“Evaluasi Pilkada penting, namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu,” kata Ketua Hj Nurul Hidayah,SH MSi.Ketua DPC PPP Purbalingga Jawa Tengah Kamis(28/1/2021).

Sikap ini sejalan dengan pernyataan Dr.H. Suharso Monoarfa, Ketua DPP PPP yang menyatakan UU Pemilu belum waktunya.

“Undang-Undang Pemilu belum waktunya untuk dibahas. Bahkan UU Pemilu yang lalu masih bisa dipergunakan untuk dua,sampai tiga kali pemilu,” kata Dr. Suharso.

Hj Nurul Hidayah S SH MSi, menambahkan, PPP berpendapat bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain sistem politik yang ada di pemerintahan pusat dan daerah.

Menurut Hj Nurul Hidayah, tidak perlunya perubahan UU Pilkada tersebut mengingat pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang tersebut guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan pilkada 2024.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” kata Hj Nurul Hidayah yang juga adalah anggota FPPP DPRD I Jawa Tengah.

Dengan tidak adanya perubahan UU Politik, khususnya UU Pilkada, Hj Nurul yakin maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat covid tsb, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat.

Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu.

Saat ini sudah ada tiga fraksi di DPR menolak membahas UU Pemilu yakni PPP, PDI-Perjuangan dan PAN.

“Ngapain DPP PPP repot membahas UU Pemilu dan buang-buang waktu untuk bahas perubahan pemilu,”pungkas Hj Nurul Hidayah. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” pungkas Hj Nurul Hidayah, SH.MSi (*)

“Penyerahan dilangsungkan di Kebumen berbarengan dengan pasangan calon di Kebumen. Karena PPP juga mendukung yang di Kebumen,” kata Bacawabup Purbalingga Zaini Makarim, Selasa (04/08/2020) sore.

Sebelum turunnya rekomendasi, di dalam internal PPP sempat terjadi polemik. Namun, hal tersebut tetap ditanggapi dingin oleh Jeni dan Oji. Hal semacam itu dinilai sebagai dinamika politik.

“Aturan partai harus tegak lurus. Kalau DPP bilang A ya sampai ranting harus mengikuti,” ujarnya.

Setelah mengantongi rekomendasi, lanjut Jeni, pihaknya akan lebih intens melakukan konsolidasi ditingkat Kabupaten. Termasuk kepada partai pengusung lainnya. Saat ini tinggal dua partai yang belum merapat ke kubunya yaitu partai Gerindra dan PKS.

“Mudah-mudahan saja ini masih berproses. Khan masih lama masa pendaftaran. Kalau tadi yang menyerahkan rekomendasi ada dari DPW dan DPP yaitu Arwani Thomafi,” kata adik ipar Ganjar Pranowo.

Sementara itu, calon Bupati Purbalingga, Muhamad Zulhan Fauzi (Oji) menyampaikan, masih ada dua partai yang belum merapat ke kubunya. Pihaknya akan terus melakukan komunikasi terhadap kedua partai tersebut. Sedangkan untuk poros ketiga, dia memprediksikan tidak akan ada.

“Kalau poros ketiga Insyaallah tidak ada, ” kata Oji. (**”) aji

Ketua DPC PPP Purbalingga, Hj Nurul Hidayah SH MSi mengatakan, pengusungan Zaini tersebut merupakan amanat Muskercab dan sudah melalui pelbagai pertimbangan. Dirinya mengaku rekomendasi untuk Zaini sebagai bacawabup datang dari M Sulhan Faozi dan DPC PKB Purbalingga, Miswanto.

“Kami mantap mengusung Zaini sebagai bakal calon wakil bupati. Dalam Minggu ini juga kami sudah melapor ke DPW PKB Jawa Tengah.Menurut informasi di bulan Juni ini rekomendasi DPP PKB akan turun,” kata Hj Nurul melalui Wakil Sekretaris DPC PPP Purbalingga seperti yang diterima CILACAP.INFO – Kamis (18/6).

Hj Nurul juga sudah mengagendakan di bulan Juni ini DPC PPP Purbalingga akan menggelar rapat resmi terkait pematangan pencalonan Zeni Makarim sebagai bacawabup PKB.

