Melalui kemitraan ini, UPL Indonesia berkomitmen penuh untuk menanggung biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 Petani Binaan Eratani selama satu tahun. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Petani Binaan Eratani yang bekerja dalam sektor informal.

“Menyejahterakan petani adalah inti dari apa yang kami lakukan di Eratani, oleh karena itu kami merancang program Setiani,” kata Bambang Cahyo Susilo, Chief Financial Officer Eratani.

“Program ini direalisasikan melalui kemitraan dengan UPL Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah monumental untuk memastikan petani kami terlindungi. Kami sangat berterima kasih atas kontribusi besar UPL Indonesia yang tentunya akan memberikan dampak positif pada Petani Binaan Eratani.”

UPL Indonesia, perusahaan agrokimia global juga memahami pentingnya kesejahteraan petani dan selalu berada di garis depan dalam mendukung industri pertanian.

“Kami sangat senang dapat bermitra dengan Eratani dan BPJS Ketenagakerjaan dalam tujuan mulia ini,” ungkap Praveen Kumar Ravindranathan, Sub Region Head UPL Indonesia, Malaysia, and Singapore.

“Kami berharap dapat memberikan jaminan sosial yang komprehensif melalui iuran yang kami bayarkan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi para petani Eratani untuk meningkatkan produktivitas mereka.”

“Inisiatif ini sangat sejalan dengan misi kami untuk melindungi dan melayani tenaga kerja Indonesia,” kata Dessy Sriningsih, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mangga Dua.

“Kami sangat antusias bekerja sama dengan Eratani dan UPL Indonesia. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para Petani Binaan Eratani. Semoga sinergi ini dapat terus berkembang dan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan para petani Indonesia.”

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa 88,42% tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia tergolong sebagai pekerja informal. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa proses budidaya padi memiliki berbagai tantangan bagi para petani, seperti kerja keras yang menguras fisik, ancaman cuaca ekstrem, dan risiko tak terduga lainnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Eratani merealisasikan program Setiani melalui kerja sama dengan UPL Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan, sebuah inisiatif yang dirancang untuk pengembangan komunitas yang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para petani.

Program ini bertujuan untuk memastikan para petani memiliki perlindungan jaminan sosial yang tepat, yangya memberikan keamanan bagi mereka dan keluarga mereka.

Melalui kerja sama ini, Petani Binaan Eratani berhak mendapatkan perlindungan tanpa batasan biaya perawatan saat mengalami risiko ketika bekerja.

Selain itu, jika petani meninggal dunia akibat risiko kecelakaan kerja tersebut, maka ahli waris berhak mendapatkan manfaat sebesar 48 kali dari pendapatan terlapor dan beasiswa pendidikan dengan total Rp174.000.000 untuk dua anak.

Hal ini karena Petani Binaan Eratani sudah terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja. Sedangkan, saat terjadi risiko kematian pada petani di luar kecelakan kerja, maka ahli waris akan mendapatkan manfaat dengan total Rp 42.000.000 sebagai bentuk manfaat dari program Jaminan Kematian

Jika iya maka sebaiknya simpan kartu Anda, catat nomor kartu dan daftarkan ke perusahaan baru jika diminta oleh tempat Anda bekerja.

Sehingga bilamana Anda kini bekerja di Tempat lain atau baru, Anda tidak perlu membuat BPJS Ketenagakerjaan kembali. Sebab meskipun NIK Anda tidak berubah, perusahaan baru atau lain mendaftarkan anda dengan BPJS yang baru.

Jika pun terlanjur memiliki lebih dari satu nomor BPJS, sebaiknya lakukan pengkinian data agar saldo bisa digabungkan.

Jika salah satu Nomor BPJS Ketenagakerjaan Anda nonaktif, maka statusnya akan aktif kembali bila nomor yang lain statusnya aktif setelah melakukan pengkinian data.

Tak hanya itu, bahkan saldo BPJS Ketenagakerjaan Anda akan Merger atau Digabungkan. Kemudian Data Nomor BPJS Anda juga akan menggunakan salah satunya, sementara yang lain tidak aktif lagi.

