Sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danacita menghadirkan pendanaan pendidikan bagi penerima dana guna meningkatkan kualitas diri dan meraih pendidikan yang lebih tinggi.

“Sejak berdiri, Danacita senantiasa berkomitmen untuk berkontribusi pada dunia pendidikan terutama dalam memperluas akses pada pendidikan lanjutan bagi masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, kami selalu menjunjung transparansi dan prinsip itikad baik.” ungkap Alfonsus Wibowo, Direktur Utama Danacita.

“Kami juga memastikan bahwa 100% pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari pelajar dan/atau wali demi menjamin penggunaan dana hanya untuk kebutuhan pendidikan. Besar harapan kami melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan, Danacita dapat mendukung perkembangan ekosistem pendidikan di Indonesia,” Lanjutnya.

Danacita menerapkan praktik responsible lending dengan memastikan bahwa setiap pendanaan disesuaikan dengan kemampuan penerima dana, mengutamakan kesejahteraan keuangan penerima dana, yaitu pelajar dan/atau wali, dalam jangka panjang. Perusahaan juga mengikuti pedoman perilaku dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk LPBBTI.

Selain itu, Danacita berkomitmen pada prinsip itikad baik dalam semua aspek operasional, termasuk perlindungan data pribadi dan penagihan, serta memberikan program pelunasan lebih awal tanpa biaya tambahan. Perusahaan juga menegaskan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk batasan maksimum biaya yang ditetapkan oleh OJK.

“Danacita bekerja sama dengan institusi pendidikan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah pendanaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana (pelajar dan/atau wali),” lanjut Alfonsus Wibowo.

“Tidak ada bentuk paksaan kepada calon penerima dana, karena Danacita hanya merupakan salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa dan wali dalam membayar biaya kuliah, melengkapi berbagai macam solusi lainnya yang sudah disediakan masing-masing lembaga pendidikan.” Tambahnya.

Danacita selalu mengedepankan proses analisa dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan penerima dana (pelajar dan/atau wali) dalam melunasi pendanaan yang diberikan. Penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan kepada Danacita bersama dengan orang tua atau wali.

Seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh calon penerima dana (pelajar dan/atau wali). Keseluruhan biaya yang diterapkan oleh Danacita adalah berkisar 0,07% per hari, di mana masih di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 0,1% per hari.

Dalam proses penagihan, Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan penerima dana telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari AFPI. Hal ini juga memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Saat ini, Danacita sudah berkolaborasi dengan 148 mitra pendidikan dan menyalurkan dana untuk biaya pendidikan kepada 27.440 pengguna di seluruh Indonesia. Danacita juga memiliki izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021.

“Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain, di mana informasi lebih mudah ditemukan, rasanya kurang masuk di akal jika baliho politik masih bertebaran di mana-mana. Segregasinya masih sangat miskin,” kata Content Creator sekaligus Founder Malaka Project Ferry Irwandi saat menjadi pembedah hasil #PraxiSurvey bertema Aspirasi dan Preferensi Mahasiswa pada Pemilu 2024 di Jakarta (22/1/2024).

Pendapat Ferry nyatanya sejalan dengan hasil survei Praxis PR yang mengungkap fakta bahwa hanya ada 21,08 persen mahasiswa yang masih menjadikan iklan OOH (Out of Home), seperti baliho, sebagai sumber informasi politik.

Survei Praxis PR ini dilakukan dengan dua metodologi, kuantitatif dan kualitatif. Survei kuantitatif dilaksanakan pada 1-8 Januari 2024 kepada 1.001 mahasiswa dengan rentang usia 16-25 tahun dan dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia.

Selanjutnya Praxis berkolaborasi dengan Election Corner (EC) Fisipol UGM guna mengkaji temuan kuantitatif dengan melakukan riset kualitatif pada 15 Januari 2024 melalui aktivitas Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan empat akademisi dan mahasiswa perwakilan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mulawarman (Unmul), dan Universitas Nusa Cendana (Undana).

