Menanggapi hal itu, Mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 8 yang bertugas di SMP Purnama 2 Cilacap berinisiatif mengadakan Sosialisasi Mitigasi Bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada Jumat, 1 November 2024 di halaman SMP Purnama 2 Cilacap dan dihadiri oleh bapak ibu guru, staf sekolah, serta seluruh siswa. Kepala SMP Purnama 2 Cilacap, Bapak Rasmun Dwijo Waskito, S.Pd., M.M. dalam sambutannya menyampaikan mengenai pentingnya pengetahuan tentang bencana.

“Sebagai bentuk penguatan literasi dan numerasi edukasi tentang gempa sangat penting, agar kita semua tahu cara menghadapi situasi darurat dengan tenang.” ujarnya.

Sesi sosialisasi dipandu oleh Bapak Gatot Arief Widodo selaku Analis Kebencanaan dari BPBD Kabupaten Cilacap. Beliau menjelaskan mengenai bencana khususnya megathrust, dampaknya, serta langkah-langkah yang perlu diambil saat terjadi gempa. Selain itu, Pak Gatot juga membagikan informasi mengenai pentingnya memiliki rencana evakuasi yang jelas.

Salah satu kegiatan menarik dalam sosialisasi ini, ialah simulasi evakuasi yang diikuti oleh semua siswa. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa agar lebih siap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat. “Kalau ada gempa bumi, keluar dari ruangan cari tempat yang luas seperti lapangan dan hindari bangunan bertingkat serta listrik.” Ujar Pak Gatot.

Selanjutnya Pak Gatot menjelaskan terkait zona aman di wilayah Kabupaten Cilacap. Edukasi zona aman meliputi wilayah mana saja yang termasuk zona merah, kuning, dan hijau. Harapannya agar kita senantiasa waspada ketika berpergian. Ia mengungkapkan bahwa, kesadaran akan bencana harus ditanamkan sejak dini.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, terutama generasi muda, dalam menghadapi bencana,” Ujar Pak Gatot.

Melalui sosialisasi ini, SMP Purnama 2 Cilacap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Mereka berdialog dengan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur (Lutim) tentang masa depan daerah bertajuk Bumi Batara Guru itu.

Pada Minggu (01/09/2024) malam, bertempat di salah satu cafe di Jalan Saripa Raya Makassar, puluhan mahasiswa Lutim hadir mengikuti dialog bersama kandidat yang dikenal dengan akronim BERIMAN (Bersama Isrullah – Usman).

Dipandu oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (IPMALUTIM) Muhammad Raja, dialog diawali oleh kandidat Bupati Luwu Timur H. Isrullah Achmad.

Alumni Budidaya Pertanian Universitas Muslim Indonesia (UMI) tersebut mengatakan bahwa dirinya maju di Pilkada Lutim karena dorongan ingin membangun daerah agar lebih mandiri dan sejahtera.

“Lutim ini daerah yang sangat kaya, banyak potensi sumber daya alam. Makanya butuh sentuhan yang lebih serius terutama bagaimana mengoptimalkan sektor non-tambang yang berbasis ekonomi kerakyatan,” kata Isrullah.

Dengan mendorong sektor pertanian dalam arti luas, diharapkan perekonomian masyarakat bisa tumbuh lebih baik dan daerah akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.

“Selama ini tulang punggung ekonomi Lutim adalah sektor pertambangan. Ke depan kita ingin sektor non-tambang juga bisa ditingkatkan melalui program dan kebijakan yang lebih terarah,” jelas Isrullah.

Pertemuan dengan para mahasiswa, kata putera kelahiran Wotu itu, merupakan bagian dari komitmen dirinya untuk membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak terkait masa depan Lutim.

Menurut Isrullah, mahasiswa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan. Mereka kelak akan jadi generasi pelanjut generasi saat ini.

“Karena itu (mahasiswa) mesti dilibatkan sejak awal, agar bisa memberi masukan ataupun kiritian terhadap visi misi dan rencana program kami di Lutim jika nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lutim,” ujar Isrullah.

Sementara itu calon Wakil Bupati Luwu Timur H. Usman Sadik dalam pemaparannya menyatakan bahwa pihaknya ingin mendorong pembangunan secara merata di Luwu Timur.

“Ini juga salah satu target utama kita, yakni mewujudkan pembangunan secara merata di Lutim, tidak berat sebelah. Kami ada sejumlah program inovatif yang diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.

