“Alhamdulillah, kami gembira dan menyampaikan selamat kepada pasangan Danny – Azhar, telah berhasil membuka ruang memberikan lebiih dari satu pilihan Cagub/Cawagub di Pilgub Sulsel nanti,” kata Asri Tadda, Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) di Makassar, Jumat (23/08/2024) malam.

Dengan terbitnya rekomendasi PPP ini, maka pasangan DIA bisa dipastikan akan melenggang ke arena Pilgub Sulsel melawan pasangan Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi yang dikenal dengan akronim Andalan Hati.

“Kita juga bersyukur karena dengan demikian, maka demokrasi di Sulsel bisa tetap terpelihara, rakyat akan punya pilihan-pilihan, bukan lagi terpaksa melihat kotak kosong, seperti diisukan sebelum ini,” ujar Asri.

Karena itu, mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies – Muhaimin (AMIN) Sulsel itu berharap, mulai kini masyarakat sudah bisa mengintip gagasan apa saja yang akan dibawa oleh setiap Paslon.

“Jadi Pilgub Sulsel sudah jelas akan minimal diikuti oleh dua Paslon. Masyarakat kini sudah bisa mengintip agenda, visi dan misi mereka, mana yang terbaik dan diyakini bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk daerah kita,” ujar Asri.

Ditanyakan mengenai arah dukungan Relawan Perubahan Sulsel yang dipimpinnya, Asri menegaskan bakal berada pada pihak yang menantang petahana.

“Sudah jelas sebenarnya. Kami di RPS konsisten menginginkan adnaya perubahan dan perbaikan di Sulsel. Insya Allah kami akan bersama dengan Paslon penantang eks petahana untuk mengusung agenda tersebut,” tegas Asri. (*)

Padahal upaya merebut simpati generasi milenial dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, belum malsimal. Perlu cara lain, karena generasi old sudah berpulang satu per satu.Mempertahankan orang lama tidak terawat serta memperbesar ceruk pemilih pemula perlu pelatihan, pendidikan, pemahaman arah masa depan partai. Perlu ditegaskan lagi PPP sebagai identitas dan idologi partai Islam yang sangat kental. Patut disadari, generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik. Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir pada 5 Januari 1974 dari hasil fusi politik empat partai Islam. Keempat partai tersebut ialah Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Fusi politik ini dinilai dapat menyatukan berbagai kelompok dan faksi Islam di Indonesia, serta menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia saat itu.

Sebagai partai politik yang hampir berusia setengah abad, tentu sudah matang dalam melakukan proses regenerasi kepemimpinan.

Dalam Muswil PPP se-Indonesia saat ini PPP membumikan Grand Tema Besar program strategis partai dalam sebuah tema yakni merawat persatuan, membangun Indonesia.

Dua kata kunci PPP saat ini yakni Persatuan dan Pembangunan. Persatuan di tengah berbagai perbedaan di negara Bhineka Tunggal Ika dan beridiologi negara Pancasila ini menjadi prasyarat mutlak agar PPP menjadi partai pemersatu umat di Indonesia bahkan berbagai belahan dunia. Dengan semangat persatuan (ukhuwwah) menjadi modal utama untuk membangun Indonesia masa depan sesuai cita-cita dan tujuan (mabda syiasi) PPP yang selaras pada tujuan bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Paska bulan Konsolidasi Nasoonal yang paling mendesak dilakukan adalah memperkuat kepengurusan di berbagai tingkatan untuk segera menyambut Pemilu 2024.

Melihat perolehan suara PPP yang dalam hitungan terakhir yang merosot tajam menjadi bahan evaluasi agar dalam Muswil, Muscab, Musancab segera berbenah diri kembali merebut simpati umat dengan agenda-agenda keumatan dalam bingkai membangun Indonesia. Ini adalah kesempatan emas, di mana PPP pada kabinet Nawacita II mendapat amanah untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional, lewat Bapennas di bawah Dr. Suharso Monoarfa.Butuh kerja keras, kreatifitas, kerja cerdas dan ikhlas untuk membesarkan PPP saat ini.

Agar PPP tumbuh besar, PPP ke depan harus siap mengakselerasi diri menjadi partai bisa diterima di semua kalangan; santri, pekerja, pemuda, buruh, petani. nelayan, perempuan dan terutama sekali kalangan milenial.

Mau tidak mau, ketua umum PPP dan seluruh jajaran PPP harus bisa merebut simpati kalangan milenial agar masuk ke dalam PPP.

PPP selayaknya terlecut untuk menggaet anak muda. Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (1998-sekarang).

Artinya, generasi milenial berumur antara 17-37 tahun. Generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi.

Mereka lebih akrab dengan dunia maya, khususnya penggunaan media sosial. Generasi milenial memiliki cirri khas tersendiri, ia terlahir ketika era di mana sudah ada televisi berwarna, telepon seluler dan internet. Sehingga generasi ini mahir dalam memanfaatkan teknologi modern.

Diperkirakan pada 2024, ada sebanyak 81 juta di antaranya masuk kategori generasi milenial. Dalam penguasaan media sosial, generasi milenial lebih mendominasi ketimbang generasi X.

