Rakor diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Gerakan Rakyat. Suasana kebersamaan tampak kental dengan kehadiran puluhan pengurus, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat DPW GR Sulsel. Rapat berlangsung hingga menjelang Magrib.

Ketua DPW GR Sulsel, Asri Tadda, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan organisasi masyarakat (ormas) yang identik dengan warna jingga tersebut. Ia menegaskan bahwa saat ini Gerakan Rakyat telah terbentuk di 22 kabupaten/kota se-Sulsel, meski baru tujuh daerah yang merampungkan Musyawarah Daerah (Musda).

“Alhamdulillah, GR sudah hadir di 22 kabupaten/kota se-Sulsel. Namun, baru tujuh daerah yang tuntas melaksanakan Musda. Kita perlu percepatan hingga ke tingkat DPC di setiap kecamatan,” ujar Asri.

Selain fokus memperluas struktur organisasi, Asri juga mengungkapkan rencana pembentukan partai politik baru yang akan berjalan paralel dengan ormas GR. Ia menegaskan, ormas Gerakan Rakyat tidak akan bertransformasi menjadi partai, melainkan akan mendampingi partai baru yang disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2029.

“Ormas GR tidak berubah menjadi parpol. Yang benar adalah, kita juga akan membentuk partai politik yang berjalan beriringan dengan ormas ini untuk menjemput Pemilu 2029,” jelas mantan Juru Bicara TKD AMIN Sulsel pada Pilpres 2024 tersebut.

Asri menambahkan, strategi ini diambil untuk mengakomodasi seluruh elemen pendukung agenda perubahan yang dibawa Anies Baswedan, termasuk dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI yang secara regulasi tidak boleh terlibat politik praktis.

“Bagi mereka, ormas GR menjadi wadah untuk tetap berkontribusi dalam perjuangan perubahan tanpa melanggar aturan,” kata Asri.

Ke depan, DPW GR Sulsel juga akan memperkuat komposisi Dewan Pakar dengan melibatkan akademisi dan kalangan intelektual yang konsisten mendukung agenda perubahan.

“Dewan Pakar akan kita perkuat dengan melibatkan sebanyak mungkin akademisi yang setia pada agenda-agenda perubahan bangsa. Ini juga akan menjadi nilai tambah bagi Gerakan Rakyat,” tambahnya.

Rakor turut dihadiri jajaran pengurus, di antaranya Wakil Ketua Bidang POK Fuad Kesuma Fikar, Wakil Ketua Bidang Koordinator Daerah A. Muh Idrus, Bendahara Umum Irma Effendy, Waksekum Bidang POK Rinaldi, serta Waksekum Humas, Media dan Digital Rury Asri serta masih banyak lainnya. (*)

Padahal upaya merebut simpati generasi milenial dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, belum malsimal. Perlu cara lain, karena generasi old sudah berpulang satu per satu.Mempertahankan orang lama tidak terawat serta memperbesar ceruk pemilih pemula perlu pelatihan, pendidikan, pemahaman arah masa depan partai. Perlu ditegaskan lagi PPP sebagai identitas dan idologi partai Islam yang sangat kental. Patut disadari, generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik. Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir pada 5 Januari 1974 dari hasil fusi politik empat partai Islam. Keempat partai tersebut ialah Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Fusi politik ini dinilai dapat menyatukan berbagai kelompok dan faksi Islam di Indonesia, serta menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia saat itu.

Sebagai partai politik yang hampir berusia setengah abad, tentu sudah matang dalam melakukan proses regenerasi kepemimpinan.

Dalam Muswil PPP se-Indonesia saat ini PPP membumikan Grand Tema Besar program strategis partai dalam sebuah tema yakni merawat persatuan, membangun Indonesia.

Dua kata kunci PPP saat ini yakni Persatuan dan Pembangunan. Persatuan di tengah berbagai perbedaan di negara Bhineka Tunggal Ika dan beridiologi negara Pancasila ini menjadi prasyarat mutlak agar PPP menjadi partai pemersatu umat di Indonesia bahkan berbagai belahan dunia. Dengan semangat persatuan (ukhuwwah) menjadi modal utama untuk membangun Indonesia masa depan sesuai cita-cita dan tujuan (mabda syiasi) PPP yang selaras pada tujuan bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Paska bulan Konsolidasi Nasoonal yang paling mendesak dilakukan adalah memperkuat kepengurusan di berbagai tingkatan untuk segera menyambut Pemilu 2024.

Melihat perolehan suara PPP yang dalam hitungan terakhir yang merosot tajam menjadi bahan evaluasi agar dalam Muswil, Muscab, Musancab segera berbenah diri kembali merebut simpati umat dengan agenda-agenda keumatan dalam bingkai membangun Indonesia. Ini adalah kesempatan emas, di mana PPP pada kabinet Nawacita II mendapat amanah untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional, lewat Bapennas di bawah Dr. Suharso Monoarfa.Butuh kerja keras, kreatifitas, kerja cerdas dan ikhlas untuk membesarkan PPP saat ini.

Agar PPP tumbuh besar, PPP ke depan harus siap mengakselerasi diri menjadi partai bisa diterima di semua kalangan; santri, pekerja, pemuda, buruh, petani. nelayan, perempuan dan terutama sekali kalangan milenial.

Mau tidak mau, ketua umum PPP dan seluruh jajaran PPP harus bisa merebut simpati kalangan milenial agar masuk ke dalam PPP.

PPP selayaknya terlecut untuk menggaet anak muda. Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (1998-sekarang).

Artinya, generasi milenial berumur antara 17-37 tahun. Generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi.

Mereka lebih akrab dengan dunia maya, khususnya penggunaan media sosial. Generasi milenial memiliki cirri khas tersendiri, ia terlahir ketika era di mana sudah ada televisi berwarna, telepon seluler dan internet. Sehingga generasi ini mahir dalam memanfaatkan teknologi modern.

Diperkirakan pada 2024, ada sebanyak 81 juta di antaranya masuk kategori generasi milenial. Dalam penguasaan media sosial, generasi milenial lebih mendominasi ketimbang generasi X.

