Kegiatan tersebut menjadi pedoman awal arah kebijakan kepemimpinan beliau di Polresta Cilacap untuk mewujudkan organisasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Menurutnya, setiap anggota Polri dituntut memberikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Termasuk mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai salah satu bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

“Saya ingin seluruh personel menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Berikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat. Kepercayaan publik dibangun dari kualitas pelayanan yang kita berikan setiap hari,” tegas Kombes Pol Yovan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan publik, Kapolresta juga menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa disiplin, loyalitas, serta kebanggaan sebagai anggota Polri.

Ia mengajak seluruh personel membangun soliditas internal dengan menjadikan Polresta Cilacap sebagai rumah yang nyaman bagi setiap anggota, sekaligus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun kode etik.

Kapolresta juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengoptimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat, melaksanakan penegakan hukum secara transparan, akuntabel, berkeadilan.

Serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Keberhasilan tugas kepolisian tidak dapat dicapai sendiri. Bangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait, laksanakan penegakan hukum secara profesional, serta kelola media dengan baik sebagai sarana menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Kapolresta.

Melalui arahan dan Commander Wish tersebut, Kombes Pol Yovan berharap seluruh personel memiliki kesamaan visi dalam menjalankan tugas, terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas.

Serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin presisi, sehingga Polresta Cilacap mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap.

Selain memiliki rekam jejak kedinasan yang baik dan tidak terlibat pelanggaran kode etik profesi Polri, personel juga harus melalui serangkaian pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, hingga penilaian dari rekan kerja sebelum memperoleh legalitas penggunaan senjata api.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan Latihan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap 6 Kendali Senjata Api yang akan dilaksanakan Polda Jateng pada 21 hingga 25 Juli 2026.

Persiapan kegiatan diawali melalui rapat kesiapan yang dipimpin Karoops Polda Jateng Kombes Pol Basya Radyananda di Ruang Bagbinops Roops Polda Jateng, Kamis (2/7/2026).

Rapat tersebut melibatkan sejumlah fungsi terkait, mulai dari SDM, Propam, Dokkes, Bidkum, Itwasda hingga Satbrimob Polda Jateng sebagai bentuk sinergi dalam memastikan setiap tahapan legalitas dan kompetensi penggunaan senjata api berjalan secara terpadu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa latihan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memenuhi aspek legalitas penguasaan senjata api sekaligus meningkatkan kompetensi personel yang bertugas pada fungsi operasional dengan tingkat risiko penugasan yang tinggi.

“Penggunaan kekuatan tahap 6 berupa kendali senjata api merupakan tahapan yang memiliki konsekuensi besar, sehingga setiap personel wajib memenuhi dua prinsip utama secara bersamaan, yaitu legalitas penguasaan senjata api dan kompetensi dalam penggunaannya. Keduanya merupakan syarat yang berbeda, namun sama-sama wajib dipenuhi,” ujar Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Minggu (5/7).

Dirinya menerangkan, legalitas penguasaan senjata api mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor Kep/297/II/2025, sementara kompetensi penggunaan senjata api berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Menurutnya, kompetensi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menembak, tetapi juga mencakup pemahaman hukum, prosedur operasional, serta prinsip penggunaan kekuatan yang profesional, proporsional, dan bertanggung jawab.

“Setiap personel pengguna senjata api harus memahami kapan dan bagaimana penggunaan kekuatan dilakukan sesuai aturan. Kemampuan teknis harus diimbangi dengan pemahaman hukum dan prosedur operasional agar setiap tindakan kepolisian senantiasa menjunjung profesionalisme, proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas,” jelasnya.

Lebih lanjut, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat personel operasional berisiko tinggi yang belum mengikuti latihan menembak secara berkala maupun belum melengkapi legalitas penguasaan senjata api.

Karena itu, pemeliharaan kompetensi melalui latihan dan uji kemampuan secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan dan kualitas personel di lapangan.

Kombes Pol Artanto menambahkan, sesuai ketentuan yang berlaku, legalitas penguasaan senjata api dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang wajib dipenuhi secara simultan sebelum personel memperoleh izin membawa senjata api.

Tahapan tersebut melibatkan berbagai fungsi, mulai dari administrasi satuan kerja, pemeriksaan pengawasan internal, penelitian personel, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, penilaian sesama rekan kerja, hingga kualifikasi kemampuan menembak.