Karena lahir di era teknologi, generasi ini kurang peduli dengan keadaan sekitar termasuk politik.

Dalam perhelatan politik, terutama pilkada serentak 2022 dan pemilu 2024, generasi milenial merupakan pemilih potensial (voter) yang sangat berpotensi sebagai agen perubahan. Generasi milenial kelak menjadi calon penerima estafet kepemimpinan bangsa. Munculnya tokoh local yang diusung PPP mau tidak mau harus bisa dimenej dengan fikiran terbuka. Seperti Khofifah (Jawa Timur), Taj Yasin (Jateng), duet Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum (Jabar), Mardiono (Banten) dll itu masih Jawa Sentris. Pemimpin cita rasa lokal (act localy, think globaly) ini adalah vote getter PPP, yang jangan dikorbankan serampangan untuk kepentingan jangka pendek.

Tidakkah pernah terlintas fanatisme lokal itu bisa berbahaya karena melahirkan fanatisme sempit dan alih-alih tidak menguntungkan PPP. Memang dalam jangka pendek, duet Capres-Cawapres PPP ketika diduetkan dengan partai lain, elektibilitas PPP bisa naik 7,67%. Apabila tujuannya hanya untuk mendongkrak elektibilitas partai, itu sangat banyak memakan energi, bukan sinergi dan berbiaya mahal hanta tujuan jangka pendek. Karena itu perlu langkah bagaimana merancang masa depan PPP yang saat patut disyukuri bisa lolos dari verifikasi faktual, tinggal verifikasi administrasi saja.

Dengan demikian, PPP saat ini perlu membaca ulang, character generasi milenial, sebagai harapan baru bisa membesarkan PPP. Terhadap kehidupan politik, generasi milenial mempunyai karakter, pertama, mereka lebih melek teknologi tetapi cenderung apolitis terhadap politik. Mereka tidak loyal kepada partai, sulit tunduk dan patuh instruksi.

Generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik, terutama yang terjerat korupsi dan mempermainkan isu negatif di media sosial.

Kedua, generasi milenial cenderung berubah-ubah dalam memberikan hak politiknya. Mereka cenderung lebih rasional, menyukai perubahan dan antikemapanan.

Mereka cenderung menyalurkan hak politik kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai generasi muda.

Menurut Alexis de Toqcueville (2013), di negara demokrasi, setiap generasi adalah manusia baru. Generasi baru ini pun mengisi kekosongan gerakan politik Indonesia pasca-Orde Baru.

Generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “digital native”, lahir dan tumbuh berbarengan dengan berkembangnya teknologi. Generasi ini lebih berpendidikan, terbuka pada perubahan terutama pada perubahan iklim, hingga kebijakan pelayanan kesehatan.

Mereka menggunakan media sosial dan internet untuk berkomunikasi yang selangkah lebih maju dari generasi sebelumnya. Sebagai bagian dari perjalanan berbangsa dan bernegara, generasi milenial menjadi bagian dari anak bangsa yang penting.

Selain mereka kelak akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, populasi mereka yang besar tidak dapat diabaikan dalam perhelatan pilkada dan pemilu. Agar generasi milenial melek politik dan mau terlibat dalam kehidupan politik, mereka harus mendapatkan pendidikan politik.

Perilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional. Dalam diri kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media guna memperoleh informasi. Demokratisasi dewasa ini pun lebih banyak digerakkan oleh internet.

Pendidikan politik generasi muda tidak di dapat dengan cara-cara konvensional melainkan melalui media sosial. Kecenderungan politik ditandai dengan tren global dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris.

Sehingga transformasi politik terhubung ke internet dan memberikan akses yang bersifat personal. yang menjadi persoalan, apakah partai politik konsisten memberikan pendidikan politik kepada mereka?

Terpotret sekarang bahwa partai politik tidak mempunyai strategi jitu mendekati generasi milenial ini. Dengan karakternya yang berbeda, generasi milenial bukanlah pemilih instan seperti anggapan partai politik selama ini.

Partai politik cenderung melakukan pendekatan kepada pemilih, termasuk kaum muda dan pemilih pemula, hanya ketika sedang ada maunya. Bisa jadi mereka tidak berpartisipasi dalam perhelatan politik ketika mereka tidak mendapatkan pencerahan politik.

Literasi politik dapat diberikan baik melalui media sosial maupun internet yang bersinggungan langsung dengan kaum milenial. Mereka adalah pengawal perubahan. Mencerdaskan mereka dalam berpolitik merupakan investasi yang berharga untuk perubahan di masa depan.

Untuk menggaet kalangan milenial, di PPP mempunyai tiga garda terdepan onderbouw partai yakni Gerakan Pemuda Kakbah (GPK), Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI) dan Angkatan Muda Kakbah (AMK), Santri Milenial, Petani Milenial, Wanita Persatuan Milenial dll.Kuncinya kreatifitas harus dikembangkan dengan lapang dada tanpa harus meninggalkan identitas dan jati diri PPP sebagai partai Islam. Dengan sentuhan dan memperbanyak pelatihan kepemimpinan di level kalangan milenial diharapkan bisa merekrut banyak kalangan muda masuk ke dalam partai.

