Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail dalam keterangannya, Sabtu (15/3) menyampaikan bahwa niat merevisi UU Pers adalah langkah positif yang harus didukung.

“Kalau dari kami sepanjang itu tujuan baik, demi kepentingan kemajuan pers tanah air, Insya Allah kami siap mendukung,” ujar Yakub.

Yakub juga menilai regulasi pers yang ada sudah tertinggal dalam mengawal perkembangan industri pers mutakhir yang banyak mengalami perubahan drastis.

“Dunia pers kini telah mengalami perubahan demikian signifikan. Sebut saja perkembangan media online yang belakangan kian tak terbendung ditambah ragam persoalan yang menyertai, namun belum diatur dasar-dasar aturannya yang baru,” katanya.

Ia juga menyinggung terkait kehadiran industri pers padat karya yang semakin meningkat, tapi tidak mendapatkan kepastian hukum yang memadai.

“Persaingan antara badan pers padat modal dan padat karya semakin tinggi. Sayangnya, regulasi pers kita belum siap untuk memberikan pengayoman terhadap industri pers padat karya ini. Padahal ini momentumnya untuk memberikan ruang yang sehat bagi kemunculan industri pers padat karya,” urainya.

Untuk itu, menurut dia, wacana revisi UU Pers ini merupakan sebuah kabar gembira yang harus disambut oleh insan pers, terutama dari kalangan media padat karya.

“Dan saya percaya jika pers kita tumbuh semakin sehat, maka produk jurnalistik tanah air juga akan semakin berkualitas,” tandasnya.

Terakhir, kata dia, IMO-Indonesia juga siap memberikan masukan dalam rangka revisi/perubahan UU Pers tersebut yang akan langsung dilayangkan kepada Menteri Hukum dalan waktu dekat ini.

“Insya Allah IMO akan terlibat aktif dalam memberikan masukan dalam upaya revisi UU Pers ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas memberikan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Pers yang saat ini tengah dibahas di Komisi I DPR. Revisi ini bertujuan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi insan pers untuk bekerja secara merdeka serta menyehatkan industri penyiaran di Indonesia serta menjadikan aturan terkait hak cipta yang jelas.

Dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan redaksi media pada Kamis, 13 Maret 2025, Menteri Supratman menyoroti pentingnya pembahasan ketiga undang-undang tersebut yang saat ini tengah bergulir di DPR, terutama revisi Undang-Undang Pers. Langkah ini dianggap bisa memberi pijakan yang kuat untuk pers bekerja secara merdeka.

Menurut Supratman dengan bergulirnya perbincangan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Hak Cipta, berkaitan dengan kehidupan kelangsungan hidup dari dunia pers.

“Undang-Undang Penyiaran lagi bergulir di Komisi 1 DPR, kemudian juga Undang-Undang Hak Cipta saat ini juga bergulir di DPR. Tentu semua ini berkaitan dengan kehidupan dan kelangsungan hidup dari dunia pers kita,” ucap Supratman

“Terutama yang terkait dengan penggunaan hak cipta, terkait dengan berita-berita yang disajikan,dan kemudian dijadikan bagian dari informasi-informasi yang lain,”sambungnya.

Supratman juga berharap revisi terhadap Undang-Undang Pers dapat segera dilakukan. Ia menegaskan bahwa selain revisi Undang-Undang Penyiaran dan Hak Cipta yang tengah dibahas, Undang-Undang Pers juga perlu mendapat perhatian.

“Saya berharap mudah-mudahan bukan hanya kedua Undang-Undang tadi, tapi juga Undang-Undang Pers ada yang mengusulkan untuk kita bisa lakukan revisi,” kata Supratman pada saat buka bersama dengan pimpinan redaksi media.

Pasalnya, tinggal menghitung waktu, masyarakat Indonesia akan kembali melakukan pencoblosan untuk menyeleksi calon kepala daerah terbaik di masing-masing wilayah.

Khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), kontestasi elektoral dipastikan bakal berjalan sengit dikarenakan masing-masing pasangan calon (paslon) terbilang sama-sama punya kekuatan seimbang.

Seperti diketahui, sampai menit terakhir KPU Provinsi Jateng mengumumkan dua paket paslon yang ikut ambil bagian di Pilkada Jateng 2024.

Mereka antara lain, pasangan no urut 01 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan pasangan no urut 02 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Banyak pengamat memberikan pandangan berbeda-beda mengenai siapa yang lebih besar memiliki peluang memenangkan kontestasi nanti. Sebagian menjagokan pasangan no urut 01, sementara lainnya menjagokan no urut 02.

Namun demikian, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail memiliki pandangan tersendiri.

Ia menilai Ahmad Luthfi-Taj Yasin bakal jadi pasangan potensial yang akan memenangkan Pilkada Jateng 2024.

“Jika yang lain masih ragu-ragu, saya justru yakin bahwa pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin lah yang akan keluar sebagai pemenang,” kata Yakub di Kuningan, Jakarta, Kamis (26/9).

Yakub mencoba memberikan alasan terkait faktor-faktor yang menentukan kemenangan paslon no urut 02.

