Hingga kini kasus video viral Ibu guru S**** menghiasi pemberitaan diseluruh media online baik local ataupun Nasional. Informasi yang terhimpun salah seorang Guru SD yang baru menjalani Guru Magang di wilayah Jember melakukan adegan vulgar di depan kamera sambil berjoged tanpa busana. Kisah ini menyebar setelah dibeberapa portal berita menyebar diseluruh pemberitaan di Indonesia.

Dari video terlihat seorang Ibu Guru yang memakai hijab serta berkacamata yang tanpa busana beraksi didepan kamera. Padahal Ibu Guru yang juga berkuliah di salah satu Universitas negeri di Jember tersebut memiliki program pembelajaran yang baik dan interaktif, dimana ketika ibu Guru mengajar menggunakan metode modern dengan cara penggabungan media sosial seperti Live Tik Tok dengan pembelajaran interaktif dikelas. Sehingga metode ini membuat anak didiknya di Sekolah dasar menjadi antusias serta tidak bosan.

Cepatnya merebaknya pemberitaan ini juga dikarenakan Ibu Guru S*** tersebut juga sangat aktif didunia media sosial seperti Instagram dan Tik Tok. Bahkan selama pembelajaran berlangsung dikelas juga diselingi di Live Tik Tok dalam durasi yang lama yang diupload di media sosial youtube dll.

Atas viralnya kasus viral tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono menanggapi atas kasus diwilayah kerjanya. Melalui dikutip wawancara Tribun News Jember pada Kamis (20/2) Hadi membenarkan fakta tersebut bahwa Guru tersebut merupakan salah satu Guru SD diwilayah Jember. Tetapi Hadi menyampaikan bahwa Guru tersebut belum menjadi ASN melainkan baru menjadi Guru Honorer yang digaji oleh Sekolah secara mandiri. Hadi juga mengungkapkan baru mendalami kasus tersebut dengan tim yang lain, tetapi untuk saat ini Guru yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Sekolah Terkait.

Menelusur dari kasus tersebut, ternyata terungkap beberapa versi dimana video tersebut diduga disebar oleh Pacar yang sakit hati karena diputus serta ada juga beberapa versi karena handphone yang kena hacker. Tetapi hingga kini dari Guru S*** belum memberikan konfirmasi apapun.

Tentunya atas insiden ini menjadi keprihatinan bagi dunia Pendidikan, Guru yang seharusnya menjadi role model para murid malah memberikan contoh yang buruk. Atas kejadian ini harus menjadikan pembelajaran bagi semua profesi, termasuk bagi Guru. Bagi Guru SD yang mengaplikasikan pembelajaran interaktif kolaboratif antara media sosial dengan media pembelajaran dikelas, tentunya diharapkan  harus mengetahui Batasan – batasannya ketika mengajar dan bermain media sosial, dikarenakan apabila tidak ada Batasan maka akan membuat Guru menjadi offside, sehingga akan membuat contoh yang tidak baik bagi muridnya.

Apakah kasus ini hanya salah satu kasus yang terungkap ke permukaan? Ataukah masih banyak kasus lagi yang belum terungkap ke permukaan yang kini mengendap dibawah seperti fenomena gunung es yang suatu saat akan meledak ke permukaan. Tentunya ini merupakan PR bagi semua pihak, tidak hanya sekolahan, Dinas terkait tetapi juga Kemendikdasmen dan Kemendikrestikti, dimana mereka mempunyai tugas untuk mencetak calon Guru serta membuat Kurikulum yang baik supaya tercipta generasi yang beradab dan berakhlaq. Sehingga diharapkan kasus Guru seperti ini tidak terulang kembali ke depannya.

Perlu diketahui dengan tegas bahwa Guru merupakan role model atau sebagai contoh bagi siswa di sekolah. Mereka tidak hanya melaksanakan aturan, tetapi mereka juga membantu siswa memahami alasan di balik aturan tersebut. Disini peran Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus memahami salah satu aspek penting dari perkembangan individu adalah kebebasan berekspresi, terutama pada usia remaja ketika siswa mulai membentuk identitas mereka sendiri. Seperti yang diungkap pada Penelitian Yudha (2020) bahwa anak didik akan mencontoh apa yang Sudah diajarkan dari orang tuanya dan Gurunya hingga nanti kelak dewasa yang juga akan diajarkan kepada anaknya kembali.