Lebih lanjut, Ferry mengatakan baliho politik dan bendera partai dinilai juga merusak estetika dan pemandangan. “Saya malah masih melihat baliho politik dari Pemilu 2019 di jalanan. Ini tandanya para partai politik tersebut hanya memasang saja, tanpa memikirkan bagaimana membersihkan baliho-baliho ini,” ujar Ferry.

Selain merusak pemandangan, pemasangan baliho politik di area terbuka juga sempat memakan korban pengendara kendaraan umum. Mengutip informasi dari media, alat peraga kampanye (APK) ini sempat membuat kecelakaan kepada sepasang suami istri.

Keduanya mengalami kecelakaan sepeda motor di fly over Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, karena tersangkut bendera partai yang roboh. Selanjutnya di Cakung, Jakarta Timur, dua orang ibu-ibu mengalami kecelakaan dan terjatuh dari motor setelah tertimpa baliho kampanye caleg.

Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo mengatakan maraknya pemasangan iklan OOH, seperti baliho, menjadi indikasi terjadinya stagnasi kaderisasi partai politik.

“Saat ini bisa dilihat bahwa ketua umum partai politik itu bisa menjabat lebih dari satu dekade, termasuk anggotanya yang merupakan pemain lama. Politisi muda agak sulit menjadi pucuk pimpinan partai, padahal mereka yang lebih memahami kondisi saat ini yang sudah mengalami pergeseran,” jelas Sofyan.

Di tempat yang sama, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arga Pribadi Imawan berpendapat penggunaan baliho politik itu memiliki sifat yang teritorial. Secara simbolik, kata dia, kehadiran APK di suatu wilayah hanya menjadi penanda kehadiran saja.

“Wilayah teritorial menjadi penting untuk politik di Indonesia saat ini. Aspek simbolik digunakan ketika berbicara mengenai baliho politik, dengan makna bahwa wilayah ini adalah wilayah dari seorang kandidat tertentu dan hal ini sepertinya tidak akan hilang,” kata Arga.

Arga berpendapat saat ini politik bergerak di ruang yang cair dan telah mengalami banyak pergeseran tren sejak Pemilu 2004.

“Melalui media sosial, politik bergerak di aspek bahasa dan visual. Ketika seorang calon pemimpin menggunakan akun pribadinya dalam menyuarakan visi, misi, atau program-program yang ia janjikan, tanpa disadari mereka telah melakukan media kampanye,” ujar Arga.

Sementara itu survei Praxis menunjukkan sumber informasi politik yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah media massa daring (66,43%), Instagram (50,63%), dan Televisi (47,15%).

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengacu pada sumber pemberitaan yang kredibel dalam mencari informasi. Meski demikian, media sosial juga masih digunakan sebagai ruang kontestasi politik dan sumber informasi.

Praxis sebagai agensi public relations (PR) dan public affairs (PA) kembali menggelar survei independen ketiga untuk berkontribusi membangun ekosistem demokrasi yang sehat.

Survei kali ini mengusung tema, “Aspirasi dan Preferensi Mahasiswa pada Pemilu 2024” sebagai kelanjutan dari riset yang dilaksanakan pada April dan Agustus 2023 silam.

Sebagai kelanjutan dari riset yang dilaksanakan pada April dan Agustus 2023, survei dilakukan dengan pendekatan mixed method, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif.

Riset kuantitatif survei dilaksanakan pada 1-8 Januari 2024 kepada 1.001 mahasiswa dengan rentang usia 16-25 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Praxis kemudian berkolaborasi dengan Election Corner (EC) Fisipol UGM untuk mengkaji temuan kuantitatif dengan melakukan riset kualitatif pada 15 Januari 2024.

Riset berformat Focus Group Discussion (FGD) ini melibatkan empat akademisi dan mahasiswa perwakilan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mulawarman (Unmul), dan Universitas Nusa Cendana (Undana).

Riset menemukan sejumlah catatan. Kandidat dengan latar belakang politisi mendapatkan preferensi tertinggi dari mahasiswa (20,88%), sementara figur publik/selebriti terendah (0,50%). Media massa online menjadi sumber utama informasi politik mahasiswa (66,43%), sementara iklan out of home (OOH) seperti baliho kurang relevan (21,08%).

