Gedung Kantor baru ini berada di pusat Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan jantung peradaban di Jawa Tengah. Kota yang juga dikenal dengan makanan khasnya lumpia ini tercatat berjumlah penduduk 1,6 Juta jiwa dengan mayoritas usia produktif nya merupakan generasi digital.

Selaras dengan hal tersebut, Kantor bank bjb saat ini didukung dengan konsep Hybrid Banking dengan produk digital unggulan seperti DIGI by bank bjb, bjb DIGICash, Laku Pandai, dan Internet Banking Corporate. Penerapan konsep Hybrid Banking merupakan inovasi teknologi pastinya dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh nasabah.

Peresmian kantor baru bank bjb Cabang Semarang dihadiri Kepala BAPENDA Kota Semarang, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Perilaku Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Komisaris bank bjb Rudie Kusmayadi, Direktur Operasional bank bjb Teddy Setiawan, Direktur Komersial bank bjb dan UMKM Nancy Adistyasari beserta jajaran dan tamu undangan lainnya.

Agenda acara dalam peresmian tersebut antara lain penyerahan santunan kepada anak yatim, dilanjutkan pemotongan pita peresmian kantor baru, dan diakhiri dengan Office Tour dan ramah tamah.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto menyampaikan, peresmian Kantor baru bank bjb di Semarang juga menjadi bukti bahwa bank bjb terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, dan Kota Semarang pada khususnya.

“Kami sangat antusias menyambut pembukaan kantor cabang berkonsep Hybrid Banking ini. Kami berharap pelayanan bank bjb akan menjadi lebih mudah dan efisien. Kami juga berharap bank bjb dapat memberikan layanan yang ramah, cepat, dan profesional kepada nasabah. Dengan adanya inovasi teknologi, kami yakin bank bjb dapat memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dan memperkuat hubungan antara bank dengan nasabahnya.” ucap Widi.

Di masa mendatang, bank bjb akan senantiasa berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah dengan implementasi teknologi informasi yang mengutamakan keamanan, dengan penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan handal, serta terus meningkatkan keamanan data agar nasabah merasa nyaman dan aman dalam bertransaksi, dengan tetap mengedepankan Corporate Value bank bjb yaitu Service Excellent, Profesionalism, Integrity, Respect, Innovation, dan Trust.

Sebagai informasi bank bjb Kantor Cabang Semarang secara resmi beroperasi sejak bulan Februari 2009 dan beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 149, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Dimulai dengan wilayah Kota Semarang, saat ini wilayah pemasaran bank bjb Kantor Cabang Semarang telah mencakup wilayah lain disekitarnya seperti Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Kendal, Batang, dan Magelang dengan dibantu 4 jaringan Kantor Cabang Pembantu.

bank bjb Cabang Semarang memiliki jaringan 10 ATM yang terdiri dari 1 mesin ATM di Kantor Cabang, 3 mesin di Kantor Cabang Pembantu, dan 6 mesin di area publik serta 2 mesin CRM yang terletak di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Berikut alamat lengkap lokasi jaringan kantor bank bjb yang berada di area publik di daerah Semarang.

1. KCP Ungaran, Jalan Gatot Subroto No 77 Ruko No. 5 Kab. Semarang 2. KCP Kudus, Jalan Jend. Achmad Yani No 27-29 Kab. Kudus 3. KCP Magelang, Jalan Tidar No. 11A Kota Magelang 4. KCP ASABRI Semarang, Jalan Perintis Kemerdekaan No 3 5. ATM Ngaliyan, SPBU Prof. HAMKA Ngaliyan 6. ATM Stasiun Tawang, Jalan Taman Tawang No. 1 7. ATM Sambiroto, SPBU Sambiroto 8. ATM Banyumanik, Jalan Jati 9. ATM Tlogosari, Indomaret Tlogosari 10. ATM Visionland, Jalan Raya Semarang-Soekarno Hatta Km 26

Otoritas Pusat dan Hukum Internasional sendiri sebagai inisiator merupakan salah satu Direktorat di bawah Ditjen AHU.

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, selaku Otoritas Pusat Indonesia memegang peranan penting dalam menjalankan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) dan Ekstradisi guna memberantas kejahatan siber yang semakin meningkat di era pandemi.

Kegiatan mengambil tema “Peran Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Lintas Negara dan Diskusi Publik terkait Layanan Apostille”.

Dipilihnya, Semarang sebagai lokasi kegiatan tidak lepas dari posisi kota ini, yang memerlukan perhatian khusus perihal kasus-kasus terkait pokok bahasan.

Terlebih Kota Semarang menduduki posisi kedua pengguna internet terbesar di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, yang rentan mendapatkan serangan Cyber Crime.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin pada Welcoming Remaks atau sambutan selamat datangnya, mengutarakan hal itu.

“Mengacu pada data yang kami peroleh dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Semarang merupakan salah satu kota yang memerlukan perhatian khususnya terkait sejumlah kasus yang melibatkan yurisdiksi lain,” ungkap Yuspahruddin.

“Dimana diperlukan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan instansi dan lembaga terkait. Artinya, pemilihan Kota Semarang sebagai pusat kegiatan kali ini, sangatlah tepat,” sambungnya menyimpulkan.

