Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022) lalu.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 telah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu.

“Setelah setahun kita bahas ini, kita sudah berhasil menyepakati apa yang tentu ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata politisi Partai Golkar tersebut seperti dikutip laman resmi DPR, Selasa (25/1/2022) lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memberikan dua catatan penting terkait Pemilu dan Pilkada 2024, yakni mengenai efisiensi anggaran dan penetapan waktu pelaksanaan Pemilu.

“Anggaran Rp 86 triliun untuk pemilu dan 26 triliun lebih untuk pilkada. Saya ingin KPU, Bawaslu dan DKPP terkait soal efisiensi anggaran, kita harus sama-sama menyadari bahwa situasi ekonomi kita (sedang) terdampak paska pandemi. Dan ini memang sulit dan bahkan menjadi salah satu fokus perhatian publik terkait soal anggaran ini

Catatan yang kedua, lanjut legislator dapil Jawa Barat VII itu, yaitu terkait dengan soal penetapan waktu pelaksanaan Pemilu.

“Kita juga harus memperhatikan tentang efektivitas pemerintahan. Itu menjadi penting, karena di Pilkada ada petahana yang akan habis masa jabatannya,

Menurut dia, pertimbangan terhadap dua hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas demokrasi dan kualitas dari Pemilu itu sendiri.

“Sehingga output pemilu bisa dirasakan kemashlahatannya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah sepakat Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024.

“Sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak (2024) yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” kata Tito.

Apel gelar pasukan dan kesiapsiagaan satpol PP dan Satuan Linmas Kabupaten Banyumas dilaksanakan di Halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Banyumas pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Apel diikuti sebanyak 400 personil yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dishub, BPBD, Linmas Kabupaten, Linmas Kotip, Kesbangpol, Damkar dan Dinas Kesehatan.

“Mari bersama kita jaga kualitas penyelenggaraan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah demokrasi, luber dan jurdil serta bermartabat menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi yaitu politik uang, politik sara dan ujaran kebencian,” tegas Hanung.

Ia juga meminta untuk bekerja sama dengan penyelenggara dan pengawas pemilu yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Selalu bersinergi dengan Komisi Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, serta komponen lain untuk memberikan dukungan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu melalui kegiatan patroli maupun operasi terhadap gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum,” lanjut Hanung.

Pj Bupati Hanung berharap kepada seluruh anggota Satpol PP dan Satlinmas untuk berkomitmen selalu siap dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan melakukan kegiatan pencegahan maupun penindakan.

serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa nyaman dan tentram di hati dan pikiran masyarakat serta menjadikan Satpol PP dan Satlinmas yang lebih profesional, berintegritas dan tetap melayani sepenuh hati. (Assep)

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2003, petugas KPPS Pemilu 2024 dilantik oleh ketua KPU setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan KPPS.

Pihak yang dimaksud ialah PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa setempat yang membawahi petugas KPPS.

Pelantikan boleh dilaksanakan secara luring ataupun daring sesuai dengan ketentuan, dan/atau tempat pelaksanaan acara tersebut bisa berjalan kondusif.

Secara serentak KPU telah melakukan pelantikan petugas KPPS pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 kemarin di tempat masing-masing PPS.

Apa Itu KPPS?

Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024 sudah memulai melaksanakan tugasnya sejak dia dilantik.

Sesuai dengan tugas pokoknya sebagai petugas KPPS, dia berkewajiban melakukan kerja guna kelancaran dan suksesnya pesta demokrasi pada tahun 2024 ini yang dipastikan pada Rabu, 14 Februari 2024 guna giat pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di lokasi yang telah ditetapkan.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, petugas KPPS juga harus mempersiapkan segala kebutuhannya.

Setiap lokasi TPS terdapat 7 petugas KPPS guna kegiatan pemungutan suara (TPS).

Tugas masing-masing anggota berbeda tergantung pada tanggung jawab yang telah diberikan dan dibagi tugaskan oleh ketua KPPS.

Sesuai peraturan bahwa KPPS dalam tugasnya telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Serangkaian kewajiban dipenuhi oleh petugas KPPS, maka mereka berhak mendapatkan sejumlah gaji.

Pada Pemilu tahun sebelumnya (2019) petugas KPPS mendapatkan gaji sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pada Pemilu tahun 2024 ini lebih banyak daripada itu.

Untuk besaran gaji Petugas KPPS Pemilu 2024 dikabarkan sejumlah Rp1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per orang. Besaran ini naik lebih dari dua kali lipat daripada yang sebelumnya.

Honor tersebut diperuntukkan bagi anggota biasa, sedangkan untuk ketua KPPS lebih sedikit.

Setiap ketua KPPS akan menerima Rp1.200.000. (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Secara prosentase gaji KPPS naik 100% daripada tahun 2019, Pemilu sebelumnya, yakni Rp. 550.000. (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian itu sebagaimana peraturan yang tertera dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2022.

Dalam peraturan tersebut juga dicantukmkan gaji petugas KPPS akan turun setelah masa kerja selesai.

Selanjutnya terkait masa kerja petugas KPPS dimulai sejak dilantik pada hari Kamis, 25 Januari 2024, sampai sebulan kedepan, 25 Februari 2024.

Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024 akan diterima setelah masa kerja tersebut dan sudah tidak memiliki tanggung jawab berkenaan dengan tugasnya. Apabila seluruh hal tersebut telah selesai, petugas KPPS kemungkinan akan menerima gajinya di akhir Februari ataupun awal Maret 2024.

