Angka ini, yang mencakup intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, penagihan ke kontak darurat, hingga kekerasan fisik, menunjukkan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan.

Krisis ini telah memicu dampak finansial, psikologis, dan sosial yang serius. Meskipun OJK telah memperkuat regulasi, seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, pelanggaran di lapangan masih terus terjadi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga keuangan dan pihak ketiga yang mereka pekerjakan.

Tuntutan Akuntabilitas Negara: Intervensi Komprehensif dan Penegakan Hukum

Skala krisis ini telah mencapai titik di mana negara harus mengambil tindakan tegas. Kasus-kasus kekerasan yang terus bermunculan, termasuk kasus penculikan dan pembunuhan seorang Kepala Cabang Bank BUMN di Jakarta oleh sekelompok debt collector, adalah bukti nyata bahwa ancaman ini tidak lagi sebatas intimidasi, melainkan tindak pidana serius. Kasus ini, bersama dengan insiden penagihan brutal lainnya seperti penganiayaan karyawan pabrik, menunjukkan betapa daruratnya situasi ini.

Sebagai respons, Komisi Hukum DPR mendesak agar negara tidak membiarkan intimidasi terhadap rakyat dan menegaskan bahwa hukum adalah pelindung masyarakat. Penertiban terhadap institusi dan kelompok premanisme yang berkedok debt collector harus menjadi prioritas.

Pendapat Ahli: Analisis Mendalam Mengenai Kekerasan dan Kriminalitas

Para ahli telah menyoroti dampak mendalam dari praktik penagihan yang agresif. Psikolog klinis Fitri Fausiah pernah menyampaikan bahwa teror dari pinjol dapat membuat korban mencapai titik di mana mereka “tidak tahu lagi harus bagaimana,” yang berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup.

Kriminolog Prof. Dr. Adrianus Meliala dalam beberapa wawancara media, seringkali menekankan bahwa kekerasan oleh debt collector adalah fenomena kriminal yang dipicu oleh faktor-faktor struktural, seperti tekanan dari perusahaan untuk menagih utang. Beliau berpendapat bahwa kurangnya pelatihan dan pengawasan mendorong mereka menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Berdasarkan laporan dari LBH Jakarta, banyak korban telah mengajukan pengaduan. Jeanny Silvia Sari Sirati, Pengacara Publik di LBH Jakarta, menjelaskan bahwa gaya penagihan yang memaksa dan mengintimidasi dilakukan karena para debt collector mengejar target dari perusahaan. Selain itu, buku saku LBH Jakarta tahun 2020 menyarankan korban untuk tetap tenang dan mengambil langkah hukum, seperti membuat laporan pidana ke kepolisian.

Hak Konsumen yang Dilindungi Hukum

Peminjam memiliki hak fundamental yang wajib dilindungi, dan mereka harus tahu bahwa mereka tidak perlu menghadapi intimidasi.

1. Hak untuk Tidak Diintimidasi: Menurut hukum dan aturan OJK, debt collector dilarang menggunakan ancaman, kekerasan fisik atau verbal, dan tindakan memalukan dalam proses penagihan.
2. Batasan Waktu Penagihan: Penagihan hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, kecuali ada perjanjian lain.
3. Hanya Menagih kepada Peminjam: Debt collector dilarang menagih kepada pihak lain selain peminjam, termasuk kontak darurat.
4. Perlindungan Data Pribadi: Penyebaran data pribadi peminjam adalah pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Aturan Penagihan OJK dan Pasal-Pasal Pidana bagi Pelanggar

OJK telah mengeluarkan aturan tegas mengenai tata cara penagihan. Jika debt collector melanggar aturan, mereka dapat dipidanakan.

