Melansir laman resmi idijawatengah.org disebutkan bahwa di samping menunaikan program Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi anggota IDI Wilayah Jawa Tengah.

Hal tersebut juga sebagai langkah konkrit IDI Jawa Tengah terus mengikuti laju dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mutakhir, yang kerap dan sering kali berpotensi mendapati beberapa keluhan.

Oleh karena mengingat betapa pentingnya hal tersebut IDI Wilayah Jawa Tengah menyiapkan tenaga kedokteran yang siap dalam pemenuhan kebutuhan dibeberapa kompetensi agar mengikuti pelayanan profesi.

Dalam Standar Kompetensi Dokter terdapat tujuh hal utama yang perlu kita cermati.

Tujuh hal tersebut disebutkan dalam Konsil Kedokteran Indonesia sebagai komponen kompetensi, antara lain:

Pertama; Area Profesionalitas yang Luhur. Adapun ruang lingkup komponen yang meliputinya antaranya:

1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa
2. Bermoral, beretika dan disiplin
3. Sadar dan taat hukum
4. Berwawasan sosial budaya
5. Berperilaku profesional

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

1. Menerapkan mawas diri
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
3. Mengembangkan pengetahuan

Area Komunikasi Efektif

1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja
3. Berkomunikasi dengan masyarakat

Area Pengelolaan Informasi

1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada

profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk

peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran.

– Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.

Area Keterampilan Klinis

1. Melakukan prosedur diagnosis
2. Melakukan prosedur penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya

meningkatkan derajat kesehatan

4. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam

penyelesaian masalah kesehatan

5. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan bagian dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) diterapkan guna untuk menyesuaikan tuntutan pelayanan dan kebutuhan masyarakat saat ini yang berkaitan dengan Sistem Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Untuk melaksanakan sebagaimana hal tersebut di atas, maka telah perlunya  perencanaan dan persiapan yang matang, dengan membentuk Kelompok Kerja Standar Pendidikan Dokter Indonesia oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia.

Mulai melakukan proses pengumpulan data dari berbagai para pemangku kepentingan melalui beberapa kali survai dan proses validasi bersama para pakar dalam bidang terkait serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk para

pimpinan institusi pendidikan kedokteran dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Maka IDI sebagai rumah besar, secara bijak, menyerahkan urusan-urusan bagi anggotanya termasuk PDUI menyangkut dokter umum.

Selain itu kompetensi Dokter Umum di sisi pendidikan kedokteran yaitu pengembangan kurikulum.

Dalam menyusun kurikulum harus mempertimbangkan beberapa hal mengenai standar-standar pendidikan kedokteran.

Standar tersebut berdasarkan atas masukan dari organisasi profesi, maka IDI dengan kompetensinya siap diperlukan jika adanya perubahan kebutuhan.

Misalnya pada kebutuhan pengembangan kompetensi Dokter Umum pada pelayanan rumah sakit berupa pelatihan-pelatihan manajerial.

Melalui pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh Institusi Pendidikan (FK) bekerja sama dengan PERKI, IKABI, PERDICI, dan sebagainya pada saat dokter muda yang telah menyelesaikan kepaniteraan tetapi sebelum program intership,

Sebagai usulan mengenai kursus-kursus singkat manajemen untuk Dokter Umum dengan penugasan penjabat struktural.

Pelaksanaan sistem kompetensi kerja dibentuk berdasarkan undang-undang dengan diakui lembaga internasional dan dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Maka setiap tenaga kerja profesi harus mempunyai sertifikat.

Mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi dokter selain yang sudah ada pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) harus disikapi secara bijak.

Perlu ada solusi yang benar secara aturan dan prosedur, sehingga Dokter tetap terlindungi dalam menjalankan tugas profesinya.

Perkunya diskusi dan komunikasi dari semua pihak secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencari solusi.

Menjadi oertimbangan sebagai salah satu alternatif solusi yaitu dengan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dari lingkungan IDI misalnya PDUI (Perhimpunan Dokter Umum Indonesia), tentu mulai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

IDI sebagai organisasi profesi kedokteran. IDI memiliki tugas menaungi para dokter di seluruh Indonesia. Organisasi ini berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI.

