswa. Jadi kami sudah memformulasi sejumlah program strategis khusus peningkatan kualitas SDM untuk adik-adik mahasiswa asal Lutim,” kata putera asli Towuti itu.

Selain akan terus mengembangkan program beasiswa S-1, Paslon BERIMAN juga menelorkan program beasiswa pascasarjana khusus kepada aktifis mahasiswa dan para atlit muda yang berprestasi.

“Kita ingin memberikan privilege kepada putera-puteri terbaik kita dari Lutim agar bisa lanjut S2 maupun S3, di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Usman.

Danny didaulat KKP sebagai Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir. Ia menjadi satu-satunya Wali Kota di Indonesia yang meraih penghargaan prestisius di bidang tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan langsung penghargaan tersebut di Anjungan City of Makassar, Kamis (29/08). Saat itu, Danny diwakili oleh Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra.

Penghargaan ini diterima Danny Pomanto sebagai apresiasi atas kontribusi Pemerintah Kota Makassar pada pemberdayaan masyarakat pesisir, dan pengelolaan wilayah laut serta pesisir.

Selain itu, juga dilihat dari aspek kegiatan pelestarian lingkungan laut dan pesisir yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian warga, serta upaya pengelolaan sampah laut yang dikonversi menjadi nilai tambah secara ekonomi.

Berbagai pihak memberikan apresiasi atas penghargaan teranyar yang diterima Wali Kota Makassar yang bakal maju bertarung di Pilgub Sulsel mendatang.

Tak terkecuali dari Relawan Perubahan Sulsel (RPS) yang baru-baru ini telah resmi melabuhkan dukungannya kepada pasangan Danny – Azhar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) Asri Tadda mengatakan, penghargaan sebagai Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir adalah bukti kinerja nyata Walikota Kota Makassar Danny Pomanto yang diakui secara nasional.

“Ada banyak prestasi yang telah diraih Pak Danny Pomanto selama memimpin Makassar, tapi khusus untuk ini kesannya begitu istimewa karena menyangkut kehidupan masyarakat pesisir,” kata Asri di Makassar, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Masyarakat pesisir, kata Asri, kerap tidak begitu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah cukup besar, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Panjang garis pantai Sulawesi Selatan sekitar 2.050 kilometer. Garis pantai ini membentang di sepanjang wilayah pesisir yang meliputi berbagai kabupaten dan kota, seperti Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar.

“Garis pantai yang panjang ditambah dengan keberadaan sekitar 330 pulau, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar di Indonesia,” jelas Asri.

Karena itu, dibutuhkan kebijakan Pemerintah Provinsi yang lebih inovatif untuk pengembangan masyarakat pesisir.

“Di Makassar Pak Danny sudah buktikan bisa berbuat lebih bagi masyarakat pesisir. Insya Allah, jika ditakdirkan sebagai Gubernur, beliau tentu bisa lebih maksimal berbuat untuk Sulsel,” ujar Asri optimis.

Selain itu, ditambahkan Asri, sosok Danny Pomanto yang juga Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas Wilayah Sulawesi Selatan, telah memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun Sulsel menjadi lebih baik.

“Gagasan pembangunan Sulsel yang diusung Pak Danny sangat komprehensif, mempertimbangkan potensi kewilayahan untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan terutama dari sektor non-tambang, termasuk perikanan dan kelautan juga tentunya masyarakat pesisir,” ungkap Asri yang juga alumni Unhas.

Dengan demikian, kehadiran Danny Pomanto dalam kancah Pilgub Sulsel mendatang, kata Asri, adalah sebuah peluang besar bagi rakyat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang bisa memajukan daerah lebih baik dari sebelumnya.

“Insya Allah Pak Danny dan Pak Azhar akan membawa kebaikan dan kemajuan di daerah ini. Baik untuk Sulsel, baik untuk semuanya,” pungkas Asri yang juga eks Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies – Muhaimin (AMIN) Sulsel pada Pilpres lalu. (*)

Di tengah atmosfer yang penuh makna ini, H. Nasiyanto, calon wakil bupati yang berpasangan dengan H. Mashur dalam Pilkada Sidrap 2024, melangkah dengan penuh harapan untuk menyampaikan pesan-pesan penting dan memperkuat ikatan politiknya dengan H. Amrin.