Dan dari kalangan muda milenial inilah yang akan mengembangkan diri menjadi agent marketing partai kepada umat dan diharapkan PPP makin tumbuh berkembang dan dicintai umat. (Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga-Jawa Tengah)

Acara yang dipandu oleh H. In’am bi Rohmatullah (Sekretaris DPC PPP Purbalingga, yang juga Anggota DPRD II Purbalingga), dibuka dengan lagu Indonesia Raya, Mars PPP dan doa pembuka oleh Bpk Sumiyarso, Wakil Ketua DPC PPP Purbalingga.

Dalam rapimcab ini juga dihadiri KH Syafi’i Abror (Ketua Majlis Syariah), KH Mumasdar Lutfilah (Ketua Majlis Pertimbangan Cabang),Lia Magfuroh, Amd(Anggota DPRD II Purbalingga), H. Imron Faishal(Wakil Ketua DPC), Hj Siti Khafiatun Manuroh (Bendahara DPC), jajaran GPK, WPP, Ketua dan Sekretaris PAC.

Dalam kesempatan itu, Hj Nurul Hidayah Supriyati, SH, MSi (Ketua DPC PPP Purbalingga) menyampaikan pesan tentang memaknai kembali tentang persatuan di PPP.

“Rapat DPC ini kita melakukan rekonsiliasi PPP. Mari kita buat lembaran baru. Harus kita tata kembali. Dengan kesetiaan belum beranjak dari 2%. Karena itu mari kita Galang kembali, mudah-mudahan PPP bangkit,”kata Hj Nurul Hidayah.

Kita sudah capai dengan perbedaan, lanjut Hj Nurul, kita tetap mengkokohkan PPP sehingga tujuan DPC PPP hari ini untuk menyambut Muswil PPP Jawa Tengah 9-11 di kota Solo.

DPC PPP Purbalingga sedang mengusahakan agar Muswil mendatang aklamasi. Namun, dari perkembangan terakhir calon Ketua DPW sudah muncul 3 nama yakni H Masrukhan S (Ketua DPW sekarang), H. Taj Yasin (Ketua DPC Jepara dan H. Suyono (Wakil Bupati Batang).

Dalam rapimcab KH Syafi’i Abro (Majlis Syariah Cabang) menyampaikan harapan pada pemilu 2024 bisa mendapatkan satu kursi di tiap dapil.

“Insya Alloh, perolehan suara PPP meningkat sehingga dapat menaikan jumlah kursi,” kata KH Syafi’i Abror.

Acara rapat DPC PPP juga diisi pengajian oleh KH Mumasdar Lutfillah (MPC PPP) yang juga adalah pengasuh pondok pesantren Fa-Uyun Jabal Putat, dusun Kembaran, Desa Cipawon, Kec Bukateja, Kab Purbalingga. Acara kemudian dilanjutkan tanya jawab antara pengurus DPC dan PAC. (*)

Dalam Karir Politik Anak Desa (2004: 166), autobiografi Tosari Widjaja, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang bernaung pada Nahdlatul Ulama (NU), orang dekat Naro meminta Tosari untuk membuat pernyataan mendukung GPK.

“Saya tolak ajakan itu karena tidak logis dan tidak etis,” klaim Tosari. Pernyataan semacam itu tak cuma sangat berlebihan tapi juga berbau penjilatan, tulisnya.

Penolakan itu membuat Naro senior kecewa. Meski begitu, GPK jalan terus. GPK tumbuh menjadi anak organisasi atau underbouw PPP. (Jaelani Naro menjabat ketua umum PPP dari 1978 hingga 1989.

Kini GPK PPP sudah 31 tahun usia yang matang sebagai organisasi pemuda partai politik. Peranan pemuda tidak bisa dipandang sebelah mata, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengotimalkan pemuda dalam wadah Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK). Pasalnya masa depan partai berlambang Ka’bah menjadi tanggung jawab GPK, yang beranggotakan para pemuda-pemudi.

PPP Sasar Suara Generasi Z untuk Menangkan Pemilu 202 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah fokus menyasar suara generasi Z dan milenial dalam Pemilu 2024.

Sebab, suara dari kedua kelompok usia tersebut terhitung besar pada pemilu mendatang. Pemilih di Pemilu 2024 sekitar 60 persen adalah generasi muda yang terdiri dari generasi Z sebanyak 60 persen, dan generasi milenial. Gen Z itu baru pertama kali ikut dalam Pemilu dan generasi milenial yang kedua kali ikut pemilu.

Agar PPP tumbuh besar, PPP ke depan harus siap mengakselerasi diri menjadi partai bisa diterima di semua kalangan. Baik santri, pekerja, pemuda, buruh, petani, nelayan, perempuan dan terutama sekali Generasi Z (pemilih pemula) dan kalangan milenial.

