Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf menyampaikan bahwa dalam pelantikan pengurus untuk 24 Kecamatan di Cilacap, masing-masing kecamatan berjumlah 7 orang pengurus yang meliputi Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

“Harapannya kepada teman-teman pengurus kecamatan yang telah dilantik ini bisa segera bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” kata Farid.

Farid juga mengungkapkan terkait masalah anggaran, bahwasanya hal ini tidak ada masalah, karena dari PMI sendiri punya tanki air dan akan bekerjasama dengan PDAM.

“Kami sudah memberikan dana senilai 1,5juta rupiah kepada masing-masing pengurus PMI pada 24 Kecamatan di Cilacap. Dana ini dialokasikan untuk operasional awal dan penanganan bencana skala kecil di wilayah masing-masing,” ungkap Farid.

Kemudian, bahwa pengurus di 24 kecamatan dikarenakan ada yang baru juga ada yang lama sehingga bulan mei nanti pihaknya akan mengadakan jadwal untuk orientasi tentang tugas pokok dan fungsi PMI.

“Sehingga nanti setelah diorientasi kita akan tahu, tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan para pengurus yang telah terlantik. Kalau nanti bisa berjalan dengan lancar, ino estafet mudah-mudahan tidak terganggu dan berjalan lancar,” kata Farid.

Kita akan mengadakan kegiatan sosial pada tanggal 25 April, kita ada operasi katarak, jadi tadi targetnya 100 dan sampai hari ini baru ada 37 yang sudah mendaftar dan nanti tempat berlangsungnya di Klinik PMI di sini.

Mengenai kegiatan sosial yang akan diagendakan oleh PMI Cilacap yakni akan ada pembagian 2.000 kacamata gratis yang akan dilaksanakan di Binangun, 1.000 di Patimuan, sementara Sidareja karena kuota kacamata gratis sudah habis maka akan digantikan dengan hal yang lain.

“Kita juga akan adakan Khitanan massal pada masa anak-anak sekolah libur jadi itu yang biasa kita lakukan, karena ini adalah ikonnya PMI sehingga kita tetap laksanakan,” tegasnya.

Adapun sebagai antisipasi musim kemarau, PMI Cilacap akan menyiapkan anggaran dan Tangkinya untuk dicek kelayakannya sebagai antisipasi.

“Kalau kurang nanti kita akan pinjam ke PDAM dan nantinya kita bayar, jika dari Patimuan nanti minta bisa dikoordinasikan dengan PDAM di Sidareja,” sebutnya.

Farid menerangkan terkait wilayah dengan jumlah penyaluran air bersih terbanyak yakni di Kawunganten dan Patimuan, ada sekitar 50 Tanki yang diberikan.

“Jumlah ini berkurang dibanding tahun-tahun yang lalu yakni bisa sampai 500 tanki dan sekitar 10ribu ton,” pungkasnya.

Keduanya dikirim bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Taiwan yang beroperasi di Mauritius dan kapal berbendera China oleh perusahaan PT Karunia Bahari Samudera (KBS) yang beralamat di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Namun setelah kontrak kerja selesai, uang mereka senilai kurang lebihnya 138 juta diduga telah diambil sepihak oleh perusahaan.

“Uang yang belum diterima N mencapai Rp 88 juta, sedangkan PA sekitar Rp 50 juta,” ungkap kuasa hukum mereka, Sujarwo, Sabtu 9 Mei 2025 melalui keterangan tertulisnya Ironisnya, uang tersebut diduga telah ditarik secara sepihak oleh pihak perusahaan dari rekening pribadi para korban.

Sebelumnya pihak kuasa hukum para korban telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun upaya tersebut gagal dikarenakan pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan penuh para korban, 

“Jadi kemarin pada hari jumat, 9 Mei 2025 kita telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun pihak perusahan hanya memberikan uang kepada klien kami sebesar 2 juta dan pihak pihak perusahaan berjanji kepada klien kami akan melunasinya dalam waktu dekat ini, dikarenakan klien kami tidak terima akhirnya kita lakukan pengaduan kepada kementrian KP2MI” Kata Sujarwo selaku kuasa hukum dari kedua korban

atas kejadian tersebut pihaknya langsung melaporkan peristiwa itu ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kronologi bermula saat kedua ABK tersebut sebelumnya diminta oleh PT KBS untuk membuka rekening di Maybank sebelum diberangkatkan.