• Pasal 368 KUHP (Pemerasan) dan Pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan) dapat menjerat pelaku yang melakukan ancaman atau pemaksaan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Hukuman ini dapat lebih berat jika pemerasan disertai dengan kekerasan yang menyebabkan cedera serius atau kematian.
• UU ITE Pasal 32 juncto Pasal 48 dapat digunakan untuk menjerat debt collector atau lembaga pinjol yang menyebarkan data pribadi atau melakukan pelecehan siber. Sanksi pidananya bisa berupa penjara 1 hingga 4 tahun dan denda 1 hingga 10 miliar rupiah.
• Pasal 36 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melarang segala bentuk penyebaran data pribadi tanpa izin. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Penyelesaian Masalah Hingga Akarnya: Ketimpangan Sosial dan Kriminalitas

Untuk mengatasi masalah ini secara permanen, pemerintah tidak hanya perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mengatasi akar masalahnya, yaitu ketimpangan sosial yang mendalam dan menjadi pemicu kriminalitas. Data menunjukkan bahwa kekerasan oleh debt collector dan tingginya angka kriminalitas di Indonesia memiliki korelasi yang kuat dengan ketimpangan ekonomi dan pendidikan.

• Pendidikan dan Kesejahteraan yang Tidak Merata di Indonesia Timur

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tingkat putus sekolah di Indonesia Timur mencapai 4,37%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat putus sekolah di wilayah barat Indonesia yang sebesar 3,52%. Rendahnya kualitas pendidikan di wilayah seperti Papua disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas, dan kualifikasi guru yang rendah (sumber: kitongbisa.org).

Masalah serupa juga dialami oleh provinsi lain. Pada tahun 2019, DPRD Maluku bahkan mengakui bahwa pembangunan di daerah mereka menyisakan banyak tantangan, termasuk rendahnya kualitas pendidikan, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana provinsi di Indonesia bagian timur, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah, menempati peringkat terendah secara nasional pada tahun 2024. Sementara itu, meskipun IPM terus meningkat, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan serius dengan rata-rata lama sekolah yang rendah (hanya mencapai kelas 7 pada tahun 2017) dan masih menyisakan masalah buta huruf. Tantangan ini diperparah oleh kondisi geografis, tingkat ekonomi yang rendah, serta kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas Pendidikan.

• Kriminalitas yang Dipicu oleh Kemiskinan dan Ketimpangan

Hubungan antara kemiskinan, ketimpangan, dan kriminalitas telah diakui oleh banyak studi. Sebuah penelitian dari Jurnal Sosial dan Sains (Maret 2025) menemukan bahwa pendidikan rendah, pengangguran, dan tekanan ekonomi adalah faktor utama yang mendorong tindakan kriminal, termasuk kejahatan ekonomi seperti pencurian.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa jumlah kejahatan di Indonesia melonjak tajam menjadi 372.965 kasus pada tahun 2022. Meskipun tidak semua terkait utang, tingginya angka ini mengindikasikan adanya tekanan sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu utama. GoodStats (April 2025) bahkan menempatkan Indonesia di urutan kedua ASEAN sebagai negara dengan skor kriminalitas tertinggi. Tingkat kriminalitas di NTT juga menunjukkan peningkatan dengan 10.702 kasus pidana pada tahun 2024, di mana kasus penganiayaan dan pencurian menjadi yang paling dominan, mencerminkan adanya gejolak sosial yang perlu diatasi.

Krisis kekerasan oleh debt collector adalah cerminan dari ketimpangan dan kelemahan dalam sistem. Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama. Negara wajib melindungi warganya dari praktik penagihan yang jahat. Hal ini tidak hanya memerlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi juga edukasi literasi keuangan yang masif dan penyediaan dukungan psikologis serta sosial yang komprehensif bagi para korban.

Namun, penyelesaian fundamentalnya adalah dengan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di daerah yang tertinggal. Dengan memberikan akses yang setara ke pendidikan berkualitas dan peluang karir yang layak, masyarakat tidak akan mudah terjerumus dalam jeratan utang atau terpaksa menjadi bagian dari kelompok premanisme. Ini adalah langkah fundamental untuk menciptakan ekosistem sosial dan ekonomi yang sehat, adil, dan berkesinambungan bagi seluruh warga negara.

“Hanya dengan pendekatan multisektoral dan kolaboratif, yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat, adil, dan benar-benar melindungi hak serta martabat setiap warga negaranya,” tutup Ibnu Haykal, Ketua Yayasan Pro Publika.

Pro Publika adalah inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari Magpie Public Relations, sebuah agensi public relations yang menjadi partner bagi banyak brand berkembang pesat meraih pangsa pasar dan pengakuan industri, serta menjadi pionir dalam memperkenalkan teknologi inovatif seperti 5G dan cloud computing di Indonesia. Berlandaskan pada semangat keberlanjutan, Pro Publika merefleksikan komitmen Magpie Public Relations untuk bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan, masyarakat, dan komunitas di mana mereka beroperasi, demi menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi publik. Hubungi work@magpiepublicrelations.com atau kunjungi www.magpiepublicrelations.id

Bertempat di auditorium OJK Purwokerto pada Selasa 31 Desember 2024, Kepala Kantor OJK Purwokerto, Haramain Billady menyampaikan dalam sambutannya.

“OJK Purwokerto berterimakasih sekali atas kehadiran PD MES Cilacap atas kesediaannya membangun kolaborasi dan koneksi program pembangunan ekosistem ekonomi syariah di Cilacap”.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua umum PD MES Cilacap Priyo Anggoro, ia menyampaikan “Kehadiran MES akan menjembatani komunitas-komunitas yang selama ini belum tersentuh praktek ekonomi syariah, padahal mereka hanya kurang edukasi dan literasi, sehingga program inklusi keuangan syariah dan lainnya perlu diluaskan dan dilaksanakan senagai bagian dari pemberdayaan masyarakat”.

Acara diskusi yang berlangsung selama 3 jam lebih ini berjalan sangat komunikatif, karena beberapa program yang akan dilaksanakan seiring dan seirama, pemberdayaan pelaku UMKM, wisata ramah muslim, pemberdayaan keuangan takmir mesjid, wakaf tunai dan lain sebagainya.

Kali ini, bank bjb menerima penghargaan Annual Report Award (ARA) 2022 pada kategori Perusahaan Go Publik Keuangan dengan predikat Juara 3 bersama Bank Himbara (BMRI Juara 1 dan BBRI Juara 2) serta berkompetisi dengan Bank Swasta Nasional lainnya atau naik kelas dari capaian Tahun Buku 2016 Juara 1 kategori BUMD Listed.

Capaian pada gelaran ARA yang ke-18 ini juga semakin melengkapi raihan apresiasi laporan tahunan bank bjb lainnya yaitu Sustainability Report setelah sebelumnya pada 6 November 2023 lalu dianugerahkan Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) Kategori Platinum Rank oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).

Adapun acara diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam acara Malam Penganugerahan ARA 2022 – Integrated Mindset toward Sustainability for Long-Term Value Creation yang berlangsung pada Senin malam (27/11) di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia.

Penghargaan diterima oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, turut menghadiri Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman beserta jajaran.

Wakil Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Selaku Ketua Panitia Pelaksana ARA 2022 Sigit Pramono dalam sambutan menyampaikan, ajang ARA 2022 dimaksudkan mendorong penerapan GCG perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi.

ARA 2022 menitikberatkan penilaian terhadap laporan tahunan dan pemberian rekomendasi perbaikan bagi seluruh peserta untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan disajikan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan relevan dan wajar.

Ketua Dewan Juri ARA 2022 Lindawati Gani, menjelaskan, ARA 2022 diselenggarakan kembali setelah sempat vakum akibat pandemi. Pesan yang ingin didorong dewan juri, agar perusahaan mengungkapkan aspek keberlanjutan dalam merancang strategi dan proses bisnis perusahaan. Ia menegaskan, dewan juri bertanggung jawab dan selalu menjaga objektivitas, dilakukan dengan independen, profesional, dan tanpa intervensi.

“Dewan juri berharap kegiatan ARA 2022 ini akan menjadi pendorong bagi masyarakat dunia usaha terus meningkatkan kualitas laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan mendorong praktik governance yang terintegrasi dalam proses bisnis,” ucap Lindawati.

Acara ARA 2022 turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Abdullah Azwar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh , Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso, Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus OJK Djustini Septiana , Direktur Utama BEI Iman Rachman , Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriawan, Ketua Panitia Dewan Pengarah ARA Mardiasmo, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ardan Adiperdana.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyampaikan, penilaian award dilakukan berdasarkan data publik untuk mengukur keterbukaan informasi laporan tahunan 2022 yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar.

Disampaikan Yuddy, bank bjb menerapkan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan roda bisnis demi menjaga keberlangsungan lingkungan serta sosial dalam jangka panjang.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas penghargaan ARA 2022 yang diterima bank bjb. Penghargaan yang diraih bank bjb, menjadi bukti bahwa perusahaan selalu menjadikan praktik usaha berkelanjutan sebagai acuan dalam memandu langkah-langkah strategis ekspansi perusahaan,” ucap Yuddy.

bank bjb dalam menjalankan bisnis, senantiasa menjaga keseimbangan aspek Environment, Social, and Governance (ESG). Penghargaan ini memperkuat capaian perusahaan di bidang laporan keberlanjutan dan GCG.

Yuddy menjelaskan, bank bjb berfokus pada pertumbuhan keberlanjutan dan menjadi bank pilihan utama masyarakat.

bank bjb juga termasuk ke dalam ‘First Movers in Sustainable Banking’ dimana diwujudkan dengan mendukung Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) sejak 2018.

Sebagai salah satu bank terbesar, bank bjb memiliki misi untuk memberikan kontribusi dan partisipasi sebagai penggerak dan pendorong perekonomian daerah. Juga, menjadi partner utama pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Sekaligus, senantiasa memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

“Kami juga berkomitmen memberikan layanan terbaik dan berkelanjutan kepada stakeholders, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan,” ucap Yuddy.

“bank bjb senantiasa menerapkan tata kelola sesuai ketentuan perundang-undangan dan dan senantiasa mematuhi kewajiban pelaporan,” ucap Yuddy.

Sebagai informasi, kriteria ARA disusun dengan mengakomodir semua ketentuan/standar dan best practices di bidang corporate governance dan akuntansi serta selalu di-update untuk menyelaraskan dengan perkembangan yang ada.

ARA 2022 menggunakan kriteria yang telah selaras dengan SE OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan, yang mengacu pada SE OJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodir Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, serta ASEAN CG Scorecard.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, dukungan bank bjb terhadap perdagangan bursa karbon merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan konsep Green Banking dalam kegiatan operasional sebagai respons atas perubahan iklim global.

Yuddy menekankan, perubahan iklim merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Terlebih, perubahan iklim tidak hanya menimbulkan ancaman fisik atau kesehatan, juga berpotensi mengancam HAM.

Karenanya, kata Yuddy, langkah pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan perdagangan bursa karbon, merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan berbagai potensi ekonomi sekaligus mencegah perubahan iklim.

bank bjb, tegas Yuddy, saat ini mengutamakan operasional yang ramah pada lingkungan dalam setiap kegiatan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnis.

“bank bjb mendukung penuh IDX Carbon dan berharap perdagangan bursa karbon berjalan dengan baik untuk menciptakan ekonomi ramah lingkungan,” ucap Yuddy.

Yuddy memastikan, bank bjb telah berhasil mengurangi jejak karbon setiap tahunnya dengan digitalisasi perbankan, juga optimalisasi pelayanan perbankan melalui pendekatan bisnis keberlanjutan.

Konsep Green Banking di bank bjb diterapkan dengan cara melakukan efisiensi penggunaan energi, sumber daya, peralatan kantor seperti listrik, air, kertas, tinta printer, bahan bakar/BBM.

“bank bjb senantiasa mendukung pemerintah dalam upaya mencapai target penurunan emisi karbon demi menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujar Yuddy.

bank bjb pun senantiasa mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup melalui berbagai program.

bank bjb, ditegaskan Yuddy, senantiasa menyeimbangkan strategi/kebijakan, identifikasi dan manajemen risiko, peluang bisnis, dan inovasi produk untuk sejalan dengan kepentingan nasional yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta upaya penanganan perubahan iklim.

BANK BJB Sejalan dengan Imbauan Pemerintah

Komitmen bank bjb dalam menerapkan konsep Green Banking selaras dengan imbauan dari Pemerintah RI kepada perusahaan-perusahaan untuk mengurangi emisi karbon demi terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik.

Carbon trading, kata Yuddy, merupakan satu respons terhadap keadaan dunia yang saat ini sangat memprihatinkan kaitannya dengan lingkungan. “Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap harus memperhatikan faktor lingkungan,” tegas Yuddy.

Yuddy menambahkan, global warming merupakan suatu fenomena yang menjadi tantangan bagi semua pihak, termasuk untuk bank bjb. di mana dalam mempertahankan suhu agar tidak naik dalam 20-30 tahun ke depan, membutuhkan upaya yang tidak mudah. Sehingga dukungan semua pihak sangat diperlukan.

