Padahal upaya merebut simpati generasi milenial dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, belum malsimal. Perlu cara lain, karena generasi old sudah berpulang satu per satu.Mempertahankan orang lama tidak terawat serta memperbesar ceruk pemilih pemula perlu pelatihan, pendidikan, pemahaman arah masa depan partai. Perlu ditegaskan lagi PPP sebagai identitas dan idologi partai Islam yang sangat kental. Patut disadari, generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik. Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir pada 5 Januari 1974 dari hasil fusi politik empat partai Islam. Keempat partai tersebut ialah Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Fusi politik ini dinilai dapat menyatukan berbagai kelompok dan faksi Islam di Indonesia, serta menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia saat itu.

Sebagai partai politik yang hampir berusia setengah abad, tentu sudah matang dalam melakukan proses regenerasi kepemimpinan.

Dalam Muswil PPP se-Indonesia saat ini PPP membumikan Grand Tema Besar program strategis partai dalam sebuah tema yakni merawat persatuan, membangun Indonesia.

Dua kata kunci PPP saat ini yakni Persatuan dan Pembangunan. Persatuan di tengah berbagai perbedaan di negara Bhineka Tunggal Ika dan beridiologi negara Pancasila ini menjadi prasyarat mutlak agar PPP menjadi partai pemersatu umat di Indonesia bahkan berbagai belahan dunia. Dengan semangat persatuan (ukhuwwah) menjadi modal utama untuk membangun Indonesia masa depan sesuai cita-cita dan tujuan (mabda syiasi) PPP yang selaras pada tujuan bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Paska bulan Konsolidasi Nasoonal yang paling mendesak dilakukan adalah memperkuat kepengurusan di berbagai tingkatan untuk segera menyambut Pemilu 2024.

Melihat perolehan suara PPP yang dalam hitungan terakhir yang merosot tajam menjadi bahan evaluasi agar dalam Muswil, Muscab, Musancab segera berbenah diri kembali merebut simpati umat dengan agenda-agenda keumatan dalam bingkai membangun Indonesia. Ini adalah kesempatan emas, di mana PPP pada kabinet Nawacita II mendapat amanah untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional, lewat Bapennas di bawah Dr. Suharso Monoarfa.Butuh kerja keras, kreatifitas, kerja cerdas dan ikhlas untuk membesarkan PPP saat ini.

Agar PPP tumbuh besar, PPP ke depan harus siap mengakselerasi diri menjadi partai bisa diterima di semua kalangan; santri, pekerja, pemuda, buruh, petani. nelayan, perempuan dan terutama sekali kalangan milenial.

Mau tidak mau, ketua umum PPP dan seluruh jajaran PPP harus bisa merebut simpati kalangan milenial agar masuk ke dalam PPP.

PPP selayaknya terlecut untuk menggaet anak muda. Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (1998-sekarang).

Artinya, generasi milenial berumur antara 17-37 tahun. Generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi.

Mereka lebih akrab dengan dunia maya, khususnya penggunaan media sosial. Generasi milenial memiliki cirri khas tersendiri, ia terlahir ketika era di mana sudah ada televisi berwarna, telepon seluler dan internet. Sehingga generasi ini mahir dalam memanfaatkan teknologi modern.

Diperkirakan pada 2024, ada sebanyak 81 juta di antaranya masuk kategori generasi milenial. Dalam penguasaan media sosial, generasi milenial lebih mendominasi ketimbang generasi X.

Karena lahir di era teknologi, generasi ini kurang peduli dengan keadaan sekitar termasuk politik.

Dalam perhelatan politik, terutama pilkada serentak 2022 dan pemilu 2024, generasi milenial merupakan pemilih potensial (voter) yang sangat berpotensi sebagai agen perubahan. Generasi milenial kelak menjadi calon penerima estafet kepemimpinan bangsa. Munculnya tokoh local yang diusung PPP mau tidak mau harus bisa dimenej dengan fikiran terbuka. Seperti Khofifah (Jawa Timur), Taj Yasin (Jateng), duet Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum (Jabar), Mardiono (Banten) dll itu masih Jawa Sentris. Pemimpin cita rasa lokal (act localy, think globaly) ini adalah vote getter PPP, yang jangan dikorbankan serampangan untuk kepentingan jangka pendek.

Tidakkah pernah terlintas fanatisme lokal itu bisa berbahaya karena melahirkan fanatisme sempit dan alih-alih tidak menguntungkan PPP. Memang dalam jangka pendek, duet Capres-Cawapres PPP ketika diduetkan dengan partai lain, elektibilitas PPP bisa naik 7,67%. Apabila tujuannya hanya untuk mendongkrak elektibilitas partai, itu sangat banyak memakan energi, bukan sinergi dan berbiaya mahal hanta tujuan jangka pendek. Karena itu perlu langkah bagaimana merancang masa depan PPP yang saat patut disyukuri bisa lolos dari verifikasi faktual, tinggal verifikasi administrasi saja.

Dengan demikian, PPP saat ini perlu membaca ulang, character generasi milenial, sebagai harapan baru bisa membesarkan PPP. Terhadap kehidupan politik, generasi milenial mempunyai karakter, pertama, mereka lebih melek teknologi tetapi cenderung apolitis terhadap politik. Mereka tidak loyal kepada partai, sulit tunduk dan patuh instruksi.

Generasi milenial cenderung tidak mudah percaya pada elite politik, terutama yang terjerat korupsi dan mempermainkan isu negatif di media sosial.

Kedua, generasi milenial cenderung berubah-ubah dalam memberikan hak politiknya. Mereka cenderung lebih rasional, menyukai perubahan dan antikemapanan.

Mereka cenderung menyalurkan hak politik kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai generasi muda.

Menurut Alexis de Toqcueville (2013), di negara demokrasi, setiap generasi adalah manusia baru. Generasi baru ini pun mengisi kekosongan gerakan politik Indonesia pasca-Orde Baru.

Generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “digital native”, lahir dan tumbuh berbarengan dengan berkembangnya teknologi. Generasi ini lebih berpendidikan, terbuka pada perubahan terutama pada perubahan iklim, hingga kebijakan pelayanan kesehatan.

