Terkait dengan kebakaran perahu nelayan yang terjadi didekat Dermaga Wijayapura Kemenkumham, Kakanwil dan Kapolda Jateng bersama dengan Kalapas Cilacap hadiri paparan kronologis kejadian tersebut.

Paparan kronologis yang diikuti senantiasa bertujuan untuk mengais informasi dan untuk mengetahui perihal kualitas dan kuantitas terkait data yang valid di tempat kejadian sebagai bentuk kontribusi kepedulian Kalapas Cilacap.

Paparan singkat mengenai kronologis kejadian di TKP dikonfirmasi ada 45 kapal yang terbakar dengan keterangan 44 unit merupakan kapal nelayan dan 1 unit tug boat. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum dapat dikonfirmasi dengan pasti.

Bersama hadir dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi dan didampingi oleh Kalapas UPT Nusakambangan termasuk Kalapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan serta Aparat Penegak Hukum wilayah Cilacap juga tim Basarnas

Kebakaran puluhan kapal nelayan diduga bermula dari adanya ledakan di salah satu kapal nelayan, diduga ledakan tersebut dari seorang montir yang sedang memperbaiki dinamo kapal tersebut.

Usai ledakan tersebut, api pun membakar kapal itu dan kemudian api merembet ke kapal lainnya yang sedang bersandar di sekitar dermaga Batere hingga meluas ke dermaga Wijayapura (Tempat Penyebrangan Khusus menuju Lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan)

Penyelidikan ini masih tetap dilakukan untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran puluhan kapal nelayan tersebut.

Kondisi saat ini kapal yang terbakar hanya menyisakan puing-puing sisa kebakaran dan asap hitam masih tampak di langit dermaga Wijayapura

“Ini merupakan capaian dan prestasi dalam pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya terhadap warga keturunan Indonesia di Mindanao yang telah lama tinggal dan menetap di Filipina, bahkan sebelum Indonesia merdeka,” kata Yasonna, di Davao, Sabtu (26/3/2022).

Yasonna menjelaskan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan undocumented citizen warga negara keturunan di masing-masing wilayah perbatasan dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia – Filipina, di Jakarta, pada tahun 2014 lalu. Selain PIDs, yang dimaksud sebagai warga negara keturunan tersebut adalah Persons of Philippines Descent (PPDs) di Sulawesi Utara.

Atas dasar itu, pemerintah Filipina melalui Department of Justice (DOJ) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City, dengan asistensi UNHCR Filipina, telah menginisiasi program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia (Persons of Indonesian Descent-PIDs) di Mindanao Selatan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini.

“Kita cukup bergembira karena dari program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan tersebut telah diperoleh jumlah 3.345 orang yang terkonfirmasi sebagai WNI, di mana 466 di antaranya berstatus warga negara ganda,” ujar Yasonna.

“Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut.

Yasonna menuturkan, KJRI Davao City telah menerbitkan 1.259 Dokumen Perjalanan RI atau Paspor. Dari jumlah tersebut, 835 orang telah mendapatkan endorsement special non-immigrant visa/ 47 (a) (2) dari Department of Justice.

“Yang lebih menggembirakan lagi, semua prosesnya tidak dipungut biaya, baik terhadap penerbitan endorsement maupun penerapan visa dengan masa berlaku lima tahun,” ungkap Yasonna.

Menkumham RI mengapresiasi KJRI Davao City atas capaian dan kerja kerasnya dalam melaksanakan peran secara maksimal untuk pelayanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia di wilayah kerjanya.

Menurut Yasonna, pengurusan pendaftaran dan penegasan status terhadap 8.745 warga keturunan Indonesia di Mindanao memiliki tantangan tersendiri mengingat kontur dan luas wilayah, keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung, serta ancaman keamanan hingga pola pikir masyarakat Indonesia yang berasal dari PIDs tentang pentingnya memiliki legal dokumen di Filipina.

“Dengan semangat melayani, kawan-kawan telah melaksanakan perannya dengan maksimal. You did well. Thank you! Namun demikian, kita tidak boleh terlena dan berpuas hati terhadap apa yang telah kita capai ini. Masih ada warga keturunan Indonesia yang belum terselesaikan penegasan status dan izin tinggalnya,” ujar Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

“Juga masih terdapat kewajiban memilih kewarganegaraan terhadap anak-anak dengan status warga negara ganda (terbatas). Saya harapkan seluruh pihak tetap dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mengawal dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas,” pungkasnya.