Acara ini merupakan kolaborasi antara Komunitas Pers Mahasiswa Indonesia dan Dialektika Indonesia, yang menghadirkan lebih dari 130 anggota dari berbagai organisasi pemuda.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi ini adalah risiko besar yang disebabkan oleh berita palsu atau hoaks, terutama saat Pemilu.

Muhamad Faizur Rouf salah satu pemantik, Founder Dialektika Indonesia dan Ketua Bidang Media dari salahsatu lembaga Pemantau Pemilu Perisai Demokrasi Bangsa yang sudah terakreditasi oleh Bawaslu Jawa Tengah, Jelaskan dampak serius yang ditimbulkan oleh hoaks selama pemilu tersebut.

Muhamad Faizur Rouf memaparkan dengan mengutip data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo), dari Januari hingga Maret 2019, terdapat sekitar 130 hoaks politik yang beredar di media sosial.

Namun menurut Bidang Media Perisai Demokrasi Bangsa tersebut, angka itu hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Pada bulan April 2019, ditemukan sekitar 501 hoaks, diikuti oleh 453 hoaks pada bulan Maret dan 402 hoaks pada bulan Mei.

“Angka meningkat April 2019, ditemukan sekitar 501 hoaks lalu diikuti 453 hoaks di bulan Maret dan 402 pada bulan Mei,” ucap Faiz.

Dirinya juga menyebutkan bahwa antara Desember 2018 hingga Januari 2019, jumlah hoaks di media sosial meningkat hingga 61%. Ini membuktikan bahwa hoaks telah menjadi masalah yang semakin memprihatinkan di Indonesia, terutama selama masa pemilu.

Pengaruh dari hoaks sangatlah membahayakan karena dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi lainnya. Hoaks juga memiliki potensi untuk memicu konflik dan memperkeruh suasana politik di Indonesia.

“Ada kenaikan mencapai 61% di Desember 2018 sampai Januari 2019, tentunya pengaruh Hoax ini sangat berbahaya karena dapat memperkeruh suasana,” tambahnya.

Penyebab utama maraknya hoaks adalah akses mudah ke informasi di era digital dan kemampuan teknologi untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Oleh karena itu, penting bagi para Generasi Muda untuk memeriksa keakuratan sumber berita sebelum membagikannya.

Hoaks yang mudah menyebar di media sosial dapat merusak reputasi calon presiden dan bahkan dapat memicu kerusuhan. Dalam dunia demokrasi yang sehat, partisipasi aktif pemuda dalam mengamati dan menyebarkan informasi yang benar adalah kunci untuk menjaga proses pemilu yang damai dan aman.

“Diera perkembangan teknologi yang begitu pesat, tentu peran generasi muda sangatlah penting dalam mengamati dan tentu menyebarkan informasi yang benar sehingga terciptanya pemilu damai dan aman,” Pungkas Faiz.

Dalam diskusi tersebut Muhamad Faizur Rouf juga memaparkan 9 tips cegah dalam pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Jangan Terpancing Berita Sensasional

Hindari merespons dengan cepat terhadap berita yang memprovokasi emosi dan mengundang respon emosional yang mendalam. Kesadaran diri terhadap berita yang bersifat sensasional sangat penting dalam meminimalkan risiko penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

2. Verifikasi Sumber Berita

Proses verifikasi sumber berita merupakan langkah penting dalam memastikan keakuratan dan kredibilitas suatu informasi. Hal ini melibatkan penelusuran asal-usul berita dan evaluasi reputasi serta integritas sumbernya.

3. Cek Keaslian Berita

Pentingnya mencermati keaslian berita bertumpu pada analisis kritis atas sumber informasi dan pembuktian validitas fakta yang terkandung di dalamnya. Memahami perbedaan antara berita berdasarkan fakta dan opini subjektif sangatlah penting.

4. Periksa Tautan Sumber Berita

Pengecekan tautan ke sumber berita adalah langkah yang esensial untuk menjamin keabsahan informasi. Memastikan bahwa tautan tersebut mengarah ke sumber berita yang sah dan terpercaya menghindarkan risiko penyebaran hoaks.

5. Bandingkan Berita

Teknik perbandingan berita dari berbagai sumber yang berbeda memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap isu tertentu. Ini memberikan kerangka kerja untuk menguji kebenaran fakta dan meminimalkan bias informasi.

6. Waspadai Isu Hoaks yang Berkembang

Kesadaran akan isu-isu hoaks yang berkembang menjadi kunci untuk menghindari penyebaran informasi palsu selama masa pemilihan. Isu hoaks yang sering kali mengeksplotasi ketidakpastian dapat mengganggu proses pemilu.

7. Pertimbangkan Motivasi Sumber Berita

Pertimbangan tentang motif dan kepentingan sumber berita dalam menyajikan informasi politik memungkinkan penilaian yang lebih kritis terhadap potensi bias atau agenda yang terlibat dalam narasi berita.

• Gunakan Sumber Berita Terpercaya

Ketergantungan pada sumber berita yang telah terbukti memiliki integritas dan rekam jejak yang baik dalam liputan berita politik menjadi kunci dalam menjamin akurasi informasi yang diterima.

9. Ajak Diskusi dengan Orang Lain

Proses berdiskusi dengan individu lain mengenai berita politik memperluas perspektif dan memungkinkan pertukaran pandangan yang beragam, memperkaya pemahaman masyarakat akan isu-isu politik.***