“Proses ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api di lingkungan Polri dilakukan secara ketat, berlapis, dan melibatkan berbagai fungsi pengawasan. Tujuannya adalah memastikan personel yang diberikan kewenangan membawa senjata api benar-benar memenuhi standar integritas, kesehatan, psikologi, dan kompetensi yang dipersyaratkan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar satuan kerja agar seluruh proses legalitas dan kompetensi berjalan secara terpadu, termasuk penyusunan petunjuk dan arahan pelaksanaan oleh fungsi SDM, Itwasda, Dokkes, dan Propam sebagai pedoman bersama di lapangan.

Rencananya, Latihan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap 6 Kendali Senjata Api akan diikuti oleh 410 personel operasional pemegang senjata api, terdiri atas 60 personel dari satuan kerja Mapolda Jateng dan 350 personel dari jajaran kewilayahan.

Personel yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan hasil penataan dan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek administrasi, integritas, dan kompetensi.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan setiap personel pengguna senjata api memiliki legalitas, integritas, dan kompetensi yang memadai sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara profesional, proporsional, legal, dan akuntabel.

Pada akhirnya, langkah ini diharapkan semakin meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tradisi tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan dari Kombes Pol Budi Adhy Buono kepada Kombes Pol Yovan Fatika Handhiska Aprilaya, yang disaksikan seluruh Pejabat Utama, para Kapolsek, personel Polresta Cilacap, Brimob, dan ASN Polri.

Prosesi diawali dengan tradisi Pedang Pora menyambut kedatangan Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya beserta istri, dilanjutkan laporan satuan dan apel bersama.

Pada kesempatan tersebut, Kombes Pol. Budi Adhy Buono menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Polresta Cilacap atas dukungan dan kebersamaan selama dirinya memimpin.

Menurutnya, berbagai capaian yang diraih merupakan buah dari kerja keras seluruh personel.

“Selama kurang lebih satu tahun kita melaksanakan tugas bersama, banyak hal baik yang berhasil kita torehkan. Semua itu berkat dedikasi rekan-rekan sekalian. Apa yang telah diberikan kepada saya, saya berharap dapat diberikan bahkan lebih kepada Kapolresta yang baru,” ungkapnya.

Dalam pesan perpisahannya, Kombes Pol. Budi juga mengajak seluruh personel memberikan dukungan penuh kepada Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya.

Ia meyakini penerusnya memiliki karakter kepemimpinan yang cerdas, disiplin, dan inovatif sehingga mampu membawa Polresta Cilacap semakin maju.

“Saya mengenal beliau sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan memiliki ide-ide kreatif. Mohon bantu dan dukung beliau sebagaimana rekan-rekan mendukung saya, bahkan harus lebih baik lagi,” pesannya.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Kombes Pol. Budi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama memimpin terdapat kekhilafan, sekaligus memohon doa restu untuk mengemban amanah baru di Mabes Polri.

Dalam amanatnya, Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya memperkenalkan diri sekaligus memohon dukungan seluruh personel agar dapat menjalankan amanah sebagai Kapolresta Cilacap dengan baik.

Ia menegaskan keberhasilan organisasi hanya dapat diwujudkan melalui kekompakan, loyalitas, dan rasa saling memiliki.

“Apa yang telah seluruh anggota berikan kepada Kombes Pol. Budi berupa tenaga, pikiran, dan loyalitas, saya meminta agar diberikan juga kepada saya. Polresta Cilacap tidak bisa berhasil karena Kapolresta saja, tetapi karena teamwork yang solid dan saling memiliki organisasi ini,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh personel memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjadikan Polresta Cilacap sebagai rumah bersama yang harus dijaga.

“Kita sambut masyarakat dengan pelayanan terbaik. Jadikan mereka pulang dengan senyum dan rasa puas sehingga menjadi mitra yang ikut mendukung tugas-tugas kepolisian,” ujarnya.

Selain mengajak menjaga soliditas internal, Kombes Pol. Yovan mengingatkan pentingnya menjunjung loyalitas kepada organisasi, menghormati para senior, serta bersama-sama membesarkan Polresta Cilacap melalui semangat kebersamaan dan pengabdian.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya mengantarkan Kombes Pol. Budi Adhy Buono meninggalkan Mapolresta Cilacap melalui tradisi Payung Pora yang diiringi penghormatan seluruh jajaran.

