Dari lahan seluas 4,5 hektare tersebut dihasilkan sekitar 8 ton jagung kering yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan serta mendorong pemanfaatan lahan yang produktif.

Acara panen raya ini dihadiri oleh Kombes Pol Noor Hudaya sebagai Dansat Brimob Polda Jateng beserta para pejabat utama Satbrimob, Camat Singorojo, perwakilan PTPN Regional 3, Kapolsek Singorojo, Danramil, dan pemerintah desa setempat.

Kerjasama antara berbagai pihak ini menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Sebanyak 50 personel Satbrimob Polda Jateng, dipimpin oleh Komandan Kompi Pelopor (Danki) KP Yuniarto Assyidiq, berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam suasana tanaman jagung yang siap dipanen, para personel turut serta beraktivitas di lahan bersama unsur pemerintah dan masyarakat, yang mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung program strategis nasional di bidang pangan.

Kegiatan ini adalah realisasi arahan Korps Brimob Polri dalam mendukung ketahanan pangan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain berkontribusi pada peningkatan produksi pangan, pemanfaatan lahan produktif juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi serta memperkuat kemandirian masyarakat di sektor pertanian.

Kombes Pol Noor Hudaya, Dansat Brimob Polda Jateng, menyatakan bahwa keterlibatan Satbrimob dalam program ketahanan pangan adalah bentuk komitmen Polri untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan adalah salah satu program strategis pemerintah yang memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Satbrimob Polda Jateng berkomitmen untuk berperan aktif melalui pemanfaatan lahan produktif dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Diharapkan hasil panen ini akan memberi manfaat dan menjadi kontribusi nyata Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Kombes Pol Noor Hudaya. Sabtu (27/6).

Ia menambahkan bahwa keberhasilan panen raya ini tidak lepas dari kerjasama antara Polda Jateng, pemerintah daerah, PTPN, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Kendal.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menekankan bahwa dukungan terhadap program ketahanan pangan merupakan bagian dari penerapan Polri Presisi yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Polri hadir untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Jateng ini menunjukkan bahwa semangat pengabdian anggota Polri juga diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” tutupnya.

Arah orientasi Visi Nasional Pemberdayaan Masyarakat tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Diah Kusuma Puspitasari saat membuka acara Penggemblengan Satgas Pemberdayaan Masyarakat dan Calon Manajer Kawasan Widuri bertempat di Desa Wonosari, Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Kamis, (11/9/2025).

“Kemenko PM dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dijabat oleh Gus Abdul Muhaimin Iskandar, dilantik sejak 21 Oktober 2024,” lanjut Diah

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada enam kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM.

Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif.

Namun demikian juga dalam Pasal 29 Perpres 139/2024 diatur bahwa Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bisa mengoordinasikan kementerian atau instansi lainnya jika dianggap perlu. Dengan catatan, masih terkait dengan isu pemberdayaan masyarakat

“Jadi program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi secara kolaboratif dengan menyatukan, serta menyelaraskan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait tersebut, merupakan tugas utama Kemenko PM,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kemenko PM terdiri dari tiga Deputi Bidang Koordinasi yakni Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, lalu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

“Selain itu ada Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.” terangnya.

Apa itu Kawasan Produksi Widuri?

Sebelumnya, prakata panitia Direktur Kawasan Produksi Widuri Pegandon, Muhammad Arif Rifai mengatakan acara ini dihelat dalam rangka menyelaraskan dan menyatukan para aktivis pemberdayaan masyarakat dan satuan tugas manajer kawasan berbasis produksi widuri.

“Agenda ini sebagai Pilot Project guna aktivasi 1001 titik program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan produksi Widuri se-Nusantara di seluruh wilayah NKRI.” ujarnya.

Dikatakan kawasan produksi Widuri merupakan pengertian dari lingkungan masyarakat yang kolaboratif, diberdayakan, dan terintegratif dengan sarana dan prasarana, mencakup wisata, Investasi, Edukasi, dan inovasi dalam suatu basis maupun kawasan.

Sebagai contoh adalah kawasan produksi Widuri pagandon di mana kegiatan berlangsung.

“Tempat ini sebagai contoh Kawasan produksi Widuri yang dimaksud,” katanya.

