Meski demikian, di kubu Capres-cawapres Prabowo – Gibran turut dihadiri dan diwakili Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roeslani dan kubu Ganjar – Mahfud diwakili oleh Ketua TKN Arsjad Rasjid.

Untuk kemudian Capres Ganjar Pranowo hadir melalui Video Call dan menyampaikan terkait komitmen terhadap kebebasan pers. “Media massa memiliki peranan penting dalam mengawal gelaran pemilu, juga dapat mengedukasi masyarakat melalui kebebasan pers. Jadi saya kira wajib hukumnya siapapun itu untuk berkomitmen pada kebebasan pers.” Kata Ganjar.

Sedangkan perwakilan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, Rosan Roeslani menyampaikan permohonan maafnya, jika Prabowo-Gibran tidak dapat hadir secara langsung.

Sementara Anies Baswedan yang hadir di Hall Dewan Pers mengatakan, bahwa siap dan tegas berkomitmen untuk menjaga kebebasan pers dan menyampaikan data terkait kekerasan terhadap jurnalis.

“Berdasarkan data dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), kekerasan terhadap jurnalis meningkat 42 persen pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Jika yang terdata demikian maka bisa saja lebih dari itu, karena ada yang tidak tercatat dan tidak melaporkannya.” Ujar Anies.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu dalam acara tersebut mengatakan bahwa Dewan Pers membuat acara tersebut adalah karena komitmen Dewan Pers pada demokrasi yang mengacu pada UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Saat ini Indonesia telah memasuki 26 tahun pasca reformasi yang mana reformasi merupakan tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir sebagai negara demokratis. Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan Kemerdekaan Pers melalui pembentukan UU Pers No 40 Tahun 1999.” Kata Ninik.

Lebih lanjut, Ninik menyampaikan bahwa UU ini berkaitan dengan pers yang mana merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia termasuk pada kehidupan pers.

“Kemerdekaan Pers sebagian dari hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Oleh karena itu komitmen negara untuk menegakkan demokrasi, tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers.” Terangnya.

Ninik juga mengatakan bahwa Demokrasi akan tegak apabila Pers dapat mejalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Sebaliknya merupakan penanda goyahnya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu dan kehilangan independensi.

“Kemerdekaan Pers bukanlah sesuatu yang statis, ia menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari berbagai anasir di luarnya.” Kata Ninik.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers menyebut, perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoaks, misinformasi dan disinformasi maupun malinformasi.

“Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih. di sisi lain perkembangan platform digital menjadi medium raksasa,” imbuhnya.

Ninik menyebutkan meski UU Pers sebagai payung hukum dan perlindungan pers sudah hadir, nyatanya penegakan UU ini masih belum signifikan. Masih terjadi kekerasan terhadap wartawan termasuk kekerasan berbasis digital, tidak terkecuali yang menyasar pada wartawan perempuan.

“Siapapun pemimpin yang terpilih akan menentukan wajah demokrasi ke depan. Oleh karena itu dukungan setiap paslon untuk menghormati melindungi memenuhi kemerdekaan pers menjadi sangat krusial. Berharap kepemimpinan nasional 2024-2029 memberikan dukungan sistemik bagi pers untuk turut mendongkrak demokrasi,” Ucap Ninik.

Ia juga mengingatkan agar pers dapat dukungan sistemik untuk tetap tumbuh dan bekerja penuh independensi. “Penghapusan kekerasan dan kriminalisasi pers ini guna mewujudkan negara Indonesia yang berdemokrasi.” Pungkasnya.

Diketahui, komitmen deklarasi kemerdekaan pers dan penandatanganan ini rencanya digelar pada 07 Februari 2024, namun karena kesibukan para paslon maka acara dimajukan menjadi 10 Februari 2024.

Acara tersebut dimulai pada pukul 19.30 WIB dengan dihadiri oleh konstituen dewan pers yang juga turut serta melakukan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan pers, di antaranya:

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SSPS), Ikatan Jurnalis TV Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pewarta Foto Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi TV Lokal Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia.

Sebelumnya Dewan Pers telah merencanakan bahwa agenda tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024 dengan menghadirkan Paslon (Pasangan calon) Capres – Cawapres.

Akan tetapi mengingat ketiga pasangan Capres dan Cawapres memiliki banyak kesibukan dan jadwal yang padat, sehingga Dewan Pers memundurkan jadwal ke hari Sabtu, 10 Februari 2024.

Dalam keterangannya, Dr Ninik Rahayu selaku Ketua Dewan Pers menyatakan, Deklarasi Kemerdekaan Pers tersebut sebagai komitmen dari tiga pasang Capres dan Cawapres (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo – Mahfud MD) untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sudah bergulir sejak reformasi tahun 1998.

“Kami meyakini ketiga pasang Capres dan Cawapres punya visi yang sama dalam menjaga pers yang independen dan selama ini telah berhasil menjaga proses demokrasi berlangsung dengan baik di tanah air.” Ujar Ninik.

Menurutnya pers adalah sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan betul betul berdampak positif bagi masyarakat.

“Pers punya andil besar untuk mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, dan berhasil memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia. Mari kita turut mengawal proses demokrasi ini dengan baik.” Kata Ninik.

Adapun kegiatan Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers akan melakukan “Deklarasi Kemerdekaan Pers” yang akan dihadiri oleh tiga pasang Capres dan Cawapres di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (10/02/2024).

Ninik berharap agar ketiga paslon capres dan cawapres bisa hadir pada deklarasi yang akan dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta. Ia menyampaikan jika pada deklarasi ini bukanlah sebagai acara debat, melainkan komitmen ketiga paslon capres dan cawapres pada kemerdekaan pers.

“Acara deklarasi ini bukanlah acara debat. Kami tidak ingin membuat masyarakat malah bingung jika masih ada debat lagi usai debat terakhir pada 04 Februari 2024.” Ujar Ninik.

Adapun bilamana ada Paslon yang tidak hadir, bisa jadi masyarakat dapat menafsirkan dan memberikan penilaian atas komitmennya terhadap kemerdekaan pers.

“Jika ada yang tidak bisa hadir pada acara deklarasi ini, masyarakat tentu akan menafsirkan dan memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers,” Kata Ninik.

Sementara itu, Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres yang juga anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan bahwa pemilihan acara pada tanggal 7 Februari itu sudah dengan pertimbangan matang supaya tidak mengganggu sisa masa kampanye.

“Kami hanya meminta waktunya para pasangan calon selama satu jam. Kami yakin ketiga capres dan cawapres tidak keberatan untuk menghadiri acara deklarasi ini dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara” Kata Totok.

Pers, kata Totok, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara.

Diketahui sebelumnya Google sempat mengatakan bahwa dengan rancangan Perpres Publisher Rights bilamana disahkan justru akan mencederai asas kebebasan pers.

Tidak hanya itu, Google juga mengancam akan hengkang dari Indonesia yang akan berdampak pada hilangnya indexing dari media-media online di mesin pencarian.

Menurut Google Rancangan tersebut alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, rancangan peraturan tersebut justru dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik.

Kemudian, aturan ini dianggap memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul secara online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan.

“Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan kami untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI),” Kata Google.

Google juga mengatakan bahwa ini bisa berdampak kepada Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang, dan akan dirugikan. Karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.

“Rancangan ini dapat Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi,” Kata Google.

Adapun pernyataan dari google ini disambut positif oleh SMSI (Serikat Media Siber Indonesia). Menurut SMSI Google telah mengawal keberagaman dan kemerdekaan pers. Oleh karenanya SMSI menganugerahkan Pin Emas kepada Google.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, pemberian pin emas ini adalah anugerah tertinggi yang didasari penilaian bahwa Google telah mengawal kemerdekaan pers.

Tak hanya itu Google juga mendorong demokrasi, dan menyemai keberagaman dengan mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia.

Perusahaan platform digital terbesar di dunia itu menurut Firdaus dinilai telah berjasa bagi pertumbuhan ekosistem perusahaan pers (Siber) di Indonesia.

“Google telah dan terus menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit di Indonesia yang bagian terbesarnya merupakan penerbit berita di bawah naungan SMSI, Google telah menyalakan harapan ribuan penerbit anggota SMSI untuk berdaya dan membangun masa depan yang berkelanjutan,” kata Firdaus Jumat, 11 Agustus 2023 pada Malam Anugerah SMSI 2023 di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.