Mereka menggunakan media sosial dan internet untuk berkomunikasi yang selangkah lebih maju dari generasi sebelumnya. Sebagai bagian dari perjalanan berbangsa dan bernegara, generasi milenial menjadi bagian dari anak bangsa yang penting.

Selain mereka kelak akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini, populasi mereka yang besar tidak dapat diabaikan dalam perhelatan pilkada dan pemilu. Agar generasi milenial melek politik dan mau terlibat dalam kehidupan politik, mereka harus mendapatkan pendidikan politik.

Perilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional. Dalam diri kaum muda memiliki kemampuan mengakses beragam media guna memperoleh informasi. Demokratisasi dewasa ini pun lebih banyak digerakkan oleh internet.

Pendidikan politik generasi muda tidak di dapat dengan cara-cara konvensional melainkan melalui media sosial. Kecenderungan politik ditandai dengan tren global dalam mewujudkan demokrasi partisipatoris.

Sehingga transformasi politik terhubung ke internet dan memberikan akses yang bersifat personal. yang menjadi persoalan, apakah partai politik konsisten memberikan pendidikan politik kepada mereka?

Terpotret sekarang bahwa partai politik tidak mempunyai strategi jitu mendekati generasi milenial ini. Dengan karakternya yang berbeda, generasi milenial bukanlah pemilih instan seperti anggapan partai politik selama ini.

Partai politik cenderung melakukan pendekatan kepada pemilih, termasuk kaum muda dan pemilih pemula, hanya ketika sedang ada maunya. Bisa jadi mereka tidak berpartisipasi dalam perhelatan politik ketika mereka tidak mendapatkan pencerahan politik.

Literasi politik dapat diberikan baik melalui media sosial maupun internet yang bersinggungan langsung dengan kaum milenial. Mereka adalah pengawal perubahan. Mencerdaskan mereka dalam berpolitik merupakan investasi yang berharga untuk perubahan di masa depan.

Untuk menggaet kalangan milenial, di PPP mempunyai tiga garda terdepan onderbouw partai yakni Gerakan Pemuda Kakbah (GPK), Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI) dan Angkatan Muda Kakbah (AMK), Santri Milenial, Petani Milenial, Wanita Persatuan Milenial dll.Kuncinya kreatifitas harus dikembangkan dengan lapang dada tanpa harus meninggalkan identitas dan jati diri PPP sebagai partai Islam. Dengan sentuhan dan memperbanyak pelatihan kepemimpinan di level kalangan milenial diharapkan bisa merekrut banyak kalangan muda masuk ke dalam partai.

Dan dari kalangan muda milenial inilah yang akan mengembangkan diri menjadi agent marketing partai kepada umat dan diharapkan PPP makin tumbuh berkembang dan dicintai umat. (Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga-Jawa Tengah)

Dalam Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2020 tersebut, KPK mengambil tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti Korupsi.

Di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, kita masih memiliki seabrek pekerjaan rumah yang tidak kalah penting untuk menyelamatkan negara dari perilaku koruptif mereka yang sering kali menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang sedang diemban.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat reformasi yang hingga saat ini masih abu-abu masa depannya. Semakin negara abai dengan upaya pemberantasan korupsi, maka akan semakin mahal pula harga yang harus dibayar untuk memenangi perang panjang ini.

Di dalam dunia medis, para dokter dibekali kemampuan untuk mendiagnosis sebuah penyakit dengan memperhatikan gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Jika dianalogikan kepada fenomena medis, maka saya lebih senang menyebut praktik korupsi sebagai sebuah gejala yang diakibatkan oleh penyakit yang bernama krisis integritas.

Tak bisa dipungkiri, saat ini praktik korupsi sudah tumbuh subur menggerogoti berbagai sektor kenegaraan. Mulai dari sektor pemerintahan, parlemen, hingga para penegak hukum. Sulit bagi siapa pun untuk meyakini bahwa masih ada institusi yang benar-benar bersih dari praktik korupsi.

Di institusi pemerintahan misalnya, yang paling anyar adalah penangkapan dua menteri yakni Menteri KKP, Edhy Prabowo dalam kasus pengadaan benih lobster dan Menteri Sosial, Juliari Batubara kasus korupsi dana bansos.

Genderang perang terhadap tindak pidana korupsi telah lama ditabuhkan. Berbagai lembaga pemberantas korupsi pun dibentuk silih berganti, bahkan sejak awal kemerdekaan. Namun, parade korupsi masih tetap saja menggeliat dan kian sistemik.

Semua kenyataan ini memberikan pesan penting kepada kita bahwa bangsa ini memang belum merdeka dari korupsi.

Para peneliti dan mantan pejabat mengakui, 30% angka kebocoran anggaran belanja negara yang pernah dilontarkan Sumitro Djojohadikusumo pada paruh kedua tahun 1980-an, masih berlaku hingga saat ini.

Di era otonomi daerah sekarang ini, dengan semakin meluas dan membesarnya kekuasaan eksekutif dan legislatif sampai pada tingkat daerahdaerah, praktik korupsi pun mengalir tak terbendung, bahkan semakin canggih.

Setiap tahun, triliunan anggaran negara raib di tengah jalan oleh permainan busuk para mafia anggaran, yang melibatkan para penyusun anggaran di DPR, kementerian, dunia usaha, hingga pejabat daerah.

Hari-hari ini, saat kita merayakan Hari Anti Korupsi se-Dunia, seruan perang melawan korupsi : hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, dan harus memberi efek jera serta menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

Untuk melawan korupsi diperlukan langkah-langkah besar dan sistematis. Sebagai sebuah kejahatan luar biasa, korupsi harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa pula. Perlawanan terhadap tindak kejahatan ini harus dilakukan secara masif dan sistematis, preventif, maupun represif.

Perlawanan secara massif artinya perang melawan korupsi bukan hanya urusan para penegak hukum tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, melibatkan semua orang, semua pihak, pada semua level, dan semua masyarakat Indonesia.