Kunjungan malam-malam ini, tidak sekadar menjadi acara silaturahmi biasa. H. Amrin, yang juga memegang jabatan sebagai Ketua Partai PDI-P Sidrap, secara terbuka mengungkapkan dukungan pribadinya untuk pasangan calon H. Mashur dan H. Nasiyanto, yang dikenal dengan singkatan HAMAS-MO.

Dalam suasana yang penuh keakraban, H. Amrin mengungkapkan keyakinannya bahwa HAMAS-MO adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah krusial yang dihadapi Sidrap.

“Saya memandang pasangan HAMAS-MO sebagai simbol harapan baru bagi Sidrap. Dengan visi dan misi mereka, saya yakin kita bisa mengatasi persoalan-persoalan mendesak yang ada,” ujar H. Amrin dengan nada penuh kepercayaan.

Dukungan pribadi dari H. Amrin menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan oleh HAMAS-MO.

Sebagai seorang tokoh berpengaruh dengan basis massa yang solid di Sidrap, H. Amrin diyakini akan memainkan peran kunci dalam memperkuat posisi politik pasangan ini di tengah kompetisi Pilkada yang semakin ketat.

“Saya bersedia untuk turun tangan secara maksimal mendukung HAMAS-MO demi meraih kemenangan dalam Pilkada kali ini,” tegas H. Amrin, menegaskan keseriusannya dalam memberikan dukungan penuh.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Umar Manong, Ketua Tim Pemenangan HAMAS-MO, yang bersama H. Nasiyanto menjelaskan visi dan misi pasangan ini dengan penuh semangat.

Keduanya menegaskan komitmen mereka untuk membangun Sidrap yang lebih adil dan sejahtera, dengan menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami bertekad untuk membangun Sidrap yang lebih baik, di mana setiap warga mendapat perhatian yang layak,” jelas H. Nasiyanto, menegaskan tekad mereka dalam kampanye Pilkada ini.

Walaupun dukungan partai untuk HAMAS-MO masih dalam tahap proses, H. Amrin telah memberikan sinyal kuat bahwa dukungan politik ini bisa menjadi dorongan signifikan bagi pasangan ini.

Upaya untuk mendapatkan dukungan formal dari partai terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pemenangan.

Pertemuan ini menandai langkah penting dalam perjalanan politik HAMAS-MO menuju Pilkada Sidrap 2024. Dukungan dari tokoh politik dan petinggi partai seperti H. Amrin tidak hanya memberikan legitimasi tetapi juga modal politik berharga untuk memperjuangkan visi mereka dalam menciptakan Sidrap yang lebih baik. (*)

Di mana, Danny – Azhar diminta naik becak keliling Sulawesi Selatan menyapa warga, sehingga tidak hanya sekedar gimmick.

Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) Asri Tadda menilai, pihak – pihak yang menyarankan Danny – Azhar naik becak keliling Sulsel merupakan pemikiran gagal paham. Sebab pasangan yang memiliki tagline DiA itu mengayuh becak ke KPU, memiliki makna tersendiri.

“Politik memang penuh gimmick. Bahasa simbolis. Jadi tidak boleh hanya dibaca lurus-lurus. Di situlah letak seninya. Jika tak bisa terima hal itu, maka bersiaplah untuk gagal paham,” kata mantan Ketua Relawan Anies Baswedan Sulawesi Selatan itu, Jumat, (30/8/2024).

“DiA naik becak ke KPU itu, sebenarnya memberikan banyak pesan bermakna. Dipilihnya becak karena itu kendaraan tradisional yang sudah hampir dilupakan,” sambungnya.

Kemudian, kata Asri Tadda, upaya Danny – Azhar mengayuh becak sekaligus menjadi simbol, bahwa pasangan tersebut merakyat.

