Dengan memakai jaz almamater, dan membawa bermacam spanduk dan poster berisi kecaman politik dinasti yang dibangun pemerintah Jokowi mereka bergerak longmarch dari Jalan Ahmad Yani menuju Alun-alun Purwokerto.

Aksi demonstrasi tersebut mendukung penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam orasinya mereka mengecam politik dinasti ala pemerintahan Jokowi.

Pantauan cilacap.info di lokasi, sekitar pukul 16.00 WIB terjadi aksi lempar botol dari massa mahasiswa. Mereka juga melempar kayu yang ada disekitar alun-alun dilemparkan ke polisi yang berjaga.

Mereka meneriakkan “revolusi- revolusi” berulang kali. Mereka juga sempat membakar ban di sebelah timur gedung DPRD.

Sempat ricuh dan terjadi berulang kali aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan polisi huru hara dengan peralatan lengkap yang berjaga di depan pintu masuk DPRD Banyumas.

Karena mahasiswa terus merangsek masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak terkait, polisi akhirnya menembakkan water cannon pada pukul 17.50 WIB. Namun tembakan air itu tidak membuat massa membubarkan diri.

Pantauan cilacap.info hingga pukul 18.20 WIB massa mahasiswa masih bertahan di Alun-alun Purwokerto, dengan meneriakkan yel-yel, dan masih berusaha merangsek masuk. Polisi juga masih berjaga.(Asep)

Massa aksi demonstrasi memakai dresscode warna hitam sebagai simbol solidaritas. Massa menganggap langkah Badan Legislatif DPR RI yang tidak mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi dan memancing kemarahan publik atas keadaan politik yang sedang tidak baik-baik saja.

Mahasiswa menampilkan aksi teatrikal 3 orang dengan memakai topeng bergambar Jokowi, Gibran, dan Kaesang. Ketiga orang tersebut diberikan kartu merah yang melambangkan kontroversi.

Massa juga membentangkan bermacam spanduk bertuliskan “Tolak Politik Dinasti”, “Indonesia Darurat Demokrasi”, “#peringatandarurat.

Ada beragam poster seperti “Baby Nepo”, “Tolak Pilkada Ugal-ugalan”, “Beras Naik, BBM Naik, Pangkat Pun Ikut Naik” dan lain sebagainya.

Dalam orasinya massa mengecam keras pelanggaran konstitusi yang terjadi, melawan ketidakadilan dan menginginkan kembalinya marwah negara.

Perwakilan aksi kamisan Rakyan Rahman mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi telah jelas dan harus dihormati.

“Kita tolak RUU Pilkada, ada nawa dosa Jokowi yang ketahui bersama, dosa- dosa jokowi selama 10 tahun menjabat yang belum terselesaikan sampai hari ini permasalahan mengenai hak asasi manusia. Dari hal ini maka kita berikan kartu merah kepada Jokowi dan kita minta untuk segera mengadili Jokowi” kata Rakyan kepada cilacap.info.

Ia menegaskan bahwa demokrasi untuk kepentingan rakyat, dan akan terus menggalang kekuatan bersama mahasiswa lain.

“Demokrasi untuk kepentingan rakyat. Kami akan terus menggalang kekuatan bersama mahasiswa lainnya di Purwokerto untuk melawan keserakahan rezim Jokowi” tegasnya.

Aksi demonstrasi ini mendapat pengawalan pihak kepolisian Polresta Banyumas. (Asep)