Prosesi tersebut menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Kombes Pol. Budi selama memimpin Polresta Cilacap, sekaligus menandai dimulainya estafet kepemimpinan yang baru.

Sebelumnya Kapolri menunjuk Kombes Pol. Yovan Fatika Handhiska Aprilaya, S.I.K., M.H., sebagai Kapolresta Cilacap menggantikan Kombes Pol. Budi Adhy Buono, S.H., S.I.K., M.H., yang mendapat amanah baru sebagai Peneliti Kepolisian Madya TK III Puslitbang Polri. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/336/IV/KEP/2026.

Kegiatan ini dimulai dengan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Operasional Polda Jateng Kombes Pol Basya Radyananda di Ruang Bagian Operasional Polda Jateng pada hari Kamis, 02 Juli 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai fungsi terkait, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), Propam, Dokkes, Bidkum, Itwasda, serta Satbrimob Polda Jateng, sebagai bentuk kerja sama dalam memastikan setiap langkah legalitas dan kompetensi penggunaan senjata api berjalan terintegrasi dan sesuai peraturan yang ada.

Dalam penjelasannya, Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyatakan bahwa latihan ini diadakan sebagai bagian dari usaha untuk memenuhi unsur legalitas dalam penguasaan senjata api serta meningkatkan kemampuan personel yang menjalankan fungsi operasional dan memiliki risiko tinggi.

“Penggunaan kekuatan tahap 6 yang berupa kendali senjata api adalah langkah yang memiliki konsekuensi sangat besar, sehingga setiap personel diwajibkan untuk memenuhi dua prinsip utama secara bersamaan, yakni legalitas penguasaan senjata api dan kompetensi dalam penggunaannya. Keduanya adalah syarat yang berbeda tetapi harus dipenuhi,” jelas Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng pada hari Jumat (03/07).

Beliau menjelaskan bahwa legalitas penguasaan senjata api mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor Kep/297/II/2025, sedangkan kompetensi penggunaan senjata api mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Menurutnya, kompetensi yang dimaksud tidak hanya sebatas kemampuan teknis menembak, tetapi juga meliputi pemahaman hukum, prosedur operasional, serta prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang profesional, proporsional, dan bertanggung jawab.

“Setiap personel yang menggunakan senjata api harus memahami kapan dan bagaimana kekuatan digunakan sesuai dengan aturan. Kemampuan teknis harus sejalan dengan pemahaman hukum dan prosedur operasional agar setiap tindakan kepolisian senantiasa mencerminkan profesionalisme, proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada personel operasional yang berisiko tinggi yang belum mengikuti latihan menembak secara berkala atau belum melengkapi legalitas penguasaan senjata api.

Oleh karena itu, pemeliharaan kompetensi melalui latihan dan pengujian kemampuan secara rutin menjadi langkah penting demi memastikan kesiapan dan kualitas personel di lapangan.

Kombes Pol Artanto juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, legalitas penguasaan senjata api dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi bersamaan sebelum personel diberikan izin untuk membawa senjata api.

Tahapan tersebut mencakup berbagai fungsi, mulai dari administrasi satuan kerja, pemeriksaan pengawasan internal, penelitian personel, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga kualifikasi kemampuan menembak.

“Proses ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api di lingkungan Polri dilakukan dengan ketat, berlapis, dan melibatkan berbagai fungsi pengawasan. Tujuannya untuk memastikan bahwa personel yang diberi kewenangan untuk membawa senjata api benar-benar memenuhi standar integritas, kesehatan, psikologi, dan kompetensi yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar satuan kerja agar seluruh proses legalitas dan kompetensi dapat berjalan secara terpadu, termasuk penyusunan petunjuk dan arahan pelaksanaan yang melibatkan fungsi SDM, Itwasda, Dokkes, dan Propam sebagai pedoman bersama di lapangan.

Rencana pelaksanaan Latihan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap 6 Kendali Senjata Api akan berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 Juli 2026.

Latihan ini akan diikuti oleh 410 personel operasional yang memiliki senjata api, terdiri dari 60 personel dari satuan kerja Mapolda dan 350 personel dari jajaran kewilayahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap personel pengguna senjata api memperoleh legalitas serta kompetensi yang memadai.

Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara profesional, proporsional, legal, dan akuntabel, serta semakin meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Polri Periode 1 Juli 2026 dan penyerahan jabatan Kapolsek Dayeuhluhur serta Wisuda Purna Bakti Tahun 2026 di Lapangan Apel Polresta Cilacap, Selasa (30/6/2026).

Penyerahan jabatan Kapolsek Dayeuhluhur dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa dinas AKP Suwito yang memasuki masa pensiun.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, jabatan Kapolsek Dayeuhluhur sementara diserahkan kepada Kapolresta Cilacap hingga ditetapkannya pejabat definitif sesuai mekanisme organisasi.

Kasi Humas Polresta Cilacap, Ipda Galih Secahyo, mengatakan penyerahan jabatan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang telah menjadi mekanisme dalam tubuh Polri agar roda organisasi tetap berjalan optimal.

“Penyerahan jabatan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi sebagai bentuk kesinambungan kepemimpinan. Meskipun pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna bakti, pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya hingga ditetapkan pejabat Kapolsek yang definitif,” ujar Ipda Galih.

Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan laporan kenaikan pangkat personel Polri periode 1 Juli 2026.

Kenaikan pangkat menjadi bentuk penghargaan institusi kepada personel yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, disiplin, dan kinerja dalam pelaksanaan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Ipda Galih menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar perubahan tanda kepangkatan, melainkan amanah yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

“Setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi tanggung jawab yang semakin besar. Oleh karena itu, kami berharap seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat dapat terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan semangat melayani masyarakat sesuai nilai-nilai Polri Presisi,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan Wisuda Purna Bakti Tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan institusi kepada personel yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.

Prosesi tersebut menjadi simbol apresiasi atas dedikasi dan loyalitas anggota selama bertugas di lingkungan Polri.

Menurut Ipda Galih, masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan penutup perjalanan dinas yang patut dihormati karena telah diisi dengan dedikasi dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan institusi Polri.

“Kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh personel yang memasuki masa purna bakti atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi yang telah diberikan selama bertugas. Semoga segala pengabdian yang telah ditorehkan menjadi inspirasi bagi personel lainnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Ipda Galih.

Analisis autopsi, pemeriksaan toksikologi, dan uji laboratorium forensik menunjukkan bahwa para korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida.

Informasi tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah, yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto dan dihadiri oleh Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, Kabid Dokkes Polda Jateng Kombes Pol drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.BM., M.A.R.S., M.H., FISQua, Kasubbid Kimia Biologi Forensik Bidlabfor Polda Jateng AKBP Ibnu Sutarto, serta Kapolres Temanggung AKBP Zamrul Aini.

Dalam kesempatan ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa pengumuman yang disampaikan adalah hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI) oleh tim gabungan secara menyeluruh.

“Pada hari ini, kami mempresentasikan hasil penyelidikan yang didasarkan pada metode Scientific Crime Investigation terkait insiden tersebut. Semua kesimpulan yang disampaikan merupakan hasil dari olah tempat kejadian perkara, autopsi, pemeriksaan forensik laboratorium, serta rangkaian proses penyelidikan yang dilakukan secara menyeluruh,” ujar Artanto.

Dalam konferensi pers itu, Kapolres Temanggung AKBP Zamrul Aini menjelaskan bahwa peristiwa ini dimulai saat keempat korban tiba di lokasi wisata Posong pada malam Selasa, 26 Mei 2026, untuk menginap di Glamping Safari Nomor 3.

Sebelum memasuki tenda, pihak pengelola sudah memberi instruksi agar tidak menyalakan tungku di dalam tenda demi menghindari bahaya kebakaran dan masalah pernapasan dari gas yang dihasilkan.

Keesokan harinya, ketika petugas hendak mengantarkan sarapan dan melakukan pemeriksaan rutin, mereka tidak mendapatkan jawaban dari penghuni tenda.

Setelah waktu check-out berlalu, petugas pun membuka tenda dan menemukan keempat korban telah meninggal. Dalam pemeriksaan, tungku tanah liat ditemukan di dalam tenda dekat pintu masuk, sedangkan kompor portabel berada di luar tenda.

“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 saksi dari berbagai pihak, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa sampel makanan dan barang-barang yang ada di lokasi maupun di rumah para korban sebelum perjalanan mereka. Pihak pengelola juga sudah memberikan peringatan tentang risiko menyalakan tungku di dalam tenda yang bisa berbahaya,” jelas AKBP Zamrul Aini.