Begitu pula, sebagai sebuah kejahatan yang sudah sangat sistemik, perang melawan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menggunakan perangkat hukum yang ada saat ini, tapi juga dengan cara lain. Salah satunya adalah pembuktian terbalik. Karena itu, kita dorong pemerintah dan anggota parlemen segera menyusun UU Pembuktian Terbalik dan Pemiskinan Koruptor.

Dengan UU ini, seorang pejabat yang memiliki kekayaan di luar batas kemampuan (gaji) yang diterimanya setiap bulan bisa langsung diproses hukum. Secara kasat mata, kita bisa saksikan begitu banyak pejabat yang harta kekayaan dan pola hidupnya jauh di atas pendapatan resmi.

Pemiskinan koruptor juga diperlukan agar mereka yang terjerat tindak pidana korupsi benar-benar kapok dengan perilakunya itu. Dipenjara saja sangat tidak cukup. Harus ada juga kewajiban bagi koruptor untuk mengembalikan semua uang dan harta kekayaan yang dihasilkan dari perbuatan korupsinya.

Kita yakin, jika ada efek jera berupa pemiskinan koruptor, tindakan pidana korupsi akan menurun. Orang akan pikir seribu kali untuk korupsi. Langkah preventif juga sangat penting. Ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak sejak usia dini. Anak-anak dididik untuk jujur dan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

Sekolah juga harus mengambil peran penting untuk langkah preventif ini. Pendidikan akhlak adalah hal penting yang harus diberikan di sekolah-sekolah. Dari sisi represif, para penegak hukum – polisi, jaksa, hakim — harus lebih serius, jujur, dan berani menjalankan tugas.

Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus benar-benar bersih dari praktik korupsi. Dalam perang melawan korupsi, semua institusi penegakan hukum ini harus satu langkah, satu tindakan, saling mendukung dan menguatkan. Dalam kaitan ini semua, peran KPK tentu sangatlah penting.

Sebagai institusi yang memang dibentuk secara khusus untuk solusi pemberantasan korupsi di Tanah Air, KPK membawa tanggung jawab besar dalam perang melawan korupsi. Institusi ini menjadi tumpuan harapan masyarakat. Sayangnya, lembaga ini belum menyentuh kasus-kasus besar. yang diproses kasus-kasus kecil.

Ke depan, kita harapkan KPK lebih fokus pada kasus-kasus besar, sementara kasuskasus korups kecil diserahkan ke Polri dan Kejaksaan. Biarlah seluruh energi KPK dicurahkan sepenuhnya untuk membongkar dan menuntaskan kasus-kasus besar.

Di luar institusi penegak hukum, peran masyarakat pun tak kalah pentingnya dalam perang melawan korupsi. Tak perlu yang canggih-canggih. Sikap tak bersahabat atau mencibir para koruptor adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Para koruptor yang telah merusak bangsa ini memang harus diganjar dengan hukuman yang setimpal, tidak saja dengan hukum formal, tapi juga dihukum secara sosial.

Karena itu, perang melawan korupsi juga harus dilakukan secara massif dan sistematis. Perang melawan korupsi perlu sinergi bersama seluruh komponen masyarakat dan harus menjadi perjuangan seluruh rakyat bangsa ini. (***) Penulis tinggal di Purbalingga Jawa Tengah.

Adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sejak rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Indikatornya adalah adanya Pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara damai dan periodik. Dalam pemilu itu rakyat mendapat kesempatan untuk memilih dan dipilih menjadi sosok yang memegang kendali pemerintahan.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya pemilu Indonesia masih kurang sehat. Masih terdapat banyak kecurangan yang dilakukan baik oleh para kandidat maupun tim suksesnya. Salah satu bentuk kecurangan itu adalah adanya politik transaksional.

Apa itu politik transaksional? Politik transaksional adalah juga politik uang, dimana seorang politisi, dengan uangnya ia memaksa masyarakat untuk memilih dirinya. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian kepada seseorang supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang jelas sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang bisa berwujud uang atau sembako seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Selalu ada paradigma yang berkembang setiap kontestasi politik, yakni proses tukar-menukar jasa atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional.

Para kandidat bersama politisi, partai politik, dan masyarakat secara langsung cenderung membangun kesepakatan memenangkan kandidat dengan skema kerja sama mirip proses perniagaan.

Besarnya anggaran yang diglontorkan memaksa kandidat harus menang bagaimanapun caranya. Saat kemenangan itu diraih, upaya pengembalian modal politik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga sikap tidak berpihak kepada rakyat.

Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.

Dunia perpolitikan di Indonesia tak henti-hentinya memberikan kabar yang cukup krusial, mulai dari perbedatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD, penambahan anggaran partai politik, sampai peta politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Era keterbukaan informasi telah memudahkan masyarakat menyaksikan ancaman-ancaman demokrasi. Salah satu permasalahan yang berulang terjadi adalah proses transaksional selama gelaran kontestasi pemilu.

Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Selalu ada paradigma yang berkembang setiap kontestasi politik, yakni proses tukar-menukar jasa atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional.

Para kandidat bersama politisi, partai politik, dan masyarakat secara langsung cenderung membangun kesepakatan memenangkan kandidat dengan skema kerja sama mirip proses perniagaan.

Besarnya anggaran yang diglontorkan memaksa kandidat harus menang bagaimanapun caranya. Saat kemenangan itu diraih, upaya pengembalian modal politik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga sikap tidak berpihak kepada rakyat.

Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.

Kualifikasi teknis dan politik menjadi syarat utama menentukan kader-kader yang akan terjun dalam kontestasi lima tahunan. Masalahnya, dua syarat ini terabaikan.

Politik dan organisasi adalah satu kesatuan produk sejarah kebangsaan. Gerakan pra-kemerdekaan melahirkan tokoh dari berbagai spesialisasi gerakannya, sebut saja Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Natsir dan tokoh-tokoh lainnya.

Mereka adalah tokoh sekaligus juga kader organisasi dengan ketokohannya masing-masing. Dalam situasi politik saat itu, basis nasionalisme menjadi poin penting dalam berpolitik.