Dia mengaku, telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik perihal pencalonan kader PPP tersebut sebagai bakal calon wakil bupati Purbalingga dalam Pilkada Serentak 2020 yang menurut rencana digelar Desember 2020.

“Secara prinsip PPP telah resmi berkoalisi dengan Koalisi Pelangi yang diusung PKB, Gerindra, PAN, PKS. Jadi tinggal menunggu rekomendasi dan siap dideklarasikan serta didaftarkan ke KPU Purbalingga Jawa Tengah,” lanjut Hj Nurul Hidayah SH,MSi. (***) aji

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab Purbalingga,Jawa Tengah, Hj Nurul Hidayah SH,MSi meminta segenap kader menjaga soliditas dan marwah partai untuk sukses pilkada serentak 2020. Hal tersebut penting dilakukan agar partai dapat berkiprah maksimal dalam mewujudkan target-target partai dalam prosesi pemilihan kepala daerah.

“PPP harus solid. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ini penting agar marwah partai dan nama baik PPP terjaga,” ujar Hj Nurul. Hj Nurul mengungkapkan sebagai partai politik, PPP berharap bisa menjadi pengusung bakal calon pasangan calon bupati dan Wakil bupati. “Agar PPP bisa efektif berperan dalam pembangunan Kab Purbalingga,” ujarnya.

Namun, perihal akan mengusung calon sendiri atau nama di luar kader PPP dalam sebuah koalisi parpol, Hj Nurul belum bisa memutuskan karena situasi politik jelang pilkada masih belum jelas. “Ada tiga nama yang sering disebut bakal maju dalam pilkada. Diantaranya, Tiwi,Oji, Agus Sarkoro . Tapi ketiganya belum pernah mendeklarasikan diri, dan masih sibuk dengan internal masing-masing,” ujarnya, seraya menambahkan, nama-nama lain yang digadang sebagai bakal calon bupati juga masih setengah hati.

Karenanya, lanjut Hj Nurul, akan lebih baik dan bermanfaat bagi PPP menggunakan waktu yang ada untuk konsolidasi, mempersiapkan diri menghadapi segala perubahan politik disamping intens menjalin komunikasi dengan partai lain. “PPP akan dihargai dan memiliki poisisi tawar jika internalnya solid,” tegas Hj Nurul.

Untuk itu, ia memerintahkan agar pengurus di tingkat anak cabang maupun ranting PPP tidak melakukan komunikasi politik dengan bakal calon manapun. “Kalau sudah telanjur, jangan bergerak dulu. Kalau berbeda dengan keputusan DPP susah mundurnya ketika bersinggungan di lapangan,” pesan Hj Nurul.

Hj Nurul juga meminta seluruh wakil PPP di DPRD dapat bekerja lebih kreatif dan cerdas. “Kalau anggota fraksi hanya diam, bisa tidak dilirik. Karena bupati (eksekutif) butuh anggota dewan yang kreatif dan cerdas untuk mengawal kebijakannya,” katanya.

Untuk menuju sukses PPP di pilkada 2020. Hj Nurul berharap peran ulama sentral untuk membantu menyelesaikan firiksi-friksi internal yang mungkin timbul.

Komunikasi

Makanya, kebesaran nama PPP harus terus dibangun. Diantaranya dengan terus menjaga komunikasi dengan kader dan merekrut lebih banyak partisan. “PPP harus dihadirkan sebagai partai bersama. Harus bisa dipandang mampu mewakili umat, dan jangan sampai ditolak oleh generasi yang baru lahir,” ujar Hj Nurul. Selain itu DPC PPP juga sedang melakukan bagi alat PHD ke berbagai instansi utamanya puskesmas dan rumah sakit. ‘Corona adalah virus berbahaya, perlu social distancing atau jaga jarak agar tidak tertular dengan masker dan hindari kerumunan massa,’ kata Hj Nurul.

“Caranya, berbuatlah sesuatu yang membanggakan masyarakat, sembari kita bisa melewati masa darurat Korona berakhir,’ ujar politikus yang juga anggota DPRD I Jawa Tengah di Semarang, Senin (4/5). (**)