Adapun cara melakukan pengkinian data BPJS Ketenagakerjaan ternyata Mudah, tinggal Install Aplikasi JKN di Android, Daftar dan sesuaikan data diri Anda sesuai NIK, Siapkan Nomor KK, Nomor BPJS Ketenagakerjaan, alamat email, nomor HP untuk konfirmasi.

Nanti pada saat mendaftar, Anda juga diminta untuk melakukan foto dengan memegang kartu KTP.

Setelah semua proses berhasil dan data BPJS miliki Anda bisa dilihat, maka selanjutnya lakukan pengkinian data dan masukan nomor BPJS Anda lainnya.

Proses pengkinian data dan penggabungan saldo tetnyata cukup cepat, tidak sampai setengah jam, sebab ketika Anda melakukan pengkinian data dan ketika memproses akan ada pemberitahuan di email.

Jika Saldo telah digabungkan tapi statusnya masih nonaktif dan data perusahaan tempat Anda bekerja masih belum berubah, tunggu 1 atau 2 hari agar status dan data perusahaan tempat Anda bekerja berubah.

Saat ini BPJS membagi dua keanggotaan menjadi peserta menerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah yang iuran bulanannya dibayar juga oleh pemerintah dan peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) merupakan peserta BPJS yang iuran bulanannya dibayar sendiri oleh peserta.

Terdapat tiga kelas dalam Peserta Non-PBI di antaranya:

Kelas 1: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp150.000 per orang per bulan.

Kelas 2: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp100.000 per orang per bulan.

Kelas 3: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp 42.000 per orang per bulan (plus mendapat bantuan iuran dari pemerintah pusat sebesar Rp7.000 per orang per bulan).

Adanya percepatan reformasi fundamental di sektor kesehatan yang disebabkan karena pandemi menjadikan pemerintah harus melakukan reformasi sistem kesehatan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan (health security and resilience), menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Untuk itu pemerintah berencana menghapus penggolongan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas artinya kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini berlaku akan hilang. Nantinya, golongan kelas BPJS Kesehatan akan diganti dengan kelas standar atau tunggal.

Tak hanya untuk pelayanannya tapi juga tarifnya menjadi satu jenis. Kelas standar nanti hanya terdapat dua kelas kepesertaan program, yakni kelas standar A dan kelas standar B.

Kelas standar A yakni untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas B untuk peserta non-PBI. Peserta PBI, mendapat minimal luas per tempat tidur sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal enam tempat tidur per ruangan.

Sementara di kelas untuk peserta non PBI, luas per tempat tidur sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal empat tempat tidur per ruangan.

Perubahan ini menimbulkan beberapa perspektif dari masyarakat mengenai KRIS. Penelitian yang telah dilakukan di wilayah Yogyakarta mengambil sampel empat orang yang berbeda dari latar belakang, pendidikan dan kelas yang berbeda menggunakan wawancara mendalam.

MR, salah seorang pengguna BPJS Kesehatan Kelas 2 menyebutkan bahwa dirinya cukup merasakan manfaat BPJS Kesehatan dalam mengatasi pemeriksaan kesehatan sejauh ini.

Namun terkait rencana kebijakan KRIS, semestinya diimbangi pula dengan penyesuaian besarnya iuran agar tidak ada pengguna yang merasa dirugikan dari kelas tertentu terkait dengan diberlakukannya kebijakan KRIS.

Hal tersebut diungkap oleh MR dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“Ya ga adil lah. Sejujurnya aku ya tidak setuju. Kalau menurutku, ini tuh udah bagus kali, sesuai dengan perekonomian dan kemampuan kita beda-beda, kebutuhan kita beda- beda.” (Wawancara dengan MR, pada tanggal 22 September 2022).

Pendapat lain juga diungkapkan oleh RK. Sebagai pengguna BPJS Kesehatan Kelas 1, RK menyebutkan semestinya kebijakan KRIS diikuti dengan penyesuaian besaran iuran, sebab bila tidak , kebijakan tersebut berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. Berikut kutipan wawancara peneliti bersama RK:

“Kelas rawat inap standar, yen (kalau) iurannya, budget iurannya itu disesuaikan sih, tidak ada masalah ya sebenarnya, tetapi ketika tidak ada penyesuaian iuran budget itu akan jadi masalah, pasti ya. Ya kalau memang distandarisasi, memang kebijakan seperti itu ya ga ada pilihan. Asalkan biayanya juga diturunkan, gitu lho.” (Wawancara dengan RK, pada tanggal 22 September 2022)

Di sisi lain, pengguna aktif BPJS Kesehatan Kelas 3, DN, yang setiap bulannya selalu memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk melakukan kontrol dan pengobatan rutin merasa bahwa dengan adanya KRIS ini sebenarnya tidak menjadi masalah baginya.

