Para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI turut hadir dan berpidato, termasuk pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, melalui telepon dari tempat pelariannya setelah dicari polisi terkait kasus dugaan penyebaran konten pornografi.

GNPF MUI berulang kali berunjuk rasa menentang Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mobilisasi massa terakhir yang mereka gelar adalah Reuni Alumni 212 pada awal Desember.

Kali ini, walaupun bertajuk solidaritas untuk Palestina, nuansa politik dalam negeri tampak dalam aksi tersebut, antara lain lewat sorak-sorai ejekan kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat memaparkan hasil keikutsertaan Presiden Joko Widodo pada pertemuan KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam, OKI, di Turki, pekan lalu.

“Sudah turun, nanti capek, Pak. Dukung LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) saja,” kata beberapa orang dari massa. “Huu… Suruh pulang saja, ngapain di sini,” teriak kelompok lainnya.

Selain Lukman, unjuk rasa juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Sementara Ketua MUI, Ma’ruf Amin, yang juga datang dalam acara itu mengajak massa untuk memboikot AS jika tidak mencabut pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Saya tanya, Kalau Donald Trump tidak mau juga mencabut bagaimana? Boikot?” tanya Ma’ruf pada massa. “Boikot Amerika,” jawab ribuan orang yang ada di Monas itu.

Jimly Asshiddiqie menyebut solidaritas untuk Palestina harus ditunjukkan beragam elemen masyarakat agar isu itu tidak dimonopoli kelompok tertentu.

Bagaimanapun Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyebut ‘Aksi Bela Palestina’ tidak dapat dilepaskan dari populisme Islam yang muncul sejak Pilkada DKI.

“Alumni 212 seakan mempelihara momentum. Sekarang mereka juga memanfaatkan isu Palestina,” kata Jimly kepada BBC Indonesia.

Menurut Jimly, isu Yerusalem-Palestina berpotensi diarahkan untuk kepentingan politik dalam negeri namun pada saat bersamaan dia sebenarnya mengharapkan agar isu Palestina tetap disuarakan dalam konteks kemanusiaan dan kebangsaan.

“Ini saat yang tepat untuk melenturkan ketegangan akibat political divide (perpecahan politik), asalkan ditopang seluruh elemen bangsa,” kata Jimly.

Sebelum aksi di Monas ini, para tokoh lintas iman yang mewakili organisasi keagamaan sudah berkumpul pada Jumat (15/06) di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta untuk mengeluarkan kecaman bersama kepada AS terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr Ignatius Suharyo, menyebut umat Katolik secara kolektif selalu mendoakan penyelesaian terbaik isu Israel-Palestina dengan menegaskan persoalan Palestina merupakan isu kemanusiaan dan bukan agama.

“Orang Katolik tentu ikut dengan sikap yang dipikirkan, dikatakan, dan dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Paus mengakui negara Palestina secara eksplisit,” kata Suharyo.

Sementara pada 7 Desember lalu, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Henriette Tabita Lebang mendorong penyelesaian damai dalam isu Palestina menanggapi keputusan kontroversial Trump.

“Pengakuan ini akan memicu eskalasi konflik, baik di Timur Tengah maupun di negara-negara lain,” kata Henriette dalam keterangan tertulis.

Sedangkan Perwakilan Umat Budha Indonesia, Perisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi agama Khonghucu Indonesia juga menyatakan hal serupa.

Meski sebagian besar kelompok menyebut isu Palestina bukan persoalan keagamaan, Jimly justru mendorong pemerintah Indonesia memprakarsai konferensi internasional yang melibatkan para tokoh lintas agama: Yahudi, Protestan dan Katolik, serta Islam.

Melalui konferensi itu, menurut Jimly, pemerintah Indonesia dapat bersumbangsih nyata bagi Palestina di luar jalur diplomasi.

“Indonesia harus ambil inisiatif. Penyelesaiannya tidak bisa politik saja tapi juga agama karena Palestina punya sejarah keagamaan,” kata Jimly.

Dalam pertemuan KTT Luar Biasa di Turki, negara-negara anggota OKI mendesak dunia untuk menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Palestina.

Rabu lalu, KTT Luar Biasa OKI di Turki -yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo- mengecam keputusan AS soal Yerusalem dan mendesak agar dunia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

Bagaimanapun beberapa negara penting di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir tidak mengirimkan pemimpinnya ke KTT di Istanbul tersebut.

Meski dikecam oleh banyak negara dan sejumlah aksi unjuk rasa marak di berbagai tempat, pemerintah Amerika Serikat tetap tidak bergeming dan banyak pihak yang menanti kunjungan Wakil Presiden AS, Mike Pence, ke Timur Tengah, termasuk Israel.