Selama proses penyelidikan, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, termasuk kendaraan, ponsel, kamera, kompor portabel, tungku tanah liat, sisa makanan yang dimakan korban, serta menu sarapan yang belum sempat dikonsumsi.

Semua barang bukti tersebut kemudian dites di laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab kematian.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyatakan bahwa penyidik juga meneliti kemungkinan penyebab kematian lainnya, termasuk kemungkinan keracunan makanan.

“Pada tahap awal, kami menyelidiki kemungkinan adanya keracunan makanan. Namun, setelah memeriksa makanan yang dibawa oleh para korban dan sisa makanan di rumah yang dimakan sebelum keberangkatan, tidak ditemukan bahan beracun yang bisa menjadi penyebab kematian. Kami juga tidak menemukan unsur kelalaian dari pihak pengelola, karena prosedur keamanan sudah dijalankan dan pihak pengelola telah memberikan peringatan kepada korban untuk tidak menyalakan tungku di dalam tenda karena potensi bahaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokkes Polda Jateng Kombes Pol drg. Agung Hadi Wijanarko mengungkapkan bahwa hasil autopsi dan pemeriksaan toksikologi menunjukkan bahwa para korban terkena keracunan karbon monoksida yang menyebabkan mereka meninggal karena tercekik.

“Pemeriksaan forensik pada korban dan analisis darahnya memperlihatkan adanya indikasi keracunan karbon monoksida. Kami juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban atau zat beracun lain seperti sianida yang dapat berakibat fatal,” jelasnya.

Hasil tersebut diperkuat oleh analisis laboratorium dan simulasi yang dilakukan oleh tim Bidlabfor Polda Jateng di tempat kejadian perkara.

Kasubbid Kimia Biologi Forensik Bidlabfor Polda Jateng AKBP Ibnu Sutarto menjelaskan bahwa simulasi dilakukan untuk mengidentifikasi sumber paparan gas karbon monoksida.

“Simulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa gas karbon monoksida kemungkinan besar berasal dari api tungku yang dinyalakan di dalam tenda. Konsentrasi gas yang dihasilkan dapat mencapai 2000 ppm, yang sangat membahayakan bagi manusia. Bahkan saat dilakukan uji pembakaran di luar tenda, gas karbon monoksida masih berpotensi masuk ke dalam dan melebihi ambang batas aman (200 ppm),” tutur AKBP Ibnu Sutarto.

Menutup konferensi pers, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menekankan bahwa insiden di Glamping Posong mengingatkan kita akan bahaya paparan gas karbon monoksida.

“Peristiwa ini mengingatkan kita semua akan pentingnya mengikuti prosedur keselamatan saat menggunakan alat pembakaran di tempat perkemahan atau ruangan tertutup,” tegasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dari kejadian ini sebagai langkah menjaga keselamatan saat berkemah atau berwisata di alam terbuka.

“Kami mengimbau warga untuk tidak menyalakan tungku arang, kompor portabel, atau sumber api lainnya di dalam tenda atau ruang tertutup. Selain itu, perlu juga menghindari beristirahat atau tidur di dalam kendaraan dengan mesin yang menyala dan kaca tertutup rapat. Gas karbon monoksida tidak terlihat dan tidak berbau, tetapi dapat mengakibatkan kekurangan oksigen di tubuh, kehilangan kesadaran, hingga berujung pada kematian,” tutupnya.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan bakti sosial dan bakti kesehatan yang diselenggarakan oleh Dokkes Polri bekerja sama dengan SDM Polda Jabar, Polres Bogor, serta Pemerintah Kabupaten Bogor.

Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan Hari Juang Polri ke-80 yang jatuh pada 21 Agustus 2025 lalu. Selain memberikan layanan kesehatan gratis dan paket bantuan sosial kepada masyarakat, Wakapolri juga melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan SMA unggulan yang menjadi bagian dari ekosistem Garuda.

Dalam keterangannya, Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara ditujukan untuk mencetak generasi muda unggul dan berdaya saing tinggi.

“Syukur alhamdulillah, hari ini kita bersama Dokkes Polri, SDM Polda Jabar, Polres, dan Pemkab Bogor dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, sekaligus meninjau progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Komjen Pol. Dedi.