Secara jelas, DN sampaikan kepada peneliti saat ditemui di salah satu RS swasta di Kota Yogyakarta:

“Untuk kebijakan KRIS, menurut saya itu oke-oke aja, sih. Bahkan mungkin itu jadi standar perawatan yang makin baik ya… yang bisa kita dapatkan dari perawatan Kelas 3. Berarti kan artinya ada standar pelayanan yang sudah dipikirkan oleh pihak-pihak terkait dan itu yang terbaik untuk mewakili semua kelas BPJS. Hanya, soal iuran setiap bulan itu kan belum tahu berapa ya… harapan saya besaran iurannya tidak memberatkan saja nantinya. Karena, saya pilih Kelas 3 ya karena yang paling murah dan saya mampunya segitu.” (Wawancara dengan DN, pada tanggal 22 Agustus 2022).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh WD pengguna BPJS Kesehatan Kelas 3. WD juga tidak mempermasalahkan mengenai KRIS karena pengalaman opname yang pernah ia alami dengan perawatan Kelas 3 di RS yang menjadi rujukan, tidak ada masalah dan pelayanannya juga baik.

Dengan standar perawatan Kelas 3, WD merasa sudah cukup baik sehingga apabila akan diberlakukan KRIS, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena logikanya KRIS ini paling tidak seharusnya akan jauh lebih baik dibanding perawatan Kelas 3 karena ada standar minimal. Hal ini diutarakan oleh WD:

“Nggak apa-apa, Mbak. Nggak masalah bagi saya kalau memang mau diberlakukan KRIS itu tadi. Karena saya sendiri dengan perawatan Kelas 3 merasa bahwa yang diberikan rumah sakit melalui klaim BPJS saja sudah baik dan prosedurnya tergolong mudah. Harapan saya sih iurannya ya, Mbak… jangan sampai mencekik. Kami pilih Kelas 3 karena memang mampunya segitu. Sudah sakit, masih harus mikirin bayar iuran mahal kan ya sulit juga… Intinya, saya berharap Pemerintah bisa benar-benar bijak mempertimbangkan ekonomi masyarakatnya apalagi sekarang apa-apa mahal. Kalau untuk perawatan dengan standar ini dan itu, saya nggak masalah, saya percaya pasti itu yang terbaik. Cuman ya… itu tadi, iurannya tolong dipikirkan betul dan prosedurnya juga jangan terus jadi sulit. Yang sekarang- sekarang ini kan itungane ora angel-angel banget, tur nek sesuai alur e ki mesti gampang (terhitung tidak terlalu sulit, apalagi apabila sesuai alur itu pasti mudah), nah… kalau udah berubah KRIS nanti jangan terus jadi dipersulit aturannya.” (Wawancara dengan WD, pada tanggal 5 Oktober 2022).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat mampu menerima rencana kebijakan KRIS dengan harapan kebijakan tersebut diikuti dengan penyesuaian besaran iuran yang dibebankan pada peserta BPJS Kesehatan dan juga regulasi lainnya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

Serta dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait KRIS dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat pada setiap wilayah agar penerimaan masyarakat terhadap kebijakan KRIS juga menyeluruh menyusul target pemberlakuan kebijakan KRIS.

Sherly Dewi – Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Reference :

1. Alamat BPJS Kesehatan. (2022). Bpjs-Kesehatan.Go.Id.

2. BPJS, A. (2021). Tugas dan Fungsi. Bpjs-Kesehatan.Go.Id.

3. DJSN : KRIS JKN Merupakan Upaya Standarisasi Mutu dan Layanan Kesehatan. (n.d.). Djsn.Go.Id. dan-layanan-kesehatan

4. Pramana, dkk. 2023. Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan Mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Yogyakarta: Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional.