Demikian kabar duka yang dibagikan oleh Menag RI Yaqut Qoumas pada Sabtu lewat akun Twitter, Sabtu (27/05/2023) tadi.   Ir. H. Sarwono Kusumaatmadja (24 Juli 1943 – 26 Mei 2023) adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta masa bakti 2004–2009. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Eksplorasi Kelautan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1974 dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Sarwono meninggal pada 26 Mei 2023 di Adventist Hospital, Pulau Pinang, Malaysia

Jenazah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Nasional, Sarwono Kusumaatmadja diterbangkan dari Penang, Malaysia ke Indonesia pada Jumat (26/5/2023) malam.

Pada periode 1971–1988, ia menjabat sebagai anggota DPR RI dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada tahun (1983–1988).

Selain menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan VI (1993–1998), ia juga menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan V (1988–1993). Ia juga pernah menjadi anggota Partai Keadilan dan Persatuan pada Pemilu 1999.

Pada periode 1999–2001, ia menjabat Menteri Eksplorasi Kelautan pada Kabinet Persatuan Nasional dan terpilih dalam pemilu legislatif 2004 sebagai anggota DPD RI dari DKI Jakarta pada tahun 2004.

Terakhir ia menjadi anggota dewan komisaris PT Energy Management Indonesia, saat itu Sarwono menjabat sebagai Komisaris Utama.

Diperkirakan, jenazah Sarwono Kusumaatmadja akan tiba di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (27/5/2023) sore ini pada 15.00 WIB untuk disemayamkan di rumah duka di Kalan Balitung III nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya jenazah kabarnya akan dimakamkan di Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada hari Minggu (28/05/2023).

Pesan ini ditegaskan Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 2023 di Surabaya. Hadir, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi.

Rakernas diikuti seluruh jajaran eselon I dan II, pusat dan daerah. Hadir juga para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Bergabung secara daring dalam Rakernas yang akan berlangsung dua hari, 4-5 Februari 2023, para Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tegas Gus Men, panggilan akrabnya, di Surabaya, Sabtu (4/2/2023).

“Pimpinan Satker agar membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan. Upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana. Misalnya, tidak menitip absen, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya,” sambung Menag.

Ditegaskan Menag, turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.

Selain itu, lanjut Gus Men, seluruh jajaran Kemenag juga harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat,” pesannya.

“Jajaran Kemenag harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat, melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital,” sambungnya.

Berkenaan dengan transformasi digital, Gus Men minta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya.

“Sehingga, pelayanan prima pemerintah, khususnya Kemenag, dapat segera dirasakan masyarakat,” pintanya.

Menag mencontohkan, target sertifikasi halal hinga mencapai 10 juta pada 2024 bukanlah hal mudah. Sehingga, perlu upaya luar biasa saja. Dan, digitalisasi layanan sertifikasi halal menjadi kunci.

“BPJPH agar fokus. Kerahkan sumber daya pada upaya digitalisasi dan percepatan pencapaian target ini. Sementara ini batasi perjalanan luar negeri, dan pastikan pelaku UMK terafirmasi oleh Sehati,” tuturnya.

“Saya minta setidaknya per bulan ada pergerakan minimal 100 ribu proses sertifikasi halal. Ini coba dipikirkan caranya. Saya mendorong agar setiap produk makanan di kantin-kantin madrasah, PTKIN, kantor, dan lainnya bersertifikat halal,” lanjutnya.

Menyongsong tahun politik, Menag berpesan agar seluruh jajarannya ikut berupaya dalam mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat.

Menjadi tugas ASN Kemenag untuk memastikan kerukunan umat tetap terjaga baik di tahun politik.

“Untuk itu, saya deklarasikan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama,” tandasnya.

“Setiap hari kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat dari media-media soal sulit dan belum meratanya bantuan sosial. Kalau dana Rp5,6 triliun digelontorkan untuk platform digital atas nama pelatihan online tentu ini mencederai keadilan masyarakat banyak,” tegas Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Senin (11/5) melalui siaran tertulis.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut, kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan kemitraan dengan platform-platform digital seperti tak mengganggap adanya pandemi Covid-19. di masa pandemi, kata dia, masyarakat lebih membutuhkan tambahan pendapatan daripada sekadar pelatihan online yang tidak secara ketat mengukur partisipasi dan peningkatan kualitas peserta.

