Perayaan ulang tahun poros relawan Anies Baswedan yang beranggotakan 165 simpul relawan di Indonesia itu, dilakukan dalam acara Silaturahmi Nasional di Aula Sarbini Taman Widakara Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat.

Ratusan perwakilan relawan berbagai simpul dari berbagai daerah hadir menyemarakkan pertemuan nasional yang digelar pertama kalinya setelah Pilpres 2024 tersebut.

Acara diwarnai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum KoReAn Muhammad Ramli Rahim didampingi oleh sejumlah pengurus KoReAn, disaksikan oleh semua yang hadir.

Dalam sambutannya, Ramli menegaskan posisi setiap simpul yang bernanung di bawah konfederasi yang dipimpinnya.

“Sebagaimana yang selama ini kita sepakati bersama, maka posisi setiap simpul relawan adalah otonom dan berhak mengurus diri sendiri, termasuk menentukan arah pergerakannya, terutama setelah Pilpres 2024 usai,” tegasnya.

Menurut Ramli, asa perubahan yang sebelumnya dilewatkan pada Figur Calon Presiden Anies Baswedan, boleh saja diturunkan pada level lokal atau regional menyambut momentum Pilkada Serentak mendatang.

“Silahkan setiap simpul relawan untuk kembali berjuang dengan gagasan-gagasan perubahan pada skala lokal kedaerahan masing-masing. Asalkan untuk kebaikan masyarakat,” ungkapnya.

Mantan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) itu menyatakan, KoReAn tidak akan dibubarkan hanya karena Pilpres telah berakhir.

“KoReAn akan terus ada. Silahkan kawan-kawan relawan bergerak dan menjadikan KoReAn sebagai paguyuban bersama agar silaturahmi terus terjalin,” ujar Ramli.

Dikatakan Ramli, tidak ada paksaan bagi simpul relawan jika tak mau lagi bernaung di bawah organisasi KoReAn.

“Mari kita jalani semuanya dengan enjoy. Move on segera karena hidup harus tetap berlanjut, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun walikota dan bupatinya,” tukasnya.

Sejumlah tokoh KoReAn hadir di acara ini. Diantaranya Sekretaris Jenderal Saifuddin Suhri, Waketum Nur Nasrullah yang sekaligus sebagai Ketua Panitia, Waketum Asri Tadda dan Bendahara Umum Tawakkal.

Selain itu juga tampak Ketum DPP Relabatin Abdul Madjid Sallatu, Ketua Jardiknas Abba Taher, Ketum FANN Atikah Mansyur, Ketum DPP Relapena, Ketum DPP Satrio Pamungkas Widodo dan masih banyak yang lain. (*)

Pernyataan Jokowi itu ia sampaikan saat menjawab dalam sesi tanya jawab dengan media soal kritik terhadap menteri yang masih aktif namun menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu paslon pada Rabu, 24/1/2024 di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Dalam acara Desak Anies yang digelar oleh Tim Ubah Bareng, di Resto D’Garden Hall Purwokerto pada Rabu, 24/1/2024, Anies Baswedan merespon pernyataan Presiden Jokowi tersebut saat peserta Desak Anies melontarkan pertanyaan terkait pernyataan presiden yang boleh berkampanye dan memihak di pemilihan presiden 2024.

Anies Baswedan mengatakan ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara maka pikiran, perbuatan dan tindakan harus menuju pada konstitusi dan menjalankan negara bukan memakai selera dan perasaan, menjalankan negara harus memakai aturan.

“Ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus menuju pada konstitusi, tidak bisa kita melakukan tindakan perkataan yang diluar konstitusi. Menjalankan negara bukan pakai selera menjalankan negara bukan pakai perasaan milik kita, menjalankan negara harus pakai aturan, jadi saya ketika mendengar itu saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara tanyakan pada mereka apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di republik ini.” Kata Anies.

“Jadi Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi ini soal benar atau salah. Menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik tertinggi di republik ini, ia harus melampaui partisan politik, ia harus melampaui politik kepentingan karena dia membawa simbol negara, memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar.” Imbuh Anies Baswedan dalam acara Desak Anies di Purwokerto pada Rabu, 24/1/2024.

Lebih lanjut, Anies mengibaratkan jika dalam acara lomba 17 Agustus ada panitia, penyelenggara, peserta dan wasit. “Bagaimana jika penyelenggara dan panitia menjadi sekaligus peserta ? Apa yang terjadi ? Jadi kalau menjadi penyelenggara ya harus menjadi penyelenggara, menjadi peserta ya menjadi peserta, jadi jangan dicampur. Menjadi penyelenggara negara ya harus menjadi penyelenggara, peserta kontestasi ya harus jadi peserta konstentasi, jadi jangan dicampur dan ketika dicampur maka akan menurunkan kewibawaan proses.” Lanjut Anies.

Menurut Anies, pernyataan Presiden Jokowi tersebut ahli hukum tata negara yang tahu. “Menurut hemat kami, terkait statementnya, ahli hukum tata negara yang tahu, ada pasalnya pasti, saya sebagai warga negara menurut saya, kepala negara harus berada di atas partisan politik dan mengayomi semuanya.” Pungkas Anies.

Calon Presiden Nomor Urut 1 ini juga menceritakan dirinya ketika diajak makan siang bersama oleh Presiden Jokowi, Anies menyampaikan Pada Presiden Jokowi bahwa dirinya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak (Presiden Jokowi) dan mereka mengatakan memesankan supaya presiden harus netral, dan beliau Presiden Jokowi mengatakan jawabannya, bahwa negara akan netral. (Assep)