Karena lahir di era teknologi, generasi ini kurang peduli dengan keadaan sekitar termasuk politik.

Dalam perhelatan politik, terutama pilkada serentak 2022 dan pemilu 2024, generasi milenial merupakan pemilih potensial (voter) yang sangat berpotensi sebagai agen perubahan. Generasi milenial kelak menjadi calon penerima estafet kepemimpinan bangsa. Munculnya tokoh local yang diusung PPP mau tidak mau harus bisa dimenej dengan fikiran terbuka. Seperti Khofifah (Jawa Timur), Taj Yasin (Jateng), duet Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum (Jabar), Mardiono (Banten) dll itu masih Jawa Sentris. Pemimpin cita rasa lokal (act localy, think globaly) ini adalah vote getter PPP, yang jangan dikorbankan serampangan untuk kepentingan jangka pendek.

Tidakkah pernah terlintas fanatisme lokal itu bisa berbahaya karena melahirkan fanatisme sempit dan alih-alih tidak menguntungkan PPP. Memang dalam jangka pendek, duet Capres-Cawapres PPP ketika diduetkan dengan partai lain, elektibilitas PPP bisa naik 7,67%. Apabila tujuannya hanya untuk mendongkrak elektibilitas partai, itu sangat banyak memakan energi, bukan sinergi dan berbiaya mahal hanta tujuan jangka pendek. Karena itu perlu langkah bagaimana merancang masa depan PPP yang saat patut disyukuri bisa lolos dari verifikasi faktual, tinggal verifikasi administrasi saja.

Dengan demikian, PPP saat ini perlu membaca ulang, character generasi milenial, sebagai harapan baru bisa membesarkan PPP. Terhadap kehidupan politik, generasi milenial mempunyai karakter, pertama, mereka lebih melek teknologi tetapi cenderung apolitis terhadap politik. Mereka tidak loyal kepada partai, sulit tunduk dan patuh instruksi.

Generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik, terutama yang terjerat korupsi dan mempermainkan isu negatif di media sosial.

Kedua, generasi milenial cenderung berubah-ubah dalam memberikan hak politiknya. Mereka cenderung lebih rasional, menyukai perubahan dan antikemapanan.

Mereka cenderung menyalurkan hak politik kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai generasi muda.

Menurut Alexis de Toqcueville (2013), di negara demokrasi, setiap generasi adalah manusia baru. Generasi baru ini pun mengisi kekosongan gerakan politik Indonesia pasca-Orde Baru.

Generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “digital native”, lahir dan tumbuh berbarengan dengan berkembangnya teknologi. Generasi ini lebih berpendidikan, terbuka pada perubahan terutama pada perubahan iklim, hingga kebijakan pelayanan kesehatan.

Mereka menggunakan media sosial dan internet untuk berkomunikasi yang selangkah lebih maju dari generasi sebelumnya. Sebagai bagian dari perjalanan berbangsa dan bernegara, generasi milenial menjadi bagian dari anak bangsa yang penting.

Selain mereka kelak akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, populasi mereka yang besar tidak dapat diabaikan dalam perhelatan pilkada dan pemilu. Agar generasi milenial melek politik dan mau terlibat dalam kehidupan politik, mereka harus mendapatkan pendidikan politik.

Perilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional. Dalam diri kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media guna memperoleh informasi. Demokratisasi dewasa ini pun lebih banyak digerakkan oleh internet.

Pendidikan politik generasi muda tidak di dapat dengan cara-cara konvensional melainkan melalui media sosial. Kecenderungan politik ditandai dengan tren global dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris.

Sehingga transformasi politik terhubung ke internet dan memberikan akses yang bersifat personal. yang menjadi persoalan, apakah partai politik konsisten memberikan pendidikan politik kepada mereka?

Terpotret sekarang bahwa partai politik tidak mempunyai strategi jitu mendekati generasi milenial ini. Dengan karakternya yang berbeda, generasi milenial bukanlah pemilih instan seperti anggapan partai politik selama ini.

Partai politik cenderung melakukan pendekatan kepada pemilih, termasuk kaum muda dan pemilih pemula, hanya ketika sedang ada maunya. Bisa jadi mereka tidak berpartisipasi dalam perhelatan politik ketika mereka tidak mendapatkan pencerahan politik.

Literasi politik dapat diberikan baik melalui media sosial maupun internet yang bersinggungan langsung dengan kaum milenial. Mereka adalah pengawal perubahan. Mencerdaskan mereka dalam berpolitik merupakan investasi yang berharga untuk perubahan di masa depan.

Untuk menggaet kalangan milenial, di PPP mempunyai tiga garda terdepan onderbouw partai yakni Gerakan Pemuda Kakbah (GPK), Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI) dan Angkatan Muda Kakbah (AMK), Santri Milenial, Petani Milenial, Wanita Persatuan Milenial dll.Kuncinya kreatifitas harus dikembangkan dengan lapang dada tanpa harus meninggalkan identitas dan jati diri PPP sebagai partai Islam. Dengan sentuhan dan memperbanyak pelatihan kepemimpinan di level kalangan milenial diharapkan bisa merekrut banyak kalangan muda masuk ke dalam partai.

Dan dari kalangan muda milenial inilah yang akan mengembangkan diri menjadi agent marketing partai kepada umat dan diharapkan PPP makin tumbuh berkembang dan dicintai umat. (Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga-Jawa Tengah)

“Evaluasi Pilkada penting, namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu,” kata Ketua Hj Nurul Hidayah,SH MSi.Ketua DPC PPP Purbalingga Jawa Tengah Kamis(28/1/2021).

Sikap ini sejalan dengan pernyataan Dr.H. Suharso Monoarfa, Ketua DPP PPP yang menyatakan UU Pemilu belum waktunya.

“Undang-Undang Pemilu belum waktunya untuk dibahas. Bahkan UU Pemilu yang lalu masih bisa dipergunakan untuk dua,sampai tiga kali pemilu,” kata Dr. Suharso.