Kemudian untuk mengantisipasi dalam era perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa pada sekarang ini diharapkan semuanya pihak harus berhati – hati, bahwa jangan pernah menyimpan video yang tidak pantas didalam handphone. Karena ketika handphone tersebut sudah terkena hacker atau sudah dijual maka file yang sudah dihapus bisa dipulihkan kembali. Maka dari itu, menanggapi ahli pakar IT Profesor Rudolfo yang menyampaikan untuk mencegah kejahatan didunia maya maka disarankan untuk handphone bekas milik pribadi apabila sudah tidak dipakai wajib dihancurkan daripada dijual.

Hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi dari kejahatan siber yang pada tahun 2025 sudah banyak memakan korban banyak profesi baik dari artis, pejabat public, ASN hingga Guru. Atas banyaknya kasus video yang sudah viral selama ini harus menjadi pembelajaran bagi semua untuk lebih bijak dalam mempergunakan handphone.

Atas kasus tersebut solusi terhadap masalah ini adalah dengan penataan ulang tenaga pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah berupa peningkatan kemampuan akademik dan sekaligus penguatan nilai-nilai moral dan etika karena itu sangat menentukan keberhasilan proses belajar di sekolah. Artinya, di samping mendapat ilmu pengetahuan baik guru, siswa juga mendapatkan rasa aman dan menyenangkan dalam belajar.

Selain itu, penanaman nilai-nilai agama, etika, dan norma perlu juga ditanamkan kepada guru serta tidak hanya pada siswa dalam pergaulan di sekolah atau pun lingkungan luar serta komunikasi yang lebih intensif antara orang tua siswa dengan guru. Selain itu juga pentingnya sanksi yang tegas dari dinas terkait serta sekolah bagi Guru yang melakukan pelanggaran, hal ini bertujuan untuk menegakkan budaya disiplin bagi aparatur negara serta pendidik. Jangan sampai garda terdepan dalam Pendidikan malah memberikan contoh yang tidak baik bagi muridnya.

Penulis : Dr. Elinda Rizkasari,S.Pd.,M.Pd

Dosen prodi PGSD Unisri Surakarta

Kabar ini tentunya menjadi euphoria bagi Guru dari sabang sampai Merauke, Perlu diketahui juga bahwa selama ini kesejahteraan Guru mulai ditingkatkan ketika era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pencetus era Sertifikasi Guru. Pada waktu itu SBY mengacu atas amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005 untuk meningkatkan kesejahteraan Guru.

Karena kebijakan presiden SBY, Presiden yang berasal dari daerah Pacitan Jawa Timur tersebut mendapatkan penghargaan Maha Dwija Praja Utama dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dwija Praja Nugraha sendiri merupakan salah satu penghargaan yang dianugerahkan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) kepada kepala daerah baik bagi Bupati, Walikota, Gubernur bahkan untuk Kepala Negara yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalitas, kesejahteraan guru, dan PGRI.

Meskipun kebijakan yang sangat meningkatkan kesejahteraan Guru, ternyata masih ada masalah yang tertinggal karena kebijakan tersebut. Guru Honorer dan Guru tidak tetap masih mengalami nasib yang kurang baik, hal ini dikarenakan gaji yang diterima oleh Guru Honorer sangat jauh dibawah layak.

Bahkan salah satu Guru Honorer dari Sekolah dasar dalam video yang sempat viral pada Bulan Oktober 2024 memperlihat struk gajinya yang sebulan hanya mendapatkan 200 ribu rupiah. Dalam sebuah video viral baru-baru ini yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok @halowiggg tentang perjuangan seorang guru honorer. Unggahan tersebut menunjukkan seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta di Banyuwangi, Jawa Timur menunjukkan gaji bulanannya yang hanya sebesar 200 ribu per bulan.

Hal yang membuat mengharukan adalah meskipun gajinya dibawah UMR, tetapi Guru tersebut mengaku tetap bersyukur atas apa yang sudah didapatkannya. Tentunya kisah ini membuat dada kita menjadi nyesek, karena kisah ini merupakan salah satu kisah diantara seribu kisah bagi Guru Honorer diseluruh Sekolah di Indonesia.

Menyikapi masalah yang masih tersisa tersebut, pada era Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 akhirnya meluncurkan program P3K bagi Guru honorer. Kebijakan ini membuat angin segar bagi Guru honorer meskipun hingga kini belum menyerap seluruh Guru Honorer se-Indonesia tetapi kebijakan ini minimal bisa menaikkan kesejahteraan Guru Honorer yang sudah tidak bisa lagi mendaftar PNS.

