“Berpijak dengan pelaksanaan Muscab PPP di Kab Banjarnegara dan Banyumas yang berlangsung singkat yakni 1 -1,5 jam. Maka bahan muscab harus dipersiapkan dengan matang paling tidak 15 hari sebelum Muscab ke PAC-PAC dan peserta muscab. Mengingat pandemi, akan digelar pra Muscab yang rencana hari Sabtu, namun digeser hari Ahad (hari libur) di Kauman. Dan muscab sendiri akan 24 Oktober di gd Adrawina, Owabong Bojongsari,” kata Hj Nurul Hidayah S,SH.MSi, pada Jumat (1/10) di RM Primarasa, Gemuruh, Padamara.

Rapat panitia juga dihadiri unsur DPC, GPK dan sesepuh partai. Semua kandidat akan bersaing ketat, namun DPC PPP Purbalingga juga berkomitmen untuk menyukseskan muscab.

Selain dibahas persiapan muscab, DPC PPP Purbalingga juga menyiapkan diri dengan jadwal tahapan verifikasi faktual KPU yang dimulai di bulan Oktober 2021 dengan rencana kunjungan KPU ke DPC partai poltik yang ada di Purbalingga. Adapun verifikasi faktual parpol paling akhir Februari 2022.

Acara yang dipandu oleh H. In’am bi Rohmatullah (Sekretaris DPC PPP Purbalingga, yang juga Anggota DPRD II Purbalingga), dibuka dengan lagu Indonesia Raya, Mars PPP dan doa pembuka oleh Bpk Sumiyarso, Wakil Ketua DPC PPP Purbalingga.

Dalam rapimcab ini juga dihadiri KH Syafi’i Abror (Ketua Majlis Syariah), KH Mumasdar Lutfilah (Ketua Majlis Pertimbangan Cabang),Lia Magfuroh, Amd(Anggota DPRD II Purbalingga), H. Imron Faishal(Wakil Ketua DPC), Hj Siti Khafiatun Manuroh (Bendahara DPC), jajaran GPK, WPP, Ketua dan Sekretaris PAC.

Dalam kesempatan itu, Hj Nurul Hidayah Supriyati, SH, MSi (Ketua DPC PPP Purbalingga) menyampaikan pesan tentang memaknai kembali tentang persatuan di PPP.

“Rapat DPC ini kita melakukan rekonsiliasi PPP. Mari kita buat lembaran baru. Harus kita tata kembali. Dengan kesetiaan belum beranjak dari 2%. Karena itu mari kita Galang kembali, mudah-mudahan PPP bangkit,”kata Hj Nurul Hidayah.

Kita sudah capai dengan perbedaan, lanjut Hj Nurul, kita tetap mengkokohkan PPP sehingga tujuan DPC PPP hari ini untuk menyambut Muswil PPP Jawa Tengah 9-11 di kota Solo.

DPC PPP Purbalingga sedang mengusahakan agar Muswil mendatang aklamasi. Namun, dari perkembangan terakhir calon Ketua DPW sudah muncul 3 nama yakni H Masrukhan S (Ketua DPW sekarang), H. Taj Yasin (Ketua DPC Jepara dan H. Suyono (Wakil Bupati Batang).

Dalam rapimcab KH Syafi’i Abro (Majlis Syariah Cabang) menyampaikan harapan pada pemilu 2024 bisa mendapatkan satu kursi di tiap dapil.

“Insya Alloh, perolehan suara PPP meningkat sehingga dapat menaikan jumlah kursi,” kata KH Syafi’i Abror.

Acara rapat DPC PPP juga diisi pengajian oleh KH Mumasdar Lutfillah (MPC PPP) yang juga adalah pengasuh pondok pesantren Fa-Uyun Jabal Putat, dusun Kembaran, Desa Cipawon, Kec Bukateja, Kab Purbalingga. Acara kemudian dilanjutkan tanya jawab antara pengurus DPC dan PAC. (*)

Acara yang disiarkan langsung oleh CNN Indonesia, Detik, YouTube CNN secara live streaming mulai pukul 19.00 WIB tadi malam dipandu oleh Sandriana Malakiano.

Soeharso yang didampingi Sekjend DPP PPP berharap pengurus DPP PPP ke depan bisa menjadi solusi dari tantangan kebangsaan saat ini.

“Tadi sudah kita lihat tantangan kebangsaan saat ini. PPP diharapkan tampil sebagai bagian dari solusi melalui merawat persatuan dengan pembangunan,” papar Ketum DPP PPP.

Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan susunan kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Pengurus baru ini banyak didominasi anak muda agar dapat menarik suara kaum milenial.

“Kita dengan cepat ingin menangkap masa depan itu dan dengan demikian kita mesti bekerja lebih fokus, lebih terarah dan saya percaya dengan satu idiom bahwa perencanaan yang baik itu sudah setengah dari pekerjaan,” kata Suharso di Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Suharso berharap dengan banyaknya anak muda dalam pengurus PPP yang baru akan menarik suara milenial pada kontestasi politik selanjutnya. Sebab pada tahun 2024 diperkirakan demografi Indonesia didominasi kaum muda sehingga diharapkan pengurus baru yang diisi anak muda ini mampu menarik perhatian kaum milenial.

PPP pada pemilu ke depan juga mengganti logo Kakbah dengan tampilan yang menarik.Keputusan ini di ambil saat Muktamar IX di Makasar. Acara ini juga dimeriahkan penampilan band kondang,”Kotak” yang menyanyikan lagu,”Jalan Pulang Menuju Kakbah”. Acara ini juga menghadirkan pengamat politikdan direktur PolMark, Eep Saefullah Fatah.(*) Aji Setiawan

Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025 adalah:

Ketua Umum : Suharso Monoarfa

Sekretaris Jenderal: Arwani Thomafi

Bendahara Umum : Surya Batara Kartika

Wakil Ketua Umum : Zainut Tauhid, Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa Noer

Wakil Sekretaris Jenderal: Qonita Lutfiyah, Idy Muzayyad

Wabendum : Lukman Yani

Bidang Fungsional : Achmad Baidowi, Jafaruddin Harahap, Rendhika Deniardy Harsono, M. Qoyum Abdul Jabar, Saifullah Tamliha, Nyoman Anjani

Bidang Isu Strategis : Habib Hasan Mulachela, Warti’ah, Illiza Sa’aduddin Jamal, Joko Purwanto, Rina Fitri, Syamsurizal, Atik Heru Maryati, Ema Umiyyatul Chusna, Gus Rojih Maimoen, Andi Surya, Anggi A Paturusi, Irene Rusli Khalil

Bidang Pemenangan Dapil : Dony Ahmad Munir, Komarudin Thaher, Futri Gayo

Pada sambutan terpilihnya sebagai Ketum DPP PPP, Dr. Suharso Monoarfa berjanji akan menaikan suara PPP setidaknya seperti masa jaya PPP masa lalu. Dengan kerja elektoral, one man one vote dengan cara datangi konstituen dari rumah ke rumah. Menjaga suara satu per satu suara dengan kerja-kerja elektoral untuk meraih target suara maksimal pada Pemilu 2024.

Masa depan PPP setidaknya banyak ditentukan oleh peran sentral warna politik Islam dalam konteks ke Indonesian. Pemilihan partai karena berbasis idiologi, tentu berbeda dengan pilihan umum yang sangat marak transaksional. Setidaknya dengan memperkuat kalangan berbasis idiologi, bisa mempertahankan basis suara. yang sudah barang tentu, untuk memperbesar PPP perlu memperluas basis suara lainnya seperti kalangan milenial, perempuan, buruh, pemuda, santri dan lainnya.

Untuk meraih itu paska muktamar ke IX PPP dan Harlah PPP ke 48 Tahun. Arti 48 Tahun mendekati 50 Tahun atau hampir setengah abad, bisa jadi disebut sebagai masa keemasan. Ini harus menjadi momentum yang strategis di dalam upaya kembali ke khittah perjuangan PPP dengan melakukan revitalisasi implementasi visi dan misi perjuangan PPP di antaranya adalah dengan 3 hal.

Pertama, mengembalikan nilai-nilai orientasi 5 khidmat dan 6 prinsip perjuangan partai dalam sikap prilaku akhlak para kader.

Kedua adalah mengembalikan khittah partai kepada PPP tahun 1971 secara struktural dimana ada sistem presidensial dan di dalam sistem tersebut ada perwakilan-perwakilan fusi partai sebagai pengawas.

Ketiga bagaimana agar unsur-unsur fusi partai kembali diberi peran di dalam mitra strategis untuk membesarkan PPP.