Mau tidak mau, PPP yang selama ini dianggap sebagai partai orang tua (old generation), kolot dan tradisional harus merubah diri dengan brand baru PPP sebagai partainya anak muda, modern, smart dan milenial. PPP mendatang harus bisa merebut ceruk terbesar dari kalangan milenial masuk ke dalam PPP. Tentu tantangan ini tidak mudah.

PPP selayaknya terlecut untuk menggaet anak muda. Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (2005-sekarang).

Artinya, generasi milenial berumur antara 17-37 tahun. Generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi.

Mereka lebih akrab dengan dunia maya, khususnya penggunaan media sosial. Generasi milenial memiliki cirri khas tersendiri. Ia terlahir ketika era di mana sudah ada televisi berwarna, telepon seluler dan internet. Sehingga generasi ini mahir dalam memanfaatkan teknologi modern.

Diperkirakan pada 2024, ada sebanyak 81 juta di antaranya masuk kategori generasi milenial. Dalam penguasaan media sosial, generasi milenial lebih mendominasi ketimbang generasi X.

Karena lahir di era teknologi, generasi ini kurang peduli dengan keadaan sekitar termasuk politik.

Generasi Milenial

Dalam perhelatan politik, terutama pemilu 2024, generasi milenial merupakan pemilih potensial (voter) yang sangat berpotensi sebagai agen perubahan. Generasi milenial kelak menjadi calon penerima estafet kepemimpinan bangsa.

Terhadap kehidupan politik, generasi milenial mempunyai karakter, pertama, mereka lebih melek teknologi tetapi cenderung apolitis terhadap politik. Mereka tidak loyal kepada partai, sulit tunduk dan patuh instruksi.

Generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik, terutama yang terjerat korupsi dan mempermainkan isu negatif di media sosial.

Kedua, generasi milenial cenderung berubah-ubah dalam memberikan hak politiknya. Mereka cenderung lebih rasional, menyukai perubahan dan antikemapanan.

Mereka cenderung menyalurkan hak politik kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai generasi muda.

Menurut Alexis de Toqcueville (2013), di negara demokrasi, setiap generasi adalah manusia baru. Generasi baru ini pun mengisi kekosongan gerakan politik Indonesia pasca-Orde Baru.

Generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “digital native”, lahir dan tumbuh berbarengan dengan berkembangnya teknologi. Generasi ini lebih berpendidikan, terbuka pada perubahan terutama pada perubahan iklim, hingga kebijakan pelayanan kesehatan.

Mereka menggunakan media sosial dan internet untuk berkomunikasi yang selangkah lebih maju dari generasi sebelumnya. Sebagai bagian dari perjalanan berbangsa dan bernegara, generasi milenial menjadi bagian dari anak bangsa yang penting.

Selain mereka kelak akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, populasi mereka yang besar tidak dapat diabaikan dalam perhelatan pilkada dan pemilu. Agar generasi milenial melek politik dan mau terlibat dalam kehidupan politik, mereka harus mendapatkan pendidikan politik.

Perilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional. Dalam diri kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media guna memperoleh informasi. Demokratisasi dewasa ini pun lebih banyak digerakkan oleh internet.

Pendidikan politik generasi muda tidak di dapat dengan cara-cara konvensional melainkan melalui media sosial. Kecenderungan politik ditandai dengan tren global dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris.

Sehingga transformasi politik terhubung ke internet dan memberikan akses yang bersifat personal. yang menjadi persoalan, apakah partai politik konsisten memberikan pendidikan politik kepada mereka?

Terpotret sekarang bahwa partai politik tidak mempunyai strategi jitu mendekati generasi milenial ini. Dengan karakternya yang berbeda, generasi milenial bukanlah pemilih instan seperti anggapan partai politik selama ini.

Partai politik cenderung melakukan pendekatan kepada pemilih, termasuk kaum muda dan pemilih pemula, hanya ketika sedang ada maunya. Bisa jadi mereka tidak berpartisipasi dalam perhelatan politik ketika mereka tidak mendapatkan pencerahan politik.

Literasi politik dapat diberikan baik melalui media sosial maupun internet yang bersinggungan langsung dengan kaum milenial. Mereka adalah pengawal perubahan. Mencerdaskan mereka dalam berpolitik merupakan investasi yang berharga untuk perubahan di masa depan.

Untuk menggaet kalangan milenial, di PPP mempunyai tiga garda terdepan onderbouw partai yakni Gerakan Pemuda Kakbah (GPK), Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI) dan Angkatan Muda Kakbah (AMK).

Dengan sentuhan dan memperbanyak pelatihan kepemimpinan di level kalangan milenial diharapkan bisa merekrut banyak kalangan muda masuk ke dalam partai.

Dari kalangan muda milenial inilah yang akan mengembangkan diri menjadi agent marketing partai kepada umat dan diharapkan PPP makin tumbuh berkembang dan dicintai umat.

Sebesar apapun dan sehebat apapun GPK, jangan sampai ke luar dari PPP. Keberadaan GPK tidak cukup sampai ini saja, GPK ada dan hadir sebagai kepanjangan tangan partai untuk merangkul pemuda dan melenial untuk membesarkan partai PPP.

