Pelantikan notaris yang dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, dan Pejabat Administrasi ini berlangsung di aula lantai 3 Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng.

Dalam kata sambutannnya, Kakanwil Yuspahruddin menyampaikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“Oleh karena itu, Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat wajib berpedoman pada Kode Etik, serta memenuhi kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya,” ujar Kakanwil.

Terlebih mengingat Indonesia terpilih memegang Presidensi G20 namun demikian belum berhasil menjadi negara anggota Financial Action Task Force (FATF).

Yuspahruddin berpesan bagi yang telah diangkat sebagai Notaris untuk wilayah 14 Kabupaten/Kota agar mematuhi kewajiban jabatan khususnya mengimplementasikan PMPJ dengan penuh rasa tanggung jawab dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan sebenar-benarnya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dengan melaksanakan kewajiban baik penerapan PMPJ maupun pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris telah berkontribusi memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme sekaligus melindungi diri Notaris sendiri dari risiko terlibat atau turut serta dalam tindak pidana,” katanya.

Di penghujung prakatanya, ia berharap agar para Notaris senantiasa meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan hukum klien, khususnya di era teknologi 4.0, serta mengikuti perkembangan hukum yang berlaku.

Didampingi Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahruddin dan para Kepala Divisi, peluncuran ditandai dengan penekanan bumper oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM pada layar videotron.

Atas diluncurkannya dua inovasi tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

“Apresiasi sebesar-besarnya terhadap prestasi yang dicapai oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, teristimewa hari ini dengan dilaunchingnya dua inovasi ini,” katanya memuji.

Pria yang biasa disapa Eddy mengatakan bahwa inovasi yang diluncurkan tersebut dapat mempermudah pekerjaan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dilihat dari segi konteks akuntabilitas dan transparansi.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin berharap inovasi dalam rangka mendukung program revolusi digital ini dapat meningkatkan kinerja jajarannya dan juga kualitas pelayanan publik.

“Semoga inovasi ini dapat menunjang kinerja Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi,” ujar Kakanwil.

Sebagai informasi, SIHAMDU merupakan sebuah Sistem Pelayanan HAM Terpadu berbasis website yang menyatukan berbagai layanan HAM di wilayah Jawa Tengah. SIHAMDU dapat mempermudah dan menyederhanakan proses layanan HAM bagi masyarakat, unit pelaksana teknis, dan pemerintah daerah. Inovasi ini merupakan yang pertama di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Para calon Tunas Pengayoman yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di tahapan sebelumnya, harus berjuang menunjukkan kemampuan fisik mereka di fase ini.

Pelaksanaan seleksi dimulai pada hari ini, Rabu (24/11), terpusat di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro.

Pada prakteknya, para peserta seleksi harus mengikuti beberapa tes, mulai dari pengukuran tinggi badan, tes kesehatan, dan lari mengelilingi lapangan.

Setelahnya, mereka harus menunjukkan kemampuan pull up, push up, sit up dan yang terakhir shuttle run.

Menjaga kualitas, profesionalisme, transparan dan adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan seleksi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa selaku Panitia Daerah menggandeng Tim Jasmani Kodam (Jasman) IV/Diponegoro.

Standar dan perhitungan tes yang gunakan pun mengikuti kriteria yang biasa digunakan oleh Tim Jasdam IV/Diponegoro.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin yang selalu memantau setiap pelaksanaan seleksi, kembali hadir.

Didampingi Kepala Divisi Administrasi, Jusman dan Kepala Divisi Keimigrasian, Santosa, Kakanwil memberikan semangat kepada seluruh panitia.

Dia berpesan, agar panitia dapat terus menjaga integritas dan kejujuran selama proses seleksi berjalan.

Begitupun kepada peserta seleksi. Kakanwil menyempatkan diri memberikan sedikit wajengan sebagai bentuk dukungannya.

“Pertama, kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus hingga ke tahap ini. Kalian berada di sini berarti, telah dinyatakan lulus di tahapan sebelumnya,” ujarnya mengapresiasi.

Mengenai seleksi hari ini, Yuspahruddin berharap semua peserta bisa menunjukkan kemampuan yang maksimal.

“Kami berharap adik-adik harus cepat dan kuat. Harus berusaha maksimal. Seleksi ini lebih mengedepankan kekuatan dan kecepatan. Kalau kuat saja tapi tidak cepat, nantinya hasilnya kurang maksimal, begitupun sebaliknya. Jadi harus benar-benar berusaha cepat dan kuat.