Hj Nurul Hidayah S SH MSi, menambahkan, PPP berpendapat bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain sistem politik yang ada di pemerintahan pusat dan daerah.

Menurut Hj Nurul Hidayah, tidak perlunya perubahan UU Pilkada tersebut mengingat pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang tersebut guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan pilkada 2024.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” kata Hj Nurul Hidayah yang juga adalah anggota FPPP DPRD I Jawa Tengah.

Dengan tidak adanya perubahan UU Politik, khususnya UU Pilkada, Hj Nurul yakin maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat covid tsb, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat.

Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu.

Saat ini sudah ada tiga fraksi di DPR menolak membahas UU Pemilu yakni PPP, PDI-Perjuangan dan PAN.

“Ngapain DPP PPP repot membahas UU Pemilu dan buang-buang waktu untuk bahas perubahan pemilu,”pungkas Hj Nurul Hidayah. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” pungkas Hj Nurul Hidayah, SH.MSi (*)

Pengurus Partai politik sebagai badan pendukung kandidat dan sekaligus sebuah tim kesebelasan, ketua Tim pemenangan sebagai kapten tim. Anggota partai dan simpatisan sebagai suporter.

TNI dan polri bekerja sama dengan satgas partai mengamankan jalannya pertandingan dan kandidat calon bupati dan wakil bupati adalah duet bintang lapangan harus menjadi pemain terbaik dalam produktivitas menghasilkan gol dan penuh keindahan.

Pertarungan Resmi Tiwi Vs Oji di Pilkada Purbalingga

Minggu pagi(6/9) Pasangan Oji Zeni mendaftar resmi ke vs KPU Purbalingga. Pasangan Oji Zeni diusung PKB, Gerindra, PPP, Demokrat dan Nasdem via a vis dengan pasangan Tiwi Dono dari PDI-P, Golkar,PAN dan PKS pada pilkada 2020.

Sebelumnya, pada hari Jumat(4/9) pasangan pertahana Tiwi dan Dono telah mendaftar ke KPUD dan berkas dinyatakan lengkap. Pasangan pertahana merupakan besutan koalisi PDI-P dan Golkar yang kemudian didukung pecahan koalisi Pelangi (PKB dan P Gerindra).

PKS dan P Gerindra yang diprediksi banyak fihak akan membentuk poros ketiga dengan mengusung Adi Yuwono (P Gerindra) dan Fidloh Rofik Hananto(PKS) di sepuluh hari jelang pendaftaran akhirnya memilih jalan masing-masing.

PAN dan PKS bergabung dengan pertahana Tiwi-Dono. Sementara DPP PKB yang lebih kepincut dengan calon dari PPP yakni Zaini Makarim dan mendapat sokongan rekomendasi dari Nasdem, Demokrat dan PPP. Belakangan mendapat asupan tambahan dari P Gerindra.

Sehingga Pilkada di Purbalingga hanya diikuti dua Paslon. Menilik pertarungan pertahana yang mengusung tema lanjutkan dan Oji Zaini dengan koalisi perubahan, maka kita seperti sedang menyaksikan pertandingan sepakbola koalisi lanjutkan vs koalisi perubahan.

Pertarungan Pilkada akankah menyajikan pertandingan adu Program dan gagasan? Ya, itu terdiri rencana-rencana di depan. Dan semua tahu, setiap rencana bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Artinya, program itu bisa hanya pemaparan janji. Bahkan harus dimaklumi bahwa janji itu juga sekedar harapan.

Nah, di sini titik kuncinya: Bila pemaparan harapan itu menarik hati, digoreng dengan rayuan, dibungkus bagus, suporter dan penonton jatuh hati, simpati sekaligus memberikan empati, dan semua siap berkorban membela pemain bernama cagub atau cabup, maka sorak suara di stadion bisa membahana langit. Itu menang.

*** Suporter sepak bola memiliki lorong sejarah tersendiri dengan tim yang diusungnya, ada ikatan emosional yang menuntun dirinya merasa bagian dari tim, kagum kepada bintang lapangannya, ada gairah kebanggaan, sekaligus menaikkan harga diri kolektif bersama tim.

Artinya ada poin-poin di perjalanan sejarah yang mengantarkan suporter membela Bahkan sanggup berkorban untuk timnya.

Di pilkada, keterkaitan sejarah antara pemilih dengan cagup atau cabup juga ada, tetapi tidak banyak. Terpilihnya Donald Trump membuktikan porak-porandanya fanatisme pemilih berdasarkan sejarah.

Semua kenal, Trump itu egois, kasar, merendahkan orang lain, merendahkan wanita, merendahkan orang kulit hitam, ucapan dan tindakannya kontroversial. Trump tidak dalam sejarah sebagai orang yang mendapat simpati, dikagumi apalagi dihormati.

Ia berkeras kepala naik, mencalonkan diri, dan … menang. Mengapa menang? Semua analis tahu, ia mengobral janji, melambungkan harapan bahwa kelak Amerika akan kuat. Hebat. Kulit putih lapisan menengah dan bawah tergiur, mereka memilih Trump.

Trump melaksanakan janjinya, perdagangan dunia diacak-acak, urusan nuklir Iran dicampakkan, imigran dilempar-lemparkan sampai anak terpisah dari orang tuanya, tapi apakah Amerika memang semakin kuat, hebat? Belum terbukti.

Lorong sejarah itu tadi, di pilkada tak perlu melihat poin-poin di lorongnya. Justru poin bisa bergantung pada sehari atau dua hari sebelum pencoblosan, adakah uang atau sembako yang diberikan oleh pemain?

Adakalanya, berkat lorong sejarah yang panjang hasil pilkada bisa membuat geleng-geleng kepala. Ikatan emosional yang sudah terjalin lama dan tinggi, kekaguman yang sudah terlanjur tumpah, meski seseorang calon pejabat itu jelas-jelas tersandung kasus korupsi, masyarakat tetap berbondong-bondong memilihnya.

