Di mana, Danny – Azhar diminta naik becak keliling Sulawesi Selatan menyapa warga, sehingga tidak hanya sekedar gimmick.

Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) Asri Tadda menilai, pihak – pihak yang menyarankan Danny – Azhar naik becak keliling Sulsel merupakan pemikiran gagal paham. Sebab pasangan yang memiliki tagline DiA itu mengayuh becak ke KPU, memiliki makna tersendiri.

“Politik memang penuh gimmick. Bahasa simbolis. Jadi tidak boleh hanya dibaca lurus-lurus. Di situlah letak seninya. Jika tak bisa terima hal itu, maka bersiaplah untuk gagal paham,” kata mantan Ketua Relawan Anies Baswedan Sulawesi Selatan itu, Jumat, (30/8/2024).

“DiA naik becak ke KPU itu, sebenarnya memberikan banyak pesan bermakna. Dipilihnya becak karena itu kendaraan tradisional yang sudah hampir dilupakan,” sambungnya.

Kemudian, kata Asri Tadda, upaya Danny – Azhar mengayuh becak sekaligus menjadi simbol, bahwa pasangan tersebut merakyat.

“Sebagaimana becak, DiA ingin kembali mengangkat harkat dan derajat hidup rakyat kebanyakan yang selama ini masih banyak yang miskin dan tidak sejahtera, atau nyaris terlupakan dalam agenda pembangunan,” katanya.

“Dipilihnya becak karena itu lambang kesederhanaan, kendaraan rakyat kebanyakan yang bahkan bisa masuk ke gang-gang sempit sekalipun, bisa langsung menemui warga di manapun berada,” sambungnya.

Apalagi kata Asri Tadda, Danny – Azhar lahir dari rakyat untuk mengabdi kepada rakyat. Di mana Danny Pomanto merupakan anak lorong di Makassar yang berasal dari keluarga biasa dan berhasil menjadi Wali Kota Makassar dua periode.

Demkian pula, Azhar Arsyad yang besar dari lingkungan aktivis kemudian menjadi Anggota DPRD Sulsel. Sehingga keduanya menjadi representasi rakyat kecil.

“Bahwa DIA adalah representasi orang-orang biasa, tetapi mereka punya visi yang luar biasa untuk Sulsel,” ujar mantan Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) AMIN Sulsel itu.

“Dipilihnya becak karena itulah medium sosio-kultural yang paling bisa menembus batas-batas komunikasi publik. DiA ingin menjadi sahabat bagi rakyat, lebih banyak mendengarkan rakyat, untuk membawa Sulsel menjadi baik untuk semua,” pungkas Asri. (*)

Dikatakan meskipun memiliki kewenangan strategis, tapi pengawasan publik akan selalu bekerja terhadap kebijakan yang diambilnya.

“Komisioner anggota KPU meskipun memiliki kewenangan strategis, juga memiliki batasan. Yakni, terkait penegakan hukum dan penegakan etika.” katanya kepada awak media Jumat, (07/2024)

Lebih lanjut lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2001 tersebut mengutarakan ketika melakukan pelanggaran bisa jadi mereka selamat sekali, dua kali, tetapi kontrol masyarakat dan pengawasan publik akan selalu bekerja terhadap mereka.

“Jangan sampai ada Hasyim Asy’ari lainnya di dalam penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada kita,” tutur Titi Anggraini.

Sementara itu anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah Castro mengingatkan soal moralitas dan etika terhadap para penyelenggara pemilu.

Sebab, setiap pelaksanaan aturan hukum harus berpedang pada moralitas dan etika.

“Di dalam hukum ada istilah law without morality useless, enggak ada gunanya, meskipun teman-teman mengatakan kita taat terhadap hukum, kita mematuhi hukum, punya rambu-rambu hukum, tapi kalau kita tidak taat tehadap etik, tidak taat terhadap moralitas ya enggak ada gunanya, yang terjadi ya seperti kasusnya Hasyim ini,” tutur Castro.

“Makanya menurut saya paling penting bagi teman-teman penyelenggara pemilu juga mesti punya prinsip, punya karakter, punya moralitas, punya etik yang betul-betul bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan asusila,” sambungnya.

Diberitakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu (KEPP) dalam bentuk tindak asusila.

Refleksi Hukum Pemilu 2024

Dalam dekade tahun-tahun pesta demokrasi di Indonesia dan rekam jejak pemilu 2024 ini, nalar berhukum bangsa kita sedang diuji, bahkan terusik dengan beragam peristiwa yang mempertontonkan bagaimana hukum hanya dimaknai sebatas aturan semata.