Adapun Visi IDI Jawa Tengah yakni Menciptakan Dokter Indonesia yang Beretika, Mandiri, Profesional, dan Menjunjung Tinggi kesejawatan.

Dalam tugasnya IDI Jawa Tengah mengemban amanah melaksanakan tugas misinya di antaranya  1. Meningkatkan Nilai Etik, Kolegialitas, dan Kesejawatan Dokter Indonesia.

2. Mewujudkan Dokter Indonesia yang Tangguh, Profesional, dan Sejahtera.
3. Meningkatkan Budaya Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Percepatan Alih Teknologi Kedokteran.
4. Meningkatkan “sense of belonging” dan “sense of participation” anggota terhadap organisasi IDI.
5. Mewujudkan IDI menjadi organisasi modern, professional, dan terbuka.
6. Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sehat dan Bermartabat.

Bertindak aebagai inspektur apel Wakapolresta Banyumas AKBP Hendri Yulianto, SIK, MH. Peserta apel diikuti personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Apel gelar pasukan di awali dengan pemeriksaan pasukan, kemudian dilanjutkan dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel Polisi Militer (PM), Personel Satuan Lalu Lintas, dan Personel Dinas Perhubungan (Dishub).

Melansir humas polri, Wakapolresta Banyumas AKBP Hendri Yulianto, SIK, MH, dalam membacakan amanat Kapolda Jateng mengatakan, Operasi Patuh Candi tahun 2024 ini merupakan Operasi Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas dengan melibatkan sebanyak 2.510 orang yang terdiri dari 260 personil Polda Jateng dan 2.250 personil Polres/ta jajaran Polda Jateng.

“Operasi Patuh Candi tahun 2024 dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 15 s.d. 28 Juli 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan tema operasi “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”, ungkap Wakapolresta.

Ia juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Candi tahun 2024 ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban laka serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

“Pada pelaksanaan Operasi Patuh kali ini kita mengedepankan pendekatan giat edukatif dan persuasif serta humanis didukung penegakkan hukum lantas secara elektronik (statis dan mobile)”, tuturnya.

Wakapolresta juga menyebutkan banyaknya pelanggaran berpotensi menyebabkan kecelakaan, hal ini perlu adanya tindakan preemtif dan preventif dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran pamflet, spanduk atau media massa. Di samping itu, juga melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas pengendara.

Ia juga memaparkan data jumlah pelanggaran lalu lintas pada semester I tahun 2024 sebanyak 358.664 pelanggaran, dibandingkan dengan semester I 2023 sebanyak 336.909 pelanggaran, trend turun 6 %. Selain itu, kejadian kecelakaan lalu lintas pada semester I tahun 2024 sebanyak 15.242 kejadian dibandingkan dengan semester I 2023 sebesar 15.743 kejadian, trend turun 3 %.

Di akhir amanatnya, Wakapolresta juga berpesan kepada seluruh personel yang terlibat operasi agar melaksanakan tugas Operasi Patuh Candi 2024 dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku.

Ia juga berharap dengan adanya Operasi Patuh ini, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.

“Operasi Patuh ini juga merupakan sarana untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat secara humanis untuk patuh dan disiplin terhadap lalu lintas”, ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam operasi tersebut Polresta Banyumas mengerahkan sejumlah 86 personel yang tercantum dalam surat perintah guna mendukung pelaksanaan Operasi Patuh di wilayah hukum Polresta Banyumas. (Asep)

Pembukaan dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi pada Jumat pagi.

Turnamen Taekwondo akan berlangsung selama tiga hari mulai Jumat – Minggu, 12-14/07/2024 Para atlet yang mengikuti, berasal dari berbagai usia dan nomor.

Mulai dari anak-anak hingga dewasa, sedangkan kelas yang ditandingkan ialah ponse, cadet, kyorugi, dan junior. Turnamen Taekwondo ini diikuti atlet dari 65 club di 35 kabupaten/kota di Jawa tengah dan DIY.

Menurut Kapolda, taekwondo menjadi ajang olahraga sekaligus upaya mempersatukan berbagai komponen bangsa.

Kegiatan ini, juga sebagai ajang untuk mencari bibit unggul yang akan mewakili Jateng dalam ajang nasional maupun internasional.

” Taekwondo ini merupakan sebagai wahana penetrasi, olahraga juga bagian dari cooling sistem. Ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata,” kata Irjen Ahmad Luthfi.

Dengan adanya kegiatan turnamen taekwondo ini diharapakan nantinya di Jawa Tengah akan ada bibit unggul taekwondo untuk bisa berlaga dikancah nasional maupun internasional. (Asep)

Hadir dalam acara tersebut Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, Imam Maskur Kepala Dinsos Jawa Tengah, Ibnu Hasan Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, M. Djohar AS Ketua PDM Banyumas, Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, serta segenap PDM dan Aisyiyah Banyumas.

Kegiatan jambore dibuka secara simbolis dengan menabuh kenthongan oleh Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan penyematan atribute jambore.

Kegiatan jambore akan berlangsung hingga Kamis, 27/6/2024. Dengan mengusung tema “Membangun Kreativitas, Menumbuhkan Prestasi, Mewujudkan Islam Berkemajuan”. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari 33 kabupaten/kota. Meskipun diguyur rintik hujan, acara berlangsung lancar.

Acara pembukaan berlangsung ceria dan meriah kala disuguhkan penampilan peserta jambore seperti Marching Band dari SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang, Kesenian Tari Tumandang dari Panti Asuhan Putri Aisyiyah Ajibarang, dan Kesenian Kenthongan dari Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Purwokerto.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menyampaikan, kegiatan jambore ini mempunyai efek positif bagi perekonomian masyarakat Banyumas dan berpesan kepada peserta agar berkompetisi secara sportif.

“Kegiatan ini dapat mendongkrak perekonomian lokal. Saya berpesan kepada para peserta agar berkompetisi secara sportif, memperkuat rasa persatuan, menjaga kebersihan, dan kesehatan.” kata Hanung.

“Kita harus membangun semangat dan tekad dalam diri anak yatim bahwa mereka memiliki potensi besar dan masa depan yang cerah. Menjadi anak yatim tidak boleh menjadi alasan untuk menjadi generasi peminta-minta. Kita harus memberikan mereka pendidikan dan ketrampilan yang memadai agar mereka bisa mandiri dan sukses.” kata Abdul Mu’ti dalam sambutannya.

Dalam sambutanya, Ketua PDM Banyumas, M. Djohar AS menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam membangun karakter anak.

“Dengan adanya jambore ini, kami ingin anak-anak merasakan kebersamaan, belajar mandiri, dan menjadi pribadi yang tangguh.” kata Djohar.

Jambore ini dikonsep oleh panitia dengan model perkemahan. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan perlombaan dan sesi materi menarik yang akan diikuti oleh para peserta. (Asep)

Daerah yang berpotensi terdampak antara lain : Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Temanggung, Brebes dan sekitarnya.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang akan terjadi.

“Kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (hujan lebat disertai kilat/petir dan dapat disertai angin kencang, puting beliung, hujan es, dll).” Kata Yoga.

Leboh lanjut, ia juga meminta untuk mewaspadai dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan air, pohon tumbang, dan jalan licin, dll.

“Mohon bantuan kepada BPBD/Pihak Terkait dapat meminta kepada Masyarakat untuk menjauh dari bantaran sungai, tubuh air atau wilayah rawan banjir, serta lereng yang rawan longsor.” Pungkasnya.

Disampaikan melalui rilis resmi BMKG Cilacap, bahwa Awal Musim Kemarau Tahun 2023 di wilayah Jawa Tengah umumnya diprakirakan terjadi pada bulan Mei 2023.

Adapun Awal Musim Kemarau Tahun 2023 paling awal terjadi pada bulan April Dasarian II (pertengahan April 2023) yang meliputi :

Kota Pekalongan dan Kab. Rembang; sebagian wilayah Kab. Demak, Jepara, Kudus dan Pati; Kab. Pemalang bagian utara; Kab. Wonogiri bagian selatan; sebagian wilayah utara Kab. Pekalongan dan Blora; wilayah timur laut Kab. Tegal.

Awal Musim Kemarau Tahun 2023 paling akhir terjadi pada bulan Juni Dasarian II (pertengahan Juni 2023) meliputi :

Sebagian wilayah Kab. Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo; Kab. Pekalongan dan Batang bagian selatan; wilayah tenggara Kab. Brebes dan Tegal; wilayah barat daya Kab. Kendal; sebagian wilayah selatan Kab. Cilacap dan Pemalang; sebagian kecil wilayah barat Kab. Temanggung.