“Sebagaimana becak, DiA ingin kembali mengangkat harkat dan derajat hidup rakyat kebanyakan yang selama ini masih banyak yang miskin dan tidak sejahtera, atau nyaris terlupakan dalam agenda pembangunan,” katanya.

“Dipilihnya becak karena itu lambang kesederhanaan, kendaraan rakyat kebanyakan yang bahkan bisa masuk ke gang-gang sempit sekalipun, bisa langsung menemui warga di manapun berada,” sambungnya.

Apalagi kata Asri Tadda, Danny – Azhar lahir dari rakyat untuk mengabdi kepada rakyat. Di mana Danny Pomanto merupakan anak lorong di Makassar yang berasal dari keluarga biasa dan berhasil menjadi Wali Kota Makassar dua periode.

Demkian pula, Azhar Arsyad yang besar dari lingkungan aktivis kemudian menjadi Anggota DPRD Sulsel. Sehingga keduanya menjadi representasi rakyat kecil.

“Bahwa DIA adalah representasi orang-orang biasa, tetapi mereka punya visi yang luar biasa untuk Sulsel,” ujar mantan Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) AMIN Sulsel itu.

“Dipilihnya becak karena itulah medium sosio-kultural yang paling bisa menembus batas-batas komunikasi publik. DiA ingin menjadi sahabat bagi rakyat, lebih banyak mendengarkan rakyat, untuk membawa Sulsel menjadi baik untuk semua,” pungkas Asri. (*)

Deklarasi ini disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup dengan Danny Pomanto di kediamannya, Jalan Amirullah, Rabu (28/08/2024) malam.

“Alhamdulillah. Sore ini kami secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad di Pilgub nanti,” kata Asri Tadda, Ketua Relawan Perubahan Sulsel.

Dijelaskan Asri, alasan RPS melabuhkan dukungannya kepada Paslon berakronim DiA itu antara lain karena dianggap seturut dengan semangat perubahan yang diusung para eks relawan Anies Baswedan di daerah ini.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan, kami melihat Danny – Azhar Insya Allah adalah Paslon yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan yang signifikan di Sulsel,” terang mantan Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies – Muhaimin (AMIN) Sulsel itu.

Untuk memastikan hal tersebut, Relawan Perubahan Sulsel menyerahkan dokumen berisi delapan rekomendasi prioritas perubahan yang dipandang penting untuk kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan.

Danny Pomanto menyambut baik seluruh poin rekomendasi yang diserahkan oleh RPS. Walikota Makassar itu mengatakan, seluruh poin rekomendasi tersebut sejalan dengan agenda yang akan dilakukannya jika nanti terpilih sebagai Gubernur Sulsel.

“Delapan poin rekomendasi dari Relawan Perubahan Sulsel sangat relevan dan sesuai dengan visi kami membawa perubahan dan perbaikan positif bagi Sulawesi Selatan,” kata Danny dalam sambutannya.

“Insya Allah kami berkomitmen untuk melaksanakan semua rekomendasi ini sebagai bagian dari agenda pembangunan jika diberi kepercayaan memimpin Sulsel,” tambah Danny disambut aplaus meriah.

Adapun delapan poin rekomendasi tersebut antara lain:

1. Mengembalikan sistem merit dalam manajemen ASN Pemprov Sulsel.

2. Mengentaskan kemiskinan dan menurunkan prevalensi stunting.

3. Membuka lapangan kerja dan menyiapkan SDM yang siap kerja.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, adil dan merata.

5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan jaminan hidup layak bagi guru dan tenaga pendidik.

6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi berbasis kewilayahan secara merata dan proporsional.

7. Mengelola SDA secara proporsional dengan memprioritaskan sektor-nontambang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan.

8. Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya dan adat-istiadat lokal di Sulawesi Selatan. (*)

“Alhamdulillah, kami gembira dan menyampaikan selamat kepada pasangan Danny – Azhar, telah berhasil membuka ruang memberikan lebiih dari satu pilihan Cagub/Cawagub di Pilgub Sulsel nanti,” kata Asri Tadda, Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) di Makassar, Jumat (23/08/2024) malam.

Dengan terbitnya rekomendasi PPP ini, maka pasangan DIA bisa dipastikan akan melenggang ke arena Pilgub Sulsel melawan pasangan Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi yang dikenal dengan akronim Andalan Hati.

“Kita juga bersyukur karena dengan demikian, maka demokrasi di Sulsel bisa tetap terpelihara, rakyat akan punya pilihan-pilihan, bukan lagi terpaksa melihat kotak kosong, seperti diisukan sebelum ini,” ujar Asri.

Karena itu, mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies – Muhaimin (AMIN) Sulsel itu berharap, mulai kini masyarakat sudah bisa mengintip gagasan apa saja yang akan dibawa oleh setiap Paslon.

“Jadi Pilgub Sulsel sudah jelas akan minimal diikuti oleh dua Paslon. Masyarakat kini sudah bisa mengintip agenda, visi dan misi mereka, mana yang terbaik dan diyakini bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk daerah kita,” ujar Asri.

Ditanyakan mengenai arah dukungan Relawan Perubahan Sulsel yang dipimpinnya, Asri menegaskan bakal berada pada pihak yang menantang petahana.

“Sudah jelas sebenarnya. Kami di RPS konsisten menginginkan adnaya perubahan dan perbaikan di Sulsel. Insya Allah kami akan bersama dengan Paslon penantang eks petahana untuk mengusung agenda tersebut,” tegas Asri. (*)

Website yang beralamat di www.kklt.org itu, dilengkapi dengan sistem database keanggotaan dan fasilitas Kartu Tanda Anggota (KTA) digital.

“Alhamdulillah, pada hari ini kita soft launching website resmi KKLT sebagai pusat informasi dan manajemen database keanggotaan,” kata Ketua Umum KKLT Dr dr Abdul Rahman Rauf, Sp.OG (K) melalui keterangan tertulis.

Dijelaskannya, website KKLT rencananya bakal diluncurkan secara resmi melalui acara grand launching pada Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus KKLT.

“Sayangnya acara Pelantikan dan Raker KKLT yang sedianya pada Kamis (22/08) besok tertunda. Jadi hari ini kita perkenalkan saja dulu. Bismillah, kita soft launching website resmi KKLT,” jelas Dokter Mammang, sapaan akrabnya.

Dengan kehadiran website resmi KKLT ini, dokter ahli kandungan dan kebidanan di RSUD Daya Makassar ini berharap segera ada basis data keanggotaan yang bisa menjadi rujukan menyusun program kerja dan kebijakan organisasi.

“Website resmi KKLT ini adalah langkah progresif pengurus untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi di banyak organisasi sosial, yakni database anggota yang lengkap dan bisa diakses kapan saja,” ungkap Dokter Mammang.

Sementara itu Sekretaris Umum KKLT Muhammad Nur Muin mengatakan bahwa website resmi KKLT ini akan menjadi pusat database keanggotaan organisasi.

“Jadi mulai hari ini para warga perantauan atau diaspora asal Luwu Timur sudah bisa mengakses website kklt.org, lalu mendaftarkan diri dan melengkapi profil dengan data yang lengkap dan benar,” ujar Nur.

Nur Muin bilang, sesuai aturan di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KKLT, maka yang berhak menjadi anggota KKLT adalah warga atau suami/istri yang berasal dari Luwu Timur dan sedang merantau atau berdomisili di luar Kabupaten Luwu Timur.

“Jadi yang bisa mendaftar sebagai anggota KKLT adalah yang berdomisili di luar Lutim, atau warga dengan KTP Lutim yang memiliki tempat tinggal di luar Luwu Timur sebagai alamat domisili di database keanggotaan,” terangnya.

Ditambahkan Nur, bagi anggota KKLT yang telah melengkapi profilnya melalui website resmi KKLT, maka akan otomatis diarahkan untuk mengakses Kartu Tanda Anggota (KTA) digital KKLT.