Sementara prinsip, etik, dan moralitas diabaikan begitu saja. Bahkan cenderung dianggap hal lumrah. Malahan ada yang menjadikannya bahan candaan seperti umpatan “ndasmu etik” dan sejenisnya.

Orang lupa, hukum tanpa moralitas adalah kosong dan tidak bermakna apa-apa. Seperti kata pepatah latin, “leges sine moribus vanae (laws without morals are useless)”.

Artinya, hukum tanpa moralitas, tidak akan ada artinya. Seperti mayat hidup (zombie), yang memiliki tubuh tapi tidak memiliki hati, jiwa, dan pikiran.

Seseorang yang mengaku taat hukum tetapi mengabaikan prinsip, etik, dan moralitas, adalah bentuk kekeliruan mendasar dalam memahami hukum.

Sebab, hukum bukan hanya rumah peraturan, tetapi juga dibentengi dengan moralitas. Orang pandai yang tidak ditopang dengan moralitas yang baik, maka dia berpotensi menggunakan kepandaiannya untuk kejahatan.

Sebaliknya, orang yang pendek akal namun dibekali dengan moralitas memadai, maka dia akan dihargai layaknya manusia beradab. Dalam hukum, menafikan moralitas adalah penyakit serius yang harus disembuhkan. (IHA)

“Keputusan pemberhentian pucuk pimpinan KPU, simbol kelabu lembaga penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan yang sangat sensitif dan baru pertama kali terjadi di dalam sejarah KPU,” kata Titi saat dihubungi, Rabu (3/7) malam.

Pelanggaran dan sanksi terhadap Hasyim ini, kata Titi, juga berdampak pada legitimasi hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. 

Meskipun, dalam beberapa kasus, kasus pelanggaran yang dilakukan olehnya secara personal.

“Dari sisi legitimasi pasti tidak terhindarkan, akan terus dikaitkan antara produk pemilu dengan integritas penyelenggara pemilunya, itu sesuatu yang tidak terhindarkan bahwa proses pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang anggotanya tidak berintegritas,” ucap dia.

Rentetan Sanksi Pelanggaran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu (KEPP) dalam bentuk tindak asusila.

Kiprah Hasyim menjadi Ketua KPU selama ini tak luput dari kontroversi. Sejak awal tahun 2023 lalu, Hasyim sudah kerap kali dijatuhi sanksi peringatan hingga peringatan keras oleh DKPP lantaran melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Pada Maret 2023 misalnya, DKPP memutuskan Hasyim melanggar kode etik karena pernyataannya soal sistem proporsional tertutup. DKPP kemudian menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim.

Lalu pada April 2023, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim karena memiliki hubungan pribadi dengan Hasnaeni Moein alias ‘Wanita Emas’.

Kemudian pada Oktober 2023, Hasyim diberi sanksi peringatan keras terkait keterwakilan caleg perempuan yang bertentangan dengan UU Pemilu.

Rentetan kontroversi masih berlanjut di tahun 2024. Pada Februari, DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Hasyim dan enam anggota KPU lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Satu bulan kemudian, DKPP kembali menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim dan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin karena tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta untuk memasukkan nama Irman Gusman ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024. 

Selanjutnya di bulan Mei, DKPP lagi-lagi menjatuhi sanksi berupa peringatan kepada Hasyim dan semua anggota KPU soal kebocoran ratusan data pemilih tetap (DPT). 

Puncaknya, adalah sanksi pemecatan yang dijatuhkan oleh DKPP terhadap Hasyim dalam pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).

Sementara itu anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah Castro juga menyebut pelanggaran kode etik dan sanksi terhadap Hasyim ini akan berdampak pada legitimasi hasil pemilu, baik Pilpres maupun Pileg.

Sebab, menurut Castro, hal ini tidak hanya terkait dengan Hasyim semata, tetapi juga menyangkut KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu.

“Nah kalau logikanya gini, bagaimana mungkin sapu kotor itu bisa menghasilkan hasil pemilu bersih, pasti akan kotor juga kan, bayangan publik kalau penyelenggaranya busuk, tanda petik ya, penyelenggaranya kotor, otomatis hasil-hasil atau kerja-kerja yang dihasilkan juga akan menjadi pertanyaan bagi publik karena kemungkinan besar juga kotor, kan itu persepsi yang terbangun akibat sanksi pemecatan terhadap Hasyim Asy’ari,” tutur Castro.

Hilang kepercayaan pada Pemilu 

Hal serupa juga disampaikan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati.

