Terkait Informasi yang liar beredar itu, Wali Kota, Achmad Fahmi, dan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, Ade Rahmatullah mengklarifikasinya.

Baik Pemkot Sukabumi dan Pengurus Muhammadiyah menyayangkan adanya pemberitaan di salah satu media mengenai penolakan Pemerintah Kota Sukabumi atas permohonan Muhammadiyah untuk melaksanakan Salat Id di Lapang Merdeka yang dilarang.

Wali Kota dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak merasa terkejut atas pemberitaan yang beredar karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Ia menyatakan dalam surat balasan yang dilayangkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada Muhammadiyah tidak mencantumkan kata penolakan.

“Dalam surat yang saya balas sebagaimana yang sudah beredar, tidak ada penolakan kepada Muhammadiyah. Jadi dalam surat yang saya balas, bahwa kami Pemerintah Daerah akan melaksanakan Salat Idul Fitri di Lapang Merdeka menunggu ketetapan dari Kementerian Agama. Jadi tidak ada penolakan,” Kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi pada 17 April 2023 di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat dilansir laman resmi Pemkab Sukabumi.

Ia melanjutkan pada 12 April 2023 kedua belah pihak telah bertemu dan menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan memfasilitasi Salat Id yang akan dilaksanakan di Kampus UMMI, termasuk menutup sementara Jalan R.Syamsudin, SH.

“Pada hari Rabu 12 April lalu silaturahmi, keakraban, kekerabatan yang luar biasa dengan Muhammadiyah, dan menghasilkan keputusan Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pelaksanaan Salat Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah. Disepanjang jalan ini akan kita lakukan penutupan. Makanya aneh kalau kemudian ada istilah terjadi penolakan,” Ujarnya.

Ia melanjutkan andai Muhammadiyah tetap ingin melaksanakan Salat Id di Lapang Merdeka, maka hal tersebut akan dipenuhi sesuai arahan Menteri Agama kepada para Kepala Daerah.

“Perlu kami sampaikan sejak awal tidak ada permasalahan antara kami dengan Muhammadiyah, semuanya berjalan dengan sangat baik, makanya Pak Ketua juga kaget benar, ketika ini menjadi viral dan liar informasinya,” Pungkasnya.

Senada dengan keterangan Wali Kota, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah menyatakan bahwa mereka telah menyetujui hasil silaturahmi pada 12 April lalu.

Dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan Salat Id di Kampus UMMI di antaranya dengan telah mensosialisasikannya kepada warga sekitar.

“Insyaallah permasalahan ini kami anggap sudah selesai. Kami sebetulnya setelah bertemu dengan Wali Kota, kami sudah mempersiapkan di UMMI untuk Salat Id dan nampaknya sebagian jalan akan dipakai,” Jelasnya.

Diakhir pembicaraannya ia pun kembali menegaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Pemerintah Kota Sukabumi dan pemberitaan yang beredar bukan berasal dari berita resmi hasil rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi.

“Berita yang viral sekarang, insyaallah bukan berasal dari berita resmi hasil rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, saya tidak mengetahui tentang kejadian ini. Insyaallah mudah – mudahan kerja sama yang terjalin erat, baik dan mesra antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, terus berjalan,” Tegasnya. (**)

Karena itu keseimbangan lingkungan menjadi faktor yang harus dipertahankan guna keberlanjutan perikanan sidat tersebut.

Hal inilah yang mendasari FAO dan Pemkab Sukabumi sejak 2018 melakukan kerja sama melalui proyek I-FISH Food and Agriculture Organization (FAO) untuk pengarusutamaan keanekaragaman hayati perairan darat dan pemanfaatan berkelanjutan pada praktik perikanan darat yang bernilai konservasi tinggi.

Pendekatan yang dilakukan bersama i -Fish FAO di antaranya Penyusunan PERDA Pengelolaan perikanan, Masterplan sidat, dan Feasibility kawasan pencadangan konservasi di Kabupaten Sukabumi serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Demosite BBI Tonjong.

Melalui kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas budidaya ikan sidat untuk pemenuhan gizi, mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terlaksananya implementasi rencana aksi dari masterplan sidat, konservasi, rehabilitasi habitat dan restocking, konservasi kawasan, peningkatan kapasitas SDM, pembudidayaan dan pendataan berkelanjutan.

Dan tak kalah penting. Semua sektor dapat berperan aktif dalam penerapan prinsip-prinsip konservasi yang dapat memberikan jaminan bagi keberlanjutan perikanan sidat di Sukabumi.

Pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2023, Tim FAO terdiri dari Jeff Griffin (GEF FAO), Ageng Heriyanto (Deputy FAO Representative in Indonesia) dan Imron Rosadi (IFish project) melihat benih sidat tangkapan nelayan di Cimarinjung.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan proyek IFish sejak 2021 menunjukkan sekitar 40% tangkapan ikan air tawar dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga di Kabupaten Sukabumi.

Sehingga untuk menjaga keberlanjutan perlu adanya kebijakan berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti dari KKP, akademisi, dan masyarakat setempat.

Selain melakukan kunjungan terkait pengelolaan dan pengembangan Budidaya ikan sidat di Cimarijung, Tim FAO juga turut menghadiri Penandatangan PERDA Pengelolaan Perikanan dan Keberlanjutan Populasi Sumber Daya Ikan.

Berdasarkan rilis resminya, Gelombang setinggi 2,5 – 4,0 meter berpotensi terjadi di Perairan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran Jawa Barat (jabar).

Perairan Cilacap, Kebumen, Purworejo Jawa Tengah (jateng) dan perairan D.I.Y (Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringatan ini dimulai hari ini, Kamis 08 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB s/d Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB.

Pola angin di wilayah indonesia bagian timur umumnya bertiup dari Tenggara ke Barat Daya dengan kecepatan 8 – 30 knot. Hal itu dipicu pusat tekan rendah 1006 hPa di Laut China Selatan sebelah timur Vietnam dan 1007 hPa di Filipina bagian utara.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Perairan Kepulauan Nias, Perairan Kepulauan Mentawai, Perairan Enggano – Bengkulu, Perairan selatan Banten, Laut Arafuru bagian timur, dan perairan utara Pulau Biak.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatan geloombang tinggi di sekitar wilayah tersebut. Info demikian itu, harap diperhatikan. Adapun resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Himbauan pun diberikan agar masyarakat dan yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 meter). Kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter).

Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter). Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (Kecepatan angin lebih dari 12 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.” Tegas BMKG.

Wilayah perairan yang terdampak gelombang tinggi ini antaranya Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar) dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pola Angin umumnya dari Timur – Tenggara – dengan kecepatan 5 – 25 knot. Dari prakiraan tersebut, perairan yang terdampak gelombang tinggi di Jawa Barat yakni di Perairan Sukabumi – Cianjur, Garut Pangandaran, Samudera Hindia Selatan Jawa Barat.

Di Jawa Tengah, Perairan Cilacap, Kebumen – Purworejo, Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah. Serta perairan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

BMKG Cilacap melalui siaran tertulisnya, menyatakan bahwa. D engan adanya potensi gelombang tinggi tersebut, maka pihaknya mengingatkan tentang resiko terhadap keselamatan pelayaran. Himbauan pun diberikan agar masyarakat dan yang beraktivitas di perairan untuk memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 meter). Kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter).

Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter). Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (Kecepatan angin lebih dari 12 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada.” Tegas BMKG.

Dalam video tersebut terlihat, genangan air datang dan menyebabkan Rumah dan Kendaraan ikut terbawa air bah.

Namun setelah di selidiki dan ditelusuri Cilacap.info lebih lanjut, ternyata video tersebut merupakan dokumentasi banjir di luar negeri yang telah ada dari 3 tahun yang lalu.

Video tersebut adalah dokumentasi tentang tsunami yang menerjang Jepang. Video-video itu, sengaja diunggah di media sosial untuk meyakinkan para pengunjung bahwa telah terjadi banjir bandang yang kian dahsyat.

Sebagai imbalannya yakni akan kebanjiran Like, Follower dan Share dan juga pendapatan dari media sosial yang telah di monetize.

Beruntung kami tidak terlalu terobsesi dengan rating dan jumlah like, juga adsense. Bagi kami, like adalah imbalan dari apa yang telah diberikan, dalam hal ini adalah informasi kepada masyarakat.

Sebab, Malasnya melakukan penelusuran lebih jauh, dan minimnya cek dan ricek sebelum di publish akan rentan sekali dengan hoax. Imbasnya, yang jadi korban pembodohan dan dibodohi adalah masyarakat itu sendiri.

Padahal tugas Citizen Journalism sebagai media warga harusnya mencerdaskan masyakarat, bukan malah dijejali informasi ngawur.

Ujung-ujungnya jika terindikasi hoax, kemudian unggahan yang telah diupload itu dihapus seakan-akan takut dengan hukum karena menyebar informasi hoax dan takut akan UU ITE yang berujung penjara.