Revitalisasi organisasi gerakan pemuda ka’bah menghadapi tantangan era kekinian. Paling tidak, setelah Muswil PPP serentak di Indonesia ini, harus banyak peminatnya dan terus bergerak dimasyarakat. Kehadiran GPK bisa menambah suara partai dan kursi ditahun 2024.

Revitalisasi organisasi dengan pembaruan kembali struktur GPK, kemandirian ekonomi agar organisasi tidak mati kembali dan media untuk menguasai akses informasi, karena kader GPK harus lebih unggul dalam media, GPK merupakan wadah semua organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan yang lainnya sesuai aturan perundang-undangan. Termasuk GPK yang diakui pemerintah dan struktur sampai ditingkatan bawah.

Sebagai organisasi resmi, harus menjadi filter adanya ujaran kebencian. Termasuk GPK menjaga dan merawat warisan leluhur yakni 4 pilar (Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).

Asumsi yang terlalu menyohor-nyohorkan orang muda kadang keliru, tidak selurunya tepat. PPP harus melakukan estafet kepemimpinan yang rapih.

PPP saat ini banyak didominasi pemuda dari Generasi Milenial. Ini terkait kepengurusan PPP saat ini di tangan milenial. Hal itu dilakukan mengingat para pemilih ke depannya juga akan berasal dari kalangan serupa.

Karena itulah di dalam kepengurusan ” “DPP PPP ini kalau dicermati itu sebagian adalah dari gen generasi z. Sebagian dari milenial, “kata Suharso Monoarfa, Ketum DPP PPP.

Sebenarnya era Milenial sudah tercermin saat Ketua Umum PPP sebelumnya, Romaharmuziy, yang pada saat itu digadang-gadang sebagai sosok yang mencerminkan dan mewakili kelompok millennial. Namun justru tersandung korupsi tangkap tangan oleh KPK.

Sebagai warga PPP, kita jangan terlalu terlena dan membanggakan kepengurusan partai berlambang Ka’bah yang dalam kepengurusannya saat ini juga melibatkan kaum muda atau milenial. Generansi milenial dapat memimpin dengan baik, tidak sepenuhnya benar. Bisa jadi justru keliru. Oleh karena itu PPP harus ada estafet kepemimpinan yang jelas dalam soal kepengerusan di partai, dari generasi tua ke muda.

Karena itu kepemimpinan PPP yang sebelumnya dipimpin orang muda, tidak terbukti juga, malah membuat PPP di Pemilu 2019 nyaris hilang dari DPR. Mengingat hal tersebut, soal peran strategis GPK di PPP agar dapat seimbang dalam mengakomodir pengurus dalam tubuh PPP, baik millenial juga tokoh tua.

Jangan sampai pengalaman yang sangat pahit bagi PPP tersebut terulang lagi. di tangan generasi muda PPP, eksistensi dan keberlangsungan masa depan PPP banyak dipertaruhkan. (*) Aji Setiawan, ST. Mantan Ketua Divisi Pengkaderan dan Litbang DPC GPK PPP Kabupaten Purbalingga dan sekarang Wakil Sekretaris Cabang DPC PPP Purbalingga.

Acara yang disiarkan langsung oleh CNN Indonesia, Detik, YouTube CNN secara live streaming mulai pukul 19.00 WIB tadi malam dipandu oleh Sandriana Malakiano.

Soeharso yang didampingi Sekjend DPP PPP berharap pengurus DPP PPP ke depan bisa menjadi solusi dari tantangan kebangsaan saat ini.

“Tadi sudah kita lihat tantangan kebangsaan saat ini. PPP diharapkan tampil sebagai bagian dari solusi melalui merawat persatuan dengan pembangunan,” papar Ketum DPP PPP.

Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan susunan kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Pengurus baru ini banyak didominasi anak muda agar dapat menarik suara kaum milenial.

“Kita dengan cepat ingin menangkap masa depan itu dan dengan demikian kita mesti bekerja lebih fokus, lebih terarah dan saya percaya dengan satu idiom bahwa perencanaan yang baik itu sudah setengah dari pekerjaan,” kata Suharso di Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Suharso berharap dengan banyaknya anak muda dalam pengurus PPP yang baru akan menarik suara milenial pada kontestasi politik selanjutnya. Sebab pada tahun 2024 diperkirakan demografi Indonesia didominasi kaum muda sehingga diharapkan pengurus baru yang diisi anak muda ini mampu menarik perhatian kaum milenial.