Kata Neni, pelanggaran kode etik berulang kali oleh Hasyim selaku ketua KPU menjadi permasalahan yang sangat serius. 

Sebab, hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Publik tentu semakin hilang kepercayaan atas ulah yang dilakukan oleh ketua KPU, baik itu terhadap pelaksanaan pemilu maupun hasilnya,” ujarnya.

Fit and Propert Test Sebatas Prosedur

Sebelum terpilih, para calon anggota KPU lebih dulu menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di Komisi II DPR.

Neni menyebut pihaknya selama ini sudah kerap mengingatkan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota KPU. Termasuk, soal pengecekan terhadap rekam jejak para calon.

“Ini kan sangat disayangkan sekali begitu ya, karena hanya dengan preferensi politik yang mereka punya, masing-masing parpol punya prefrensi, pada akhirnya tidak melihat dari sisi integritasnya,” ucap Neni.

Neni mengatakan persoalan ini tak hanya di KPU pusat saja, tetapi juga terjadi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. 

Bahkan, menurut Neni, proses rekruitmen anggota KPU yang selama ini terjadi hanya sebatas prosedural.

“Buat saya rekruitmen dan seleksi hanya sebatas prosedural saja, tapi tidak substansial, bagaimana ada kepentingan substansi untuk menyelematkan demokrasi ini,” kata dia.

“Banyak penyelenggara pemilu yang tidak kapabel, tidak pnya kapasitas, kapabiltas, bahkan knowledge tentang kepemiluan itu something they dont know, tapi masuk dan lolos sebagai penyelenggara pemilu,” sambungnya.

Castro pun menyoroti soal uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU yang dilakukan di DPR. Menurutnya, hal ini membuka ruang terjadinya transaksi kepentingan, termasuk politik.

“Yang menjadi problem sebenarnya kan adalah kanal uji kelayakannya, fit and proper-nya kan dilakukan di DPR kan, nah itu yang bagi kami kalau teman-teman hukum tata negara selalu menyebut bahwa KPU ini jenis kelaminnya adaah lembaga semi politik,” tutur Castro. 

Castro berpendapat hal tersebut harus diubah dan perlu dibuat sebuah formula khusus terkait proses pemilihan anggota KPU.

“Mesti dibuatkan formulasi yang lebih tepat untuk menghindari politisasi dan sifat transaksional ketika proses pemilihan,” ujarnya.

Evaluasi KPU

Lebih lanjut, Titi menyampaikan putusan DKPP memecat Hasyim harus menjadi momen bagi KPU untuk evaluasi segera berbenah. Apalagi, sebentar lagi KPU akan dihadapkan dengan agenda Pilkada Serentak 2024.

“KPU harus segera berbenah, harus memperbaiki kinerja kelembagaan, kemudian memastikan proses Pilkada, tidak mengulangi tindakan melanggar etika penyelenggara pemilu yang bisa memperburuk citra KPU,” pungkasnya.

Keputusan itu diambil melalui rapat pleno tertutup. Lalu berapa sih besaran gaji Ketua KPU RI?

Perlu diketahui bahwa besaran gaji ketua dan anggota KPU telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Berikut daftar gaji ketua dan anggota KPU

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat 1. Gaji Ketua KPU Rp 43.110.000,00.

2. Gaji Anggota KPU Rp 39.985.000,00.

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi 1. Gaji Ketua KPU Rp 20.215.000,00.

2. Gaji Anggota KPU Rp 18.565.000,00.

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota 1. Gaji Ketua Rp 12.823.000,00.

2. Gaji Anggota KPU Rp 11.573.000,00.

Selain gaji, ketua dan anggota KPU ini juga berhak menerima sejumlah fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian gaji dan tunjangan untuk anggota dan ketua KPU di Indonesia.

Diketahui dari unggahan video yang dibagikan akun TikTok @hany_ajja88 tersebut memperlihatkan momen seorang TKI di Taiwan tengah membuka sebuah amplop berupa surat suara pemilu 2024 mendatang.

TKI asal Taiwan ini memperlihatkan tiga foto Capres dan Cawapres dalam surat suara yang ikut serta dalam Pemilu 2024 tersebut. Nampak, ada ketiga pasangan calon yang terdiri Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud.

Seperti diketahui, pesta demokrasi yang bakal diselenggarakan di Indonesia nanti akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun ternyata hal berbeda terjadi di Taiwan, warga negara Indonesia yang ada di sana justru sudah menggunakan hak pilihnya lebih dahulu.