Penegasan terkait pelaksanaan seleksi yang bersih, transparan dan bebas dari KKN juga kembali disampaikan Kakanwil.

“Kembali kami tegaskan, tidak ada yang bisa meluluskan kecuali anda sendiri. Jangan tergiur dengan iming-iming ada yang bisa meluluskan. Ada yang bisa membantu dengan menggunakan uang. Itu semua bohong,” tegasnya kepada para peserta.

“Lakukan yang terbaik, berusahalah sekuat tenaga. Ini sudah separuh jalan, jadi tinggal separuhnya lagi,” tambahnya

Tercatat, di hari pertama ini, ada 422 orang peserta yang mengikuti tes. Diketahui, dari 450 orang yang terjadwal, 28 orang peserta tidak hadir untuk mengikuti seleksi.

Kegiatan ini merupakan respon atas telah di launchingnya fasilitas pendaftaran Perseroan Perorangan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pada tanggal 8 Oktober 2021 di Bali.

Kanwil Kemenkumham Jateng selaku pelaksana kebijakan di daerah merasa perlu menyampaikan hal ini kepada masyarakat sesegera mungkin.

Kegiatan mengambil tema “Menopang Perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 melalui kemudahan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”. Dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengungkapkan bahwa Perseroan Perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Salah satunya memberikan status badan hukum kepada pelaku usaha.

“Dengan memberikan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha,” ungkapnya.

“Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” sambungnya.

Selain, menurut Yuspahruddin pendirian Perseroan Perorangan sangat mudah. Hanya dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik dan tidak memerlukan akta notaris.

Kakanwil menyatakan, kebijakan tentang regulasi pembentukan Perseroan Perorangan merupakan upaya Pemerintah membangkitkan kembali kondisi perekonomian negara.

“Salah satunya adalah mendorong kemudahan berinvestasi. Penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi menjadi strategi terdepan untuk menarik investor serta mempermudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usahanya,” katanya menjelaskan.

“Pemerintah saat ini berkeyakinan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjadi montor penggerak dalam menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat,” tambahnya meyakinkan.

Sebelumnya, Ketua Panitia kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dalam laporannya menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan ini.

“Tujuannya dilaksanakannya adalah untuk menyebar luaskan informasi publik terkait Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan dan mendorong Usaha Mikro dan Kecil dalam mendirikan Perseroan Perorangan Khususnya di Kota Semarang guna membangkitan perekonomian Negara,” katanya melaporkan

Sosialisasi diikuti oleh 150 orang peserta yang datang kalangan Notaris, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Semarang, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang serta Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Kegiatan yang digelar di aula Kantor Wilayah itu merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari jumlah tersebut, 20 orang merupakan Pejabat Administrasi Keimigrasian, 8 orang Pejabat Administrasi Pemasyarakatan dan 1 orang Analisis Keimigrasian Ahli Muda.

Ada beberapa jabatan sentral yang berganti orang pada pelantikan kali ini. Sebut saja, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, dan Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Selain itu, dua Kepala Bidang di Divisi Keimigrasian juga berganti. Selebihnya merupakan rotasi, mutasi dan promosi untuk jabatan eselon IV dan V, baik di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis. Ada yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi hingga Kepala Urusan.

Memberikan sambutan, Kakanwil mengatakan peralihan jabatan dalam bentuk rotasi, mutasi dan promosi merupakan hal yang sangat wajar dalam sebuah organisasi.

“Semuanya itu berjalan tentu dalam kondisi biasa-biasa saja. Karena organisasi memang seperti itu. Kita harus, tidak mungkin stuck di suatu tempat, bertahan seumur hidup di suatu tempat. Oleh karena itu, ini adalah amanah kepada kita semua,” ujarnya selepas prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah.

Kepada Pejabat yang baru saja dilantik, Yuspahruddin berpesan agar sumpah yang telah diucapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Mudah-mudahan yang diambil sumpah tadi terus mengingat-ingat sumpahnya untuk melaksanakan tugas,” katanya berharap.

“Saya berharap tentu saudara sekalian bisa melaksanakan tugas sebagaimana tadi yang telah dibacakan sumpahnya. Jangan sampai melanggar sumpah itu,” tegasnya melanjutkan.