Belajar dari Dua Pemilu

Situasi genting pasca-kemerdekaan terus berlangsung hingga tragedi tahun 1965 dan tahun 1966 serta gerakan konfrontasi ganyang Malaysia. Kuatnya basis nasionalisme bangsa Indonesia mampu melewati segala tantangan yang ada.

Indonesia mulai memperlihatkan dirinya sebagai negara demokrasi kepada dunia dengan peran dan kiprahnya menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika pertama pada tahun 1955 dan sepak terjangnya di Asia Tenggara melalui pembentukan organisasi ASEAN pada tahun 1967.

Berlanjut ke dalam negeri, Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955. Saat itu dinilai sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia. Pemilu yang memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi Konstituante ditambah 14 kursi khusus untuk wakil golongan minoritas itu berjalan dengan baik. Total pemilih saat itu berjumlah 37.785.299 orang.

Dari hasil pemilihan, Partai Nasional Indonesia (PNI) mampu meraih 8.434.653 suara (22,3%) dengan jumlah 57 kursi, Partai Masyumi dengan 7,903,886 suara (20,9%) dan 57 kursi, Nahdlatul Ulama dengan 6,955,141 suara (18,4%) dan 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6,176,914 suara (16,4%) dan 39 kursi.

Penilaian sebagai pemilu paling demokratis bukan tanpa alasan. Saat itu, pemilu berlangsung aman di saat kondisi keamanan negara sedang tidak kondusif.

Bila membuka kembali sejarah kala itu, Indonesia sedang mengalami kekacauan, di Madiun misalnya, sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan kelompok DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Pindah ke Pemilu 1955, pesta demokrasi saat ini juga dinilai baik. Pemilu demokratis pertama sejak era Reformasi 1998 itu merupakan lembaran baru politik Indonesia pasca-Orde Baru yang diikuti berbagai kekuatan politik. Banyak partai baru bermunculan dan secara keseluruhan jumlah keikutsertaan mencapai 48 partai politik.Usai perhitungan, pemilu 1999 dimenang partai politik baru, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara di 11 provinsi dan 33,7 persen suara secara nasional.

Kemudian, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan dominasi suara di 13 provinsi dan persentase perolehan suara secara nasional sebesar 22,3 persen. Selanjutnya, Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan porolehan suara 12,6 persen.

Setelah menyimak dua sejarah Pemilu di atas, membuktikan semangat nasionalisme telah mengantarkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Saat itu, belum ada geliat membahas politik transaksional, entah karena nasionalisme yang begitu besar atau memang sengaja ditutup-tutupi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Sampai hari ini belum ada catatan utuh yang mengulas sejak kapan politik transaksional muncul dalam gelaran pemilu di Indonesia. Namun yang pasti, pemilu pasca-reformasi kajian politik itu mulai banyak dibicarakan.

Poin penting yang bisa diambil, tensi politik pada dua pemilu di atas tidak jauh berbeda. Perhelatannya mampu membuktikan pemilu bisa berjalan lancar. Andaikan, pemilu pertama telah ada politik transaksional sebagaimana yang kita rasakan hari ini, sulit rasanya kandidat ‘Miskin Financial’ bisa mendapat perahu, sekalipun hanya mencalonkan di tingkat Kabupaten.

Menjelang pilkada serentak 2020, politik transaksional bisa saja terjadi. Selama kandidat, elit politik dan partai politik masih membudayakan politik itu, tentu tidak bisa diminimalisir.

Belajar dari dua pemilu di atas, peserta pilkada memahami betapa nasionalisme harus menjadi pijakan berfikir.

Masalahnya, pandangan skeptis jika mengedepankan semangat nasionalisme, sulit mendulang kepercayaan masyarakat dengan kalimat yang disampaikan saat kampanye. Maka transaksional jadi alat paling ampuh menutup kekurangan itu.(***)

Menilik hal-hal seram, kini youtuber juga mulai mencari konten yang bernuansa seram, salah satunya sahabat CILACAP.INFO – , Ciber Misteri.

Dalam youtube Ciber Misteri menayangkan video secara live di tempat-tempat seram. Ok bagi yang menyukai hal-hal yang seram di youtube bisa kunjungi Youtube Ciber Misteri dan juga Youtube Cilacap Bercahaya.

Kembali ke kisah seramnya yang ada di internet, bagi yang suka membaca dan senang membaca apalagi bacaan yang rada-rada horor, maka bisa mengunjungi forum kaskus.

Di sana terdapat beberapa kisah seram yang Bahkan ada yang memboming, seperti keluarga tak kasat mata, KKN di desa Terpencil, Bahkan cerita lengkap KKN di Desa Penari juga ada.

Di kaskus ada kisah yang oleh penulisnya diangkat dan di tulis di kaskus berdasarkan pengalaman yang mereka alami.

Memang baca horor percaya atau tidak percaya, namun dari kisah tersebut kita ambil saja hikmahnya, bahwa selain manusia ternyata kita juga hidup dengan mereka yang tak kasat mata.

Terlepas dari hal tersebut, sehingga diharapkan tambah kuat iman dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan meminta perlindungan pada-Nya agar terhindar dari marabahaya termasuk gangguan dari makhluk yang tak kasat mata.

Bercerita mengenai kisah mistis, penulis suka baca kisah mistis di kaskus, seperti kisah seram pendakian gunung. Penulis sendiri belum pernah mendaki gunung tinggi, namun menyukai kisah tentang pendakian.

Pasalnya pendakian ke gunung tinggi pastinya mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan nginap di atas gunung pun mereka rela dan menggelar tenda.

Sehingga, kisah-kisah tentang pengalaman mereka yang pernah mendaki gunung tinggi dan juga kisah seramnya, membuat saya asik untuk membacanya.

Memang admin belum pernah membuat tema sendiri, namun membeli script, adapun website yang dibuat bukan dari platform WordPress dan Blogger, bukan juga CMS melainkan full PHP yang mengedit teks via Adobe Dreamweaver.

Ada juga website CMS (Content Management System) non wordpress yang mengedit teks via admin area.

Ngeblog sejak tahun 2011 akhir, berbagai tutorial dan optimize sedikit mengetahui, Bahkan karena hal ini parahnya pernah ditolak saat melamar kerja yang diketahui dari sebuah website.