“Kalau profil sudah lengkap, nanti akan bisa akses KTA digital. Itu tentu akan jadi kebanggaan tersendiri bagi setiap anggota KKLT. Insya Allah KTA itu juga nantinya akan memiliki nilai benefit secara ekonomi,” pungkas mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (IPMALUTIM) itu. (*)

Sebagai puncak peringatan ulang tahun UPT RSUD Haji Makassar tahun ini, manajemen Rumah Sakit Haji Makassar meresmikan layanan intensif, ICCU, HCU, PICU dan NICU, dan Launching Rujukan Stunting di Sulawesi Selatan.

Acara peresmian dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Sulsel, Muhammad Rasyid mewakili Pj Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus meresmikan layanan ini.

Direktur RSUD Haji Makassar Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK., M.Kes berharap, layanan intensif ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

Apalagi UPT RSUD Haji Makassar juga pada saat ini ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan stunting di Sulawesi Selatan oleh Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fikrulloh.

“Semoga dengan kegiatan hari ini, dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sulsel, terutama menciptakan generasi Indonesia Emas 2045”, terang Dokter Evi, sapaan karibnya.

Sebelum kegiatan peresmian ini, rangkaian acara ulang tahun ke 32 tahun UPT RSUD Haji Makassar Pemprov Sulsel diisi dengan kegiatan Aksi Donor Darah, Senam Sehat dan Jalan Santai.

Selain itu juga dilakukan pemberian souvenir dan goodie bag kepada pasien rumah sakit dan pasien stunting.

Untuk diketahui, ICCU (Intensif Coronary Care Unit) merupakan unit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat, gagal jantung.

Sedangkan HCU (High Care Unit) adalah ruang perawatan pasien ICU (Intensif Care Unit) yang dianggap sudah menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan ketat.

PICU atau Pediatric Intensive Care Unit merupakan ruang perawatan intensif bagi anak dengan gangguan kesehatan serius atau yang berada dalam kondisi kritis.

Sementara NICU, singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit, adalah ruangan perawatan intensif yang diperuntukkan bagi bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus.

Dokter Evi juga berharap, Rumah Sakit Haji Makassar Pemprov Sulsel tetap menjadi pilihan utama masyarakat Sulawesi Selatan sebagai tempat layanan kesehatan.

“Semoga RSUD Haji menjadi salah satu pilihan utama rakyat Sulsel untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki,” ujarnya.

Prestasi Nasional

Di bawah kepemimpinan Dokter Evi, RSUD Haji juga berhasil meraih predikat inovasi replikasi terbaik pada kluster Provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia.

Adapun inovasi yang dilakukan oleh RSUD Haji, yakni “Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata”, disingkat SATSET’MA, mencakup beberapa wilayah, yakni Makassar, Gowa, dan Takalar.

“Sasaran kita di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, karena merupakan area aglomerasi sekitar RSUD Haji. Inovasi ini menitikberatkan pada lintas sektor dan lintas program dalam penanganan stunting,” jelas Dokter Evi, Selasa (30/7/2024).

Inovasi ini memudahkan pasien yang terindikasi stunting untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Jika ditemukan pasien yang berobat di RSUD Haji, namun tidak memiliki atau tidak terdaftar di BPJS/JKN, maka akan dilakukan pendampingan hingga terdaftar di BPJS,” urainya.

Hal tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan lintas program/lintas sektor Pemerintah Daerah asal pasien tersebut. Bahkan, kata Dokter Evi, ada pasien yang juga difasilitasi untuk kepengurusan KK dan akta kelahirannya.

“Ide atau gagasan inovasi ini adalah pemberian pelayanan penanganan kepasa pasien stunting JKN dan Non JKN, pemberian fasilitas ambulans gratis wilayah Mamminasata, serta pendampingan dan monitoring pasca perawatan dengan berkoordinasi puskesmas wilayah Mamminasata,” beber dia.

Proses inovasi ini pun, melibatkan puskesmas wilayah kerja asal pasien, sehingga fungsi kontrol pasien stunting yang sustainable pada saat pasien sudah dipulangkan dari rumah sakit.

Termasuk mengedepankan koordinasi lintas program/lintas sektor terhadap pasien stunting melibatkan RSUD Haji, Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota asal pasien, Dinas Dukcapil, Camat, Lurah, Puskesmas serta kader-kader kesehatan wilayah kerja pasien.

