Webinar TI ini merupakan salah satu Rangkaian Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke 58 Tahun 2022 yang mengusung tema “Transformasi Digital pemasyarakatan Semakin PASTI Melayani.”

Kegiatan diawali dengan sambutan Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Dodot Adi Koeswanto.

Dalam sambutannya, Dirtikers menyampaikan bahwa Webinar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kapasitas petugas Pemasyarakatan.

Yakni terkait Teknologi Informasi, meningkatkan efisiensi bisnis proses, dan meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga membuka secara resmi kegiatan ini. Dalam sambutannya, Dirjenpas menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh narasumber yang telah bersedia bergabung dan berbagi pengetahuan.

Dirjenpas berharap kegiatan ini memberikan feedback terhadap teknologi informasi dengan lebih baik lagi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Narasumber dalam kegiatan webinar TI ini merupakan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan berasal dari latar belakang berbeda, yaitu :

– Dosen Universitas Gunadharma, Dr. Miftah Andriansyah dengan materi “Peran Data dalam mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)”.

– Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB RI, Hamzah Fansuri dengan materi “Pemerintahan Digital menuju Satu Data Indonesia”

– Sandiman Muda BSSN RI, Yan Handynoer dengan materi “Keamanan Informasi di Era Transformasi Digital”.

Pembinaan terhadap para narapidana terorisme (napiter) ini dilakukan secara optimal dengan terus memberikan pendampingan untuk bisa secara berkala memonitoring perkembangan napiter yang sedang menjalani masa pidana di dalam lapas.

Proses deradikalisasi dilaksanakan kepada napiter dengan memberikan pemahaman tentang wawasan agama, wawasan kebangsaan dan psikologi. Itu adalah materi-materi program deradikalisasi yang telah dimanfaatkan selama mereka berada di lapas dengan status warga binaan.

Dengan langkah ini harapannya dapat meningkatkan kesadaran dan kecintaan kepada NKRI bagi narapidana tindak pidana terorisme.

Sehingga napiter yang telah menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lembaga permasyarakatan tersebut nantinya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Hal tersebut tampak pada hasil survei yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) pada Bulan Februari dengan predikat Sangat Baik.

Survei IKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan Survei IPK adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan di Bapas Kelas II Nusakambangan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.

Serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Pada akhirnya akan mencapai pelayanan publik yang prima dan bersih.