Lebih lanjut, Kakanwil mengatakan, sebuah jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada mereka yang terpilih untuk kepentingan organisasi.

“Jabatan itu, amanah itu, kekuasaan itu punya Tuhan. Tuhan akan kasih kepada siapapun yang dikehendakinya, tapi Tuhan juga akan tarik dari siapapun yang dikehendakinya,” tuturnya

“Semua pekerjaan kita, semua jabatan kita itu adalah dalam rangka organisasi yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Tidak ada yang lain,” sambungnya.

Jalannya pelantikan dan pengambilan sumpah disaksikan oleh Kepala Biro Keuangan dan Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah.

Selain itu, tampak juga beberapa para Pejabat Administrasi Kantor Wilayah dan UPT serta keluarga dan kerabat pejabat yang dilantik.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan menggelar Rapat Dinas Internal di Ruang Rapat Kalapas yang dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan. Dalam rapat ini dihadiri oleh Jajaran Pejabat Struktural.

Kegiatan rapat ini berlangsung dengan begitu komunikatif dan terjadi diskusi interaktif. Dimana keseluruhan kepala seksi, kepala sub seksi dan kepala urusan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan sarannya demi mewujudkan pelayanan prima pada Lapas Karanganyar serta terbentuknya ASN Lapas Karanganyar yang berintegritas dan berkualitas.

Dalam rapat ini pembahasan dititik beratkan kepada : 1. Memaksimalkan kinerja sebagai ASN yang berintegritas; 2.Peningkatan pelayanan terhadap fasilitas kamar hunian wbp berupa kebersihan kamar hunian, perbaikan kamar hunian dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan wbp; 3.Peningkatan kinerja TIM HUMAS Lapas khusus Kelas IIA Karanganyar; 4.Peningkatan penerapan SOP dalam pekerjaan; 4. Percepatan pelaksanaan kegiatan Koperasi di Lapas Khusus Kelas IIA; 5.Karanganyar Khusus Kelas IIA. Pembahasan kegiatan Fisik Mental Disiplin bagi CANS 2019.

Dalam arahannya Kalapas menyampaikan bahwasannya CANS Lapas High Risk harus memiliki mental dan integritas yang tinggi sehingga diperlukan pembinaan yang maksimal baik secara fisik maupun secara mental.

Segala kegiatan yang akan dilakukan merupakan program-program yang kedepan akan dijalankan demi kebaikan organisasi dan kemajuan bersama. Kalapas mengharapkan hasil diskusi dalam rapat ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melalui Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan (yang hadir mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) memimpin jalannya rapat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Deni mengatakan bahwasanya sebuah Perda yang akan disusun harus sesuai dengan kewenangannya. Hal demikian dimaksudkan agar peruntukkannya nanti tidak menimbulkan ketidaksesuaian dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya tidak ada disharmoni antara Perda yang akan dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Intinya apa yang telah dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya,” ujar Deni.

Ada dari 29 Judul Raperda yang di konsultasikan. Enam di antaranya merupakan judul raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banyumas untuk dimasukan dalam Propemperda Tahun 2022.

Keenam Judul Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Keolahragaan, Raperda tentang Fasilitasi Pesantren, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, serta Raperda tentang Program Kali Bersih.

Namun demikian, tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah selain memberikan kajian terhadap keenam raperda Inisiatif Dewan tersebut juga memberikan saran berupa 21 Judul Raperda yang patut dipertimbangkan oleh Ketua Bapemperda H. Anang Agus Kostrad dan jajarannya.

Turut hadir dalam rapat siang ini Kepala Sub Bidang FPPHD Ahmad Shohib, Ketua IP3I Jawa Tengah Dodo Kurnianto, perwakilan beberapa fraksi partai, serta JFT Perancang Perundang-Undangan dari Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi dengan meraih 3 penghargaan sekaligus. Penghargaan pertama merupakan apresiasi dalam Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berhasil meraih Nilai Tertinggi dalam Penilaian TPI menuju TPN untuk Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini merupakan rata-rata dari nilai kolektif yang diperoleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh TPI.

Selain itu Kanwil Kemenkumham Tengah juga berhak atas penghargaan dalam Pelaporan e-LKHASN 2020 Kategori A dengan kriteria wajib lapor di atas 2000 pegawai. Pada kategori ini Kanwil Kemenkumham Jateng berhasil meraih Juara ke-2.