Program dan gagasan? Ya, itu terdiri rencana-rencana di depan. Dan semua tahu, setiap rencana bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Artinya, program itu bisa hanya pemaparan janji. Bahkan harus dimaklumi bahwa janji itu juga sekedar harapan.

Nah, di sini titik kuncinya: Bila pemaparan harapan itu menarik hati, digoreng dengan rayuan, dibungkus bagus, suporter dan penonton jatuh hati, simpati sekaligus memberikan empati, dan semua siap berkorban membela pemain bernama cagub atau cabup, maka sorak suara di stadion bisa membahana langit. Itu menang.

*** Suporter sepak bola memiliki lorong sejarah tersendiri dengan tim yang diusungnya, ada ikatan emosional yang menuntun dirinya merasa bagian dari tim, kagum kepada bintang lapangannya, ada gairah kebanggaan, sekaligus menaikkan harga diri kolektif bersama tim.

Artinya ada poin-poin di perjalanan sejarah yang mengantarkan suporter membela Bahkan sanggup berkorban untuk timnya.

Di pilkada, keterkaitan sejarah antara pemilih dengan cagup atau cabup juga ada, tetapi tidak banyak. Terpilihnya Donald Trump membuktikan porak-porandanya fanatisme pemilih berdasarkan sejarah.

Semua kenal, Trump itu egois, kasar, merendahkan orang lain, merendahkan wanita, merendahkan orang kulit hitam, ucapan dan tindakannya kontroversial. Trump tidak dalam sejarah sebagai orang yang mendapat simpati, dikagumi apalagi dihormati.

Ia berkeras kepala naik, mencalonkan diri, dan … menang.

Mengapa menang? Semua analis tahu, ia mengobral janji, melambungkan harapan bahwa kelak Amerika akan kuat. Hebat. Kulit putih lapisan menengah dan bawah tergiur, mereka memilih Trump.

Trump melaksanakan janjinya, perdagangan dunia diacak-acak, urusan nuklir Iran dicampakkan, imigran dilempar-lemparkan sampai anak terpisah dari orang tuanya, tapi apakah Amerika memang semakin kuat, hebat? Belum terbukti.

Lorong sejarah itu tadi, di pilkada tak perlu melihat poin-poin di lorongnya. Justru poin bisa bergantung pada sehari atau dua hari sebelum pencoblosan, adakah uang atau sembako yang diberikan oleh pemain?

Adakalanya, berkat lorong sejarah yang panjang hasil pilkada bisa membuat geleng-geleng kepala. Ikatan emosional yang sudah terjalin lama dan tinggi, kekaguman yang sudah terlanjur tumpah, meski seseorang calon pejabat itu jelas-jelas tersandung kasus korupsi, masyarakat tetap berbondong-bondong memilihnya.

*** Pilkada dan sepak bola, banyak persamaannya, banyak pula perbedaannya. Tergantung bagaimana seseorang memandang, dan bermain di dalamnya. Tak heran bila ada yang “me-sepakbola-kan” pilkada.

Kalah dan habis uang banyak, itu semacam taruhan biasa. Bila berhasil mengalahkan lawan lalu mendapatkan jabatan, kini tiba waktunya mengeruk uang kemenangan. Sikap demikian bukan hanya milik cagub atau cabup yang diusung, tetapi diresapi oleh suporter di bawahnya.

Kalau pengusaha, ada kontrak jembatan atau bangunan sekolahan. Bila tokoh politik, ia akan mendesak anggaran, bila ia tokoh masyarakat ia akan meminta fasilitas.

Apakah kita akan sedemikian? Tidak. Islam menuntun, setiap tindakan selalu berorientasi pada tanggung jawab. Saat memilih, saat berada di bilik pencoblosan, entah sebagai pemain atau suporter, ada tanggung jawab yang harus dipikul.

Ada amanah yang harus dijunjung dengan kebenaran. Seorang muslim tidak akan memilih pemimpin karena penampilan dan janjinya, atau pemimpin yang menganggap pilkada hanya permainan taruhan, permainan untuk memuaskan diri sebagai petarung belaka.

*** Pilkada dan sepak bola, banyak persamaannya, banyak pula perbedaannya. Tergantung bagaimana seseorang memandang, dan bermain di dalamnya. Tak heran bila ada yang “me-sepakbola-kan” pilkada. Kalah dan habis uang banyak, itu semacam taruhan biasa. Bila berhasil mengalahkan lawan lalu mendapatkan jabatan, kini tiba waktunya mengeruk uang kemenangan.

Sikap demikian bukan hanya milik cagub atau cabup yang diusung, tetapi diresapi oleh suporter di bawahnya. Kalau pengusaha, ada kontrak jembatan atau bangunan sekolahan. Bila tokoh politik, ia akan mendesak anggaran, bila ia tokoh masyarakat ia akan meminta fasilitas.

Apakah kita akan sedemikian? Tidak. Islam menuntun, setiap tindakan selalu berorientasi pada tanggung jawab. Saat memilih, saat berada di bilik pencoblosan, entah sebagai pemain atau suporter, ada tanggung jawab yang harus dipikul.

Ada amanah yang harus dijunjung dengan kebenaran. Seorang muslim tidak akan memilih pemimpin karena penampilan dan janjinya, atau pemimpin yang menganggap pilkada hanya permainan taruhan, permainan untuk memuaskan diri sebagai petarung belaka. Sepak bola cantik, pernah kita lihat di tim kesebelasan Brasil, Kamerun, dan Indonesia yang tak pernah juara dunia punya kekayaan lokalitas keindahan sepak bola di Papua yang suatu waktu akan mampu mewarnai perhelatan sepak bola dunia.

Indahnya sepak bola itu terletak karena unsur kerja sama, fair play (suportivitas), menyehatkan, saling berlomba lomba dalam kebajikan dan yang tak kalah unik dari sepakbola dunia ada pergerakan lalu lintas uang dalam memutar roda ekonomi, ada denyut pergerakan uang dari pengiklan, tiket, transfer pemain dll.

Yang perlu diperhatikan saat ini adalah masa pandemi. Pemerintah, sekarang tampaknya mencoba menerapkan standart protokol kesehatan yang ketat. Begitu ada indikasi peningkatan dan penyebaran virus, beberapa daerah langsung di lock down sebagai upaya menekan dan menjauhkan tingkat penyebaran virus.

Mengunci dengan mengkarantina di Rumah Sakit orang yang positif terkena virus, ternyata menjadi salah satu cara paling efektif dan itu yang masih berlaku hingga sekarang. Melawan waktu dan virus. Tiada ada jalan lain, berpacu dengan waktu yang terus berjalan dan kondisi “sehat” lokasi dan tempat laga pilkada pada tahun ini mewarnai keseharian.

Ada kemauan, pasti ada jalan. Aturan banwaslu yang terbaru tentang pembatasan jumlah orang berkumpul dikisaran 100 orang, ini sempat membuat was was pergerakan orang. Karena tanpa ada orang bergerak, situasi jalan raya sekarang, tidak musim gajian, tidak tanggal tua, hari-hari biasa sunyi nan sepi.

Harga-harga sedang tidak terjangkau masyarakat bawah, daya beli menurun. Keluar dari resesi ekonomi global sampai Desember oleh banyak pakar dengan jalan ekspansi. Dan pilkada sebagai perhelatan demokrasi menjadi tantangan yang menarik untuk sebagai salah satu jalan ke luar dari resesi ekonomi.

Pergerakan politik orang dengan suasana aman, riang gembira dan semangat membawa ide-ide baru yang cemerlang menyajikan harapan masa depan dengan semangat dan gagasan berkobar setidaknya mampu merubah keadaan.

Oleh karena itulah kesebelasan politik antar kandidat, penulis ajak untuk menyajikan permainan yang indah, enak ditonton dan mari jadikan event pilkada yang ada kita sikapi dengan kedewasaan dalam berpilkada. Pilihan boleh beda, namun semangat persatuan tetap kita jaga.

Siapakah mesias masa depan yang sedang dinanti oleh jutaan rakyat dari suatu wilayah kecil (lokal) untuk bisa merajut semangat persatuan, kerukunan dan pluralisme itulah sang pemimpin yang sejati yang siap dicoblos pada 9 Desember 2020. (***) Aji Setiawan.Aji Setiawan, ST.

Mereka tidak hanya menyaksikan ornamen kebudayaan daerah lewat penampilan penyelenggara dan para paslon menggunakan busana daerah. Atau simbol-simbol budaya lain yang digunakan menghias panggung atau bangunan tertentu.

Lebih dari itu, masyarakat menyaksikan dari dekat bagaimana politik sebagai seni dimainkan dengan estetika dan etika tinggi. Mereka mendapatkan pengetahuan menegakkan benang demokrasi di tengah beragam kepentingan yang saling tarik menarik.

Itulah sebetulnya substansi wisata politik dalam pilkada. Selain berfungsi sebagai mekanisme demokrasi dalam hal memilih pemimpin, pilkada juga menjadi hiburan mencerdaskan secara politik dan mengajarkan berdemokrasi dengan lebih dewasa.

Dengan begitu muncul rasa ingin tahu dan tertarik untuk ikut hadir di dalamnya secara aktif. Sebagaimana lazim orang yang ingin bertamasya atau berwisata, tidak ada unsur keterpaksaan. Semua dilakukan dengan kesadaran, kemauan sendiri karena ingin hiburan.

Tempat wisata yang baik tidak hanya menyediakan beragam fasilitas bermain atau pemandangan indah sehingga pengunjung terhibur, tapi juga memastikan ada nilai edukasi di dalamnya. Ini menjadi pekerjaan berat memang.

Menjadikan medan laga pilkada sebagai arena pertarungan politik yang demokratis, menarik, menghibur, sekaligus mendidik tidaklah mudah. Butuh kemampuan berkreasi ketika melaksanakan aturan hukum pilkada yang kaku.

Dan ini bukan hanya tugas penyelenggara. Peserta pilkada pun berkewajiban menampilkan atraksi politik santun dan taat aturan main.

Berkaca pada indeks demokrasi Indonesia yang relatif membaik, semestinya jalan ke arah mewujudkan pilkada sebagai wisata politik sudah terbuka. Semakin baiknya ruang partisipasi politik, pertanda proses demokratisasi kita berada dalam zona prospektif.

Hanya saja, bagaimana mendorong agar kemajuan itu bertransformasi menjadi budaya politik tidak hanya di masyarakat, tetapi juga dalam tubuh partai politik yang masih dililit rantai oligarkis pengurusnya. Ini menjadi tantangan berat berikutnya yang harus diberikan jawaban.

Tahun politik

Hari-hari sepanjang tahun ini adalah hari yang selalu diisi percakapan politik baik berkaitan pilkada maupun persiapan pemilu legislatif 2024. Ini adalah tahun politik yang amat menentukan bagi masa depan partai dan demokrasi.

Sebab tidak lama berselang setelah pemilihan kepala daerah, partai politik sudah disibukkan dengan pencalonan kepala daerah sampai Desember 2020. Lepas itu persiapan anggota legislatif dan presiden. Segala strategi dan siasat politik akan dijalankan masing-masing partai pengusung/pendukung paslon.

Bukan hanya untuk memenangkan pemilihan, tetapi juga melihat efektivitas kerja mesin partai. Agresivitas politik ini tentu akan memengaruhi potensi hadirnya permainan yang menarik, menghibur, dan mendidik bagi masyarakat.

Meski demikian, rakyat sebagai pemegang mahkota demokrasi tetap berhak menagih para politikus untuk bisa berkompetisi secara sehat, mengindahkan aturan, menjunjung tinggi nilai dan prinsip demokrasi, serta menjaga etika politik seberapa pun ketatnya persaingan.(*) Aji Setiawan,ST . Wakil Sekretaris DPC PPP Purbalingga-Jawa Tengah

Acara yang berlangsung pada hari Rabu, Agustus ini juga sosialisasi Pilkada yang diisi Zeni Makarim, ST, calon wakil Bupati Purbalingga.

Dalam acara reses serta Pendidikan Politik juga sosialisasi Pilkada Purbalingga di mana pendaftatan Calon Bupati pasangan Oji dan Zeni dari koalisi PKB dari PPP ke KPU Purbalingga antara 2-6 September 2020.

“Koalisi PPP dan PKB adalah koalisi resmi dan tidak mau jadi pasangan Bagongan. PPP sangat serius memenangkan Pilbup Pitbalingga,” kata Hj Nurul Hidayah SH,MSi, yang juga ketua DPC PPP Purbalingga Jawa Tengah di hadapan jajaran pengurus PAC PPP Purbalingga.

Acara PPP dalam menyambut Tahun Baru Hijriah 1442 H berlangsung di desa Cipawon juga dihadiri jajaran pengurus DPC, Pakar, PAC PPP dan Lia Maghuroh, Anggota DPRD II Kab Purbalingga Jawa Tengah.

Acara yang berakhir ditutup dengan doa oleh KH Mumasdar Luthfillah, Ketua MPC PPP Purbalingga. (*”*)kkp

Adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sejak rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Indikatornya adalah adanya Pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara damai dan periodik. Dalam pemilu itu rakyat mendapat kesempatan untuk memilih dan dipilih menjadi sosok yang memegang kendali pemerintahan.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya pemilu Indonesia masih kurang sehat. Masih terdapat banyak kecurangan yang dilakukan baik oleh para kandidat maupun tim suksesnya. Salah satu bentuk kecurangan itu adalah adanya politik transaksional.

Apa itu politik transaksional? Politik transaksional adalah juga politik uang, dimana seorang politisi, dengan uangnya ia memaksa masyarakat untuk memilih dirinya. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian kepada seseorang supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang jelas sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang bisa berwujud uang atau sembako seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Selalu ada paradigma yang berkembang setiap kontestasi politik, yakni proses tukar-menukar jasa atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional.

Para kandidat bersama politisi, partai politik, dan masyarakat secara langsung cenderung membangun kesepakatan memenangkan kandidat dengan skema kerja sama mirip proses perniagaan.

Besarnya anggaran yang diglontorkan memaksa kandidat harus menang bagaimanapun caranya. Saat kemenangan itu diraih, upaya pengembalian modal politik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga sikap tidak berpihak kepada rakyat.

Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.

Dunia perpolitikan di Indonesia tak henti-hentinya memberikan kabar yang cukup krusial, mulai dari perbedatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD, penambahan anggaran partai politik, sampai peta politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Era keterbukaan informasi telah memudahkan masyarakat menyaksikan ancaman-ancaman demokrasi. Salah satu permasalahan yang berulang terjadi adalah proses transaksional selama gelaran kontestasi pemilu.

Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Selalu ada paradigma yang berkembang setiap kontestasi politik, yakni proses tukar-menukar jasa atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional.

Para kandidat bersama politisi, partai politik, dan masyarakat secara langsung cenderung membangun kesepakatan memenangkan kandidat dengan skema kerja sama mirip proses perniagaan.

Besarnya anggaran yang diglontorkan memaksa kandidat harus menang bagaimanapun caranya. Saat kemenangan itu diraih, upaya pengembalian modal politik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga sikap tidak berpihak kepada rakyat.

Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.

Kualifikasi teknis dan politik menjadi syarat utama menentukan kader-kader yang akan terjun dalam kontestasi lima tahunan. Masalahnya, dua syarat ini terabaikan.

Politik dan organisasi adalah satu kesatuan produk sejarah kebangsaan. Gerakan pra-kemerdekaan melahirkan tokoh dari berbagai spesialisasi gerakannya, sebut saja Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Natsir dan tokoh-tokoh lainnya.

Mereka adalah tokoh sekaligus juga kader organisasi dengan ketokohannya masing-masing. Dalam situasi politik saat itu, basis nasionalisme menjadi poin penting dalam berpolitik.

Belajar dari Dua Pemilu

Situasi genting pasca-kemerdekaan terus berlangsung hingga tragedi tahun 1965 dan tahun 1966 serta gerakan konfrontasi ganyang Malaysia. Kuatnya basis nasionalisme bangsa Indonesia mampu melewati segala tantangan yang ada.

Indonesia mulai memperlihatkan dirinya sebagai negara demokrasi kepada dunia dengan peran dan kiprahnya menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika pertama pada tahun 1955 dan sepak terjangnya di Asia Tenggara melalui pembentukan organisasi ASEAN pada tahun 1967.

Berlanjut ke dalam negeri, Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955. Saat itu dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia. Pemilu yang memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi Konstituante ditambah 14 kursi khusus untuk wakil golongan minoritas itu berjalan dengan baik. Total pemilih saat itu berjumlah 37.785.299 orang.

Dari hasil pemilihan, Partai Nasional Indonesia (PNI) mampu meraih 8.434.653 suara (22,3%) dengan jumlah 57 kursi, Partai Masyumi dengan 7,903,886 suara (20,9%) dan 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 6,955,141 suara (18,4%) dan 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6,176,914 suara (16,4%) dan 39 kursi.

Penilaian sebagai pemilu paling demokratis bukan tanpa alasan. Saat itu, pemilu berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif.

Bila membuka kembali sejarah kala itu, Indonesia sedang mengalami kekacauan, di Madiun misalnya, sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan kelompok DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Pindah ke Pemilu 1955, pesta demokrasi saat ini juga dinilai baik. Pemilu demokratis pertama sejak era Reformasi 1998 itu merupakan lembaran baru politik Indonesia pasca-Orde Baru yang diikuti berbagai kekuatan politik. Banyak partai baru bermunculan dan secara keseluruhan jumlah keikutsertaan mencapai 48 partai politik.Usai perhitungan, pemilu 1999 dimenang partai politik baru, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara di 11 provinsi dan 33,7 persen suara secara nasional.

Kemudian, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan dominasi suara di 13 provinsi dan persentase perolehan suara secara nasional sebesar 22,3 persen. Selanjutnya, Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan porolehan suara 12,6 persen.

Setelah menyimak dua sejarah Pemilu di atas, membuktikan semangat nasionalisme telah mengantarkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Saat itu, belum ada geliat membahas politik transaksional, entah karena nasionalisme yang begitu besar atau memang sengaja ditutup-tutupi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Sampai hari ini belum ada catatan utuh yang mengulas sejak kapan politik transaksional muncul dalam gelaran pemilu di Indonesia. Namun yang pasti, pemilu pasca-reformasi kajian politik itu mulai banyak dibicarakan.

Poin penting yang bisa diambil, tensi politik pada dua pemilu di atas tidak jauh berbeda. Perhelatannya mampu membuktikan pemilu bisa berjalan lancar. Andaikan, pemilu pertama telah ada politik transaksional sebagaimana yang kita rasakan hari ini, sulit rasanya kandidat ‘Miskin Financial’ bisa mendapat perahu, sekalipun hanya mencalonkan di tingkat Kabupaten.

Menjelang pilkada serentak 2020, politik transaksional bisa saja terjadi. Selama kandidat, elit politik dan partai politik masih membudayakan politik itu, tentu tidak bisa diminimalisir.

Belajar dari dua pemilu di atas, peserta pilkada memahami betapa nasionalisme harus menjadi pijakan berfikir.

Masalahnya, pandangan skeptis jika mengedepankan semangat nasionalisme, sulit mendulang kepercayaan masyarakat dengan kalimat yang disampaikan saat kampanye. Maka transaksional jadi alat paling ampuh menutup kekurangan itu.(***)

Secara umum, terdapat tiga pengertian modern untuk istilah “cendekiawan”, yaitu :mereka yang amat terlibat dalam idea-idea dan buku-buku! mereka yang mempunyai keahlian dalam budaya dan seni yang memberikan mereka kewibawaan kebudayaan, dan yang kemudian mempergunakan kewibawaan itu untuk mendiskusikan perkara-perkara lain di khalayak ramai. Golongan ini dipanggil sebagai “intelektual budaya”! dari segi Marxisme, mereka yang tergolong dalam kelas dosen, guru, pengacara, wartawan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, cendekiawan sering dikaitkan dengan mereka yang lulusan universitas. Namun, Sharif Shaary, dramawan Malaysia terkenal, mengatakan bahwa hakikatnya tidak semudah itu. Ia berkata: “Belajar di universitas bukan jaminan seseorang dapat menjadi cendekiawan… seorang cendekiawan adalah pemikir yang sentiasa berpikir dan mengembangkan (serta) menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga adalah seseorang yang mempergunakan ilmu dan ketajaman pikirannya untuk mengkaji, menganalisis, merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat di mana ia hadir khususnya dan di peringkat global umum untuk mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran itu.

Lebih dari itu, seorang intelektual juga seseorang yang mengenali kebenaran dan juga berani memperjuangkan kebenaran itu, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, terutama sekali kebenaran, kemajuan, dan kebebasan untuk rakyat” Berbeda dengan dunia politik. Politikus (jamak: politisi) adalah seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Dalam demokrasi Barat, istilah ini biasa terbatas kepada mereka yang menjabat atau sedang mencoba mendapatkannya daripada digunakan untuk merujuk kepada para ahli yang dipekerjakan oleh orang-orang yang tersebut di atas. Perbedaan seperti ini tidak begitu jelas jika berpedoman pada pemerintahan yang non-demokratis. Dalam sebuah negara, para politikus membentuk bagian eksekutif dari sebuah pemerintah dan kantor sang pemimpin negara serta bagian legislatif, dan pemerintah di tingkat regional dan lokal.

Salah satu hal menarik untuk dibicarakan setelah pesta demokrasi adalah peran kaum inteletual dalam ranah perpolitikan Indonesia. Banyak ulama yang mencoba terjun ke dalam kancah politik, dengan alasan politik sebagai sarana memperjuangkan kebenaan. Situasi semacam itu ternyata menjadi sorotan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah ulama benar-benar mampu berpolitik? Apakah dengan terjunnya kaum inteletual dalam bidang politik dapat mengubah suasana perpolitikan di Indonesia? Ada pendapat yang menyatakan agar kaum inteltual terdidik mundur dari dunia politik, karena tugasnya membela kebenaran kepada masyarakat. Politik itu kotor, sedangkan dalam sejarah kejayaan Islam, peran intelektual sangat besar. Khalifah Islam adalah para pemimpin yang selalu dan sangat memerhatikan masalah ilmu pengetahuan dan keintelektualan. di belakang khalifah adalah deretan orang yang ahli dalam bidang masing-masing. Maka tak ayal kalau khilafah Islamiyah bisa mencapai kejayaan karena keintelektualannya.

Peranan kaum intelektual dahulu sebagai inspirator kemerdekaan Indonesia. di antaranya HOS Cokroaminoto, Dr Wahidin Sudiro Husodo, Agus Salim, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyari, Ki Hajar Dewantoro, M Natsir dan sejumlah intelektual ulama serta intelektual lainnya.

Pendapat yang berusaha untuk memisahkan intelektual dengan politik sebenarnya pendapat yang sekuler. Pendapat yang mengotomi politik itu sendiri. Politik dinilai sebagai sesuatu yang hina, sehingga agama yang sifatnya suci tidak diperbolehkan masuk. Politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah, ilmuwan tidak boleh bohong tapi boleh salah adalah jargon yang banyak membuat ilmuwan atau ulama yang terjun di dunia politik kehilangan arah tujuannya. Bila hal seperti ini terus terjadi dan berkembang di dalam dunia intelektual, maka akan menjadi momok bagi ulama maupun ilmuwan. Akhirnya mereka akan makin jauh dari dunia politik, sehingga terciptalah sebuah negara yang sekuler. Negara yang asas pemikirannya selalu berlandaskan untung dan rugi, tanpa menghiraukan etika dan moral.

Maka kita perlu mempersandingkan kembali antara intelektual dengan politik, keduanya saling melengkapi. Politik tidak akan terkontrol tanpa adanya kehadiran intelektual. Politik yang busuk adalah politik yang tanpa dilandasi intelektual. Politik dianggap kotor dan kejam karena tidak dikawal dengan intelektual. Jadi kehadiran intelektual dalam dunia politik sangatlah penting. Keduanya tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan.

Sekarang ini Indonesia tengah dilanda krisis politikus yang intelek, sehingga elite politik banyak yang tidak bermoral. Kekuasaan dalam pikirannya hanyalah sebuah alat untuk meraih kenikmatan dunia. Pemilu baginya hanyalah ajang perlombaan antara menang dan kalah.

Ada perbedaan mendasar politisi Indonesia dulu dan sekarang. Politisi zaman dulu itu juga seorang intelektual, kalau politisi yang sekarang tentu berbeda dengan politidi jaman dahulu yang penuh patriotisme dan idealisme. Politisi zaman dulu itu mereka kuat literasinya dan menguasai banyak bahasa. Para tokoh bangsa di masa lalu merupakan politikus yang amat berani. Tidak jarang saling bergesekan karena perbedaan ideologi.

Sebab meski perbedaan ideologi di masa awal kemerdekaan itu amat tajam antara Islam, nasionalis, komunis/sosialis, namun tak sampai dibawa para tokoh itu ke ranah personal. Cukup berhenti di ranah ideologi atau pandangan politik. Misalnya saja Soekarno yang kala itu ditahan Orde Baru amat percaya tugasnya bisa digantikan wakilnya Muhammad Hatta yang kerap berbeda pandangan dengannya. Bahkan seorang Isa Anshary (tokoh Masyumi) kala itu bisa bercengkerama dengan D.N Aidit (pemimpin Partai Komunis Indonesia-PKI), padahal lawan luar biasa itu.

Maka, tidak bisa disalahkan kalau Indonesia tidak bisa bangkit lagi seperti zaman perjuangan dulu. Tokoh elite politiknya tidak sebobot dengan politikus dulu. Contohnya, Soekarno dan Hatta. Mereka adalah tokoh politik dan juga tokoh intelektual.

Sekarang Indonesia perlu berbenah diri kembali. Indonesia perlu mencetak generasi penerus politikus yang akan memikirkan bangsa dengan politikus yang intelek. Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa memadukan antara intelektual dan politik, sehingga dapat bangkit kembali dari penjajahan dan keterpurukan. (*) Aji Setiawan, mantan wartawan majalah alKisah, tinggal di Purbalingga Jawa Tengah dan mantan Ketua Korda PWI-Reformasi Daerah Istimewa Yogyakarta 1998-2003.

Rupanya-rupanya hal itu merujuk pada hasil pencarian di mesin pencarian google ketika mengetikan “Gubernur Terbodoh”.

Ketika mengetikan keywords (Kata Kunci) seperti di atas, ternyata banyak muncul artikel di penelusuran yang ditemukan dari banyak website dan hal itu merujuk pada Anies Baswedan.

Entah ide siapa dan siapa yang pertama kali mengetikan kata kunci tersebut (Gubernur Terbodoh) dengan membawa-bawa anies baswedan.

Entah itu di sengaja atau sekedar iseng, yang pastinya jika menemukan suatu hal yang berkaitan dengan isu politik pasti akan viral.

Rupanya isu politik akan terus digoreng meski pemilihan umum kepala daerah Bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah lewat.

Konten Politik ini memang selalu dicari oleh orang yang pro maupun yang kontra dan selalu layak untuk dilihat juga diperbincangkan.

Baik yang pro maupun kontra pastinya akan mencari konten yang sesuai dengan pilihannya dan biasanya enggan untuk mencari konten yang berseberangan.

Jika ada artikel yang berseberangan, maka akan berusaha mencari yang sesuai topik untuk membela yang didukung atau pilih.

Diketahui, saat Pilpres saja konten politik ini selalu laris, yang dicari Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Anis Baswedan, Jokowi (Joko Widodo) – Kiai Haji Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.

Issu Agama juga tidak ketinggalan ikut dibawa-bawa ke unsur politik, seperti munculnya Syi’ah Iran, Wahabi Arab Saudi, Liberal, Asrabi, Radikal, HTI, NU, PKS, FPI, Muhammadiyah, PKI, Bahkan agama lainnya.

Pokoknya terkait tokoh pasti akan selalu dibahas, Habib Rizieq Shihab, Kiai Said Aqil Siradj, Dll.

Perseteruan antara tokoh dunia maya juga ngga kalah seru, Abu Janda, Jonru, Dll.

Hewan juga kebawa, Cebong, Kampret Kadrun alias Kadal Gurun.

Nasbung (Nasi Bungkus), Demo, 212, Monaslimin. Haha

Tak ketinggalan Vladimir Putin Rusia, Donald Trump Amerika Serikat, Yahudi Israel, Palestina, Recep Tayyip Erdoğan Turki.

Juga bencana alam ikut jadi isu hangat yang layak untuk diperbincangkan dan harus dikosumsi Publik. Yakni oleh banyak penduduk di Indonesia yang kini sudah banyak memiliki gadget dan pintar memainian gadgetnya dengan memiliki akun Facebook, Instagram, Twitter, juga berselancar di internet atau dunia maya.

Contohnya Issu Banjir Jakarta, Banjir saja jadi bahan untuk membuat isu dan dibanding bandingkan. Yakni antara Jakarta kala dipimpin ahok maupun jakarta terkini yang dipimpin gubernur anies baswedan.

Pada dasarnya Dunia ini bisa dikatakan tak unik jika semuanya harus sama, sejalan, searah. Pastinya akan ada perbedaan, baik itu perbedaan pendapat (opini), kelakuan, sifat dll.

Manusia saja diciptakan oleh Allah SWT bermula dari 2 sosok manusia dengan berjenis Laki – laki dan perempuan yang dimulai dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa.

Sejak awal diciptakannya manusia juga sudah diwali dalam segi perbedaan. Ternyata Perbedaan itu unik, menyenangkan.