Saat melihat kandidat di media sosial, mahasiswa paling tertarik pada pernyataan kandidat (66,43%) dan kemampuan public speaking-nya (63,14%). Ini sejalan dengan preferensi kegiatan kampanye yang paling berpengaruh, yaitu debat terbuka (69,93%).

Salah satu temuan menarik dari #PraxiSurvey ketiga ini berkaitan dengan praktik politik uang (money politics). Sebanyak 42,96% mahasiswa menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat. Selanjutnya, 20,08% mahasiswa akan menerima uang dan akan memilih kandidat, sementara 10,99% lainnya menyatakan tidak akan menerima uang dan tidak akan memilih kandidat.

Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan riset menunjukkan pandangan mahasiswa yang independen, “Fakta membuktikan bahwa praktik politik uang tidak mampu memengaruhi pilihan mereka. Saya berharap survei ini dapat mendorong mahasiswa untuk memilih dengan bijak demi menjaga keberlanjutan ekosistem demokrasi yang sehat.”

Menariknya, analisis berdasarkan Socioeconomic Status (SES) menunjukkan bahwa semakin tinggi SES, praktik politik uang semakin tidak efektif. Data melaporkan 15,94% dari upper class, 19,89% dari middle class, dan 29,21% dari lower class mengaku akan menerima uang dan memilih kandidat yang diminta.

Di sisi lain, 47,51% dari upper class, 41,98% dari middle class, dan 27,12% dari lower class mengatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta. Sementara itu, 13,07% dari upper class, 10,46% dari middle class, dan 9,87% dari lower class menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta. Temuan lainnya, 65,73% mahasiswa pesimis bahwa praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arga Pribadi Imawan memaparkan hasil kualitatif yang menjelaskan alasan mengapa mahasiswa masih menerima uang meskipun mayoritas tidak akan memilih, “Di tengah asumsi tentang kegemaran anak muda menerima politik uang, anak muda akan cenderung menerima uang serta memilih kandidat yang memberikan uang, hasil survei justru menunjukkan tentang anak muda yang masih rasional dalam menentukan pilihannya.” Lanjutnya, “Pemilu diibaratkan seperti ‘pesta’, sehingga memberikan dan menerima uang maupun barang dianggap sebagai sesuatu yang harus atau wajar untuk dilakukan.”

Saat FGD berlangsung, salah satu peserta menyebut mahasiswa pesimis karena politik uang di Indonesia terlalu masif. Ia menambahkan bahwa di satu sisi mahasiswa cenderung pesimis terhadap upaya memberantas politik uang, namun mereka juga tergolong toleran. Diskusi menyoroti sikap pesimis dan negatif terhadap politik uang seharusnya tidak sejalan dengan sikap toleran terhadap praktik tersebut.

Content Creator dan Founder Malaka Project Ferry Irwandi menambahkan mahasiswa melihat praktik politik uang dengan sudut pandang kritis, “Anak muda menyadari bahwa imbalan finansial sebesar Rp200.000 untuk lima tahun ke depan tidak sebanding dengan nilai-nilai karakter dan program kerja kandidat. Risiko politik uang lebih terasa pada masyarakat menengah ke bawah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka harus menghadapi realita dan tantangan ekonomi yang mungkin tidak dihadapi oleh kelas sosial lainnya.”

Melalui riset ini, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan serta koordinator EC Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim mengatakan pentingnya memahami aspirasi mahasiswa yang secara strategis berpengaruh pada hasil pemilu, mengingat data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjabarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) usia muda mencapai 53%. “Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Praxis dan EC dalam riset ini. Semoga hasil riset dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan di Pemilu tahun ini.”

Lebih lanjut Sofyan menyampaikan bahwa #PraxiSurvey kali ini dapat menjadi acuan bagi kandidat untuk meninggalkan praktik politik uang yang tidak efektif dalam meraih kemenangan. Kandidat diimbau untuk fokus pada penyampaian visi, program kerja, dan karakter yang meyakinkan untuk memenangkan hati pemilih, khususnya pemilih muda.