“TAIWAN, kita duluan nyoblos ya besti, kalian udah ada yang dapat juga belum nih?” tulis keterangan dalam video tersebut. Berdasarkan keterangan dari pemilik video, surat suara Pemilu 2024 itu dikirimkan langsung ke alamat pemilih melalui pos. 

Para pemilih yang ada di Taiwan atau luar negeri bisa memberikan hak suaranya dengan tiga cara yaitu datang langsung ke tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, kedua metode kotak suara keliling (KSK), dan ketiga metode surat suara via pos.

Reaksi Warganet dari unggahan video berdurasi singkat yang memperlihatkan early voting ini pun menuai beragam reaksi warganet. “Ada yang tau knp tdk ada partai prima di surat suara, pdhl mereka dukung paslon 2,” tulis warganet.

“Gimana dapat nya sii,aku pingin nyoblos,,,satu suara juga mungkin berguna buat dukungan ku Prabowo Gibran,” tulis lainnya. “D Taiwan aj dpt y srt suara nya knpa d Bekasi q GK dpt,pdhl parantauan,” tanya pengguna media sosial lainnya.

“Taiwan rame coblos nomer 2,” kata lainnya. “Oke gas.. oke gas,” tulis lainnya. “Nomor 2 torang Gasss,” timpal lainnya.

KPU Akui Kelalaian

Sementara itu KPU akui ada kelalaian atau ketidakcermatan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taipei terkait lembaran surat Pemilu sudah diterima oleh WNI. Kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023) kemarin.

“PPLN tak mengikuti jadwal pendistribusian kepada pemilih yang sudah ditetapkan. Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU,” tuturnya.

Hasyim menyebut PPLN Taipei berasalan pendistribusian lebih awal menghindari situasi di luar kendali kala ada perayaan Tahun Baru China. Lantaran kasus itu, KPU pusat pun memberikan instruksi kepada PPLN di seluruh dunia untuk mempedomani aturan yang sudah ada.

“Kemarin, KPU sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN, termasuk Taipei. Yang pertama, agar memperhatikan dan memedomani ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, baik itu UU Pemilu dan PKPU,” ujar Hasyim.

Hasyim mengatakan untuk saat ini ada kemungkinan PPLN di Taipei akan diberikan sanksi. Ia mengatakan sanksi itu bakal ditentukan usai rapat pleno para pimpinan.

“Tentu saja nanti secara internal, karena ada situasi boleh dikatakan tidak taat dan tidak cermat dalam peraturan KPU kami akan melakukan tindakan administratif, soal nanti sanksinya apa yang tepat itu nanti akan kami sampaikan, akan kami bahas lagi di internal KPU Melalui rapat pleno,” ujar Hasyim.

“Tapi yang kami utamakan adalah, setelah termitigasi, supaya surat suara yang sudah kami kirimkan tidak sesuai dengan jadwal bisa ditangani atau diatasi terlebih dulu, supaya kami siapkan antisipasi atau penggantinya,” sambungnya.

Hasyim menyebut KPU memang sudah mengirimkan surat suara ke PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar tetapi semestinya didistribusikan pada jadwal yang sesuai.

Adapun 175.145 lembar surat suara yang dikirim KPU ke PPLN Taipei diperuntukan bagi pemilih yang menggunakan metode pos. Pun disebut, dari 175.145 lembar surat suara itu, 31.276 di antaranya sudah dikirim PPLN Taipei kepada pemilih.

“Amplop atau surat yang dikirimkan pada gelombang pertama dari PPLN kepada pemilih itu 18 desember 2023 sebanyak 929 amplop, di dalam 1 amplop terapat 2 jenis suara suara presiden dan DPR RI,” tutur Hasyim.

Pada gelombang kedua nanti, yakni 25 Desember 2023 PPLN Taipei kembali mengirimkan 30.347 amplop lembar suara kepada pemilih. Dengan demikian keseluruhan yang telah didistribusikan ke pemilih sebanyak 31.276 untuk jenis suara Pilpres dan Legislatif.

“Pengiriman surat suara PPLN Taipei kepada pemilih menurut lampiran 1 peraturan KPU 25/2023 mestinya dijadwalkan tanggal 2-11 januari 2024 tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan yaitu dikirimkan secara bergelombang tadi,” ujar Hasyim.

“Surat suara yang sudah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar untuk masing-masing jenis pemilu pilpres dan DPR RI dapil DKI 2 pada 18 Desember maupun gelombang kedua 25 Desember kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir C. Hasil LN-pos,” lanjutnya.

