Mengutip unggahan akun Instagram @haridesanasional2026, pemilihan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional (HADENAS) merujuk, berdasarkan kepada sejarah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

15 Januari sebagai Hari Desa Nasional (HADENAS) kendati diperingati setiap tahun, Keppres momor 23 tahun 2014 ini menegaskan bahwa Hadenas bukan merupakan hari libur nasional.

Momen peringatan Hadenas ini menjadi penting karena dianggap sebagai tonggak utama atas kejelasan status, dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan Hadenas 2025

Usai Hadenas diresmikan melalui Keputusan Presiden, Peringatan Hadenas pada 15 Januari 2025, menjadi momen pertama kalinya Hari Desa Nasional ini diselenggarakan, dan dipusatkan di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Mengangkat tema “Ketahanan Pangan Nasional Dimulai dari Desa Swasembada Pangan”.

Acara berlangsung pada tanggal 14–15 Januari 2025. Mencakup berbagai rangkaian kegiatan seperti:

1. Village Expo yakni Pameran inovasi, produk unggulan desa, dan digitalisasi desa.
2. Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) yang membahas penguatan fondasi pembangunan desa.
3. Pencanangan Gerakan Menanam yaitu fokus pada swasembada pangan sebagai pilar ketahanan nasional.

Hadenas 2026 di Boyolali, Jateng

Untuk tahun ke 2, Peringatan Hari Desa Nasional (Hadenas) pada 2026 ini dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 15 Januari dengan mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia”.

Lokasi utama kegiatan berada di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, dan kawasan Kebun Raya Indrokilo, Boyolali, Jawa Tengah.

Adapun tema menyoroti peran sentral desa sebagai fondasi utama dan motor penggerak pembangunan nasional, serta kunci pemerataan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Maka penyelenggaraan Hari Desa Nasional (HADENAS) 2026 ini menjadi mementum guna penguatan pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa dengan menonjolkan potensi wisata serta ekonomi lokal desa.

Rangkaian Kegiatan Hadenas 2026

Berikut jadwal rangkaian perayaan Hadenas 2026 yang berlangsung selama enam hari, yakni mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Januari 2026;

Kegiatan dibuka dengan Gerakan Bakti Desa yang melibatkan 261 desa se-Kabupaten Boyolali pada 10 Januari 2026.

Hari berikutnya, 11 Januari 2026, jalan sehat, car free day, dan donor darah sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Pada tanggal yang sama hingga 13 Januari 2026, Lomba E-Sport Nasional dan Piala Bupati yang melibatkan peserta dari berbagai daerah.

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah kompetisi olahraga sepak bola Liga Desa Tingkat Nasional yang berlangsung pada 11-14 Januari 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 7.800 desa yang telah melalui seleksi ketat dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Kemudian, pada 12 Januari 2026, coaching clinic khusus Kepala Desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan desa.

Menjelang puncak perayaan pada 14 Januari 2026, sejumlah kegiatan besar akan digelar di Kebun Raya Indrokilo. Kegiatan tersebut meliputi pameran potensi unggulan desa, pasar murah, seminar dan lokakarya desa, final Liga Desa Nasional 2026, serta malam Hadenas akan diputar layar tancap untuk hiburan masyarakat.

Puncak peringatan pada 15 Januari 2026 akan dimeriahkan dengan upacara seremonial Hari Desa Nasional, tepat tanggal 15 Januari 2026.

Acara puncak peringatan Hadenas 2026 dihadiri oleh pemerintah pusat, daerah, desa serta unsur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa PDT yang terdiri dari Tenaga Ahli (TA), Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Rangkaian acara dijadwalkan akan ditutup dengan tasyakuran pagelaran wayang kulit, serta kegiatan ‘Ngopi Bersama’ antara Menteri Desa PDT Yandri Susanto dengan TPP se Jawa Tengah, bersama masyarakat dan kepala desa. (IHA)

Kegiatan dalam rangka penguatan pelaksanaan program pemajuan desa dalam kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Desa (P3PD) tersebut berbasis Learning Management System (LMS).

Adapun Learning Management System (LMS) atau kerap disebut Learning Management Platform (LMP) merupakan program pemajuan desa berbasis teknologi tepat guna melalui perangkat lunak berbasis konten dan web.

“Maka TPP Kemendesa PDT baik PD maupun PLD untuk bisa menguasai platform dan mampu menunaikan tugas sebagaimana bangunan sistem manajemen pembangunan desa mutakhir.” terang Koordinator TPP Kabupaten Cilacap M. Fatikhun, S.Ag, MH.

Dia menegaskan bahwa Peningkatan Kapasitas Mandiri bagi Pendamping Desa ini merupakan kegiatan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendamping untuk pemajuan desa dampingan.

