Kegiatan dibuka oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol. Latif Usman yang mewakili Kapolda Jateng Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida beserta sejumlah jajaran staf, para Pejabat Utama Polda Jateng dan Wakapolres jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan kepada 10 Polres dan Polresta jajaran Polda Jateng yang berhasil meraih predikat Kualitas Pelayanan Sangat Baik dalam penilaian Ombudsman RI Tahun 2025.

Kesepuluh satuan tersebut yakni Polres Blora, Polres Karanganyar, Polres Pemalang, Polresta Banyumas, Polresta Surakarta, Polres Wonogiri, Polres Demak, Polres Sukoharjo, Polres Wonosobo, dan Polresta Cilacap.

Membacakan sambutan Kapolda Jateng, Wakapolda Brigjen Pol. Latif Usman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Polda Jawa Tengah dengan Ombudsman RI dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, hasil penilaian yang disampaikan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui sinergi yang terjalin, Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan semangat Polri Presisi,” ujar Wakapolda saat membacakan sambutan Kapolda.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap catatan, koreksi maupun rekomendasi dari Ombudsman tidak dipandang sebagai bentuk teguran, melainkan sebagai pijakan untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel, lanjutnya, merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran Polri.

Wakapolda juga mengapresiasi capaian 10 Polres dan Polresta yang memperoleh predikat pelayanan sangat baik.

Namun demikian, ia mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak membuat satuan berpuas diri.

Sebaliknya, prestasi itu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sementara satuan yang masih perlu pembenahan didorong menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai momentum melakukan lompatan perbaikan.

Menanggapi kegiatan ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto mengatakan bahwa penghargaan dari Ombudsman RI menjadi bukti nyata komitmen jajaran Polda Jawa Tengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Menurutnya, capaian tersebut akan menjadi penyemangat bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan standar pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Kami memandang hasil penilaian Ombudsman bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai motivasi untuk terus berbenah. Polda Jawa Tengah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Kombes Pol. Artanto.

Kolaborasi kedua instansi ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin dan Kepala ORI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida pada hari ini (12/10), di Aula Kantor Wilayah.

Dipilihnya ORI Perwakilan Jawa Tengah sebagai mitra kerja tak lepas dari peran Ombudsman sebagai quality assurance terhadap penilaian dan pengawasan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah.

Yuspahruddin menilai kerja sama dengan ORI Perwakilan Jawa Tengah adalah hal yang mutlak dilakukan jajaran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Perjanjian kerja sama dengan Ombudsman tentu keniscayaan yang harus kita lakukan. Bahwa di Jawa Tengah (lingkungan Kemenkumham) ini punya 71 Unit Pelaksana Teknis. Ada 62 unit Pemasyarakatan, kemudian ada 7 unit Keimigrasian, kemudian ada Badiklat dan ada BHP,” tegasnya saat memberikan sambutan.

“Sangat luas rentangnya (wilayah kerja). Oleh karena itu kita juga memerlukan kolaborasi dengan Ombudsman untuk melakukan pengawasan,” sambungnya.

“Dengan Perjanjian Kerja Sama ini kita bisa mengawasi, kita bisa mengontrol pelaksanaan pelayanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis kita dengan sebaik-baiknya,” ujarnya menambahkan.

Sementara menurut Siti Farida, jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng selama ini telah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk memberikan pelayanan prima.

“Seluruh UPT di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini ada niatan yang sangat kuat untuk memberikan pelayanan yang baik. Ini bisa kami rasakan,” ungkapnya saat memberikan sambutan.

“Kami kemudian mencoba mengokohkan kerja sama ini dalam bentuk PKS, meskipun sebetulnya kerja sama itu sudah kami bangun cukup lama, tapi dengan adanya momentum ini tentu akan lebih menguatkan,” tambahnya meyakinkan.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 Tahun 2018; Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 02 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lebih rinci, PKS ini menjadi pedoman bagi Para Pihak dalam rangka membangun sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Para Pihak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui PKS ini, kedua belah pihak sepakat bekerja sama untuk melakukan pengawasan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, melakukan pertukaran data dan/atau informasi guna mencegah terjadinya Maladministrasi dengan dilakukannya pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik serta mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya guna peningkatan Pelayanan Publik pada Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan penandatanganan disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual, Chairani Idha, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi, serta para Pejabat Fungsional dan pelaksana Kanwil Kemenkumham Jateng.