Dikatakan anggota DPRD Lutim tiga periode itu, dirinya mengerti benar persoalan mendasar yang dirasakan oleh rakyat di Luwu Timur, termasuk bagi mahasiswa.

“Saya jadi wakil rakyat selama tiga periode di Lutim. Saya tahu betul masalah kita, termasuk yang dirasakan mahasiswa. Jadi kami sudah memformulasi sejumlah program strategis khusus peningkatan kualitas SDM untuk adik-adik mahasiswa asal Lutim,” kata putera asli Towuti itu.

Selain akan terus mengembangkan program beasiswa S-1, Paslon BERIMAN juga menelorkan program beasiswa pascasarjana khusus kepada aktifis mahasiswa dan para atlit muda yang berprestasi.

“Kita ingin memberikan privilege kepada putera-puteri terbaik kita dari Lutim agar bisa lanjut S2 maupun S3, di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Usman.

Diskusi Sambung Rasa yang di gelar oleh PC IMM Banyumas mengusung tema “Tuhan bersama orang biasa”. Diangkatnya tema tersebut bertujuan mengajak Masyarakat Banyumas untuk lebih bersyukur dan lebih reflektif dalam menjalani dinamika kehidupan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen Masyarakat, seperti organisasi kepemudaan Cipayung Plus, Masyarakat Umum, Para Pengusaha, dan Buruh asli Banyumas, bahkan beberapa peserta yang hadir dalam acara tersebut berasal dari luar Banyumas.

Terselenggaranya acara tersebut tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, seperti Warunge Dewek, Forum Belajar Hompimpa, Rayya Creativa, Mekanira dan pihak Satelit TV.

Musyafa Syamil Arroyan, Sekretaris Umum PC IMM Banyumas dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam upaya merekatkan dan membuka ruang diskusi kepada setiap elemen yang ada di Banyumas. Dalam sambutanya juga disebutkan bahwa kegiatan semacam ini akan menjadi agenda yang berkelanjutan.

“Diskusi Sambung Rasa yang diadakan oleh PC IMM Banyumas bersama Komunitas Sambung Rasa Orang Biasa bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang lebih bebas dan inklusif. Selain itu, diskusi Sambung Rasa ini juga diharapkan bisa menjadi forum perekat bagi setiap elemen Masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, para pengusaha dan elemen-elemen lainya. Besar harapan setiap pihak dapat bahu-membahu dalam berbagai hal agar dapat lebih memberi warna bagi Kabupaten Banyumas. Insha Allah, agenda ini akan ada part-part selanjutnya.” Katanya.

Selain membahas tema utama, diskusi sambung rasa juga terbuka dalam membicarakan beberapa topik lainya. Hal tersebut dikarenakan pembicara, Mas Sabrang merupakan seorang intelektual muda yang menguasa berbagai disiplin keilmuan. Keleluasaan diskusi pada forum diawali dari pengantar yang disampaikan oleh Afit Susanto selaku moderator dalam acara tersebut.

“Mas Sabrang juga sangat terbuka dalam mendiskusikan berbagai aspek pembahasan, tentu karena beliau seorang intelektual muda yang menguasai banyak hal. Jadi silahkan peserta bisa berpartisipasi dalam pembahasan topik-topik apapun yang sekiranya menarik.” Ujarnya.

Beberapa topik yang sempat dibahas dalam acara tersebut adalah soal ibadah, Artificial Intellegence, Dinamika kenegaraan, ketuhanan, stoikisme dan mental health.

Guntoro selaku peserta diskusi yang berasal dari Cilacap berharap agenda-agenda semacam bisa lebih dimasifkan kedepan. Menurutnya, banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan dalam forum-forum diskusi semacam ini.

Adapun Ahmad Fikri Andriyanto, peserta yang merupakan ketua HMI Cabang Purwokerto menyampaikan apresiasinya kepada PC IMM Banyumas yang berinisatif mengadakan forum inklusif dan menyatukan, khususnya organ pergerakan di Banyumas dengan menghadirkan tokoh nasional. Beliau juga berharap diskusi semacam ini agar lebih dimasifkan sebagai instrumen perekat seluruh elemen di Kabupaten Banyumas.