Dokter Evi berharap, dengan inovasi ini, pasien stunting di wilayah Mamminasata dapat memperoleh pelayan terbaik dan komprehensif. Terlebih, penurunan stunting ini menjadi salah satu prioritas oleh Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

“Harapan kami inovasi ini mendapatkan penguatan regulasi melalui Pergub dan Perda. Inovasi ini juga bisa direplikasi atau digunakan oleh semua rumah sakit di Sulsel bahkan seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*)

Hal itu berdasarkan pengumuman nomor B/536/PP.00.05/2024, tentang hasil penilaian presentasi dan wawancara pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik (PKRI) tahun 2024 yang diteken oleh Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik, Abdul Hakim tanggal 29 Juli 2024.

Dikatakan, bahwa penilaian itu dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 91 tahun 2021 melalui penyelenggaraan pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik.

Adapun inovasi yang dilakukan oleh RSUD Haji Makassar, yakni ‘Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata’ atau disingkat SATSET’MA. Inovasi ini mencakup beberapa wilayah, yakni Makassar, Gowa, dan Takalar.

“Sasaran kita di wilayah Makassar, Gowa, Takalar, karena merupakan area aglomerasi sekitar RSUD Haji. Inovasi ini menitikberatkan pada lintas sektor dan lintas program dalam penanganan stunting, ” ujar Direktur RSUD Haji, Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK, M.Kes, FINSDV, FAADV, Selasa (30/7/2024).

Inovasi ini memudahkan pasien yang terindikasi stunting untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika ditemukan pasien yang berobat di RSUD Haji, namun tidak memiliki/terdaftar BPJS/JKN, maka akan dilakukan pendampingan hingga terdaftar BPJS.

Tentunya hal ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan lintas program/lintas sektor Pemerintah Daerah asal pasien tersebut. Bahkan ada pasien yang juga difasilitasi untuk kepengurusan KK dan akta kelahirannya.

“Ide atau gagasan inovasi ini adalah pemberian pelayanan penanganan kepada pasien stunting JKN dan Non JKN, pemberian fasilitas ambulans gratis wilayah Mamminasata, serta pendampingan dan monitoring pasca perawatan dengan berkoordinasi puskesmas wilayah Mamminasata, ” jelasnya.

Proses inovasi ini pun, melibatkan puskesmas wilayah kerja asal pasien, sehingga fungsi kontrol pasien stunting yang sustainable pada saat pasien sudah dipulangkan dari rumah sakit.

Termasuk mengedepankan koordinasi lintas program/lintas sektor terhadap pasien stunting melibatkan RSUD Haji, Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota asal pasien, Dinas Dukcapil, Camat, Lurah, Puskesmas serta kader-kader kesehatan wilayah kerja pasien.

Dokter Evi, sapaan karib Dirut RSUD Haji berharap, inovasi ini secara jangka pendek dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien stunting di wilayah Mamminasata. Terlebih, penurunan stunting ini menjadi salah satu prioritas Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

“Harapan kami juga inovasi ini dapat penguatan regulasi melalui Pergub dan Perda. Serta harapan ke depannya (jangka panjang) inovasi ini dapat direplikasi atau digunakan oleh semua rumah sakit di Sulsel bahkan seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Inovator SATSET’MA, drg. Burhanuddin mengatakan, bahwa hadirnya inovasi ini berangkat dari keresahan dan ketakutan sebagian orang tua pasien stunting untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

“Usaha kami untuk berkoordinasi dan berkolaborasi LP/LS terkait yang menjadi pembeda dari inovasi ini. Bagaimana kami bisa membantu pasien-pasien stunting untuk menerbitkan kartu JKN, akta kelahiran dan Kartu Keluarga bagi pasien-pasien stunting yang kami rawat di RSUD Haji, tanpa harus wara wiri kesana kemari. Sehingga mereka bisa fokus menunggui anaknya yang dirawat di RSUD Haji,” pungkasnya. (*)