Namun, ATM dan buku tabungan tidak diberikan ke mereka, melainkan disimpan oleh perusahaan.

“Waktu itu klien kami nurut saja, dikarenakan posisi nya sudah mau berangkat ke bandara,” cerita Sujarwo.

N selama 24 bulan bekerja di kapal penangkap ikan SHUN SHENG 688, yang berbendera Taiwan, N dijanjikan gaji sebesar 600 USD per bulan.

Rinciannya, 200 USD diterima langsung di kapal, dan 400 USD ditransfer ke rekening keluarganya di Indonesia.

Namun begitu pulang ke tanah air, bukannya menerima hasil kerja keras, N justru syok berat ketika tahu saldo rekeningnya kosong.

Begitu N dan PA menghubungi PT KBS, mereka meminta uang mereka untuk segera diberikan semua akan tetapi pihak perusahan selalu memberikan secara di cicil dan diberi janji manis akan dilunasin.

“Kami sudah melayangkan pengaduan resmi ke KP2MI dan akan membawanya ke ranah hukum jika,” tegas Sujarwo

Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh PT KBS bukan sekadar wanprestasi, melainkan masuk ranah penipuan dan penggelapan.

Kasus ini memunculkan lagi sorotan tajam terhadap perlindungan PMI sektor kelautan yang selama ini minim pengawasan.

Kini N dan PA masih bertahan di mes perusahaan dan hanya bisa berharap kasus mereka bisa menjadi peringatan keras bagi para PMI lain.

Ia diberangkatkan oleh PT Marindo Jaya Abadi pada 2019 tahun untuk bekerja di kapal penangkap ikan Korea FV SAM WEON II melalui Perusahaan Company CHANG IL CO.LTD

Sebelumnya istri korban mendapatkan kabar tersebut dari pihak PT Marindo Jaya Abadi, setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian istri korban meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan gak asuransi kematian, selain asuransi kematian ia juga meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan uang santunan.

Melalui kuasa hukumnya, Sujarwo mengatakan. sejak 2021 kliennya telah memperjuangkan kasus tersebut untuk menuntut hak-hak suaminya, baik kepada pihak perusahaan maupun ke pihak Pemerintah Indonesia.

“Setelah kami dampingi, kemudian kami meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan dana talangan, alhamdulillah pihak perusahaan memberikan dana talangan sebesar seratus juta, selain itu kami juga meminta kepada pihak perusahaan untuk lebih transparan dalam menyelesaikan kasus tersebut” kata Sujarwo Kuasa hukum keluarga Alfat Kodri melaui pesan tertulisnya

Menurut keterangan dari pihak PT Marindo Jaya Abadi, pihak Asuransi belum bisa dicairkan dana tersebut sebelum adanya putusan dari pengadilan, sebagai bentuk kepedulian dari pihak perusahaan terhadap Alfat Kodri melalui istrinya, pihak perusahaan telah memberikan gaji kurang lebih selama 1 tahun setelah kejadian tersebut.

Kami telah berkoordinasi dengan pihak KBRI SUVA terkait kasus tersebut, berdasarkan informasi dari pihak KBRI SUVA, sampai saat ini sidang pidana masih berjalan sampai Januari 2025 di Fiji.

Selain itu, kami juga telah melayangkan Surat kepada Kementrian Luar Negeri Kemlu dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan yang serius dari pihak pemerintah.

“Kami akan kawal sampai selesai, sampai hak-hak mereka diberikan dan apabila tidak diberikan kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undanganyang berlaku,” tambah Sujarwo kuasa hukum kelurga Alfat Kodri. (*)

Sebelumnya Sukis Biantoro diberangkatkan oleh PT Rafa Samudera Bahari pada November 2019 ke Negara Singapura untuk bekerja di kapal FV. Lurong Yuan Yu berbendera China selama 20 bulan.