Sedikit bercerita, Jadi saat itu ada sebuah lowongan untuk konten writter khusus mengisi artikel pada website juga memegang website.

Namun saat melamar, dan setelah ditunjukan website yang telah dibuat malah pemiliknya mengatakan bahwa tidak bekerja padanya kamu bisa dapat uang dari website kamu.

Aneh memang, namun begitu faktanya, selain itu admin sendiri pernah memegang website rental mobil di jakarta dan tidak lama bekerja di sana.

Selain CILACAP.INFO – kebanyakan website yang admin buat masuk google news, dan masih admin masih ingat saat pertama kali website masuk google news yaitu website islami.

Saat itu, hanya ada 3 website islami Ahlus Sunnah wal Jam’aah yang masuk google news indonesia termasuk salah satunya website admin.

Ketika admin punya website tersebut, admin jarang ngeshare konten yang mengandung perdebatan terkait politik.

Maka heran jika ada website islami justru tidak pernah membahas terkait amalan, kisah rasulullah, wali melainkan isinya politik dan caci maki.

Akupun terheran kala ada kemunafikan, ngakunya sih anti amerika, lah adsense punya orang mane, website asalnya dari mane.

Andai saja bisa seperti mereka, mungkin uangku juga banyak, namun tak tega, masih punya hati manusia.

Perlu diketahui bahwa tidak banyak orang yang mengetahui penjelasan resolusi. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang), pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Contoh, rapat akhirnya mengeluarkan suatu resolusi yang akan diajukan kepada pemerintah. Arti lainnya dari kata resolusi adalah pengukuran tingkat ketajaman gambar yang dihasilkan oleh pencetak atau monitor.

Secara singkat resolusi adalah berbicara tentang target yang akan dicapai selama satu periode tertentu sesuai waktu masing-masing. Lalu bagaimana caranya kita memiliki resolusi 2020 ?

Berikut 3 tips menemukan dan mewujudkan resolusi yang akan dicapai !

Setiap orang berhak bermimpi dan mewujudkan mimpinya masing-masing, dengan cara apapun setiap mimpi yang akan dicapai perlu adanya rencana yang harus ditentukan, supaya target yang dicapai bisa maksimal. Langkah yang perlu dilakukan adalah

1. Kenali Diri Sendiri

Langkah awal menemukan resolusi yang utama adalah mengenal diri sendiri. Sebagai seorang manusia kita memiliki sosok dalam diri sendiri yang menentukan kedepan kita akan menjadi apa. Mengenal diri sendiri yang perlu dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri,‘Saya siapa dan saya akan jadi apa?’

2. Menentukan Target

Setelah kita mengenal diri sendiri kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan esok. Menentukan target adalah sesuatu yang penting karena resolusi adalah sebuah target yaitu target masing-masing orang berbeda. Target yang dibentuk untuk mewujudkan resolusi adalah harus menentukan target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek misalnya adalah target yang dicapai pada bulan tertentu, jangka menengah misal adalah target yang dicapai pada tahun ini, sedangkan jangka panjang adalah target yang dicapai pada periode usia tertentu.

3. Hobi dan Minat

Peran penting hobi juga menentukan target yang akan dicapai. Hobi merupakan suatu hal yang disukai atau digemari, dari hobi kita bisa menentukan resolusi yang akan dicapai pada tahun 2020. Misalnya adalah hobi sepakbola, tahun ini harus lolos seleksi sepakbola nasional. Hobi masak, resolusi yang akan dicapai adalah menjadi chef profesional.

Tahun 2020 merupakan tahun dekade tahunan yang sering dibicarakan setiap orang tentang resolusi satu dekade terakhir. Oleh karena itu resolusi 2020 akan sangat penting jika benar-benar direncanakan dan dilaksanakan secara matang dan maksimal.

Lalu seberapa penting mewujudkan resolusi 2020 ? Bagaimana resolusi tahun ini dan sebelumnya ?

Pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri sendiri sebelum menentukan dan mewujudkan resolusi 2020. Resolusi baru 2020 menjadi topik hangat perbincangan akhir tahun saat ini namun bagaimana resolusi yang telah ditulis pada akhir tahun sebelumnya apakah sudah terwujud atau gagal dilaksanakan.

Suatu permasalahan penting yang menjadi gagalnya mewujudkan resolusi baru 2020 adalah melupakan resolusi sebelumnya atau Bahkan tidak perduli dengan resolusi yang ditulis sebelumnya dan pada akhirnya who cares about it ? its just for instastory purpose.

Semua kembali pada pribadi masing-masing yang menjalankan tujuan hidupnya, semoga resolusi baru tahun 2020 yang ditulis menjadi tujuan dan mimpi yang akan tercapai pada suatu saat nanti.

Ricky Sanyoto, Mahasiswa Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Sudah jadi rahasia umum, Liwa Rayah merupakan ikon HTI. Bendera hitam putih ini terlihat mencolok di setiap acara dan aksi PA 212. Gejala ini tidak lebih sebagai cara HTI menunjukkan eksistensi dirinya di tengah umat pasca dibubarkan pemerintah. di PA 212 sendiri peran serta HTI terbilang minor sebab HTI punya agenda politik sendiri yang berbeda dengan agenda ormas dan tokoh-tokoh Islam yang ada di PA 212. keberadaan HTI di PA 212 sebenarnya tidak memberi kontribusi politik yang dignifikan pada aliansi tersebut. Karena bagi HTI, pemimpin muslim atau kafir, selama dalam sistem demokrasi, haram hukumnya untuk dipilih apalagi diperjuangkan. Aliansi PA 212 yang begitu longgar, celah bagi HTI untuk melakukan infiltrasi opini serta numpang eksis.

Kilas balik ke belakang, tak disangka, bendera tauhid malah jadi jalan bagi berakhirnya eksistensi HTI di ruang publik. Setiap tahun HTI punya agenda nasional di bulan Rajab tahun hijriyah untuk memperingati hari runtuhnya Khilafah pada tanggal 28 Rajab. Pada Rajab 1438 (Maret-April 2017) HTI mengambil tema Masirah Panji Rasulullah (Mapara) yaitu acara pawai atau aksi damai untuk mensosialisasikan bendera Rasulullah. Kontan rencana Mapara HTI ditentang sejumlah pihak terutama GP Anshor dan Banser karena dibalik Mapara tercium aroma makar yang menyengat. Akhir cerita HTI dibubarkan pemerintah pada tanggal 19 Juli 2017. Tiga bulan setelah Rajab. Setelah rencana sosialisasi Liwa Rayah bertajuk Mashirah Panji Rasulullah (Mapara) awal tahun 2017 gagal total, eks-HTI menjadikan acara-acara PA 212 sebagai tempat memajang bendera hitam putih itu.

Variasi Bendera Tauhid

Tauhid merupakan inti ajaran Islam berupa pengakuan atas keesaan Allah Swt secara radikal dan menyeluruh. Dengan pengakuan tersebut seseorang bisa disebut muslim. Tanpa itu sebaik apapun anak manusia, ia tetap dianggap non-Islam (kafir). Seluruh ajaran Islam merupakan manifestasi dari tauhid yang ditulis dengan satu kalimat singkat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini setiap muslim menolak, membantah dan menegasikan ada tuhan lalu menetapkan, memastikan dan meyakini Allah itu Tuhan. Tuhan itu Allah saja. Inilah doktrin pokok, utama, sentral dan sakral dari keseluruhan ajaran Islam.

Kalimat tauhid adalah kalimat universal milik semua kaum muslimin di manapun mereka berada dari generasi ke generasi. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah Swt mengajarkan tauhid sebagai basis kehidupan yang wajib diyakini sebelum membangun peradaban dengan syariah. Membangun peradaban berdasarkan tauhid misi utama para Nabi dari Nabi Adam As sampai Nabi Muhammad Saw. Ajaran tauhid yang dibawa para Nabi, sama, tidak berubah. Adapun cabang-cabang syariahnya berbeda sesuai kebudayaan manusia tempat seorang Nabi diutus.(QS, 5: 48).

Tauhid adalah doktrin tentang keesaan Allah Swt yang diyakini dalam hati, diaktualisasikan dengan perbuatan dan termanifestasi menjadi kebudayaan dan peradaban. Jadi tauhid bukanlah bendera tapi aqidah. Bendera tauhid akhir-akhir ini ramai dibicarakan setelah dibeberapa acara publik ormas Islam seperti tabligh akbar dan demonstrasi acapkali tampak massa yang membawanya. Memang belum ada definisi baku tentang bendera tauhid, namun dari persepsi umum belakangan ini yang dimaksud dengan bendera tauhid yaitu sepotong kain bersegi yang bertuliskan kalimat dua kalimat syahadat. Pada bendera itu juga tertulis kalimat Muhammad Rasulullah).

Bendera tauhid memiliki beberapa variasi antara lain bendera tauhid yang digunakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pada bendera Kerajaan Arab Saudi ditambah gambar pedang di bawah kalimat dua kalimat syahadat berlatar kain warna hijau. Adapun bendera Persyarikatan Muhammadiyah menambah kata muhammadiyah di tengah apitan tulisan dua kalimat syahadat yang berbentuk setengah lingkaran yang pagari oleh garis-garis sinar matahari di atas kain warna hijau. Sedangkan kelompok ISIS mempunyai bendera warna hitam dengan tulisan Muhammad Rasulullah berbentuk bulat yang mereka yakini seperti stempel yang pernah digunakan Rasulullah Saw pada surat-surat Beliau Saw. Ormas Islam yang juga menggunakan dua kalimat syahadat pada benderanya antara lain: FPI, FUI, Jama’ah Ansharusy Syariah dan HTI tentunya.

Pada kasus HTI, agak unik. Lambang/logo Hizbut Tahrir internasional berupa bola dunia yang di tengahnya ada tulisan Hizbut Tahrir bendera warna hitam bertulis dua kalimat syahadatnya. Sedangkan Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) menggunakan tiang bendera tauhid berwarna hitam dan putih di posisi huruf I kata tahrir dan Indonesia pada nama Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi gambar lambang Hizbut Tahrir internasional (pusat) dengan Hiizbut Tahrir di wilayah Indonesia, berbeda. HT dan HTI lebih menonjolkan bendera tauhid yang mereka sebut bendera Rasulullah yang bernama Liwa dan Rayah, dibandingkan lambang/logo kelompok mereka sendiri. di antara ormas-ormas Islam yang menjadikan dua kalimat syahadat sebagai lambang, hanya HTI dan ISIS yang begitu “memuja-mujanya”.

Umumnya ormas-ormas Islam yang menjadikan tulisan dua kalimat syahadat di bendera mereka tidak lebih untuk menunjukkan aqidah yang dianut oleh ormas sekaligus identitas, landasan dan hakikat dari tujuan akhir dari semua aktivitas yang dilakukan ormas tersebut. Barangkali hanya HTI dan ISIS yang mempersepsikan bendera tauhid sebagai bendera negara yang wajib ditegakkan.

Hadits tentang Liwa Rayah

Memang ada beberapa hadits Nabi Muhammad Saw terkait bendera tauhid. Bendera tauhid adalah bendera Rasulullah Saw berdasarkan hadits-hadits berikut ini: Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai di Sunan al-Kubra telah mengeluarkan dari Yunus bin Ubaid mawla Muhammad bin al-Qasim, ia berkata: Muhammad bin al-Qasim mengutusku kepada al-Bara’ bin ‘Azib bertanya tentang rayah Rasulullah Saw seperti apa? Al-Bara’ bin ‘Azib berkata: “Rayah Rasulullah Saw berwarna hitam persegi panjang terbuat dari Namirah.”

Dalam Musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi, melalui jalur Ibnu Abbas meriwayatkan: “Rasulullah Saw telah menyerahkan kepada Ali sebuah panji berwarna putih, yang ukurannya sehasta kali sehasta. Pada liwa (bendera) dan rayah (panji-panji perang) terdapat tulisan ‘Laa illaaha illa Allah, Muhammad Rasulullah’. Pada liwa yang berwarna dasar putih, tulisan itu berwarna hitam. Sedangkan pada rayah yang berwarna dasar hitam, tulisannya berwarna putih.”.

Berikut ini beberapa hadits lainnya terkait al-Liwa dan ar-Rayah.

Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Majah telah mengeluarkan dari Ibn Abbas, ia berkata: “Rayah Rasulullah Saw berwarna hitam dan Liwa beliau berwarna putih.”

Imam An-Nasai di Sunan al-Kubra, dan at-Tirmidzi telah mengeluarkan dari Jabir:

“Bahwa Nabi Saw masuk ke Mekah dan Liwa’ beliau berwarna putih.”

Ibn Abiy Syaibah di Mushannaf-nya mengeluarkan dari ‘Amrah ia berkata: “Liwa Rasulullah Saw berwarna putih.”

Saat Rasulullah Saw menjadi panglima militer di Khaibar, beliau bersabda:

“‘Sungguh besok aku akan menyerahkan ar-râyah atau ar-râyah itu akan diterima oleh seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya atau seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan mengalahkan (musuh) dengan dia.’. Tiba-tiba kami melihat Ali, sementara kami semua mengharapkan dia. Mereka berkata, ‘Ini Ali.’. Lalu Rasulullah Saw memberikan ar-rayah itu kepada Ali. Kemudian Allah mengalahkan (musuh) dengan dia.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah Saw. menyampaikan berita duka atas gugurnya Zaid, Ja‘far, dan Abdullah bin Rawahah, sebelum berita itu sampai kepada beliau, dengan bersabda:

“Ar-Râyah dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur! kemudian diambil oleh Ja‘far, lalu ia pun gugur! kemudian diambil oleh Ibn Rawahah, dan ia pun gugur.” (HR. Bukhari).

Hadits-hadits tadi berbentuk informasi (repotase) yang disampaikan oleh sahabat Nabi Saw. Tidak ditemukan indikasi (qarinah) dan konotasi yang menunjukkan perintah dari Nabi Muhammad Saw untuk menggunakan Liwa Rayah. Hadit-hadits itu mendeskripsikan bentuk dan warna bendera Rasulullah Saw sekaligus menunjukkan perbedaan kegunaan Liwa dan Rayah tanpa ada ‘amr (perintah) kepada umatnya nanti agar berbendera seperti Beliau Saw. Teks-nya (manthuq) tidak mengandung pujian bagi orang yang menggunakan ataupun celaan bagi yang meninggalkan. Tidak ada kata dan frase yang bermakna thalab (tuntutan) bagi umat untuk berbendera Liwa dan Rayah sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan Liwa dan Rayah serta bendera tauhid pada umumnya, mubah, bukan fardhu.

Jika ditinjau konteks hadits-hadits di atas, jelas sekali bahwa Rasulullah Saw menggunakan liwa dan rayah dalam konteks politik identitas suatu negara di tengah pergaulan antar negara saat itu. Konvensi internasional mengatakan bahwa eksistensi negara dilambangkan dengan sebuah bendera. Inilah fungsi dari Liwa. Adapun Rayah berfungsi adminstrasi (idariyah) di dalam negeri khususnya di angkatan perang (jihad). di kancah peperangan bendera jadi penanda pasukan dan pemegang bendera yang jadi pemimpin pasukan . Fungsi politik kenegaraan liwa dan fungsi administrasi rayah merupakan fungsi yang dimiliki setiap bendera negara. Bendera Liwa Rayah di masa Nabi Saw tidak memiliki konotasi keagamaan secara khusus.

Negara Romawi dan Persia juga memiliki bendera yang fungsinya sama dengan Liwa Rayah. Dengan demikian liwa dan rayah bersifat profan, tidak unik, bukan khas kenabian dan keislaman karena fungsi bendera yang melekat di Liwa Rayah ternyata sudah dimiliki umat manusia sebelum Nabi Muhammad Saw memilikinya di Madinah. Perbuatan Muhammad Saw terkait bendera Liwa Rayah termasuk perbuatan jibiliyah wa thabi’iyah sebagai seorang manusia yang jadi kepala negara. Tidak berhubungan dengan tugas tasyri’i-nya sebagai Nabi dan Rasul.

Dari aspek unsur-unsur materi pembentuk Liwa Rayah, bendera tauhid ini terbuat dari kain berwarna hitam dan putih bertuliskan dua kalimat syahadat. Jenis khath yang digunakan HTI dan ISIS pada bendera tauhid mereka faktanya berbeda. Khath yang manakah yang sama persis dengan khath pada bendera Rasulullah Saw dulu? Khath versi HTI tulisan berbentuk langsing dan runcing ditambah dengan tanda baca (syakl). Kalau kita lihat khath pada dokumen surat-surat Rasulullah Saw, tulisan huruf-hurufnya agak gemuk dan gundul. Karena itu tulisan dua kalimat syahadat pada bendera Liwa Rayah versi HTI diduga kuat hasil modifikasi. Justru bendera tauhid versi ISIS lebih mirip dengan khath yang ada didokumen surat-surat Nabi Saw dan stempel Rasulullah Saw.

Secara umum bendera termasuk kategori benda-benda (al-asyya’) yang memuat nilai tertentu. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutnya dengan istilah madaniyah yang khas yaitu bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang terindera yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara madaniyah bisa bersifat khas, bisa pula bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Bentuk-bentuk madaniyah yang dihasilkan dari hadlarah (sekumpulan mafahim yang dianut dan mempunyai fakta tentang kehidupan.) seperti patung, bendera, masjid, dll termasuk madaniyah yang bersifat khas. (an-Nabhani: 2001, 63). Adapun hukum asal benda (al-asyya’) adalah mubah sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya merujuk pada kaidah fiqih:

Hukum asal/pokok segala sesuatu (benda) adalah mubah (boleh) sehingga terdapat dalil yang mengharamnya. (Abdul Mudjib, 2008: 25! an-Nabhani, 2001: 92! Muhammad Ismail, 1958: 20).

Jadi berdasarkan bukti-bukti:

1. Umat Islam sejak dari Nabi Adam As sampai Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah kemudian berjihad dan punya Liwa Rayah, telah bertauhid tanpa bendera!

2. Redaksi hadits-hadits tentang Liwa Rayah bersifat informasi deskriptif (khabariyah) bukan tuntutan yang mewajibkan umat agar berbendera Liwa Rayah. Ditambah konteks Muhammad Saw dalam hadits-hadits itu sebagai pemimpin politik suatu negara bukan sebagai Nabi dan Rasul yang mengemban misi spiritual keagamaan.

3. Fakta kebendaan bendera tauhid Liwa Rayah termasuk madaniyah Islamiyah!

4. Bervariasinya bentuk bendera tauhid yang dimiliki ormas-ormas Islam termasuk dugaan modifikasi khath Liwa Rayah oleh HTI.

Bendera tauhid itu merupakan produk budaya sebagai lambang negara. Nilai bendera terletak pada fungsinya bukan pada bentuknya. Bentuk bendera mengikuti konvensi, konsensus dan adat yang sedang berlaku. Singkatnya bertauhid bukan fardhu! Berbendera tauhid (Liwa Rayah) hukumnya mubah.

Jadi jelas pamer bendera tauhid oleh HTI bukan bagian dari syariah. Pamer bendera itu untuk tujuan-tujuan munkar! adu domba, provokasi menuju chaos, kudeta dan bughat.(Ltnnujabar / GMNU News).

Bandung, 19 Oktober 2018 (Ayik Heriansyah)

Entah apa yang ia maksud, usai sowan kiai-kiai NU mendadak dia buat status dengan nada “Kan Nyesek”, sepertinya dia sedang bermain playing victim lagi. Pasalnya sudah banyak pesan yang dia terima untuk sowan kiai-kiai NU agar paham NU.

Namun dengan adanya unggahan seperti itu, jelas saja yang waras tau kalau ustaz mualaf itu sedang bermain Playing Victim.

Hal itu juga diungkapkan oleh Eks Ketua HTI Babel yakni Kang Ayik Heriansyah bahwa Ustaz Felix Siaw sedang pencitraan.

Apa yang dilakukan Felix berupa sowan Kiai NU akhir-akhir ini bukan merupakan bentuk pertaubatan.

“Ini menunjukkan sowan dia ke Gus Baha bukan mau tobat,” kata Ayik kepada Dutaislam.com, Rabu (04/2019).

Menurutnya, kalau mau tobat dari ideologi HTI tidak cukup dengan sowan ke kiai NU.

“Harus ngaji intensif rutin seminggu sekali selama 3 tahun sampai ke bab Khilafah/Imamah,” lanjutnya.

Ayik menjelaskan, mengkonstruksi paradigma NKRI tidak bisa dengan ngaji bab thaharah sampai waris di kitab kuning.

“Harus sampai bab Khilafah /Imamah. Cuma bab itu adanya diujung,” tandasnya.

“Kalau orang HTI sowan ke kiai NU tapi tidak mau ngaji intensif seminggu sekali, itu bagian dari strategi pencitraan HTI,” ujar Ayik menambahkan.(Dutaislam/GMNU News).

Masih teringat dengan HTI yang nyata mengatakan Pancasila adalah Thoghut, begitupun menghormati bendera merah putih. Tak aneh jika HTI selalu bawa bendera Hitam Putih yang konon kata HTI adalah Bendera Rasulullah Muhammad Saw daripada bendera merah putih.

Seorang Ulama Arab Saudi Syaikh Bin Baz juga melarang penggunaan kalimat yang ada nama-nama Allah pada Baju:

هكذا الثياب التي يكون فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها؛ لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس؛ فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط؛ لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والوطء عليها ونحو ذلك

“Begitu baju yang di dalamnya terdapat nama-nama Allah atau ayat Alquran tidak boleh memakainya. Karena hal tersebut menjadi wasilah atau penyebab kalimat tersebut diremehkan atau akan terkena najis seperti darah haid atau lainnya. Atau diletakkan (di suatu tempat) sehingga diinjak manusia atau diduduki oleh mereka. Karena itu, haram memakai baju tersebut dan haram menjadikannya sebagai bantal atau alas. Hal tersebut akan menyebabkan nama-nama Allah atau ayat Alquran tersebut diremehkan dengan diduduki, diinjak dan lain sebagainya.”

Begitulah pernyataan Syaikh Bin Baz yang dimuliakan oleh golongan Manhaj Salafi.

Sedangkan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang dimiliki Nahdlatul Ulama meski jumlahnya lebih banyak dari simpatisan HTI namun tidak koar-koar.

Salah besar apabila simpatisan HTI menyatakan tak ada nyali kepada Banser, sebab banser NU hanya patuh dengan komando Kiai. Kalian sentil kalian buat nada provokasi dengan judul lelucon akan dibiarkan. Tapi jika sudah kelewatan, jangankan kamu, wong oknum wartawan abal-abal yang seharusnya netral malah nyentil banser digruduk banser pun menggigil.

Mak Susi dengan saudara sebangsanya saja yang berbeda suku berani memprovokasi dan mencoba memecah belah bagaimana mau dipercaya rakyat.

Bersyukur wanita yang pernah jadi Caleg Gerinda untuk DPRD Surabaya itu ditahan oleh kepolisian.

Kesalahan yang ia lakukan tak bisa begitu saja selesai dengan perkataan maaf usai ditangkap Polisi. Apa yang mak susi tanam maka itulah yang harus mak susi tuai.

Kami bangsa yang cerdas sudah melek dan tidak ingin dibodohi orang-orang macam mak susi dan sejenisnya. Apalagi membela orang yang memang salah dengan mengatakan tak salah, sudah gitu bilang karena membela bendera merah putih. Tidak waras sekali. Sudah jelas melumuri darah kotor ko dikatakan membela.

Politikus memang seperti itu, tak tau asal muasal asal ngoceh aja seperti serial komik di kancil yang suka curi mentimun. Sudah gitu mereka dibela oleh kaum bendera hitam jidat hitam, padahal mereka juga jadi cecunguk gratis dalam politik.