Wakapolri menegaskan, sekolah ini nantinya akan menjadi pusat pendidikan berbasis kepemimpinan dan karakter bagi anak-anak Indonesia dari berbagai daerah.

“Insya Allah, sekolah unggulan ini dapat beroperasi tahun depan dan membawa manfaat besar bagi generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, sudah ada 120 siswa-siswi unggulan yang sedang dididik di Global Leadership School Yogyakarta,” imbuhnya.

Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar kali ini juga menjadi bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya di wilayah Gunung Sindur dan Kabupaten Bogor.

“Melalui bakti sosial dan bakti kesehatan ini, Polri ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” tutur Komjen Pol. Dedi.

Ia pun memberikan apresiasi kepada Yayasan Kader Bangsa, komunitas filantropi, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Semoga kehadiran SMA unggulan ini dapat menjadi bagian dari komitmen kita bersama dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia,” pungkasnya.

Itulah intisari rapat penting mengenai Integrasi Data Kependudukan Terpusat bersama Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div. TIK) Polri di Command Center Ditjen Dukcapil, Gedung B Lantai 2, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Rapat tersebut dihadiri oleh Plh. Direktur Identifikasi dan Kependudukan Nasional (IDKN), Mensuseno, beserta sejumlah perwira tinggi dari Divisi TIK Polri, termasuk Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tekinfo) Divisi TIK Polri, Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo, Brigjen Pol Valentino selaku Pengembang Utama TK. 2 Divisi TIK Polri.

Turut hadir Kabag Situs Biro Tekinfo Divisi TIK Polri, Kombes Pol. Budi Santoso dan Kombes Pol. Hariwiyawan selaku Plt. Kabag Duknis Biro Tekinfo Divisi TIK Polri, serta Kombes Pol. Aris Kurniawan selaku Pengembang TK. 3 Divisi TIK Polri, beserta anggota lainnya.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo menekankan integrasi data ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mengokohkan satu data Polri, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Integrasi data kependudukan yang terpusat ini akan memudahkan Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam proses identifikasi dan verifikasi data. Kami di Polri sangat mengandalkan data kependudukan yang akurat untuk menjalankan tugas penegakan hukum dan memberikan pelayanan yang lebih presisi kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Nugroho.

Nugroho juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan data kependudukan yang terpusat akan memperkuat sinergi antarinstansi, sehingga setiap langkah yang diambil lebih terkoordinasi dan efektif.

“Kolaborasi antara Dukcapil dan Polri ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal bagaimana kita bisa bekerja sama lebih baik untuk melayani masyarakat. Dengan data yang terintegrasi, setiap instansi bisa memiliki akses yang sama terhadap informasi penting, yang pada akhirnya memperkuat koordinasi dan sinergi kita,” jelas Brigjen Pol Nugroho.

Plh. Direktur Identifikasi dan Kependudukan Nasional (IDKN), Mensuseno, menyampaikan bahwa integrasi ini tidak hanya penting bagi Dukcapil dan Polri, tetapi juga bagi masyarakat luas.

“Integrasi data kependudukan ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa layanan kepolisian yang diberikan kepada masyarakat lebih efisien, tepat sasaran, dan yang terpenting, aman. Dengan data yang terpusat, kita dapat mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses verifikasi dalam berbagai layanan publik termasuk kepolisian,” ujar Mensuseno.

Integrasi ini dianggap sangat krusial, mengingat data kependudukan yang akurat dan terpusat menjadi fondasi bagi berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, termasuk identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Polri.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan operasional yang diperlukan untuk mewujudkan integrasi data yang efektif, termasuk pembenahan sistem dan peningkatan kualitas data kependudukan.

Salah satu fokus utama dari integrasi ini adalah memastikan bahwa data yang dikelola oleh Dukcapil dapat diakses dan digunakan oleh Polri dengan efisiensi tinggi.

Hal ini penting untuk mendukung berbagai operasi keamanan, seperti penegakan hukum, penanganan kejahatan, serta pelayanan masyarakat yang memerlukan verifikasi data kependudukan yang cepat dan akurat.

“Dengan data yang terintegrasi, Polri dapat bertindak lebih cepat dalam penegakan hukum, karena mereka memiliki akses ke data yang akurat dan real-time,” lanjut Mensuseno.

Rapat tersebut juga membahas tentang pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung tugas-tugas Polri lainnya, seperti pemantauan aktivitas kejahatan dan identifikasi tersangka.

Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Polri dapat dengan cepat melacak identitas seseorang, yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Mensuseno juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara Dukcapil dan Polri untuk memastikan bahwa integrasi data ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

“Ini bukan pekerjaan satu kali. Ini adalah proses berkelanjutan di mana kita harus terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk memperbaiki dan memperkuat sistem yang ada,” tegasnya.

Dirinya menegaskan, Ditjen Dukcapil dan Polri sepakat untuk terus mengembangkan sistem integrasi ini agar semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

“Kerja sama ini tidak hanya penting untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan, di mana kebutuhan akan data yang cepat dan akurat semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik,” demikian Mensuseno, Plh. Direktur IDKN. Dukcapil (***)

Kunjungan Kapolda Jateng beserta sejumlah pejabat utama Polda Jateng ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, Silaturahmi ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Kepolisian, Ulama serta Santri dalam menjaga Kamtibmas di Jawa Tengah.

Usai pertemuan, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menegaskan bahwa kedatangan pihak Kepolisian adalah untuk mempererat Silaturahmi dan meminta Doa dari para ulama agar Jawa Tengah selalu dalam situasi aman dan kondusif.

“Kunjungan ini adalah silaturahmi, sekaligus memohon doa restu agar Jawa Tengah tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ungkap Kapolda.

KH. Abdul Ghofar Rozin, atau yang akrab disapa Gus Rozin, turut mengapresiasi langkah Polda Jateng. Menurutnya, peran Ulama dan Kepolisian harus selalu sejalan dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan masyarakat.

“Kepolisian dan ulama memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga keamanan dan mempererat persatuan masyarakat, agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat Jawa Tengah,” ucap Gus Rozin.

Dalam keteranganya di Mapolda Jateng pada Minggu ( 01/09/2024) Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, menegaskan bahwa Ulama, Santri, dan Kepolisian adalah bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga keamanan serta membangun Jawa Tengah.

“Sinergi antara Polda Jateng dengan para Kyai serta Santri merupakan hal yang sangat penting, dan ini sudah terjalin dengan baik. Kami bersama-sama berkomitmen untuk menjaga Kamtibmas dan membangun Jawa Tengah yang Damai dan sejahtera,” Kata Kabid Humas.

” Saya tegaskan lagi bahwa Kepolisian, Ulama dan Santri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan membangun daerah ini,” ungkapnya.

Dengan adanya kolaborasi ini, Polda Jateng berharap, masyarakat Jawa Tengah akan terus merasakan kenyamanan dan keamanan, serta adanya kebersamaan dalam menjaga harmoni sosial.

Mereka diamankan Polresta Cilacap karena diduga hendak melakukan tawuran di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

“Kita mengamankan sebanyak 7 orang yang diduga akan melakukan tawuran di Pelabuhan Penyebrangan Seleko, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap,” kata Kasi Humas Ipda Galih Soecahyo, dalam keteranganya. Minggu, 1 September 2024

Galih menyebutkan ke 7 remaja itu diamankan sekitar pukul 03.00 WIB ketika Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada segerombolan anak melintas di sekitar kawasan Pelabuhan seleko. Tim Patroli Presisi Polresta Cilacap yang sedang melakukan patroli langsung mendatangi TKP.

“Ke 7 remaja itu pun berhasil diamankan berikut senjata tajam yang dibawa. Polisi langsung menggiring mereka ke Mapolresta Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendata mereka yang membawa sajam,” ujar Galih.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 sajam jenis clurit, 1 sajam golok, 1 buah petasan, serta 5 unit sepeda motor yang mereka gunakan.

Kini upaya yang dilakukan Polisi memberikan pembinaan, kemudian memanggil orang tua masing-masing.

“Kami (Polisi) tegas mengimbau para orangtua pentingnya pengawasan dan pembatasan penggunaan Teknologi Informasi. Kepada para pelajar maupun remaja berhenti melakukan aksi tawuran. Jika terbukti ada pasal yang dilanggar, maka pidana menanti,” tandas Galih.

Untuk identitas 7 remaja tersebut, Polresta Cilacap merahasiakannya lantaran masih di bawah umur.

“Untuk identitas ketujuh remaja yang kita amankan karena hendak tawuran tersebut identitasnya kami rahasiakan karena selain menyalahi kode etik, juga mereka masih di bawah umur,” ujar Galih kepada media.