Terakhir, Kanwil Kemenkumham Jateng meraih Juara ke-3 dalam Pembinaan Satuan Kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2020 Kategori A dengan kriteria di atas 27 Satuan Kerja. Prestasi ini diterima atas upaya mendorong Satuan Kerjanya dalam meraih predikat WBK/WBBM. Diketahui pada tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Jateng berhasil membawa 1 UPT berpredikat WBBM dan 10 UPT berpredikat WBK.

Atas perolehan prestasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, mengapresiasi dan berharap dengan adanya penghargaan tersebut dapat lebih memacu semangat kinerja seluruh seluruh jajarannya.

“Kami bersyukur kerja keras kawan-kawan di satuan kerja mendapat apresiasi oleh Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu kami harap dengan adanya penghargaan itu bukan membuat kita menjadi menurun tingkat kerjanya karena sudah berhasil, tetapi kita harus lebih keras lagi bekerja sehingga kita bisa meraih predikat WBK dan WBBM,” ujar Kakanwil saat ditemui usai kegiatan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly, dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasinya kepada para satuan kerja yang telah berkinerja dengan baik. Para mitra kerja Inspektorat telah mampu berkolaborasi dengan sangat baik sehingga menjadikan hasil kinerja yang optimal.

“Inspektorat telah menjadi pengawal kinerja Kemenkumham. Saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran maupun satuan kerja yang selama ini telah melaksanakan kinerja dengan baik,” jelasnya.

Rakorwas kali ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang ke-55. Turut hadir secara langsung di Aula Ditjen Kekayaan Intelektual antara lain Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, dan Pimpinan Tinggi Madya lainnya. Serta Pimpinan Tinggi Pratama Pusat di lingkungan Kemenkumham, Inspektur Jenderal terdahulu, dan Mitra Eksternal seperti BPK dan Ombudsman.

Sementara itu di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahruddin didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Jusman mengikuti jalannya kegiatan secara virtual dari ruang kerjanya.

Pelaksanaan upacara bendera bertempat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Inspektur Upacara Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasonna H. Laoly.

Pada peringatan HDKD tahun ini mengangkat tema SEMAKIN PASTI dengan harapan Tema ini dapat menjadi landasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme.

Dalam amanatnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan beberapa hal, salah satunya yaitu mengajak seluruh jajaran ASN dari ujung barat sampai ujung timur dari Pulau Niangas sampai Pulau Rote untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kita harus membuktikan bahwa aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan insan yang kuat, bermartabat, dan mampu bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasonna H. Laoly, menambahkan kedepannya Hari Dharma Karya Dhika akan dipertingati setiap tanggal 19 agustus. Keputusan ini dilakukan semata-mata untuk mengembalikan dan meluruskan sejarah yang benar berdasarkan kajian, penelusuran sejarah dan pengumpulan bukti bukti autentik yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

“Bersatu, Bangkit dan Tumbuh”

Kajian Akbar ini diisi oleh Ustad Drs. H. Wijayanto, MA, pada rangkaian acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Dalam kajian ini disampaikan bahwa Ibadah jangan ada syirik, jalin hubungan baik antar sesama manusia.

“Jika kita selalu menjalin bersilaturahmi yang baik dengan sesama, kita akan banyak rezeki dan berkah dalam kehidupannya. Berkah itu tidak dapat diukur, artinya berkah itu bertambahnya kebaikan” kata Ustad Wijayanto.

“Orang hidup itu mahal, Orang yang tidak kenal agama ialah seperti orang mati, tidak ada harganya” Ujarnya.

“Orang yang Silaturahmi akan panjang usianya, Jadilah pribadi yang mempesona, menyenangkan, dan sambungkanlah orang yang memutuskan Silaturahmi dengan kita, doakan orang mendzolimi kamu dengan yang baik-baik” tambahnya.

Diakhir sesi, dilakukan sesi Tanya Jawab, Lapas High Risk Pasir Putih dengan antusias melontarkan satu pertanyaan terkait “apa bedanya orang yang diberikan kehidupan penuh keberkahan dengan orang yang istidraj” Selanjutnya dijawab secara langsung dan detail oleh ustad Wijayanto. Dan acara kajian ini ditutup dengan Doa oleh Ustad.