“Karena PD dan PLD merupakan tonggak pemajuan desa. Mulai pendokumentasian, pemantauan, administrasi hingga pelaporan dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan desa mesti dilaporkan melalui platform yang dibangun pemerintah.” tegasnya.

Lebih lanjut bangunan Sistem Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN merupakan platform data desa yang dibangun Kementerian Keuangan RI dan Kemendagri RI maka Aplikasi Monev DD kemendes PDT harus lakukan Singkronisasi Data dengan OMSPAN.

Selanjutnya dijelaskan bahwa OM-SPAN sendiri adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

“Omspan menjadi kunci dan acuan penting bagi Monev DD Kemendes dalam singkronisasi data kegiatan desa.” Tegas M. Fatikhun, SAg. MH yang juga aktifis ISNU Cilacap.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2023 yang merupakan Permendes PDTT Perubahan Kedua Atas Nomor 18 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua APDI Cilacap Suripto S.Ag mengemukakan program pelatihan ini bertujuan untuk membekali TPP guna peningkatan kapasitas dalam pendampingan pemerintah desa dan pengurusan kelembagaan desa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

“Pelatihan dan sekaligus pembinaan langsung dari tenaga ahli yabg juga Koorkab TPP Kemendes Cilacap ini menegaskan bahwa peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa betapa penting guna pemajuan desa.” Beber Suripto yang juga Koordinator PD Kecamatan Karangpucung.

Adapun pelatihan ini mencakup berbagai materi, antara lain:

1. Kepemimpinan dan Pengembangan Kapasitas dan citra Diri Pendamping meliputi pembekalan dengan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan penyelesaian masalah.

2. Analisa Kebijakan dan Regulasi Desa yakni fasilitasi pada pemahaman yang komprehensif tentang berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa dan kelembagaan desa.

3. Manajemen Pemerintahan Desa mmeliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Manajemen Keuangan Desa yakni bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan desa, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan aset desa, dan pertanggungjawaban keuangan.

5. Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada strategi dan metode untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Selanjutnya dia mengungkapkan bahwa pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Desa merupakan investasi jangka panjang untuk membangun desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.” Pungkasnya

Pantauan CILACAP.INFO – diketahui pelaksanaan pelatihan ini merupakan metodelogi dan media pembelajaran bagi PD dan PLD Kabupaten Cilacap dalam rangka pemajuan membangun desa di 269 desa pada 24 Kecamatan, Kabupaten Cilacap.

Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing.

Meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa secara profesional.

Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat. (IHA)

Dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari 14 Desa di Dayeuhluhur. Adapun acara diselenggarakan pada hari Kamis, 30 November 2023 yang bertempat di Pendopo Kecamatan Dayeuhluhur dengan 3 narasumber, Pertama dari Plt Kabid Pembinaan Pemdes Dispermades Kabupaten Cilacap, Bramantyo Sutikno, Inspektorat Cilacap, Slamet Riyadi, dan Tenaga Ahli Kementerian Desa PDTT Kabupaten Cilacap, Sapto Hari Segi.

Acara ini bertujuan agar seluruh desa di Kecamatan Dayeuhluhur memiliki dasar pokok dalam mengelola keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan realisasinya.

Plt Kabid Pembinaan Pemdes Dispermades Kabupaten Cilacap, Bramantyo Sutikno memberikan pemaparan dan presentasi di hadapan seluruh Kades yang hadir.

Adapun Inti dari pemaran ini yakni prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Pembangunan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.” Paparnya.

Lebih lanjut terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, pengembangan seni budaya lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan benca alam dan non bencana alam.

“Saya berharap pada kegiatan Bimtek ini, agar seluruh Desa di Kecamatan Dayeuhluhur agar selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.” Tutupnya.

Senada dengan Sutikno, Camat Dayeuhluhur Wawan Mardiono juga menyampaikan agar Kepala Desa dan Sekretaris Desa selalu bersinergi dan melaksanakan tupoksinya. Ia menghimbau agar Kades dan Sekdes aktif dalam memantau grup whatsapp. Sehingga jika ada kegiatan atau ada keperluaan bisa langsung dikoordinasikan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kemendesa Kabupaten Cilacap, Sapto Hari Segi memaparkan sosialisasi terkait kebijakan dana desa tahun anggaran 2024 yang meliputi:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui:

a. Pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu,

b. Pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:

a. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25% melalui BLT Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat.

b. Dukungan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%.

c. Dukungan program pencegahan dan penurunan stunting.

d. Dukungan program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

3. Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa, melalui:

a. Memisahkan penyaluran Dana Desa BLT/NonBLT berdasarkan kinerja pelaksanaan;

b. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;

c. pemberian reward berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Mandiri;

d. Mengalokasikan tambahan Dana Desa untuk Desa yang berkinerja baik di setiap Kabupaten/kota;

e. Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan Dana Desa.

“Dan yang keempat, yakni Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.” Jelas Sapto.