Menurutnya, jauh sebelum momentum Pilkada ini hadir, sosok Ahmad Luthfi memang telah santer diwacanakan bakal jadi figur kuat di perhelatan elektoral 2024.

“Dan ternyata dalam perkembangannya, popularitas, likeabilitas (kedisukaan), dan elektabilitas sosok Lutfhi mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal inilah yang membuat peta kekuatan kandidasi di Jateng justru terpusat pada paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin lah,” ungkap Yakub.

Belum lagi, kata dia, kedua pasangan kini didukung oleh koalisi KIM Plus yang mana saat ini tengah berada di atas angin lantaran menjadi partai pemenang Pilpres kemarin.

“Jadi, bukan tidak mungkin dengan besarnya dukungan politik yang dimiliki, ditambah kepopuleran kedua figur di tingkat basis, menjadikan kedua pasangan sebagai kontestan terkuat di Pilgub Jateng kali ini,” pungkasnya.

Disinggung soal kedekatan dengan kedua kandidat, Yakub mengaku tidak begitu dekat, namun cukup mengenal mereka.

“Kalau ditanya seberapa kenal, jujur saya cukup mengenal keduanya. Tapi tidak dalam arti kedekatan emosionalitas dan semacamnya. Doa saya, semoga kedua figur terbaik bisa meraih hasil positif di Pilkada kali ini,” pungkasnya.

Situasi ini tidak lepas dari menyongsong momentum politik elektoral untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada November 2024 mendatang.

Tidak sedikit yang setuju atau sebaliknya menolak terkait adanya keputusan pencabutan hak politik eks napi tersebut yang dinilai berdasarkan sudut pandang hukum maupun perspektif masing-masing.

Pakar hukum Indonesia Firman Wijaya, misalnya, menilai kedua pandangan pro maupun konntra seputar pencabutan hak politik bagi mantan napi itu perlu disikapi secara serius mengingat kaitannya dengan hak asasi seseorang yang diatur dalam hukum di Indonesia.

“Setidaknya ada dua perspektif yang saling tarik-menarik mengenai hal ini. Di mana ada perspektif hukum dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Firman yang juga Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) itu sebagaimana dikutip dari pernyataannya di channel Youtube FW Legal Voice yang tayang pada Jumat (26/7).

Tidak hanya itu, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) itu juga menyebut adanya kontroversi regulasi mengenai hak politik eks napi ini.

“Utamanya regulasi terkait Pemilihan Kepala Daerah, UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” terang Firman.

Staf Ahli Bidang Hukum Wakil Presiden Republik Indonesia itu menilai kontroversi seputar pencabutan hak politik bagi napi ini memang penuh dilematis ditinjau dari berbagai perspektif yang ada.

“Di satu sisi tidak ada hak asasi manusia yang dapat dikurangi, ataukah di sisi lain ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang tata pemerintahan bersih yang menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi menjadi bagian penting. Sehingga di dalam penerapan antara pidana pokok dan pidana tambahan menjadi jelas. Termasuk adanya putusan MK yang mewajibkan atau mengumumkan kepada setiap terpidana untuk menyampaikan kepada publik secara terbuka kalau dirinya menjadi terpidana tindak pidana korupsi,” bebernya.

Kaitannya dengan itu, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk kembali membijaki masalah ini dengan melakukan penataan regulasi yang lebih baik tanpa mengurangi hak politik napi dan kepentingan masyarakat.

“Sekarang pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan mendorong regulasi yang konsisten satu sama lain, atau kita justru mendiamkan regulasi yang inkonsisten satu sama lain,” ucapnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia juga turut berperan dalam memberikan informasi yang akurat dan kredibel seputar figur yang pernah tersandung masalah hukum yang kembali berpartisipasi dalam hajatan politik elektoral.

“Kami mencoba menyikapi permasalahan ini dengan menghadirkan aplikasi bernama Indonesia Memilih. Di mana melalui kanal ini, publik akan mendapatkan informasi seputar siapa saja kandidat yang pernah menjalani masa hukuman terkait tindak pidana korupsi. Karena fokus utama dari aplikasi ini adalah mengulas dan mendiseminasikan proses Pilkada secara holistik dan komprehensif mulai dari Sabang sampai Merauke,” kata Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail di Bilangan, Jakarta, Senin (5/8).

Yakub berharap, melalui aplikasi tersebut, publik tercerahkan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tepat untuk menyeleksi calon pemimpin kepala daerah yang dikehendaki.

“Ini adalah bagian dari konstribusi kita dalam mendukung Indonesia yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail di Bilangan, Jakarta, Sabtu (3/8) mengatakan bahwa Pilkada serentak tahun ini bakal berlangsung masif dan eksplosif.

“Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Artinya, Pilkada tahun ini butuh dukungan besar utamanya dari media massa untuk keperluan resonansi pemberitaan,”kata Yakub.

Untuk itu, kata dia, IMO-Indonesia selaku organisasi badan usaha media yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia siap menyambut momentum ini dengan menghadirkan wadah pemberitaan untuk kesuksesan Pilkada yang terbuka dan informatif.