Ironisnya, Sukis Biantoro selama bekerja 20 bulan tidak menerima gajinya sepeserpun sampai saat ini, kemudian pada 12 Agustus 2021 kasusnya sudah dilaporkan ke BP2MI namun BP2MI gagal memanggil pihak perusahaan.

“Saya sudah melaporkan kasus tersebut ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 2021 lalu, akan tetapi pihak BP2MI gagal memanggil Dirut PT Rafa.” Kata Sujarwo Kuasa Hukum dari Sukis Biantoro melalui keterangan tertulisnya, Jum’at 15 Maret 2024.

Sujarwo selaku kuasa hukum dari Sukis Biantoro sudah menyatakan bahwa sudah melayangkan surat ke Kepala BP2MI per tanggal 14 Maret 2024.

“Surat yang kami layangkan tersebut perihal permohonan bantuan untuk Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah.” Kata Sujarwo.

Sujarwo menjelaskan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan bantuan kepada Calon pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala BP2MI No. 07 Tahun 2021 tentang  Pemberian Bantuan Bagi Calon pekerja Migran Indonesia  dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Ia berharap, dengan surat permohonan tersebut Kepala BP2MI dapat memberikan bantuan kepada kliennya, “ya dengan diberikannya bantuan, entah itu berupa uang tunai, atau yang lainnya. Setidaknya bantuan tersebut dapat membantunya.” Imbuhnya

Adapun kabar pemulangan tersebut diinformasikan oleh BP2MI, Senin, 27 Desember 2021.

Dikutip CILACAP.INFO – melalui laman resmi BP2MI, BP2MI kembali berduka setelah banyak kasus pemulangan jenazah PMI ke rumah duka, Rabu pekan lalu, BP2MI memulangkan kembali 2 jenazah PMI asal Cilacap.

“Setelah proses identifikasi, kedua jenazah, Tukimin Martameja dan Andy Maulana, dipulangkan dari Malaysia melalui rute Batam – Jakarta – Cilacap.” Tulis BP2MI.

Menurut keterangan resmi dari BP2MI, Saat ini terdapat 11 PMI yang ditemukan meninggal dan telah difasilitasi pemulangannya oleh BP2MI yaitu 7 asal NTB, 2 asal Cilacap, 1 asal Jawa Timur, dan 1 asal Pekanbaru.

Sedangkan terkait dua jenazah PMI asal Cilacap, telah dilakukan acara serah terima jenazah kedua PMI korban kapal tenggelam yang dilaksanakan di rumah duka dengan dipimpin langsung oleh Direktur Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik, Yana Anusasana, bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI wilayah Jawa Tengah, Pujiono; Kepala UPT BP2MI wilayah Banten, Joko Purwanto; dan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap pada Sabtu dini hari (25/12/2021).

“Kepala BP2MI beserta seluruh jajaran turut prihatin dan berduka cita yang mendalam atas musibah ini dan mendoakan agar kedua korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan”, tutur Yana.

Segenap keluarga dan perwakilan dari perangkat desa kedua PMI sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BP2MI berikut jajarannya serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah memfasilitasi pemulangan jenazah tersebut. (***)

Berdasarkan arahan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A.Yuspahrudin, aksi donor darah ini sebagai wujud kepedulian antar sesama dan turut menggandeng unit donor darah/PMI untuk memeriahkan aksi donor darah ini.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kalapas High Risk Pasir Putih , Fajar Nur Cahyono sangat mendukung aksi donor darah ini, mengingat Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud bakti solidaritas sosial pegawai Kemenkumham dan kepedulian terhadap sesama, apalagi ditengah pandemi COVID-19 yang melanda Negeri Indonesia ini,

Berbondong-bondong petugas Lapas Pasir Putih datang menuju PMI Cilacap, Kegiatan pertama melakukan pendaftaran Administrasi, seleksi/pengecekan tekanan darah, Hb, berat badan, tinggi badan apakah memenuhi syarat untuk menjadi pendonor darah, Selanjutnya baru masuk tahap donor darah.

Semoga Kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat, membantu orang yang sakit yang sangat membutuhkan darah untuk kesembuhannya.