Awal Musim Kemarau Tahun 2023 umumnya diprakirakan Sama dan Maju (lebih cepat) satu dasarian dari Normalnya.

Sifat Hujan periode Musim Kemarau Tahun 2023 umumnya diprakirakan Bawah Normal (BN) – Normal (N).

Puncak Musim Kemarau Tahun 2023 umumnya diprakirakan terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2023.

Panjang Periode Musim Kemarau Tahun 2023 paling pendek 10 dasarian (+3.5 bulan) yang meliputi Sebagian wilayah Kab. Banyumas dan selatan Kab. Cilacap.

Sedangkan yang terpanjang 22 Dasarian (+7.5 bulan) yang meliputi wilayah: Kota Pekalongan dan Karimun Jawa; sebagian kecil wilayah Kab. Tegal dan Pati; sebagian wilayah utara Kab. Pemalang dan Rembang.

Dihimbau kepada masyarakat untuk Waspada Potensi Cuaca Ekstrim saat masa peralihan (pancaroba), seperti petir, angin kencang, puting beliung, serta hujan lebat dengan waktu singkat yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

Narasi tersebut dibagikan di media sosial hingga video dan foto wanita cantik asal magelang tersebut viral.

Menurut keterangan Wanita berusia 15 tahun itu saat diinterogasi Polisi, ia mengaku tidak mencuri hanya ingin berjalan-jalan mengelilingi kota Magelang pada Rabu (12/04/2023).

“Terkait viralnya video wanita asal Magelang mencuri motor, kami dari Pihak Kepolisian Kota Magelang hendak mengklarifikasi melalui konferensi pers ini, bahwa yang bersangkutan tidak bermaksud mencuri,” Kata Kapolres Magelang, AKBP Yolanda Evalyn Sebayang.

Adapun kendaraan sepeda motor tersebut saat ini sudah dikembalikan, sedang terkait kejadian yakni bermula saat Wanita tersebut dalam pengaruh obat-obatan terlarang.

“Saat itu Wanita ini sedang jalan-jalan dan melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah. Kemudian Wanita tersebut mendekati motor itu dan menaikinya. Namun saat coba di starter, ternyata motor tersebut menyala meskipun tanpa kunci. Melihat mesin sepeda motor menyala, kemudian wanita ini berkeinginan mengendarainya dan dibawa berkeliling kota Magelang,” Terang Kapolres.

Sementara itu Pelapor atau Korban telah mendapat sepeda motornya kembali dalam keadaan utuh dan ia telah mencabut laporannya, sehingga proses hukum terhadap Wanita tersebut tidak dilanjutkan.

“Kami sangat menyayangkan video viral ini dan menyebut wanita tersebut sebagai pencuri serta mengexplore wajah wanita ini. Oleh sebab itu kami meminta kepada pengunggah konten yang menyatakan hal demikian untuk segera mengklarifikasi,” Kata Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres Magelang Kota mengatakan bahwa wanita tersebut masih di bawah umur dan memiliki masa depan, oleh sebab itu identitasnya tidak boleh diekspos.

“Jadi wanita ini sekali lagi bukan Pencuri hanya wanita di bawah umur yang frustasi karena permasalahan keluarga,” Tandasnya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Ditpolairud Semarang, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi Dirpolairud Polda Jateng, Kombes Pol R Setijo Nugroho menyampaikan keberhasilan Ditpolairud Polda Jateng ungkap kasus penyelundupan benih lobster dengan TKP Kabupaten Cilacap. (29/9)

Kapolda mengatakan, pengungkapan kasus itu berdasarkan laporan informasi tentang pengambilan, pendistribusian, penjualan BBL (Benih Bening Lobster) di kawasan perairan Cilacap.

Selanjutnya, Kapolda menerangkan, Team Subdit Gakkum Ditpolariud Polda Jateng langsung melakukan pendalaman terkait informasi tersebut.

“Berawal dari pendalaman dan pengamatan terhadap nelayan BBL di perairan Cilacap, ternyata banyak nelayan yang melakukan kegiatan mencari BBL (Benih Bening Lobster), dan selanjutnya di lakukan penyelidikan terhadap oknum nelayan yang akan melakukan pengumpulan BBL (Benih Bening Lobster),” kata Kapolda.