PPP pada pemilu ke depan juga mengganti logo Kakbah dengan tampilan yang menarik.Keputusan ini di ambil saat Muktamar IX di Makasar. Acara ini juga dimeriahkan penampilan band kondang,”Kotak” yang menyanyikan lagu,”Jalan Pulang Menuju Kakbah”. Acara ini juga menghadirkan pengamat politikdan direktur PolMark, Eep Saefullah Fatah.(*) Aji Setiawan

Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025 adalah:

Ketua Umum : Suharso Monoarfa

Sekretaris Jenderal: Arwani Thomafi

Bendahara Umum : Surya Batara Kartika

Wakil Ketua Umum : Zainut Tauhid, Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa Noer

Wakil Sekretaris Jenderal: Qonita Lutfiyah, Idy Muzayyad

Wabendum : Lukman Yani

Bidang Fungsional : Achmad Baidowi, Jafaruddin Harahap, Rendhika Deniardy Harsono, M. Qoyum Abdul Jabar, Saifullah Tamliha, Nyoman Anjani

Bidang Isu Strategis : Habib Hasan Mulachela, Warti’ah, Illiza Sa’aduddin Jamal, Joko Purwanto, Rina Fitri, Syamsurizal, Atik Heru Maryati, Ema Umiyyatul Chusna, Gus Rojih Maimoen, Andi Surya, Anggi A Paturusi, Irene Rusli Khalil

Bidang Pemenangan Dapil : Dony Ahmad Munir, Komarudin Thaher, Futri Gayo

Pada sambutan terpilihnya sebagai Ketum DPP PPP, Dr. Suharso Monoarfa berjanji akan menaikan suara PPP setidaknya seperti masa jaya PPP masa lalu. Dengan kerja elektoral, one man one vote dengan cara datangi konstituen dari rumah ke rumah. Menjaga suara satu per satu suara dengan kerja-kerja elektoral untuk meraih target suara maksimal pada Pemilu 2024.

Masa depan PPP setidaknya banyak ditentukan oleh peran sentral warna politik Islam dalam konteks ke Indonesian. Pemilihan partai karena berbasis idiologi, tentu berbeda dengan pilihan umum yang sangat marak transaksional. Setidaknya dengan memperkuat kalangan berbasis idiologi, bisa mempertahankan basis suara. yang sudah barang tentu, untuk memperbesar PPP perlu memperluas basis suara lainnya seperti kalangan milenial, perempuan, buruh, pemuda, santri dan lainnya.

Untuk meraih itu paska muktamar ke IX PPP dan Harlah PPP ke 48 Tahun. Arti 48 Tahun mendekati 50 Tahun atau hampir setengah abad, bisa jadi disebut sebagai masa keemasan. Ini harus menjadi momentum yang strategis di dalam upaya kembali ke khittah perjuangan PPP dengan melakukan revitalisasi implementasi visi dan misi perjuangan PPP di antaranya adalah dengan 3 hal.

Pertama, mengembalikan nilai-nilai orientasi 5 khidmat dan 6 prinsip perjuangan partai dalam sikap prilaku akhlak para kader.

Kedua adalah mengembalikan khittah partai kepada PPP tahun 1971 secara struktural dimana ada sistem presidensial dan di dalam sistem tersebut ada perwakilan-perwakilan fusi partai sebagai pengawas.

Ketiga bagaimana agar unsur-unsur fusi partai kembali diberi peran di dalam mitra strategis untuk membesarkan PPP.

Mengembalikan khittah PPP berarti mengingat lalu saat 1971 PPP lahir dan pernah meraih puncak masa keemasan dan kejayaan sebagai pemersatu umat, wadah perjuangan dan penyalur aspirasi umat Islam Indonesia. Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan.

Partai Islam dalam pemilu tahun 1955, meraih kursi cukup besar dalam parlemen serta berperan dalam membentuk pemerintahan. Demikian pula, dalam era Orde Baru, PPP sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam mampu meraih urutan kedua.

Pada era reformasi, partai Islam tetap memainkan peran penting. Lebih dari itu, legitimasi juga ditentukan dari bagaimana partai-partai tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi sangat penting, apalagi banyak kalangan terdidik yang memiliki keterikatan ideologis yang longgar dengan partai politik.

Demikian pula, munculnya pemilih baru dari kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya sangat besar, perlu pendekatan baru dalam meraih dukungan kelompok ini. Bahkan, muncul pemilih lebih kritis dengan memilih partai politik yang bersih dan bervisi kesejahteraan.

Ini tentu tantangan besar. Jika partai berbasis massa Islam mampu menghadirkan jalan kesejukan dan etika Islam dalam politik, bukan tidak mungkin mereka menjadi pilihan rakyat. Namun sebaliknya, jika partai Islam ikut terjebak menjadi bagian dari moralitas dan etika politik pragmatis (koruptif), penilaian miring dan hukuman pemilih terhadap partai Islam lebih keras. Sebab, partai-partai itu membawa simbol agama dalam ruang politik.

PPP sebagai partai Islam meneguhkan dirinya melalui Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia merupakan garis-garis besar perjuangan Partai yang mencakup ideologi, latar belakang sejarah, hakikat dan kaidah perjuangan, jati diri Partai, cita-cita politik dan visi perjuangan, serta program strategis partai secara garis besar untuk mewujudkan tujuan dan usaha partai sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, dalam rangka berperan aktif mewujudkan tujuan nasional seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa T’a’ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya.

Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (syariat) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil ‘alamiin).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama’ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlus sunnah wal jama’ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil ‘alamiin). Paham keagamaan ahlussunnah wal jama’ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrem (tatharruf), anarkisme, radikalime dan budaya kekerasan lainnya.

PPP, sebagai partai warisan ulama yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada hari Jum’at tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1392 Hijriyah merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa T’a’ala melalui perjuangan politik.

PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1971 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), Masyumi dan lain-lain.

PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan.

Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti redikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

Orientasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, menjujung tinggi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridai Allah Subhanahu Wata’ala (Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar di Makassar. Selamat dan sukses pengurus DPP PPP periode 2021-2025 di bawah kepemimpinan Dr Suharso Monoarfa (Ketum) dan H. Arwani Thomafi,MH (Sekjend) semoga PPP makin gemilang dan memenangkan hati umat. Hari ini, 5 Januari 2021, Selamat Harlah PPP ke-48 Tahun, semoga semakin teguh merawat persatuan untuk membangun Indonesia.(*)

Arwani Thomafi (lahir di Rembang, 21 November 1975! umur 45 tahun) terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2024 di usia 34 tahun dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Grobogan dan Blora). Ia mulai aktif di DPP PPP tahun 2007, sebagai Wakil Sekjen PPP. Setelah Muktamar Bandung tahun 2011, Arwani terpilih sebagai Ketua Bidang Komunikasi DPP PPP.

Pria yang kerap disapa dengan panggilan Gus Aang ini menikah dengan Latifah dan dikaruniai 3 putra. Saat ini, Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus sebagai Korwil Pemenangan Jawa Kalimantan. Sebagai Korwil Pemenangan Jawa dan Kalimantan, dalam Pilakda 2018 lalu Arwani bersama stakeholder partai berhasil memenangkan pilkada di tiga provinsi besar di pulau Jawa yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam Pemilu 2019 lalu, Arwani mengantongi suara sekitar 69 ribu. Ia terpilih kembali untuk DPR Periode 2019-2024, ini merupakan periode ketiganya di Parlemen.

Dunia pesantren telah identik dengan pria yang akrab dipanggil Gus Aang ini, Ia tumbuh dan besar di lingkungan pesantren asuhan orang tuanya (Alm) KH Ahmad Thoifur & (Almh) ibu. Hj. Muhimmah Fathurrahman di Lasem, Rembang. Sejak SD hingga SMP ia nyantri di Pondok Pesantren di Lasem, Rembang. Saat di Madrasah Aliyah (MA), ia juga mengenyam pendidikan di pondok pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak. Saat kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arwani juga nyantri di Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, Yogyakarta.

Setiap momentum ramadan, mantan Ketua Maarif NU Lasem ini selalu merutinkan mengaji khazanah keislaman klasik di Pondok Pesantren al-Anwar Sarang Rembang asuhan almahrum Syeikhuna KH Maimoen Zubair. Hubungan Arwani dengan almarhum KH Maimoen Zubair ini cukup dekat. Banyak kalangan menyebut, Arwani merupakan salah satu kader ideologis Mbah Moen dalam tindakan berpolitik, beragama dan bernegara. Karakter mengayomi dan menekankan musyawarah dalam setiap persoalan menonjol dari diri Arwani. Meski ia cukup tegas jika menyangkut persoalan prinsip dasar.

Kiprah di Parlemen DPR Periode 2009-2014:

Arwani Thomafi ditugaskan selama 1,5 tahun di Komisi VIII DPR RI, komisi yang membidangi Agama dan Sosial.Tahun pertama tugas di bidang legislasi, Penasehat Yayasan Alhamidiyyah Islamic Center Lasem itu menjadi anggota Pansus RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah itu pindah di komisi V DPR RI Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pada tahun 2012 diangkat sebagai Sekretaris Fraksi PPP DPR RI. Pada tahun itu juga, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dan Anggota RUU Pansus MD3.

DPR Periode 2014-2019:

Pada Pemilu 2014, Arwani Thomafi yang pernah nyantri di Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan Pesantren Krapyak Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari PPP mewakili daerah pemilihan yang sama. Pada tahun pertama di periode 2014-2019 ini, ia ditugaskan di komisi II (Mendagri, KPU/Bawaslu, BPN) dan di Badan Legislasi. Sejak tahun 2015, Arwani juga menjadi Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kendati hingga DPR periode 2014-2019 berakhir, RUU tersebut tak menemukan kata sepakat oleh para perumus undang-undang di DPR.

Tak lama di Komisi II DPR, Arwani ditugaskan di Komisi I bidang pertahanan dan luar negeri hingga berakhir DPR periode 2019. Sejumlah isu publik seperti persoalan pertahanan, keamanan dan luar negeri menjadi perhatian Arwani. Seperti persoalan di Papua didorong agar diselesaikan secara inklusif, persoalan Rohingnya Arwani mendukung diplomasi pemerintah dengan mendorong formula 4+1 (mendorong stabilitas, menghindari kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua pihak di Rakhine State, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan serta mendorong pemerintah Myanmar menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State). Isu kemerdekaan Palestina juga menjadi perhatian serius Arwani karena merupakan amanat konstitusi bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.

Arwani didapuk sebaga Ketua Fraksi MPR RI sejak 2016-2019. Sejumlah isu kebangsaan juga menjadi sorotan Arwani. Ia mendorong berbagai persoalan dilakukan dengan proses dialog agar melahirkan solusi yang baik bagi semua pihak. Periode 2016-2019, Arwani juga aktif di Badan Pengkajian MPR RI.

DPR Periode 2019-2024

DPR Periode 2019-2024 ini, Arwani Thomafi mendapat amanah dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pemilu, dan pertanahan. Arwani dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI pada 31 Oktober 2019 bersama pimpinan Komisi II lainnya. Selama menjadi pimpinan Komisi II, Arwani kerap menyuarakan pengangkatan guru honorer dan pegawai K2.

Ia juga kerap menjad rujukan wartawan terkait persoalan pilkada, reformasi birokrasi dan politik dalam negeri. Namun, sejak 25 November 2020, Arwani dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI. di komisi yang membidangi infrastruktur ini bukan hal baru bagi politisi kelahiran Lasem ini. di periode DPR sebelumnya, ia juga pernah menjadi anggota Komisi V DP.

Selain itu, di Periode 2019-2024 Arwani kembali dipercaya sebagai Ketua Fraksi MPR RI. Jabatan ini ia emban sejak tahun 2016 lalu.”Selamat dan sukses atas terpilihnya Gus Arwani sebagai Sekjend DPP PPP mendampingi Dr Suharso Monoarfa. Ini merupakan duet gemilang PPP.Semoga PPP makin jaya dan semakin besar di Pemilu 2024,” kata Aji Setiawan,ST Wakil Sekretaris DPC PPP Purbalingga-Jawa Tengah. (*) Aje

“Muktamar IX PPP akan dibuka malam ini pukul 20.00 Wita. Pembukaan dilakukan di Kota Makassar sebagai kota penyelenggara dan diikuti dari 9 kota lainnya! Medan, Padang, Palembang, Tangerang, Bogor, Semarang, Surabaya, Samarinda, Manado,” kata Sekretaris OC Muktamar IX PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, Jumat (18/12/2020).

“Muktamar akan dibuka resmi Presiden Joko Widodo dari Istana secara virtual,” imbuh Awiek.

Rangkaian acara Muktamar sudah terasa sejak tadi malam. DPP PPP menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diisi KH Bahaudin Nursalim. Pemilihan ketua umum diperkirakan akan berlangsung akhir pekan ini, Minggu(20/12).

Beberapa nama calon Ketum DPP PPP bermunculan jelang muktamar. Seperti Suharso Monoarfa, Taj Yasin, Mardiono, Sandiaga Uno, Khofifah, Muqowwam dan Saifullah Yusuf.(***)

Usulan tersebut di antaranya muncul dari Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Kudus, Pati, Salatiga, Solo dan juga dari para tokoh serta kiai PPP lainnya. Putra Almarhum KH Maimoen Zubaer yang akrab dipanggil Gus Yasin itu, menurut beberapa pengurus DPC PPP dari Jawa Tengah layak menjadi Ketum PPP.

“Beliau ini masih muda, energik dan tentunya punya kapasitas untuk menjawab tantangan PPP ke depan,” ungkap Ketua DPC PPP Kab Purbalingga usai kegiatan Reses PPP di Cipawon, Bukateja Purbalingga, Kamis (30/10/2020).

Gus Yasin sendiri, menurut info dari beberapa kader PPP memang belum menyatakan kesediaannya. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa Gus Yasin itu santri tulen, sehingga tidak mungkin menjawab dengan vulgar. “Bila Gus Yasin bersedia, saya yakin banyak kader dan tokoh tokoh PPP yang mendukungnya,” kata Hi Nurul.

Sebab, kata dia, Gus Yasin memiliki potensi besar untuk membawa PPP sebagai partai masa depan yang maju dan berkembang. Taj Yasin adalah tokoh no 2 Jawa Tengah, sudah dikenal menasional dan semoga membawa perubahan PPP menjadi sebagai partai yang progresif dan diminati kalangan milenial. (***) Aji Setiawan

Pun demikian dengan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), salah satu organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih satu kiblat, Kakbah,” terang Aji Setiawan, ST, Selasa (25/8).

Terpecah dalam hal ini dimaksudkan, berbeda pilihan dalam menyongsong Pilkada 2020, Desember mendatang. Ada yang condong untuk pasangan ini dan itu.

Meski demikian, Aji meyakini kondisi terpecahnya kubu Oji-Zeni ditubuh DPC PPP hanyalah bagian kecil saja. Dan tidak mengkhawatirkan berimbas kepada suatu hal yang besar. “Kita berbeda-beda, tapi satu Kakbah.

“Saya prihatin saja, karena yang di luar dan dalam partai,saya yakin sedang memperjuangkan akan kebesaran PPP di masa mendatang.Karena ada strategi internal dan eksternal yang membuat kita jadi jarang bersatu,” katanya.

Aji berharap perpecahan itu tidak berlangsung lama, karena siapa yang lari dari maju terus ya berkhianat dengan PPP. “Silahkan berbeda, tapi ada waktu dan jadwalnya. Toh, nanti bisa ketemu lagi dan ngopi lagi,” terang Aji Setiawan,ST sambil minum kopi.(***)kkp