Dalam kegiatan penyerahan paspor, Yasonna didampingi Duta Besar RI untuk Filipina, Konjen RI untuk Davao City, dan Chief of State Counsel (mewakili Secretary of Justice).

Didampingi Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahruddin dan para Kepala Divisi, peluncuran ditandai dengan penekanan bumper oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM pada layar videotron.

Atas diluncurkannya dua inovasi tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

“Apresiasi sebesar-besarnya terhadap prestasi yang dicapai oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, teristimewa hari ini dengan dilaunchingnya dua inovasi ini,” katanya memuji.

Pria yang biasa disapa Eddy mengatakan bahwa inovasi yang diluncurkan tersebut dapat mempermudah pekerjaan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dilihat dari segi konteks akuntabilitas dan transparansi.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin berharap inovasi dalam rangka mendukung program revolusi digital ini dapat meningkatkan kinerja jajarannya dan juga kualitas pelayanan publik.

“Semoga inovasi ini dapat menunjang kinerja Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi,” ujar Kakanwil.

Sebagai informasi, SIHAMDU merupakan sebuah Sistem Pelayanan HAM Terpadu berbasis website yang menyatukan berbagai layanan HAM di wilayah Jawa Tengah. SIHAMDU dapat mempermudah dan menyederhanakan proses layanan HAM bagi masyarakat, unit pelaksana teknis, dan pemerintah daerah. Inovasi ini merupakan yang pertama di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Para calon Tunas Pengayoman yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di tahapan sebelumnya, harus berjuang menunjukkan kemampuan fisik mereka di fase ini.

Pelaksanaan seleksi dimulai pada hari ini, Rabu (24/11), terpusat di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro.

Pada prakteknya, para peserta seleksi harus mengikuti beberapa tes, mulai dari pengukuran tinggi badan, tes kesehatan, dan lari mengelilingi lapangan.

Setelahnya, mereka harus menunjukkan kemampuan pull up, push up, sit up dan yang terakhir shuttle run.

Menjaga kualitas, profesionalisme, transparan dan adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan seleksi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa selaku Panitia Daerah menggandeng Tim Jasmani Kodam (Jasman) IV/Diponegoro.

Standar dan perhitungan tes yang gunakan pun mengikuti kriteria yang biasa digunakan oleh Tim Jasdam IV/Diponegoro.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin yang selalu memantau setiap pelaksanaan seleksi, kembali hadir.

Didampingi Kepala Divisi Administrasi, Jusman dan Kepala Divisi Keimigrasian, Santosa, Kakanwil memberikan semangat kepada seluruh panitia.

Dia berpesan, agar panitia dapat terus menjaga integritas dan kejujuran selama proses seleksi berjalan.

Begitupun kepada peserta seleksi. Kakanwil menyempatkan diri memberikan sedikit wajengan sebagai bentuk dukungannya.

“Pertama, kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus hingga ke tahap ini. Kalian berada di sini berarti, telah dinyatakan lulus di tahapan sebelumnya,” ujarnya mengapresiasi.

Mengenai seleksi hari ini, Yuspahruddin berharap semua peserta bisa menunjukkan kemampuan yang maksimal.

“Kami berharap adik-adik harus cepat dan kuat. Harus berusaha maksimal. Seleksi ini lebih mengedepankan kekuatan dan kecepatan. Kalau kuat saja tapi tidak cepat, nantinya hasilnya kurang maksimal, begitupun sebaliknya. Jadi harus benar-benar berusaha cepat dan kuat.

Penegasan terkait pelaksanaan seleksi yang bersih, transparan dan bebas dari KKN juga kembali disampaikan Kakanwil.

“Kembali kami tegaskan, tidak ada yang bisa meluluskan kecuali anda sendiri. Jangan tergiur dengan iming-iming ada yang bisa meluluskan. Ada yang bisa membantu dengan menggunakan uang. Itu semua bohong,” tegasnya kepada para peserta.

“Lakukan yang terbaik, berusahalah sekuat tenaga. Ini sudah separuh jalan, jadi tinggal separuhnya lagi,” tambahnya

Tercatat, di hari pertama ini, ada 422 orang peserta yang mengikuti tes. Diketahui, dari 450 orang yang terjadwal, 28 orang peserta tidak hadir untuk mengikuti seleksi.

Kegiatan ini merupakan respon atas telah di launchingnya fasilitas pendaftaran Perseroan Perorangan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pada tanggal 8 Oktober 2021 di Bali.

Kanwil Kemenkumham Jateng selaku pelaksana kebijakan di daerah merasa perlu menyampaikan hal ini kepada masyarakat sesegera mungkin.

Kegiatan mengambil tema “Menopang Perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 melalui kemudahan pendaftaran Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”. Dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengungkapkan bahwa Perseroan Perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Salah satunya memberikan status badan hukum kepada pelaku usaha.

“Dengan memberikan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha,” ungkapnya.

“Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” sambungnya.

Selain, menurut Yuspahruddin pendirian Perseroan Perorangan sangat mudah. Hanya dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik dan tidak memerlukan akta notaris.

Kakanwil menyatakan, kebijakan tentang regulasi pembentukan Perseroan Perorangan merupakan upaya Pemerintah membangkitkan kembali kondisi perekonomian negara.

“Salah satunya adalah mendorong kemudahan berinvestasi. Penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi menjadi strategi terdepan untuk menarik investor serta mempermudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usahanya,” katanya menjelaskan.

“Pemerintah saat ini berkeyakinan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjadi montor penggerak dalam menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat,” tambahnya meyakinkan.

Sebelumnya, Ketua Panitia kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dalam laporannya menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan ini.

“Tujuannya dilaksanakannya adalah untuk menyebar luaskan informasi publik terkait Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan dan mendorong Usaha Mikro dan Kecil dalam mendirikan Perseroan Perorangan Khususnya di Kota Semarang guna membangkitan perekonomian Negara,” katanya melaporkan

Sosialisasi diikuti oleh 150 orang peserta yang datang kalangan Notaris, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Semarang, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang serta Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melalui Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan (yang hadir mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) memimpin jalannya rapat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Deni mengatakan bahwasanya sebuah Perda yang akan disusun harus sesuai dengan kewenangannya. Hal demikian dimaksudkan agar peruntukkannya nanti tidak menimbulkan ketidaksesuaian dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya tidak ada disharmoni antara Perda yang akan dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Intinya apa yang telah dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya,” ujar Deni.

Ada dari 29 Judul Raperda yang di konsultasikan. Enam di antaranya merupakan judul raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banyumas untuk dimasukan dalam Propemperda Tahun 2022.

Keenam Judul Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Keolahragaan, Raperda tentang Fasilitasi Pesantren, Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan, serta Raperda tentang Program Kali Bersih.

Namun demikian, tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah selain memberikan kajian terhadap keenam raperda Inisiatif Dewan tersebut juga memberikan saran berupa 21 Judul Raperda yang patut dipertimbangkan oleh Ketua Bapemperda H. Anang Agus Kostrad dan jajarannya.

Turut hadir dalam rapat siang ini Kepala Sub Bidang FPPHD Ahmad Shohib, Ketua IP3I Jawa Tengah Dodo Kurnianto, perwakilan beberapa fraksi partai, serta JFT Perancang Perundang-Undangan dari Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi dengan meraih 3 penghargaan sekaligus. Penghargaan pertama merupakan apresiasi dalam Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berhasil meraih Nilai Tertinggi dalam Penilaian TPI menuju TPN untuk Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian ini merupakan rata-rata dari nilai kolektif yang diperoleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh TPI.

Selain itu Kanwil Kemenkumham Tengah juga berhak atas penghargaan dalam Pelaporan e-LKHASN 2020 Kategori A dengan kriteria wajib lapor di atas 2000 pegawai. Pada kategori ini Kanwil Kemenkumham Jateng berhasil meraih Juara ke-2.

Terakhir, Kanwil Kemenkumham Jateng meraih Juara ke-3 dalam Pembinaan Satuan Kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2020 Kategori A dengan kriteria di atas 27 Satuan Kerja. Prestasi ini diterima atas upaya mendorong Satuan Kerjanya dalam meraih predikat WBK/WBBM. Diketahui pada tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Jateng berhasil membawa 1 UPT berpredikat WBBM dan 10 UPT berpredikat WBK.

Atas perolehan prestasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin, mengapresiasi dan berharap dengan adanya penghargaan tersebut dapat lebih memacu semangat kinerja seluruh seluruh jajarannya.

“Kami bersyukur kerja keras kawan-kawan di satuan kerja mendapat apresiasi oleh Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu kami harap dengan adanya penghargaan itu bukan membuat kita menjadi menurun tingkat kerjanya karena sudah berhasil, tetapi kita harus lebih keras lagi bekerja sehingga kita bisa meraih predikat WBK dan WBBM,” ujar Kakanwil saat ditemui usai kegiatan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly, dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasinya kepada para satuan kerja yang telah berkinerja dengan baik. Para mitra kerja Inspektorat telah mampu berkolaborasi dengan sangat baik sehingga menjadikan hasil kinerja yang optimal.

“Inspektorat telah menjadi pengawal kinerja Kemenkumham. Saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran maupun satuan kerja yang selama ini telah melaksanakan kinerja dengan baik,” jelasnya.

Rakorwas kali ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang ke-55. Turut hadir secara langsung di Aula Ditjen Kekayaan Intelektual antara lain Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, dan Pimpinan Tinggi Madya lainnya. Serta Pimpinan Tinggi Pratama Pusat di lingkungan Kemenkumham, Inspektur Jenderal terdahulu, dan Mitra Eksternal seperti BPK dan Ombudsman.

Sementara itu di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahruddin didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Jusman mengikuti jalannya kegiatan secara virtual dari ruang kerjanya.

“Jangan pernah puas dengan prestasi yang telah dicapai, Kemenkumham harus jadi pioneer dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, membuat birokrasi ini lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat,” ujar Yasonna di Lapangan Merah Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut Menkumham mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham harus bisa membuktikan untuk mampu bertransformasi menjadi kekuatan yang mampu berperan di lingkugan strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Kita harus bisa membuktikan, bahwa ASN di lingkungan Kemenkumham adalah sosok yang lincah, inovatif, pekerja keras, dan terampil,” tandas Yasonna, yang juga didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto.

Menkumham juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemekumham untuk menjadikan HDKD sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas semua yang telah dilakukan selama ini. Rumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis.

“Terus bekerja dan berkarya, pastikan bahwa kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara benar-benar terlayani. Sehingga kehadiran Kemenkumham dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Yasonna.

Ucapan terima kasih disampaikan Menkumham kepada berbagai pihak yang telah membantu Kemenkumham meraih berbagai prestasi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya saya berikan atas kerja keras jajaran Kemenkumham yang sampai saat ini masih terus konsisten berperan aktif, dan bersinergi, baik dengan internal maupun eksternal,” kata Yasonna.

Hingga Oktober 2021, Kemekumham telah mendapatkan berbagai penghargaan dan telah melakukan serangkaian inovasi. Adapun raihan prestasi dan inovasi Kemekumham antara lain 10 tahun berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporang Keuangan Tahun Anggaran 2020; Peringkat Pertama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award pada kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, serta Kategori Implementasi Sistem Aplikasi Kepegawaian dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) dari BKN; Peringkat ke Dua Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan nilai 95,97 dair Kementerian Keuangan.

Kemudian terpilih sebagai salah satu penerima Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), melalui Pembentukan 50 Pos Pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) di Denominasi Gereja di Manokrawi; Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB melalui Verasi (Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Secara Elektronik); dan meraih Predikat Ramah Anak bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA).

Pelaksanaan upacara bendera bertempat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Inspektur Upacara Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasonna H. Laoly.

Pada peringatan HDKD tahun ini mengangkat tema SEMAKIN PASTI dengan harapan Tema ini dapat menjadi landasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme.

Dalam amanatnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan beberapa hal, salah satunya yaitu mengajak seluruh jajaran ASN dari ujung barat sampai ujung timur dari Pulau Niangas sampai Pulau Rote untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kita harus membuktikan bahwa aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan insan yang kuat, bermartabat, dan mampu bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasonna H. Laoly, menambahkan kedepannya Hari Dharma Karya Dhika akan dipertingati setiap tanggal 19 agustus. Keputusan ini dilakukan semata-mata untuk mengembalikan dan meluruskan sejarah yang benar berdasarkan kajian, penelusuran sejarah dan pengumpulan bukti bukti autentik yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

“Bersatu, Bangkit dan Tumbuh”