Kebijakan tersebut kemudian ditunjang dengan kebijakan tahun baru 2025 yang indah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan menaikkan Gaji Guru. Dengan kebijakan tersebut sangat berimbas bagi ksesejahteraan Guru di seluruh Indonesia, baik bagi Guru ataupun bagi calon Guru (Mahasiswa calon Guru).

Efek etrsebut dalam dunia Pendidikan berimbas, di seluruh kampus yang memiliki Jurusan Pendidikan Keguruan hampir seluruh mahasiswa melonjak drastis karena kesejahteraan Guru yang meningkat.

Tidak hanya bagi Kampus, kebijakan kenaikan Guru menurut Penelitian Elinda Rizkasari (2024) memiliki dampak yang baik bagi personal Guru itu sendiri. Salah satunya efek tersebut menurunkan stress bagi Guru, hal ini dikarenakan menurut Penelitian bahwa peningkatan pendapatan Guru berbanding lurus dengan penurunan stress bagi seorang Guru. Selain itu juga membuat Guru menjadi lebih focus dalam bekerja sehingga seorang Guru tidak perlu mencari pekerjaan tambahan karena kekurangan pendapatan.

Dari penelitian terbaru dari Prima Trisna Aji tersebut mengungkapkan bahwa masalah yang dialami Guru Honorer terkait pendapatan adalah Guru honorer umumnya berjuang dengan gaji yang rendah, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya kesejahteraan. Keberadaan mereka seringkali terjebak dalam posisi yang diharuskan untuk tidak bisa memilih atas sebuah pilihan.

Masalah tersebut, akhirnya bisa teratasi dengan kebijakan kenaikan guru diseluruh wilayah dinegara Indonesia. Dengan kesejahteraan Guru yang layak, diharapkan juga Guru bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya sebagai pendidik. Jangan sampai dengan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan Guru seluruh Indonesia membuat Guru masuk dalam zona nyaman dan tidak mau bergerak.

Padahal pada tahun 2025 ini Guru sudah ditunggu berbagai banyak masalah yang menghinggapi di Pendidikan Seluruh Indonesia. Dari penelitian terbaru pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Guru di Indonesia memiliki Kompetensi Guru yang masih kurang, Rendahnya motivasi untuk mengembangkan mutu diri, Rendahnya minat Guru dalam belajar mengikuti tekhnologi terbaru yang berkembang dan kurangnya kemampuan Guru dalam mengelola kelas.

Salah satu masalah kesulitan Guru dalam mengelola kelas antara lain seperti kemampuan Mempersiapkan kondisi kelas, Proses penyampaian materi pembelajaran, Metode pembelajaran yang diterapkan dan Media pembelajaran yang digunakan.

Masalah yang terjadi pada Guru tersebut diakibatkan karena kurangnya minat Guru untuk berkembang, kurangnya pendapatan Guru sehingga Guru kurang focus untuk bekerja karena mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya sehari – hari dan Kurangnya akses fasilitas.

Diharapkan dengan peningkatan kesejahteraan Guru yang sudah dilakukan oleh Pemerintah bisa meningkatkan juga tanggung jawab Guru untuk meningkatkan kwalitas Pendidikan di Indonesia serta meningkatkan skill serta kemampuan diri dalam menghadapi tantangan Global yang masuk ke Indonesia.

Jangan sampai kebijakan pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan Guru menjadi Buah Simalakama dimana Guru menjadi memasuki zona yang nyaman sehingga membuat enggan untuk bergerak serta berubah untuk maju. Data ini tentunya juga didukung dari data yang disampaikan oleh Menpan RB pada tahun 2023 Banyak PNS Merasa di Zona Nyaman karena Berpenghasilan Tetap yang dikutip dari Merdeka (2023).

Tentunya peningkatan kwalitas Pendidikan di Indonesia selain tanggung jawab Guru, Organisasi Profesi guru juga harus ditunjang dengan kebijakan Pemerintah serta lingkungan sekitar yang mendukung baik Siswa, Orang tua siswa serta Pejabat yang berwenang di lingkungan tersebut.Sehingga cita – cita menjadikan Pendidikan dinegara Indonesia bsia sejajar dengan Pendidikan diluar negeri seperti di Eropa, Amerika dan Australia bisa terwujud dengan cepat.

Penulis : Dr. Elinda Rizkasari,S.Pd.,M.Pd

Dosen prodi PGSD Unisri Surakarta