PBNU menggagas Gerakan Nasional Pesantrenku Aman Ramah Anak sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Program tersebut diinisiasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari penguatan komitmen dan sinergi dalam membangun ekosistem pesantren yang aman bagi anak.

Gerakan tersebut menjadi langkah bersama untuk memperkuat kebijakan serta mendorong praktik perlindungan anak yang lebih kokoh di lingkungan pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan karakter, pesantren dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya.

Karena itu, penguatan pesantren sebagai ruang yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang anak menjadi agenda penting yang perlu didorong secara bersama.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam kegiatan tersebut menyatakan, program tersebut diinisiasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari penguatan komitmen dan sinergi dalam membangun ekosistem pesantren yang aman bagi anak.

Gerakan tersebut menjadi langkah bersama untuk memperkuat kebijakan serta mendorong praktik perlindungan anak yang lebih kokoh di lingkungan pesantren.

Sebagai lembaga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan karakter, pesantren dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya.

Karena itu, penguatan pesantren sebagai ruang yang aman, sehat, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang anak menjadi agenda penting yang perlu didorong secara bersama.

Pada kesempatan yang sama, PBNU juga menggelar kegiatan Training of Trainers (ToT) Pencegahan Kekerasan di Pesantren yang diikuti para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan upaya bersama dalam membangun komitmen dan memperkuat sinergi kebijakan perlindungan anak di lingkungan pesantren.

“Gerakan ini merupakan langkah bersama membangun komitmen, sinergi kebijakan, dan penguatan praktik perlindungan anak di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Wahid menjelaskan bahwa jajaran syuriyah dan tanfidziyah PBNU sejak 2024 telah memberikan mandat kepada Tim Lima untuk merespons maraknya kasus kekerasan di pesantren sekaligus memimpin inisiatif transformasi budaya nir kekerasan di lingkungan pesantren.

Menurutnya, mandat tersebut ditindaklanjuti melalui berbagai langkah, mulai dari pembentukan Satuan Anti Kekerasan (SAKA) Pesantren, penyelenggaraan halaqah ulama khusus di Rembang, hingga rangkaian pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren.

“Mandat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pendirian Satuan Anti Kekerasan (SAKA) Pesantren, halaqah ulama khos di Rembang, dan serial pelatihan pencegahan serta penanganan kekerasan di pesantren,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua RMI PBNU Kiai Hodri Ariev menuturkan bahwa peluncuran gerakan tersebut semakin menguatkan berbagai program PBNU dalam kerangka transformasi pesantren.

Ia mengatakan, berbagai inisiatif akan terus diperkuat, di antaranya penguatan kebijakan perlindungan anak di lingkungan pesantren, edukasi mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses. Pelatihan bagi pengasuh serta tenaga pendidik hingga pelibatan santri, wali santri, dan masyarakat juga perlu diperkuat guna membangun sistem perlindungan anak.

“Program ini akan terus dilanjutkan melalui berbagai inisiatif penguatan perlindungan anak di pesantren agar sistem yang dibangun semakin kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui gerakan tersebut, pesantren diharapkan semakin kokoh menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya unggul dalam transmisi ilmu dan pembinaan akhlak, tetapi juga hadir sebagai tempat yang menjamin rasa aman, menjaga martabat, serta memberikan masa depan terbaik bagi setiap anak.(**) Aji Setiawan

Menurut Syaifullah Yusuf, surat pemberhentian Marzuki sudah dikirim pada 28 September 2023.

“Pemberhentian kami putuskan melalui proses panjang menindaklanjuti usulan dari Rois Syuriah PWNU Jatim,” kata dia kepada wartawan pada Kamis malam, 28 Desember 2023.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, pemberhentian Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang dari jabatan Ketua PWNU Jatim itu bukan disebabkan beda pilihan calon presiden dalam Pilpres 2024.

“Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik,” ujar dia.

Salah satu contohnya, kata Gus Ipul, adanya masalah di Pengurus Cabang NU Kabupaten Jombang yang tidak mampu diselesaikan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU.

“Di Pengurus Cabang NU Kabupaten Jombang itu penyelesaiannya berlarut-larut sampai ke pengadilan karena PWNU tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita melihat tanggung jawab yang kurang dari PWNU Jatim,” katanya.

Gus Ipul menyebut ada beberapa masalah internal lainnya yang dinilai tidak bisa diselesaikan oleh PWNU Jatim.

Wali Kota Pasuruan itu mengatakan ada beberapa masalah internal lainnya yang dinilai tidak bisa diselesaikan oleh PWNU Jatim.

Gus Ipul mengatakan pemberhentian atau pengantian pengurus demi penegakan aturan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kita tetap menghargai dan menghormat semua pengabdian yang telah diberikan KH Marzuki Mustamar selama menjabat Ketua PWNU Jatim. Penggantinya nanti akan melalui rapat pleno Syuriah dan Tanfdidyah PWNU Jatim,” ujarnya.

PBNU memberi waktu terhadap Syuriah dan Tanfidyah PWNU Jatim untuk menggelar pleno menetapkan pengganti KH Marzuki Mustamar selama dua minggu.

“Kalau selama dua minggu tidak dilaksanakan, penetapan pengganti KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jatim akan diambil alih oleh PBNU,” tegasnya.

Sebagaimana tertuang dalam surat itu, ada tiga poin keputusan PBNU terkait pencopotan KH Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim, antara lain sebagai berikut: pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim

Pertama: Memberhentikan Saudara KH Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 267.c/A.I1.04/09/2023 tanggal 17 Shafar 1445 H/3 September 2023 tentang Perpanjangan Masa Khidmat dan Perubahan Susunan PWNU Jawa Timur Antar Waktu dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini.

Kedua: Mengamanatkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti keputusan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Jika merujuk kepada tiga poin SK PBNU sebanyak dua lembar tersebut, artinya bahwa KH Marzuki Mustamar sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim sejak tanggal 16 Desember 2023.

Sementara itu, sebagaimana juga tercantum dalam surat keputusan PBNU untuk mencopot KH Marzuki Mustamar ini berdasarkan evaluasi atas beberapa tindakan dan pernyataannya sebagai Ketua PWNU Jatim.

“Berdasarkan evaluasi atas beberapa tindakan dan pernyataan Saudara KH Marzuki Mustamar selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur telah menyampaikan usulan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memberhentikan Saudara KH Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur,” demikian bunyi pertimbangan pertama dalam SK PBNU tersebut.

KH Marzuki Mustamar Belum Menerima Surat Pencopotan

Kendati SK PBNU tentang Pencopotan KH Marzuki Mustamar tersebut tertanggal 16 Desember 2023 hingga berita ini diunggah KH Marzuki Mustamar mengaku belum menerima surat pencopotan dirinya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

KH Marzuki Mustamar pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang saat diklarifikasi mengaku belum menerima surat itu. Hingga, Kamis, 28 Desember 2023 petang dia belum menerima surat dari PBNU. 

“Saya belum menerima surat itu. Belum diberi surat resmi dari PBNU. Sehingga itu benar atau tidak saya yang tidak tahu. Bisa jadi karena situasi tertentu PBNU menarik surat itu kembali juga bisa kami juga tidak tahu. Yang jelas kami belum menerima,” kata Kiai Marzuki, Kamis, 28 Desember 2023.

KH Marzuki Mustamar mengatakan, sampai Rabu, 27 Desember 2023 kemarin, dia masih melakukan tugas-tugas keorganisasian di PWNU Jatim. Bahkan dia masih diminta untuk menandatangani suatu berkas untuk PCNU Kota Pasuruan.

“Kami rapat seperti biasanya andai diberhentikan sejak kapan juga tidak tahu. Kemarin saja pada 27 Desember 2023 masih tanda tangan Surat Keputusan rekomendasi untuk PC Kota Pasuruan. Dan namanya masih lengkap di surat rekom. Andai kemarin sudah tidak menjabat terus pengurus baru berbuat apa kita juga tidak tahu,” Pungkas Kiai Marzuki. 

Respon Kiai Pesantren KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam seorang Pengasuh PP Mambaul Maarif Denanyar Jombang mengatakan pencopotan KH Marzuki Mustamar itu berpotif politik.

Diketahui KH Marzuki Mustamar merupakan Kiai Jatim yang berpengaruh dan secara pribadi condong mendukung kepada yang menurutnya yang sudah jelas-jelas kesantriannya yakni paslon capres-cawapres Nomor 1.

Diapun mengungkap Pertemuan PBNU dengan PCNU Se-Jatim beberepa waktu lalu tanpa sepengetahuan ketua PWNU Jatim dan malah bahas pencopotan Kiai Marzuki dari Ketua PWNU Jatim.

Oleh karena hal itu lanjutnya, dan jamak diketahui bahwa situasi saat ini sedang hangatnya politik. Sehingga sulit untuk tidak mengaitkan dengan politik.

“Apalagi dengan pertemuan dengan sejumlah PCNU Se-Jatim di Hotel Shangri La Surabaya tadi malam, Ketua Umum PBNU dan Rais Am sempat menyatakan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor 2. Baik secara sharih (Jelas) maupun secara kinayah (kiasan).” terangnya.

Sementara itu KH Maman Imanulhaq Pengasuh PP Al Mizan Jatiwangi Majalengka Jabar mengatakan keputusan pemberhentian Kiai Marzuki dari Ketua PWNU Jatim itu sangat tidak rasional.

“PBNU sudah tidak bisa diajak bertabayyun. Oleh karena itu, demi menjaga marwah NU saya menyerukan mufarraqoh (melepaskan diri) dari PBNU”. tegasnya. (iha)

Pada pidato pertamanya usai terpilih, Kiai Miftach mengajak seluruh pengurus MUI yang terpilih agar mampu memberikan pencerahan terhadap umat di tengah maraknya disrupsi teknologi saat ini.

“Situasi kondisi yang mungkin bisa disebut sebagai zaman disrupsi teknologi merupakan kewajiban kita sebagai pewaris para anbiya, untuk bisa memberikan pencerahan pada umat sekaligus tanggung jawab kita sebagai mitra pemerintah,” kata Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya ini.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, diharapkan MUI mampu memberi solusi dengan pelbagai kontribusinya bagi kehidupan dunia saat ini.

“Indonesia yang merupakan negara terbesar penduduk muslimnya, ini betul-betul bukan besar jumlahnya, tapi produknya yang saat ini dinantikan oleh bangsa di seluruh dunia saat ini,” kata Kiai Miftah yang juga Rais ‘Aam PBNU ini.

Pengumuman hasil musyawarah tim formatur Munas ini dipimpin langsung oleh KH Ma’ruf Amin yang pada periode baru ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Dalam menjalankan tugas ketua, KH Miftachul Akhyar didampingi Wakil Ketua Umum Anwar Abbas dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan.

Sementara Bendahara Umum diamanatkan pada Misbahul Ulum. “Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan,” kata Kiai Ma’ruf pada momentum yang disiarkan langsung akun Youtube Official TV MUI, Jumat (27/11) dini hari.

KH Ma’ruf Amin mengibaratkan MUI seperti kereta api yang memiliki rel atau jalan dan memiliki rute serta tujuan yang jelas. Kereta ini juga memiliki stasiun dan banyak membawa gerbong.

Gerbong ini menurut Kiai Ma’ruf merupakan cerminan beragam ormas dan kelembagaan Islam dalam MUI yang di dalamnya membawa banyak penumpang.

“Setiap orang yang berada di dalamnya harus ikut dengan masinis. Bersama-sama menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Orang yang tidak sesuai dengan tujuan dan jalan yang harus dilalui, sebaiknya tidak naik kendaraan MUI. Sebaiknya dia menggunakan kendaraan lain saja yang lebih sesuai dengan selera dan keinginannya,” kata Kiai Ma’ruf.

Munas ini diikuti oleh utusan dari Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia secara online dan offline. Sebanyak 130 peserta hadir secara offline (luring) dan 300 peserta online (daring).

Selain pemilihan ketua, Munas MUI yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/11) malam ini juga melakukan berbagai sidang-sidang komisi yang terdiri atas empat komisi.

Komisi tersebut meliputi Komisi PD/PRT, Komisi Garis-Garis Besar Program Kerja Nasional, Komisi Fatwa, dan Komisi Rekomendasi/Taujihat.