Selanjutnya pada Selasa 31 Agustus 2021, tim Subdit Gakkum Diplorairud Polda Jateng melakukan pembututan dan penghentian dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap mobil Avanza Nopol R 9474 PK yang dikendarai oleh YPD, di Jalan Jeruk Legi No 72 Cilacap.

“Pada saat dimintai keterangan oleh petugas, diperoleh hasil, bahwa benar sopir mobil Avanza Nopol R 9474 PK adalah YPD, dengan membawa BBL (Benih Bening Lobster) dalam sebuah kardus bungkus rokok berjumlah kurang lebih sebanyak 9.320 ekor,” terang Kapolda.

Lanjut Kapolda, adapun rincian BBL Jenis mutiara sebanyak kurang lebih 1.200 ekor, dan BBL jenis pasir kurang lebih 8.120 ekor.

“Saat ini tim sudah melakukan pengamanan terhadap sopir dan mobil Avansa Nopol R 9474 PK, beserta BBL (Benih Bening Lobster) sejumlah kurang lebih 9.320 ekor yang diduga akan diselundupkan keluar negeri,” ungkap Kapolda.

Pelaku dikenakan pasal 92 Jo pasal 26, ayat 1 Undang Undang RI no 11 tahun 2020, tentang cipta kerja tentang perubahan atas UU RI no 45 tahun 2009, tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 2004 tentang perikanan.

“Pelaku diancam hukuman 8 tahun penjara, dengan denda Rp1,5 miliar. Kami berharap kejadian ini jangan terulang lagi, dan Polda Jateng tidak akan segan-segan menindak pelaku tindak kejahatan apa pun di wilayah hukum Polda Jateng,” tandasnya.

Sebagai upaya pelestarian budidaya lobster, dalam konferensi pers itu Kapolda Jateng menyerahkan secara simbolis bibit bening lobster kepada Muh Arifin selaku Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. (**>

Otoritas Pusat dan Hukum Internasional sendiri sebagai inisiator merupakan salah satu Direktorat di bawah Ditjen AHU.

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, selaku Otoritas Pusat Indonesia memegang peranan penting dalam menjalankan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) dan Ekstradisi guna memberantas kejahatan siber yang semakin meningkat di era pandemi.

Kegiatan mengambil tema “Peran Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Lintas Negara dan Diskusi Publik terkait Layanan Apostille”.

Dipilihnya, Semarang sebagai lokasi kegiatan tidak lepas dari posisi kota ini, yang memerlukan perhatian khusus perihal kasus-kasus terkait pokok bahasan.

Terlebih Kota Semarang menduduki posisi kedua pengguna internet terbesar di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, yang rentan mendapatkan serangan Cyber Crime.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin pada Welcoming Remaks atau sambutan selamat datangnya, mengutarakan hal itu.

“Mengacu pada data yang kami peroleh dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Semarang merupakan salah satu kota yang memerlukan perhatian khususnya terkait sejumlah kasus yang melibatkan yurisdiksi lain,” ungkap Yuspahruddin.

“Dimana diperlukan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan instansi dan lembaga terkait. Artinya, pemilihan Kota Semarang sebagai pusat kegiatan kali ini, sangatlah tepat,” sambungnya menyimpulkan.

Kakanwil juga menilai, pemilihan Kota Semarang, membawa dampak positif bagi jajarannya dan instansi terkait lainnya.

“Merupakan sebuah penghargaan dan keuntungan bagi kami yang hadir di sini, bahwa hari ini diselenggarakan forum diskusi yang materinya dapat kami jadikan pedoman dalam upaya penegakan hukum”, ujar Kakanwil

“Terutama yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana terorganisasi lintas batas negara, yang seringkali juga terkait dengan Aparat Penegak Hukum serta instansi terkait lainnya di berbagai wilayah Republik Indonesia,” tambahnya lagi.

Sementara Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, sebelum membuka acara, menjelaskan secara teknis, dasar mengapa hubungan internasional dan kebijakan tentang hal itu perlu didiskusikan.