Kunjungan itu -yang sudah direncanakan beberapa waktu lalu- tampaknya kini dilihat sebagai ‘berwajah satu sisi’ saja setelah Presiden Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sementara itu Dewan Keamanan Perserikatan-Bangsa dilaporkan akan menerbitkan resolusi yang menyatakan perubahan status Yerusalem secara sepihak adalah ilegal, namun AS memiliki hak veto untuk membatalkan kesepakatan 14 anggota DK PBB lainnya.

Hal ini ia ungkapkan di Lembupurwo, Kebumen dalam rangka Pengajian Santunan Yatim Piatu dan Tahun Baru Hijriyah.

Menurut Ulin, dirinya mengaku tidak cocok dengan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, tidak pas, sebab beliau (Sultan Hadiwijaya) adalah Wali Allah.

Ulin mengatakan kenapa tidak diganti saja dengan Cak Percil, Tuku Sentir atau Tukang Parkir dan meminta kepada anak-anak agar mengganti liriknya.

“Bocah-bocah dikandani, ganti Joko Tingkir Ngombe dawet, kayong ora pantes nemen waline Allah disebut Joko Tingkir Ngombe Dawet. Kaya langka jeneng liane. (Anak-anak dibilangin, ganti lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, sebab tidak pas Joko Tingkir disebut Ngombe Dawet, seperti tidak ada nama lainnya saja)” Kata Ulin.

Diketahui sebelumnya, Gus Muwafiq merasa geram lantaran musik dangdut dengan alunan musik khas yang diambil dari lagu sholawat berjudul “Joko Tingkir Ngombe Dawet”.

“Ini siapa yang membuat, ngawur itu, coba bilangin ke pengarangnya kang coba diganti jangan Joko Tingkir, sebab Joko Tingkir ini Ulama.” Kata Gus Muwafiq.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, KH Ma’ruf Khozin turut memberikan pernyataan agar sebaiknya liriknya dirubah dengan alternatif yang lain.

“Joko Tingkir adalah Ulama Tanah Jawa yang harusnya dimuliakan, jadi wajar jika Ulama keberatan dengan adanya nyanyian Joko Tingkir Ngombe Dawet. Oleh sebab itu sebaiknnya sajak atau liriknya diganti dengan alternatif lain.” Ucap Kiai Ma’ruf Khozin.

Pada pidato pertamanya usai terpilih, Kiai Miftach mengajak seluruh pengurus MUI yang terpilih agar mampu memberikan pencerahan terhadap umat di tengah maraknya disrupsi teknologi saat ini.

“Situasi kondisi yang mungkin bisa disebut sebagai zaman disrupsi teknologi merupakan kewajiban kita sebagai pewaris para anbiya, untuk bisa memberikan pencerahan pada umat sekaligus tanggung jawab kita sebagai mitra pemerintah,” kata Pengasuh Pesantren Miftachussunnah Surabaya ini.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, diharapkan MUI mampu memberi solusi dengan pelbagai kontribusinya bagi kehidupan dunia saat ini.

“Indonesia yang merupakan negara terbesar penduduk muslimnya, ini betul-betul bukan besar jumlahnya, tapi produknya yang saat ini dinantikan oleh bangsa di seluruh dunia saat ini,” kata Kiai Miftah yang juga Rais ‘Aam PBNU ini.

Pengumuman hasil musyawarah tim formatur Munas ini dipimpin langsung oleh KH Ma’ruf Amin yang pada periode baru ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Dalam menjalankan tugas ketua, KH Miftachul Akhyar didampingi Wakil Ketua Umum Anwar Abbas dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan.

Sementara Bendahara Umum diamanatkan pada Misbahul Ulum. “Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan,” kata Kiai Ma’ruf pada momentum yang disiarkan langsung akun Youtube Official TV MUI, Jumat (27/11) dini hari.

KH Ma’ruf Amin mengibaratkan MUI seperti kereta api yang memiliki rel atau jalan dan memiliki rute serta tujuan yang jelas. Kereta ini juga memiliki stasiun dan banyak membawa gerbong.

Gerbong ini menurut Kiai Ma’ruf merupakan cerminan beragam ormas dan kelembagaan Islam dalam MUI yang di dalamnya membawa banyak penumpang.

“Setiap orang yang berada di dalamnya harus ikut dengan masinis. Bersama-sama menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Orang yang tidak sesuai dengan tujuan dan jalan yang harus dilalui, sebaiknya tidak naik kendaraan MUI. Sebaiknya dia menggunakan kendaraan lain saja yang lebih sesuai dengan selera dan keinginannya,” kata Kiai Ma’ruf.

Munas ini diikuti oleh utusan dari Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia secara online dan offline. Sebanyak 130 peserta hadir secara offline (luring) dan 300 peserta online (daring).

Selain pemilihan ketua, Munas MUI yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/11) malam ini juga melakukan berbagai sidang-sidang komisi yang terdiri atas empat komisi.

Komisi tersebut meliputi Komisi PD/PRT, Komisi Garis-Garis Besar Program Kerja Nasional, Komisi Fatwa, dan Komisi Rekomendasi/Taujihat.