Setelah berdiskusi banyak hal, forum di siang itu ditutup dengan lagu Ruang Rindu yang dinyanyikan langsung oleh penyanyinya, mas Sabrang atau Noe Letto. Tentu menjadi sebuah momen yang langka bagi Masyarakat Banyumas untuk bisa mendengarkan dan bernyanyi bersama-sama secara langsung dengan vokalis Letto di dalam forum.

Meskipun forum ini diadakan dengan kuota yang dibatasi, warga Banyumas dan sekitarnya yang belum bisa hadir secara offline tetap bisa menyaksikan keseruan yang ada didalam forum melalui siaran yang dilangsungkan oleh pihak Satelit TV melalui YouTube.

Sebagai kelanjutan dari riset yang dilaksanakan pada April dan Agustus 2023, survei dilakukan dengan pendekatan mixed method, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif.

Riset kuantitatif survei dilaksanakan pada 1-8 Januari 2024 kepada 1.001 mahasiswa dengan rentang usia 16-25 tahun di 34 provinsi di Indonesia. Praxis kemudian berkolaborasi dengan Election Corner (EC) Fisipol UGM untuk mengkaji temuan kuantitatif dengan melakukan riset kualitatif pada 15 Januari 2024.

Riset berformat Focus Group Discussion (FGD) ini melibatkan empat akademisi dan mahasiswa perwakilan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mulawarman (Unmul), dan Universitas Nusa Cendana (Undana).

Riset menemukan sejumlah catatan. Kandidat dengan latar belakang politisi mendapatkan preferensi tertinggi dari mahasiswa (20,88%), sementara figur publik/selebriti terendah (0,50%). Media massa online menjadi sumber utama informasi politik mahasiswa (66,43%), sementara iklan out of home (OOH) seperti baliho kurang relevan (21,08%).

Saat melihat kandidat di media sosial, mahasiswa paling tertarik pada pernyataan kandidat (66,43%) dan kemampuan public speaking-nya (63,14%). Ini sejalan dengan preferensi kegiatan kampanye yang paling berpengaruh, yaitu debat terbuka (69,93%).

Salah satu temuan menarik dari #PraxiSurvey ketiga ini berkaitan dengan praktik politik uang (money politics). Sebanyak 42,96% mahasiswa menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat. Selanjutnya, 20,08% mahasiswa akan menerima uang dan akan memilih kandidat, sementara 10,99% lainnya menyatakan tidak akan menerima uang dan tidak akan memilih kandidat.

Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan riset menunjukkan pandangan mahasiswa yang independen, “Fakta membuktikan bahwa praktik politik uang tidak mampu memengaruhi pilihan mereka. Saya berharap survei ini dapat mendorong mahasiswa untuk memilih dengan bijak demi menjaga keberlanjutan ekosistem demokrasi yang sehat.”

Menariknya, analisis berdasarkan Socioeconomic Status (SES) menunjukkan bahwa semakin tinggi SES, praktik politik uang semakin tidak efektif. Data melaporkan 15,94% dari upper class, 19,89% dari middle class, dan 29,21% dari lower class mengaku akan menerima uang dan memilih kandidat yang diminta.

Di sisi lain, 47,51% dari upper class, 41,98% dari middle class, dan 27,12% dari lower class mengatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta. Sementara itu, 13,07% dari upper class, 10,46% dari middle class, dan 9,87% dari lower class menyatakan akan menerima uang namun tidak memilih kandidat yang diminta. Temuan lainnya, 65,73% mahasiswa pesimis bahwa praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arga Pribadi Imawan memaparkan hasil kualitatif yang menjelaskan alasan mengapa mahasiswa masih menerima uang meskipun mayoritas tidak akan memilih, “Di tengah asumsi tentang kegemaran anak muda menerima politik uang, anak muda akan cenderung menerima uang serta memilih kandidat yang memberikan uang, hasil survei justru menunjukkan tentang anak muda yang masih rasional dalam menentukan pilihannya.” Lanjutnya, “Pemilu diibaratkan seperti ‘pesta’, sehingga memberikan dan menerima uang maupun barang dianggap sebagai sesuatu yang harus atau wajar untuk dilakukan.”

Saat FGD berlangsung, salah satu peserta menyebut mahasiswa pesimis karena politik uang di Indonesia terlalu masif. Ia menambahkan bahwa di satu sisi mahasiswa cenderung pesimis terhadap upaya memberantas politik uang, namun mereka juga tergolong toleran. Diskusi menyoroti sikap pesimis dan negatif terhadap politik uang seharusnya tidak sejalan dengan sikap toleran terhadap praktik tersebut.

Content Creator dan Founder Malaka Project Ferry Irwandi menambahkan mahasiswa melihat praktik politik uang dengan sudut pandang kritis, “Anak muda menyadari bahwa imbalan finansial sebesar Rp200.000 untuk lima tahun ke depan tidak sebanding dengan nilai-nilai karakter dan program kerja kandidat. Risiko politik uang lebih terasa pada masyarakat menengah ke bawah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka harus menghadapi realita dan tantangan ekonomi yang mungkin tidak dihadapi oleh kelas sosial lainnya.”

Melalui riset ini, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan serta koordinator EC Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim mengatakan pentingnya memahami aspirasi mahasiswa yang secara strategis berpengaruh pada hasil pemilu, mengingat data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjabarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) usia muda mencapai 53%. “Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Praxis dan EC dalam riset ini. Semoga hasil riset dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan di Pemilu tahun ini.”

Lebih lanjut Sofyan menyampaikan bahwa #PraxiSurvey kali ini dapat menjadi acuan bagi kandidat untuk meninggalkan praktik politik uang yang tidak efektif dalam meraih kemenangan. Kandidat diimbau untuk fokus pada penyampaian visi, program kerja, dan karakter yang meyakinkan untuk memenangkan hati pemilih, khususnya pemilih muda.

Gerakan ini dilaksanakan serentak berbarengan dengan 800 kampus se Indonesia pada Kamis, 11 Januari 2024.

Kordinator Aksi di Jawa Tengah, Jundan Satria Erlangga menyampaikan kepada media bahwa gerakan tersebut murni merupakan gerakan Moral. “Gerakan ini murni gerakan moral, karena mahasiswa muak dengan penguasa yang melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara kotor mengangkangi konstitusi dan sangat tidak ber etika.” Tegas Jundan.

Jundan menambahkan bahwasanya para mahasiswa merasa resah. “Kami juga sangat resah, puluhan tahun sudah reformasi, tapi pelanggaran HAM tahun 1998 tidak kunjung diselesaikan. Ini akan menjadi preseden buruk demokrasi di Indonesia, terutama ranah penegakan hukum.” Ujarnya.

Lewat aksi serentak ini, kami berharap mencegah orang yang buruk berkuasa. Orang itu kini sangat gila kekuasaan dan berkoalisi dengan anak haram konstitusi.

Total mahasiswa yang berpartisipasi di Jawa Tengah ada 86 kampus yang menyebarkan puluhan ribu selebaran di masing-masing kampus

Debat kandidat di selenggaakan guna mengetahui kapasitas dari masing-masing calon sebelum menginjak kegiatan inti Kongres Cabang (Konfercab) XVIII.

Terdapat 3 calon Ketua PC PMII Cilacap dan 1 Kopri Yakni Hanafi Abdul Arif, Ahmad Ridho Masudin, Humamu masykur. Serta Calon Ketua Korps PMII Putri (Kopri), Eti Nginayati .

Ketua PC PMII Cilacap, Fikron Faqihudi mengungkapkan bahwa kader PMII yang mencalonkan diri sebagai ketua cabang adalah kader-kader terbaik.

“Mereka yang mencalonkan diri sebagai Ketua Cabang PMII Cilacap adalah kader terbaik PMII,” ujarnya.

Debat Kandidat calon Cabang PC PMII Cilacap yang diselenggarakan ini bertujuan untuk memperkenalkan visi misi dengan konsisten

“semoga para calon tetap konsisten dalam menjalankan visi misinya,”tambah Fikron.

Payung hukum terhadap persma pun menjadi perbincangan yang menarik saat ini. Sementara di lain sisi, dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak tertera nama persma di dalamnya. Lalu kemanakah persma harus berlindung? Payung hukum terhadap persma amat lah penting. Hal tersebut sebagai pelindung jika terjadi masalah saat proses kerja jurnalistik berlangsung.

Bahkan meskipun persma sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam melakukan proses kejurnalistikannya, selalu ada intimidasi dan pelarangan terbit.

Sebenarnya tidak hanya persma yang belum jelas payung hukumnya. Ada beberapa kasus yang menimpa jurnalis media massa dan sampai saat ini belum tuntas. Kasus Udin contohnya, sudah sangat lama sekali dan belum selesai hingga sekarang. Persoalan itu muncul karena negara belum bisa memberikan kepastian hukum secara penuh.

Walaupun sebenarnya, kebebasan pers sudah sangat dihargai. Kebebasan pers yang kita nikmati saat ini niscaya merupakan buah yang paling signifikan dari gerakan reformasi di Indonesia. Sudah selayaknya pers berterimakasih kepada kaum muda, mahasiswa dan rakyat, yang berjuang meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru yang otoriter dan represif.

Berbagai kritik pun, terutama yang ditujukan ke alamat kekuasaan dengan mudah dapat disampaikan tanpa hambatan. Akses terhadap informasi pun mudah didapat, hampir tak adalagi fakta yang ditutup-tutupi seperti di masa orde baru. Lewat pers yang bebas ini, diharapkan proses demokratisasi dapat berkembang secara sehat.

Sepanjang sejarah Republik Indonesia, inilah kebebasan pers yang sebenar-benarnya. Kini, setiap warga negara dapat menerbitkan media tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah. Semarak kebebasan pers pun diwarnai dengan terbitnya berbagai macam media. Mutu penampilan, penyajian berita dan politik redaksionalnya pun sangat beragam.

Berkat dibukanya keran kebebasan pers pula, kini jumlah penerbitan pers berlipat-lipat dibanding tiras masa lalu. Apakah motivasi yang mendorong orang menerbitkan media? Inilah sebenarnya yang pertama kali harus dipertanyakan. Apakah para penerbit sudah benar-benar memahami misi pers? Agaknya sebagian besar penerbit memang memahaminya, meskipun ada beberapa di antaranya yang semata-mata terdorong oleh euphoria kebebasan pers. Bahkan ada pula yang semata-mata menginginkan keuntungan komersial.

Memang, posisi dan peran media sedikit banyak ditentukan oleh pemilik bersama pemimpin redaksi. Namun posisi pers di lingkup masyarakat sipil yang demokratis saat ini juga ditentukan oleh kepercayaan publik. Pers yang tak lagi dipercaya oleh publik dengan sendirinya akan ditinggalkan pembacanya.

Sebab, publik yang cerdas menghendaki media massa yang mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan politik pemilik modal atau pribadi pemimpin redaksi.

Maka dari itu pers harus independen dari berbagai kepentingan politik, apalagi yang saling bertentangan. Agar pers mampu bersikap independen, dengan sendirinya pers harus mandiri secara ekonomi dan manajemen. Tetapi tetap, di atas segala-galanya adalah integritas.

Hanya media pers dan juga wartawan yang berpegang teguh pada integritas moral yang tinggi lah, yang mampu independen. Dan jika pers dikelola secara profesional, suatu saat pers akan tumbuh sebagai industri penerbitan yang kuat secara ekonomi. Bahkan bukan tak mungkin kemudian tampil menjadi semacam konglomerasi yang sangat berkuasa dalam mempengaruhi opini.

Selain itu, ujung tombak media pers adalah wartawan. Mereka harus memiliki integritas moral yang tinggi sembari dipandu dengan Kode Etik Wartawan Indonesia yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia, termasuk persma. Moral dalam arti kata yang luas ialah nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh dan berlaku di masyarakat beradan. Sedangkan integritas, sesungguhnya adalah “ideologi” bagi para pekerja pers, sebagai pegangan atau pedoman yang harus ditaati dalam menjalankan tugas profesi.

Seorang wartawan, selain harus profesional ia juga harus independen. Profesional dalam artian mampu bekerja dan menghasilkan karya sesuai ukuran-ukuran kelayakan jurnalisme, serta independen atau tak bergeming di tengah benturan berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Namun keduanya saja tak cukup, wartawan harus pula mempunyai komitmen kuat dengan integritas moral yang teruji.

Jika semua itu dikaitkan dengan kebebasan pers, ada satu hal yang selama ini dilupakan. Bahkan juga oleh kalangan pers sendiri. Yaitu, kebebasan pers sesungguhnya bukanlah semata-mata kepentingan industri pers, pemilik modal, pemimpin redaksi, ataupun wartawan. Bukan! Kebebasan pers adalah hak publik, sebagai pengejawantahan dari hak asasi, sebagai konsekuensi logis dari hak yang bebas untuk mendapatkan akses informasi, sebagai salah satu akar tunjang demokrasi.

Kekuasaan pers semacam itu tidak seharusnya menjadi kekuasaan otokratis, melainkan kekuasaan yang menyadari tanggung jawabnya untuk mendidik dan mencerahkan publik. Seorang pemimpin redaksi bukan pula “diktatur intelektual”, melainkan seorang yang editorialnya berpihak pada kebenaran,keadilan, akal sehat, dan rakyat kecil yang tertindas.

Dengan demikian, maka media pers, begitu pula para pemilik modal, pemimpin redaksi, dan wartawan hanyalah sekedar sebagai pembawa amanat dari hak sipil publik tersebut. Supaya amanat tersebut dapat diemban sebaik-baiknya, maka syarat utamanya ialah: pekerja pers harus bersikap sebagai intelektual yang komitmen dengan profesi kewartawanan, dengan independensi yang teruji, dan dilandai integritas moral yang tinggi.

Hanya dengan sikap seperti itulah, pekerja pers mampu membantu proses pertumbuhan masyarakat sipil yang cerdas, yang mampu menilai dengan akal sehat, yang demokratis dan dinamis. Itulah yang disebut pekerja pers yang memiliki integritas moral yang tinggi. Justru karena memiliki integritas itu pulalah, pers mendapat semacam “hak istimewa” yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang yang menjamin kebebasan pers.

Memang, meskipun tak banyak, ada beberapa di antaranya yang merasa “bebas” dalam mengelola media, sehingga pers dianggap bukan lagi sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan umum. Bisa dibilang, bebas yang “kebablasan”. Anehnya, selama ini tak jelas apa yang dimaksud dengan “pers yang kebablasan”.

Apa kriteria atau parameternya? Jika yang dimaksud ialah “kebablasan” dalam mengkritik kekuasaan, tentulah tudingan itu salah alamat. Namun, jika yang dimaksud ialah “pers kuning” yang beritanya insinuatif dan bombastis, sesungguhnya di mana pun dan kapan pun gaya pers semacam itu selalu ada. “Pers kuning” atau “koran kuning” tentu tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai perkembangan pers. Apalagi jika tudingan itu tidak berdasarkan data yang akurat. Meskipun tanpa data, kalaupun ada pers yang dianggap “kebablasan” –apapun parameter atau kriterianya–pasti jumlahnya tidaklah banyak.

Apalagi jika berujung pada pembungkaman. Ketika ada pembredelan, sebenarnya yang harus rugi bukan jurnalis, tetapi masyarakat karena informasi terhambat. Apalagi secara berangsur-angsur publik mulai menyadari hak-hak sipil mereka, antara lain hak untuk mendapatkan akses informasi, hak untuk mengemukakan pikiran,berekspresi, dan berkumpul secara bebas.

Oleh karena itu, semua media, termasuk persma harus bisa membangun kepercayaan publik dengan menyajikan liputan-liputan yang berkualitas. Termasuk persma yang tak jarang mendapatkan intimidasi. Setiap persma harus melakukan proses kerja jurnalistik sesuai kode etik jurnalistik. Lakukan pula secara profesional, jika ragu-ragu tanyakan. Jika terdapat ancaman baik fisik maupun psikis, adukan ke Dewan Pers.

Kendati tidak diterangkan dalam UU nomor 40 tadi, persma pun sebenarnya masih tetap dilindungi oleh undang-undang yang sama dalam hal keterbukaan informasi publik. Juga oleh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyasar pada kebebasan mimbar akademik.

Persma sendiri lahir dari kampus dan digerakan oleh aktivis kampus, namun kehadirannya belum diperlakukan sama dengan media massa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa syarat yang mesti dipenuhi, standar perusahaan misalnya, lalu konsistensi penerbitan apakah setiap hari atau tidak, serta bagaimana kompetensi wartawannya.

Jadi penulis kira, menempatkan persma sejajar dengan pers umum merupakan salah satu upaya menempatkan persma agar lebih serius dalam mengelola media. Sehingga persma nantinya mampu mengusung isu yang berbeda dan menjadi bacaan alternatif dari ruang kampus, yang tentu saja akan berbeda dengan pers umum. Persma memiliki peranan penting dalam menentukan dan mengawal arah kebebasan pers bangsa ini ke depan, sebagai media dan wahana berlatih sebelum memasuki dunia pers umum yang semakin ketat dan tantangan yang beraneka ragam.

PURBALINGGA, Senin 09 Maret 2020 (Aji Setiawan- Alumnus Universitas Islam Indonesia (UII), mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia-Reformasi Korda Dista Yogyakarta 1999-2002)