“Pemerintah seperti tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya. Tambahan pendapatan sebesar Rp1 juta tentu jauh lebih berguna daripada hanya memeroleh sertifikat tapi tidak akan tahu apa manfaatnya,” kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan, alih-alih membantu rakyat yang terdampak Covid-19, Pemerintah justru menjadikan perusahaan-perusahaan digital itu, Bahkan di antaranya sudah kelas unicorn (salah satu di antaranya ditengarai sebagai perusahaan asing) bertambah pundi-pundinya dengan duit APBN.

“Ini kayak pemberian cuma-cuma pemerintah dalam jumlah besar kepada korporasi swasta justru di saat negara sedang menghadapi keterbasan anggaran. Selain itu, pelatihan online semacam ini ke depan akan menjadi modus baru bagi korporasi swasta untuk mengambil anggaran pemerintah dalam balutan kegiatan yang di dalamnya tidak menuntut mekanisme pertanggung jawaban publik, kecuali sebatas dokumen administratif,” tandasnya.

Di sisi lain, ujar dia, beberapa sesi pelatihan di Kartu Prakerja mudah ditemukan di banyak platform media sosial dan daring secara secara gratis. Dia menjelaskan, GP Ansor saja sudah membuat pelatihan online gratis dan praktis, seperti kursus Bahasa Korea.

“Kami juga membuat pelatihan online aplikasi web untuk membangun e-commerce, pelatihan aplikasi mobile e-commerce, pelatihan membuat konten Instagram, pelatihan membuat konten motion graphic, hingga kelas-kelas kewirausahaan. Pelatihan online gratis dan praktis tersebut seharusnya sangat bisa dilakukan pemerintah dengan anggaran, fasilitas, dan sumber daya yang jauh lebih besar jika memang ada kemauan untuk itu,” ujar Gus Yaqut.

Meski begitu, ujar Gus Yaqut, sejatinya program Kartu Prakerja yang hanya dapat diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak aksesibel bagi sebagian kalangan masyarakat. Pasalnya, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap internet.

“Ini menunjukkan pemerintah terkesan tidak mengenal dan menolong rakyatnya. Lihat saja seorang menteri terkaget-kaget tahu ada wilayah di Indonesia tidak memiliki akses internet dan listrik. Bagaimana Program Kartu Prakerja bisa dirasakan manfaatnya kalau kayak begini,” tandasnya.

“Bisa jadi mereka lebih memilih menjual telepon pintarnya untuk beli sembako atau bayar kontrakan rumah di masa sulit ini, daripada ikut Kartu Prakerja yang harus diakses dengan kuota internet yang juga harus dibeli,” timpalnya.

Gus Yaqut mengatakan, pelatihan ini tidak menyediakan jaminan akses terhadap pekerjaan yang sebenarnya, tapi justru akan menambah beban pemerintah di masa mendatang karena output program ini tidak benar-benar terserap di pasar kerja yang ada atau benar-benar bisa memulai pekerjaan mandirinya (own-account worker). Apalagi, lanjut dia, pandemi Covid-19 telah menghantam sendi-sendi ketenagakerjaan.

“Mertimbangkan faktor-faktor tersebut, GP Ansor memandang program ini harus didesain ulang dengan mengintegrasikan perspektif krisis dan pendekatan new normal. Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat (cash tranfer program),” tegas Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan, memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi asa menjaga pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

“GP Ansor berharap pemerintah memperkuat resiliensi masyarakat bawah dengan menginvestasikan lebih banyak program yang bisa langsung dinikmati dan dapat menjawab kebutuhan dasar mereka. Menghentikan pelatihan online bukan saja menyelamatkan APBN dari kemubaziran, namun juga akan menambah jumlah penerima manfaat bantuan sosial,” pungkasnya.