Karena itu, kemudian dimulai dengan konsep ESG yang salah satunya didukung adalah carbon trading. Yang mana, carbon trading ini tidak hanya sebagai peluang bisnis di sektor karbon yang menjanjikan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, bagaimanapun kata Yuddy, menjadi tidak berarti jika tidak sustain dan membahayakan lingkungan dan pada akhirnya ke depan biaya terhadap kesehatan menjadi tinggi. Bahkan, itu bisa berdampak secara masif kepada keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.

Perdagangan IDX Carbon sendiri secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Selasa 26 September 2023.

Pembentukan bursa karbon merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan ekonomi yang berkelanjutan. IDX Carbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.(*)

Kampanye bertajuk “Ayo Menabung agar Anak Indonesia Bangkit Bergerak, Maju Serentak, Selamanya Berdampak” diikuti 300 pelajar Sekolah Dasar (SD) dari berbagai sekolah di Kota Bogor.

Kegiatan tersebut dihadiri di antaranya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama jajarannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK Halimatus Sa’Diyah, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, dan Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini beserta jajaran pejabat eksekutif bank bjb lainnya.

Dalam kampanye Ayo Menabung tersebut, bank bjb, OJK dan Bursa Efek Indonesia menggelar diskusi bersama para pelajar mengenai literasi keuangan mulai dari pengenalan lembaga keuangan, produk dan layanan jasa keuangan, perencanaan keuangan hingga pengenalan pasar modal.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini mengatakan kampanye Ayo Menabung kepada siswa sekolah tingkat dasar itu sebagai bentuk pengenalan literasi keuangan sejak dini kepada masyarakat.

“Kami berharap kampanye tersebut bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar,” ujar Suartini.

Dia mengatakan, melalui keigatan itu para pelajar bisa memahami tugas dan fungsi OJK, juga memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan serta mengenal produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Tak hanya itu, pelajar juga diharapkan bisa terampil merencanakan dan mengelola keuangan.

Para peserta yang mengikuti acara ini mendapatkan tabungan bjb SimPel senilai masing-masing Rp50.000. bjb SimPel merupakan produk tabungan bank bjb yang ditargetkan untuk pelajar tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA/sederajat.

“Pemberian tabungan tersebut, diharapkan dapat membentuk karakter pelajar untuk gemar menabung sejak dini,” kata Suartini.

Tabungan bjb SimPel memberikan banyak kemudahan bagi pelajar, antara lain adalah setoran awal yang terjangkau, bebas biaya administrasi tabungan dan biaya penggantian buku serta mendapatkan fasilitas kartu ATM.

“Apabila pelajar telah terbiasa memiliki kebiasaan menabung sejak dini, maka di masa dewasa kelak dapat melakukan perencanaan keuangan dengan baik,” ungkap Suartini.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya berharap melalui kegiatan kampanye ini, para pelajar bisa memahami berbagai pengetahuan mengenai industri keuangan dan bisa memahami pentingnya menabung sejak dini untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.

“Mudah-mudahan kegiatan ini menambah semangat siswa untuk bisa menabung, bisa berhemat, berinvestasi yang penting untuk masa depan yang cemerlang,” katanya.

Sementara itu, Tiara, salah satu peserta yang mengikuti acara ini, mengaku senang bisa mendapatkan banyak ilmu tentang menabung. Menurutnya, menabung sejak dini sangat penting untuk menghilangkan kebiasaan boros.

“Acaranya seru, jadi tahu banyak hal soal menabung. Juga menyenangkan karena dapat tabungan dari bank bjb,” ungkapnya.

Senada dengan Tiara, Dimas, siswa SD lainnya, mengatakan, setelah mengikuti acara ini, ia menjadi lebih paham tentang cara menabung di bank. Dia bahkan berjanji akan lebih giat menabung untuk masa depan yang lebih baik.

“Sekarang uang jajan gak dihabiskan, sebagian mau ditabung di tabungan SimPel bank bjb,” katanya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis agen laku pandai bjb BiSA! ke mitra binaan bank bjb di Kampung Perca Sindangsari Kota Bogor.