“Indonesia Memilih merupakan sebuah kanal khusus bagi pemberitaan seputar Pilkada yang akan digerakkan oleh ratusan media anggota IMO-Indonesia yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kanal ini tidak sekadar menjadi sumber informasi seputar Pilkada 2024, lebih dari itu, ia merupakan wadah khusus bagi mereka yang mencari pemberitaan yang komprehensif dan kredibel seputar Pilkada itu sendiri,” terang Yakub.

Menurut Yakub, masyarakat kerap kesulitan memperoleh pemberitaan yang memadai dan kredibel seputar Pilkada dikarenakan kebanyakan media tidak begitu fokus hanya dengan mengangkat isu tentang Pilkada.

“Inilah yang menjadi alasan utama mengapa IMO-Indonesia berinisiatif menghadirkan satu ruang khusus yang mengangkat, mengulas dan memberitakan isu seputar Pilkada. Tujuannya agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang cukup mengenai tokoh, mekanisme, proses hingga dinamika seputar Pilkada yang berlangsung dari ujung timur hingga bagian barat Indonesia,” paparnya.

Yakub optimistis, hadirnya aplikasi Indonesia Memilih ini mampu menjadi jawaban di tengah banyaknya harapan masyarakat memperoleh pemberitaan yang holistik dan akurat tentang Pilkada 2024.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail menuturkan bahwa organisasinya selama ini selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak DP dalam membangun iklim pemberitaan tanah air yang kredibel dan terpercaya.

“Salah satunya dengan cara memerangi hoaks yang terlanjur merajalela. Utamanya di platform media digital,” kata Yakub di Jakarta, Jumat (21/6).

Menurutnya, upaya membangun pers yang bersih, bertanggung jawab dan terpercaya adalah hal yang sangat krusial saat ini, terlebih menyambut pesta demokrasi yang akan dihelat beberapa bulan ke depan.

Ia mengatakan, peran IMO Indonesia sejauh ini dalam melawan berita bohong telah dilakukan secara konsisten baik di level pusat maupun daerah.

“Kami punya komitmen tinggi dalam mendorong iklim pemberitaan yang menjunjung etika jurnalistik dan visi DP dalam membangun dunia pers yang informatif dan berintegritas. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi dengan DP terus diperkuat dari dulu hingga sekarang,” ujarnya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa IMO Indonesia akan senantiasa berpedoman pada UU Pers dan kode etik jurnalistik.

“Termasuk kami juga selalu mematuhi segala larangan, imbauan ataupun peraturan yang dibuat DP dalam mendorong peningkatan kualitas pers di Indonesia,” pungkasnya.

Dalam pernyataannya, Yakub memuji konsep acara yang digagas rekan-rekan pengurus wilayah Sumut.

Menurutnya, program pelatihan jurnalistik yang digelar serentak dengan kegiatan pelantikan pengurus DPC IMO Indonesia Kabupaten Karo merupakan konsep yang bagus dan patut ditiru yang lain.

“Saya selaku pribadi sangat mengapresiasi konsep yang digagas teman-teman di Karo Sumut. Semoga ini menjadi role model bagi pengurus IMO di wilayah,” kata Yakub di Bilangan, Jakarta, Minggu (2/6).

Yakub juga mengapresiasi pengurus DPW IMO Indonesia Provinsi Sumut yang merumuskan buku panduan pelatihan jurnalistik sebagai acuan wartawan IMO di wilayah tersebut.

“Inisiatif yang terakhir ini juga menurut saya sangat positif dalam meningkatkan kredibilitas dan kualitas jurnalistik anggota. Mudah-mudahan program luar biasa ini menular ke teman-teman di berbagai daerah,” pungkasnya.

Keterangan tersebut disampaikan Ketua merangkap Anggota Pansel, Muhammad Yusuf Ateh, di Lobi Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (31/5).

Berkaitan dengan peluang tersebut, Ketua Umum Ikatan Media Online Indonesia (IMO Indonesia) Yakub F. Ismail mendorong insan pers untuk ikut dalam seleksi tersebut.

“Ini kesempatan besar bagi masyarakat pers. Terlebih karena jaringan yang dimiliki,” ujar Yakub di Bilangan, Jakarta, Minggu (2/6).

Yakub menambahkan bahwa masyarakat pers selalu diidentikkan dengan mereka yang punya social capital kuat.

“Ini tentu tidak berlebihan, menimbang hampir setiap saat masyarakat pers selalu menjalin koneksi dan interaksi dengan siapapun. Sehingga, wajar ketika jaringan yang dimiliki terus meluas dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya sangat menyayangkan bila di kesempatan penting ini tidak ada yang mewakili masyarakat pers maju menjadi calon unsur pimpinan baik KPK maupun Dewas.

“Padahal, jika ada insan pers yang menduduki unsur pimpinan tersebut, akan lebih mudah memetakan potensi penyalahgunaan anggaran negara karena sudah terbiasa menggali dan mengungkap masalah tersebut ke publik,” terangnya.

Diketahui, sesuai Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024, Ateh juga memperkenalkan delapan Anggota Pansel Calon Pimpinan dan Dewas KPK Masa Jabatan 2024-2029 beserta tugas yang berkaitan.