Mengembalikan khittah PPP berarti mengingat lalu saat 1971 PPP lahir dan pernah meraih puncak masa keemasan dan kejayaan sebagai pemersatu umat, wadah perjuangan dan penyalur aspirasi umat Islam Indonesia. Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan.

Partai Islam dalam pemilu tahun 1955, meraih kursi cukup besar dalam parlemen serta berperan dalam membentuk pemerintahan. Demikian pula, dalam era Orde Baru, PPP sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam mampu meraih urutan kedua.

Pada era reformasi, partai Islam tetap memainkan peran penting. Lebih dari itu, legitimasi juga ditentukan dari bagaimana partai-partai tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi sangat penting, apalagi banyak kalangan terdidik yang memiliki keterikatan ideologis yang longgar dengan partai politik.

Demikian pula, munculnya pemilih baru dari kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya sangat besar, perlu pendekatan baru dalam meraih dukungan kelompok ini. Bahkan, muncul pemilih lebih kritis dengan memilih partai politik yang bersih dan bervisi kesejahteraan.

Ini tentu tantangan besar. Jika partai berbasis massa Islam mampu menghadirkan jalan kesejukan dan etika Islam dalam politik, bukan tidak mungkin mereka menjadi pilihan rakyat. Namun sebaliknya, jika partai Islam ikut terjebak menjadi bagian dari moralitas dan etika politik pragmatis (koruptif), penilaian miring dan hukuman pemilih terhadap partai Islam lebih keras. Sebab, partai-partai itu membawa simbol agama dalam ruang politik.

PPP sebagai partai Islam meneguhkan dirinya melalui Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia merupakan garis-garis besar perjuangan Partai yang mencakup ideologi, latar belakang sejarah, hakikat dan kaidah perjuangan, jati diri Partai, cita-cita politik dan visi perjuangan, serta program strategis partai secara garis besar untuk mewujudkan tujuan dan usaha partai sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, dalam rangka berperan aktif mewujudkan tujuan nasional seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa T’a’ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya.

Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (syariat) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil ‘alamiin).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama’ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlus sunnah wal jama’ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil ‘alamiin). Paham keagamaan ahlussunnah wal jama’ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrem (tatharruf), anarkisme, radikalime dan budaya kekerasan lainnya.

PPP, sebagai partai warisan ulama yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada hari Jum’at tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1392 Hijriyah merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa T’a’ala melalui perjuangan politik.

PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1971 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), Masyumi dan lain-lain.

PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan.

Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti redikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

Orientasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, menjujung tinggi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridai Allah Subhanahu Wata’ala (Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar di Makassar. Selamat dan sukses pengurus DPP PPP periode 2021-2025 di bawah kepemimpinan Dr Suharso Monoarfa (Ketum) dan H. Arwani Thomafi,MH (Sekjend) semoga PPP makin gemilang dan memenangkan hati umat. Hari ini, 5 Januari 2021, Selamat Harlah PPP ke-48 Tahun, semoga semakin teguh merawat persatuan untuk membangun Indonesia.(*)

Arwani Thomafi (lahir di Rembang, 21 November 1975! umur 45 tahun) terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2024 di usia 34 tahun dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Grobogan dan Blora). Ia mulai aktif di DPP PPP tahun 2007, sebagai Wakil Sekjen PPP. Setelah Muktamar Bandung tahun 2011, Arwani terpilih sebagai Ketua Bidang Komunikasi DPP PPP.

Pria yang kerap disapa dengan panggilan Gus Aang ini menikah dengan Latifah dan dikaruniai 3 putra. Saat ini, Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus sebagai Korwil Pemenangan Jawa Kalimantan. Sebagai Korwil Pemenangan Jawa dan Kalimantan, dalam Pilakda 2018 lalu Arwani bersama stakeholder partai berhasil memenangkan pilkada di tiga provinsi besar di pulau Jawa yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam Pemilu 2019 lalu, Arwani mengantongi suara sekitar 69 ribu. Ia terpilih kembali untuk DPR Periode 2019-2024, ini merupakan periode ketiganya di Parlemen.

Dunia pesantren telah identik dengan pria yang akrab dipanggil Gus Aang ini, Ia tumbuh dan besar di lingkungan pesantren asuhan orang tuanya (Alm) KH Ahmad Thoifur & (Almh) ibu. Hj. Muhimmah Fathurrahman di Lasem, Rembang. Sejak SD hingga SMP ia nyantri di Pondok Pesantren di Lasem, Rembang. Saat di Madrasah Aliyah (MA), ia juga mengenyam pendidikan di pondok pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak. Saat kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Arwani juga nyantri di Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, Yogyakarta.

Setiap momentum ramadan, mantan Ketua Maarif NU Lasem ini selalu merutinkan mengaji khazanah keislaman klasik di Pondok Pesantren al-Anwar Sarang Rembang asuhan almahrum Syeikhuna KH Maimoen Zubair. Hubungan Arwani dengan almarhum KH Maimoen Zubair ini cukup dekat. Banyak kalangan menyebut, Arwani merupakan salah satu kader ideologis Mbah Moen dalam tindakan berpolitik, beragama dan bernegara. Karakter mengayomi dan menekankan musyawarah dalam setiap persoalan menonjol dari diri Arwani. Meski ia cukup tegas jika menyangkut persoalan prinsip dasar.

Kiprah di Parlemen DPR Periode 2009-2014:

Arwani Thomafi ditugaskan selama 1,5 tahun di Komisi VIII DPR RI, komisi yang membidangi Agama dan Sosial.Tahun pertama tugas di bidang legislasi, Penasehat Yayasan Alhamidiyyah Islamic Center Lasem itu menjadi anggota Pansus RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah itu pindah di komisi V DPR RI Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pada tahun 2012 diangkat sebagai Sekretaris Fraksi PPP DPR RI. Pada tahun itu juga, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dan Anggota RUU Pansus MD3.

DPR Periode 2014-2019:

Pada Pemilu 2014, Arwani Thomafi yang pernah nyantri di Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan Pesantren Krapyak Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari PPP mewakili daerah pemilihan yang sama. Pada tahun pertama di periode 2014-2019 ini, ia ditugaskan di komisi II (Mendagri, KPU/Bawaslu, BPN) dan di Badan Legislasi. Sejak tahun 2015, Arwani juga menjadi Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kendati hingga DPR periode 2014-2019 berakhir, RUU tersebut tak menemukan kata sepakat oleh para perumus undang-undang di DPR.

Tak lama di Komisi II DPR, Arwani ditugaskan di Komisi I bidang pertahanan dan luar negeri hingga berakhir DPR periode 2019. Sejumlah isu publik seperti persoalan pertahanan, keamanan dan luar negeri menjadi perhatian Arwani. Seperti persoalan di Papua didorong agar diselesaikan secara inklusif, persoalan Rohingnya Arwani mendukung diplomasi pemerintah dengan mendorong formula 4+1 (mendorong stabilitas, menghindari kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua pihak di Rakhine State, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan serta mendorong pemerintah Myanmar menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State). Isu kemerdekaan Palestina juga menjadi perhatian serius Arwani karena merupakan amanat konstitusi bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa.

Arwani didapuk sebaga Ketua Fraksi MPR RI sejak 2016-2019. Sejumlah isu kebangsaan juga menjadi sorotan Arwani. Ia mendorong berbagai persoalan dilakukan dengan proses dialog agar melahirkan solusi yang baik bagi semua pihak. Periode 2016-2019, Arwani juga aktif di Badan Pengkajian MPR RI.

DPR Periode 2019-2024

DPR Periode 2019-2024 ini, Arwani Thomafi mendapat amanah dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pemilu, dan pertanahan. Arwani dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI pada 31 Oktober 2019 bersama pimpinan Komisi II lainnya. Selama menjadi pimpinan Komisi II, Arwani kerap menyuarakan pengangkatan guru honorer dan pegawai K2.

Ia juga kerap menjad rujukan wartawan terkait persoalan pilkada, reformasi birokrasi dan politik dalam negeri. Namun, sejak 25 November 2020, Arwani dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI. di komisi yang membidangi infrastruktur ini bukan hal baru bagi politisi kelahiran Lasem ini. di periode DPR sebelumnya, ia juga pernah menjadi anggota Komisi V DP.

Selain itu, di Periode 2019-2024 Arwani kembali dipercaya sebagai Ketua Fraksi MPR RI. Jabatan ini ia emban sejak tahun 2016 lalu.”Selamat dan sukses atas terpilihnya Gus Arwani sebagai Sekjend DPP PPP mendampingi Dr Suharso Monoarfa. Ini merupakan duet gemilang PPP.Semoga PPP makin jaya dan semakin besar di Pemilu 2024,” kata Aji Setiawan,ST Wakil Sekretaris DPC PPP Purbalingga-Jawa Tengah. (*) Aje