Untuk itu, KPU akan mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran yang dinyatakan rusak. Surat suara tersebut akan diberi tanda khusus berupa silang pada alamat dan nomor TPS LN berserta dengan tanda tangan ketua PPLN.

“Surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut (dimasukkan) ke dalam sebuah kantong atau wadah yang sudah disediakan dan diikat untuk selanjutnya disimpan ke PPLN Taipei dengan perhatikan aspek keamanan,” pungkasnya.

“Prinsipnya, KPU Kabupaten akan melakukan apa pun keputusan yang dibuat KPU RI.” Kata Mey Nurlela, SH anggota KPU Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kata dia, pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang tertunda akibat pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Menurut dia, KPU RI telah menggelar rapat dengan pemerintah dan DPR RI hingga akhirnya diputuskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

“Bagi kami, siap saja. Itu (tanggal 9 Desember 2020, red.) sebenarnya opsi pertama dari tiga opsi. Opsi kedua pada bulan Maret 2021, sedangkan opsi ketiga pada bulan September 2021.” Katanya.

Oleh karena opsi pertama yang diambil KPU RI dan pemerintah, kata dia, KPU Kabupaten Purbalingga siap melaksanakan keputusan tersebut.

Seperti diwartakan, KPU merencanakan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sempat tertunda dimulai kembali pada tanggal 6 Juni.

“Jadwalnya kalau semula kami rancang 30 Mei itu sudah dimulai. Akan tetapi, karena kemarin perppunya juga agak mundur, terus dimundurkan jadi 6 Juni, mohon bisa diberikan pandangan-pandangann­ya.” Kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam uji publik daring Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Tahapan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Mey Nurlela dari KPU dan Joko Prabowo dari Banwaslu Purbalingga saat live streming via Instagram berharap tahapan pilkada di Purbalingga dapat berjalan sesuai prosedur, aman dan lancar.

Sedangkan Acara yang digelar Selasa (2/6) bertempat di gedung Banwaslu Purbalingga,Jl Purbalingga Klampok no 85, Purbalingga lor, Kecamatan Purbalingga ka Purbalingga dan akan berlanjut dengan tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati dalam waktu dekat dengan mematuhi standar protokoler kesehatan. (***). aji

Rapat yang digelar di Gedung Aula KPU Cilacap Kamis 8 Agustus 2019 tersebut, selain dihadiri oleh Tim dari KPU sendiri juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Cilacap, Bachtiar Hastiarto.

Dalam acara tersebut, Bachtiar Hastiarto menyampaikan bahwasanya. Meski Partai Politik (parpol) telah mematuhi Undang-undang dan mematuhi keputusan Bupati, Namun masih ada saja yang melanggar. Kendati demikian Bachtiar Hastiarto berharap untuk kedepannya, yakni pada pemilu yang akan datang, parpol bisa menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

“Supaya tidak ditemukan lagi adanya pelanggaran-pelanggaran pada pemilu yang akan datang. Sebab pada pemilu tahun ini saja, ditemukan sejumlah pelanggaran, seperti pelaksanaan kampanye tanpa STTP, kampanye di tempat yang dilarang untuk berkampanye dan pemasangan APK tanpa STTP,” Kata Bachtiar.

Namun, lanjut Bachtiar, “Kendati masih ada yang melanggar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Cilacap, dimana dalam tahapan kampanye sudah berusaha mematuhi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Bupati yang berlaku.” Imbuhnya.

Bachtiar menerangkan. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan kampanye ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh parpol sehingga parpol tidak boleh sembarangan melakukan kampanye.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kampanye antara lain Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dan khusus di Kabupaten Cilacap juga ada SK Bupati Cilacap No. 270.4/217/Tahun 2018 tentang Penempatan Tempat yang Dilarang untuk Kampanye dan Pemasangan Atribut Kampanye.

“Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik apabila ada pelanggaran-pelanggaran kampanye harap dapat melaporkan ke Bawaslu dan jajarannya ataupun pihak yang bersangkutan,” Tegas Bachtiar.

Kampanye merupakan Wujud Pendidikan Politik

Sementara Kepala KPU Cilacap Handi Tri Ujiono mengatakan bahwasanya. Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri Peserta Pemilu.

“Jadi, Prinsip Kampanye harus dengan kejujuran, terbuka dan dialogis. Dimana  kampanye, merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Jadi, secara khusus atau spesifik, kegiatan hari ini membahas fasilitasi kampanye yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan masukan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan datang. Apakah masih akan diberlakukan fasilitasi dalam bentuk dan format tersebut?”. Kata Tri Ujiono.