Diceritakan usai dibangun SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai unit dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini lalu beroperasi dan dapat menyerap 50 tenaga kerja dari masyarakat sekitar, muncullah program pemberdayaan yang bisa terserap oleh dapur. Seperti adanya kebun buah, baik melon-kelengkeng-mangga dan lainnya, ada peternakan kambing juga dombanya, ada kolam ikan, bahkan peternakan jangkrik pun ada.”

Karena menurutnya usaha ternak jangkrik menguntungkan, dan berprotein tinggi.

“Adapun kambing maupun domba selain dimanfaatkan dagingnya juga kotorannya untuk pupuk sayuran dan buahan.” lanjutnya.

Diutarakan bahwa dari program pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan produksi Widuri tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, sekitar 150 orang dan pendapatannya sekitar 2 Juta perbulan.

Perlu diketahui kegiatan yang berlangsung mulai Kamis hingga Rabu, 11 – 17 September 2025 tersebut diikuti oleh 372 peserta terdiri dari 25 provinsi dan 104 Kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pada akhir kegiatan nantinya akan ditutup oleh Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar yang direncanakan hadir pada Rabu, 17 September 2025.

“Kehadiran beliau nantinya sebagai pamungkas kegiatan, juga secara resmi mengaktivasikan Satgas program pemberdayaan masyarakat untuk ekspansi pengembangan kawasan Widuri ke seluruh Indonesia.” pungkasnya. (IHA)

Rombongan LPP PWM Jawa Tengah yang dihadiri ketuanya KH. M. Irzal Fadholi dan sekretaris ustadz M. Ashimul Irfi disambut mudir PPM Darul Arqom KH. Taufiq Hartono, PDM Kendal ustadz Khoiruddin, LPP PDM kendal ustadz Abdul Kholiq dan PCM Patean bapak Sumanto dan jajarannya di gedung baru.

Mudir PPM Darul Arqom KH. Taufiq Hartono menyampaikan pentingnya Kaderisasi Ulama di Muhammadiyah. Sedangkan PDM kab. Kendal ustadz Khoiruddin dalam sambutannya menyampaikan laporan perkembangan pondok pesantren di Kab. Kendal, “Alhamdulillah pondok pesantren di Kendal sudah ada 5 pesantren,” sambutnya.

Dalam sosialisasi tersebut ketua LPP PWM Jawa Tengah KH. Irzal menyampaikan regulasi pesantren mulai dari UU Pesantren sampai PMA no 30 dan 31, “Pesantren Muhammadiyah harus ikut regulasi yang dibuat pemerintah agar pesantren Muhammadiyah legal, artinya tidak boleh pesantren Muhammadiyah yang tidak ber-Ijob (NSPP),” sambut ketua LPP.

“Dalam sosialisasi ini kami menyampaikan program LPP PWM adalah fokus pada pendirian Pesantren Tafaqquh fii ad-Diin sesuai amanah PWM Jawa Tengah, agar cita-cita PWM tercapai yakni mewujudkan Kader Ulama Jawa Tengah,” lanjut kyai Irzal.

“Kami LPP PWM Jateng sudah menetapkan Pondok Pesantren Muhammadiyah Tempuran Magelang menjadi Pilot Project Pesantren Tafaquh fii ad-Diin, kalau Darul Arqom Patean ini juga siap akan lebih baik dan akan kami dukung dan support. Target kami setiap karesidenan satu pesantren Tafaqquh fii ad-Diin.” sambung ketua yang dikenal sebagai pengusaha tersebut.

Sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dan hasil diskusi tersebut PCM Patean dan PDM Kendal siap dan sepakat bahwa Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqom Patean mendirikan pesantren tafaqquh fii ad-Diin dengan satuan pendidikan Tarbiyatul Muallimin Muhammadiyah.

“Kami pengurus PCM Patean setuju dan akan support pondok ini menjadi pesantren tafaqquh fii ad-Diin”, ucap ketua PCM Patean bapak Abdul Rouf.

Acara yang berlangsung dari jam 13.00 wib tersebut dibuka oleh Pimpinan Pondok Darul Arqom KH. Taufiq Hartono dan diakhiri photo bersama di gedung baru.