Kakanwil juga menilai, pemilihan Kota Semarang, membawa dampak positif bagi jajarannya dan instansi terkait lainnya.

“Merupakan sebuah penghargaan dan keuntungan bagi kami yang hadir di sini, bahwa hari ini diselenggarakan forum diskusi yang materinya dapat kami jadikan pedoman dalam upaya penegakan hukum”, ujar Kakanwil

“Terutama yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana terorganisasi lintas batas negara, yang seringkali juga terkait dengan Aparat Penegak Hukum serta instansi terkait lainnya di berbagai wilayah Republik Indonesia,” tambahnya lagi.

Sementara Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, sebelum membuka acara, menjelaskan secara teknis, dasar mengapa hubungan internasional dan kebijakan tentang hal itu perlu didiskusikan.

“Kita tinggal di dunia yang interconnected, saling berhubungan, saling berkaitan dan saling membutuhkan, interconnected work. Hubungan antar negara tidak bisa dielakkan lagi karena interkoneksi tadi,” jelasnya saat memberikan sambutan.

Cahyo mengatakan, Indonesia telah berpartisipasi dalam lembaga internasional baik di lingkup multilateral, regional, maupun bilateral. Indonesia telah memiliki mekanisme kerja sama hukum dan Indonesia telah melakukan perundingan untuk mewujudkan suatu mekanisme atau skema kerja sama ekstradisi di Asean.

Selain itu juga, Dirjen AHU menerangkan mengapa Indonesia perlu menjadi anggota organisasi Internasional.

“Tentunya adalah untuk mengedepankan kepentingan nasional. Hubungan antar negara utamanya bagi setiap negara adalah Nasional Interest (kepentingan negara), itu yang paling utama”, terangnya.

“Interaksi adalah untuk kepentingan nasional, perjanjian adalah untuk kepentingan nasional, baik itu multilateral, regional, maupun bilateral,” katanya melanjutkan.

Berangkat dari situ, Cahyo berpikir, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting juga.

“Oleh karena itu karena Nasional Interest penting, koordinasi antar Kementerian lembaga juga menjadi penting. Indonesia masih perlu meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga karena adanya kewenangan yang beririsan,” ujarnya.

Kegiatan NGOPHI sendiri dikemas dengan mekanisme diskusi panel yang terdiri dari tiga sesi.

Di sesi awal membahas tentang Peran MLA dalam Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara “Tindak Pidana Siber di Masa Pandemi dan Tantangannya”, dengan narasumber Kanit IV Subdit III, Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri dan Police Liaison Officer, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.

Di sesi kedua, materi mengenai Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra, Permasalahan dan Tantangan dalam Pemenuhan Permintaan Ekstradisi dibahas oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI dan Kombes Pol Tommy Aria, Kepala Bagian Divisi Hubungan Internasional, Interpol, Polri.

Pamungkas, diskusi mengupas perihal Layanan Apostille sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi Legalisasi Antar Negara dengan narasumber Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Tudiono, Dan Dr. Yudi Prayudi sebagai bagian dari Akademisi Universitas Islam Indonesia.

Hadir dalam pada acara pembukaan, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Selain dari internal Kementerian Hukum dan HAM, peserta datang dari perwakilan Aparat Penegak Hukum di Kota Semarang. Dari Polda Jateng, Pengadilan Tinggi dan Negeri Semarang, Kejaksaan Tinggi dan Negeri Semarang, serta Pemerintah Daerah.

Tampak juga perwakilan Universitas di seluruh Indonesia, yang hadir secara langsung dan virtual.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis, mengaku bangga atas raihan itu. Apalagi jajarannya berhasil meraih penghargaan yang sama untuk tingkat provinsi, Kabupaten, dan kota.

“Saya terima kasih pada kawan-kawan ASN yang bekerja luar biasa, kawan-kawan kelompok lain yang membantu serta partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi. Ini kado bagus, tapi bukan terus membuat kita sombong, justru menjadi beban berat untuk kita merencanakan lebih baik lagi.” Katanya.

Ganjar juga mengapresiasi kinerja Bupati Temanggung dan Wali Kota Semarang yang telah berhasil membuat perencanaan pembangunan terbaiknya.

Menurut dia, kedua pemimpin daerah itu hebat dan patut dicontoh oleh bupati/wali kota yang lain.

“Yang harus dilakukan adalah menjaga agar lebih substantif dan lebih responsif lagi ke depan. Perencanaan akan lebih prediktabel, dapat diperhitungkan dan menyangkut banyak sektor. Sehingga kalau meleset tidak terlalu jauh kecuali saat adanya pandemi seperti ini.” Ujarnya.

Penghargaan tersebut ditetapkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, serta diikuti Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan sejumlah jajaran kementerian lainnya.

Jawa Tengah dinilai terbaik dalam perencanaan pembangunan daerahnya karena inovasi dan capaian yang dihasilkan. Termasuk beberapa program unggulan yang menjadikan Jateng terbaik. Seperti Satu OPD Satu Desa Binaan, program sekolah tanpa sekat, rumah sakit tanpa dinding, dan penanganan bencana, serta beberapa program lainnya.

Sumber : Antara