Rumus menentukan pembagian dan perolehan kursi DPR dan DPRD di Indonesia menggunakan Metode Sainte Lague. Metode ini sudah digunakan KPU sejak Pemilu 2019, dan pada Pemilu 2024 ini akan dilakukan hal yang sama.

Sejarah Metode Sainte Lague

Mengutip beberapa sumber terpercaya, bahwa Pakar Matematika Prancis bernama Andre Sainte Lague, konon memperkenalkan metode perhitungan tersebut sejak 1910 silam.

Metode ini menggunakan bilangan pembagi ganjil yakni 1,3,5,7 dan seterusnya.

Metode ini diadopsi pemerintah Indonesia untuk mengkonversi perolehan suara partai peserta pemilu. Yakni, menjadi kursi di DPR dan DPRD provinsi dan Kabupaten/kota.

Pembagian Kursi DPR RI dan DPRD Menurut UU Pemilu

Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 414 Ayat 1, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold/PT) minimal 4 % (empat persen).

Dikatakan pasti bahwa dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Sementara, pada Pasal 414 Ayat 2 UU Pemilu menyebutkan, seluruh parpol peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi. Yaitu, kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambamg batas tersebut, atau threshold perolehan suara, maka tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR. Hal tersebut tertuang dalam dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 Ayat 1.

Kemudian, mengutip isi Pasal 415 Ayat 2, setiap parpol yang memenuhi ambang batas dibagi dengan bilangan pembagi 1. Yang diikuti, secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. (iha)

Harapan itu dititipkan saat Mas Kaisar, sapaan akrabnya, berkunjung menjaring aspirasi pedagang dan konsumen di Pasar Induk Majenang, pada Rabu (22/11/2023).

Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jateng VIII (Kabupaten Cilacap-Kabupaten Banyumas) nomor urut 2 itu disambati soal meningkatnya harga cabai dan kebutuhan lain yang kian hari kian menggigit.

Tak hanya tentang harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya, pedagang juga menyampaikan tentang fasilitas pasar yang kurang memadai.

Mendengar keluhan itu, hati Mas Kaisar tergerak. Dia kemudian menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi tersebut.

“Sebagai salah satu komitmen, saya selalu aktif dan update permasalahan yang dihadapi warga,” ucap Mas Kaisar.

Selama kunjungan tersebut, Mas Kaisar juga memberikan motivasi dan menabur optimisme kepada pedagang serta pengujung pasar.

Ia juga membantu pedagang dengan memborong kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti bawang merah, cabai, buah-buahan, dan kebutuhan pokok lain.

“Sebagai anak bangsa, kita harus bergandeng tangan untuk sama-sama menguatkan satu sama lain. Supaya kita dapat tumbuh dan berkembang bersama dalam menghadapi permasalahan dan berbagai bentuk tantangan ke depan,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat Bendahara Umum BMI ini mengungkapkan tujuannya berdialog dengan para pedagang dan konsumen secara langsung.

Hal itu dilakukannya agar bisa memahami situasi yang mereka alami secara langsung.

“Ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk selalu bergandeng tangan agar dapat tumbuh dan berkembang bersama dalam menghadapi kemajuan zaman,” ujarnya.

“Kita harus sadari bahwa pasar sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” sambung Mas Kaisar.

Kaisar juga menghimbau pengunjung pasar agar tidak lupa dengan pedagan pasar yang selalu menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat yang ada di Pasar Induk Majenang kemudian menaruh harapan kepada Mas Kaisar agar dapat menjadi wakil yang terus memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat parlemen.

Dengan demikian, masyarakat kecil yang sebelumnya selalu kesulitan dapat merasakan dampak positifnya.

Kunjungan di pasar Majenang terus dilanjutkan dan diakhiri dengan foto bersama dengan warga setempat. Mas Kaisar kemudian melanjutkan kunjungannya di tempat selanjutnya. (***)

“Program kerja sama jangka panjang Pertamina ini diharapkan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia mandiri energi. Sebab sekarang ini mungkin ketergantungan kita terhadap impor produk BBM itu masih sangat tinggi. Hal itu dikarenakan jumlah kebutuhan konsumsi energi perhari, perbulan dan seterusnya itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita hasilkan,” ucap Adisatrya di Cilacap, Jateng, Senin (25/2019) dilansir dari laman resmi DPR RI.

Dengan adanya mega proyek yang dilakukan Pertamina, ke depannya akan makin banyak kilang yang terbangun secara eksisting dan dibangun dengan teknologi yang lebih canggih dan lebih efisien yang tentu berpengaruh pada kuantitas produksi minyak.

“Pengolahan minyak mentah volumenya bisa lebih ditingkatkan lagi dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan demikian hasil produk-produknya pun juga lebih banyak, sehingga bisa mendukung aktifitas perekonomian negara kita. Dengan begitu kita bisa menjadi negara yang lebih mandiri dalam energi,” tandas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Diketahui, rencana awal perjanjian pembentukan perusahaan patungan antara Pertamina dengan Saudi Aramco akan berakhir di akhir Juni 2019. Namun dengan adanya kesepakatan baru maka diperpanjang sampai akhir September 2019.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah membentuk Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina. Tim tersebut akan didampingi oleh BPKP dan Jamdatun untuk memastikan seluruh proses yang dijalankan sesuai dengan aspek Good Corporate Governance GCG dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengembangan Kilang Cilacap sendiri merupakan bagian dari 6 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan New Grass Root Refinery (NGRR) untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak Pertamina, dari saat ini sekitar 1 juta barel per hari menjadi sekitar 2 juta barel per hari. Keenam proyek tersebut adalah RDMP Cilacap, RDMP Balikpapan, RDMP Balongan, RDMP Dumai, NGRR Tuban dan NGRR Bontang.

Selain meningkatkan kapasitas kilang, kualitas produk yang dihasilkan pun akan lebih baik yaitu mencapai standar EURO V yang lebih ramah lingkungan. Sebelumnya, Pertamina juga telah menyelesaikan proyek Langit Biru Cilacap, yang mulai dioperasikan sejak bulan Maret 2019, sehingga saat ini Kilang Cilacap telah memproduksi BBM yang lebih ramah lingkungan dengan standar EURO IV.

“Kita harapkan dengan peningkatan teknologi ini pertamina bisa menjadi perusahaan yang lebih efiesien dan juga lebih ramah terhadap lingkungan,” pungkasnya. (*)