“Kita tinggal di dunia yang interconnected, saling berhubungan, saling berkaitan dan saling membutuhkan, interconnected work. Hubungan antar negara tidak bisa dielakkan lagi karena interkoneksi tadi,” jelasnya saat memberikan sambutan.

Cahyo mengatakan, Indonesia telah berpartisipasi dalam lembaga internasional baik di lingkup multilateral, regional, maupun bilateral. Indonesia telah memiliki mekanisme kerja sama hukum dan Indonesia telah melakukan perundingan untuk mewujudkan suatu mekanisme atau skema kerja sama ekstradisi di Asean.

Selain itu juga, Dirjen AHU menerangkan mengapa Indonesia perlu menjadi anggota organisasi Internasional.

“Tentunya adalah untuk mengedepankan kepentingan nasional. Hubungan antar negara utamanya bagi setiap negara adalah Nasional Interest (kepentingan negara), itu yang paling utama”, terangnya.

“Interaksi adalah untuk kepentingan nasional, perjanjian adalah untuk kepentingan nasional, baik itu multilateral, regional, maupun bilateral,” katanya melanjutkan.

Berangkat dari situ, Cahyo berpikir, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting juga.

“Oleh karena itu karena Nasional Interest penting, koordinasi antar Kementerian lembaga juga menjadi penting. Indonesia masih perlu meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga karena adanya kewenangan yang beririsan,” ujarnya.

Kegiatan NGOPHI sendiri dikemas dengan mekanisme diskusi panel yang terdiri dari tiga sesi.

Di sesi awal membahas tentang Peran MLA dalam Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara “Tindak Pidana Siber di Masa Pandemi dan Tantangannya”, dengan narasumber Kanit IV Subdit III, Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri dan Police Liaison Officer, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.

Di sesi kedua, materi mengenai Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra, Permasalahan dan Tantangan dalam Pemenuhan Permintaan Ekstradisi dibahas oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI dan Kombes Pol Tommy Aria, Kepala Bagian Divisi Hubungan Internasional, Interpol, Polri.

Pamungkas, diskusi mengupas perihal Layanan Apostille sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi Legalisasi Antar Negara dengan narasumber Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Tudiono, Dan Dr. Yudi Prayudi sebagai bagian dari Akademisi Universitas Islam Indonesia.

Hadir dalam pada acara pembukaan, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Selain dari internal Kementerian Hukum dan HAM, peserta datang dari perwakilan Aparat Penegak Hukum di Kota Semarang. Dari Polda Jateng, Pengadilan Tinggi dan Negeri Semarang, Kejaksaan Tinggi dan Negeri Semarang, serta Pemerintah Daerah.

Tampak juga perwakilan Universitas di seluruh Indonesia, yang hadir secara langsung dan virtual.

Kalapas Semarang, Supriyanto mengatakan, kejadian tersebut berawal saat Galang hendak bertugas kontrol keliling pada area branggang sekat antara tembok terluar pada pukul 17.00 WIB. di saat itulah petugas tersebut menemukan psikotropika jenis sabu dan pil koplo tersebut dalam bentuk bungkusan berwarna coklat.

“Diduga kuat, temuan itu merupakan upaya penyelundupan narkoba tersebut dengan modus melempar dari luar tembok lapas yang akan di lempar ke dalam blok namun upaya tersebut gagal tidak sampai ke dalam blok hunian,” kata Kalapas.

Mendapatinlaporan tersebut, Supriyanto pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Ngaliyan agar segera ditindaklanjuti.

Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim dari Unit Reserse Kriminal Polsek Ngaliyan datang ke Lapas Semarang untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima barang bukti.

“Bungkusan itu berisi narkotika jenis sabu seberat 10 gram dan 100 butir pil koplo,” ungkap Supriyanto

“Barang bukti penyelundupan narkoba tersebut sudah kami serahkan ke Polsek Ngaliyan untuk dapat dilakukan penyelidikan lanjutan,” tambahnya.

Mengantisipasi hal tersebut, Lapas Semarang sudah berupaya memasang CCTV untuk di luar tembok dan mengoptimalkan petugas dalam melakukan kontrol keliling ke luar tembok secara berkala.

Sebelumnya petugas Lapas juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas, Sabtu (4/9/2021). Dalam kejadian tersebut, petugas mengamankan 1 bungkusan psikotropika jenis sabu berwarna hitam