Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail menuturkan bahwa organisasinya selama ini selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak DP dalam membangun iklim pemberitaan tanah air yang kredibel dan terpercaya.

“Salah satunya dengan cara memerangi hoaks yang terlanjur merajalela. Utamanya di platform media digital,” kata Yakub di Jakarta, Jumat (21/6).

Menurutnya, upaya membangun pers yang bersih, bertanggung jawab dan terpercaya adalah hal yang sangat krusial saat ini, terlebih menyambut pesta demokrasi yang akan dihelat beberapa bulan ke depan.

Ia mengatakan, peran IMO Indonesia sejauh ini dalam melawan berita bohong telah dilakukan secara konsisten baik di level pusat maupun daerah.

“Kami punya komitmen tinggi dalam mendorong iklim pemberitaan yang menjunjung etika jurnalistik dan visi DP dalam membangun dunia pers yang informatif dan berintegritas. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi dengan DP terus diperkuat dari dulu hingga sekarang,” ujarnya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa IMO Indonesia akan senantiasa berpedoman pada UU Pers dan kode etik jurnalistik.

“Termasuk kami juga selalu mematuhi segala larangan, imbauan ataupun peraturan yang dibuat DP dalam mendorong peningkatan kualitas pers di Indonesia,” pungkasnya.

Kelima Provinsi yang kami ketahui akan menyelenggarakan UKW itu meliputi: Babel (Bangka Belitung), Bali, Sulsel (Sulawesi Selatan), Kepulauan Riau dan Sumsel (Sumatera Selatan).

Untuk UKW Bali Kuota 18 Peserta, Bangka Belitung Kuota 24 Peserta, Sulawesi Selatan Kuota 24 Peserta, Sumatera Selatan Kuota 24 Peserta, dan Kepulauan Riau 24 Peserta.

Perlu diketahui bahwa UKW memang bukan kriteria untuk menjadi wartawan atau jurnalis, namun berdasarkan pengalaman bahwa perusahaan pers nasional kenamaan hanya mengizinkan calon wartawan untuk menjadi awak medianya minimal harus UKW.

Jadi, dari sini dapat dipahami jika pengalaman seorang wartawan tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan media akan menerimanya meskipun ia memiliki bakat akan jurnalistik yang baik.

Menurut Dewan Pers, UKW adalah sarana untuk menguji kemampuan wartawan itu sendiri. Wartawan dikatakan Kompeten dan Profesional bilamana ia telah mengikuti UKW dan dinyatakan lulus.

Sementara itu, menurut CEO Founder Media Siber PT Rakyat Inti Media / rakyat.news (Nomor 911/DP-Verifikasi/K/XII/2021), UKW tidak hanya agar wartawan itu kompeten bila lulus, akan tetapi juga dapat membangun/terhubung/mengembangkan jejaring yang lebih luas.

Uji Kompetensi Wartawan sendiri memiliki 3 jenjang, yakni Tingkat Muda, Madya dan Utama.

Adapun terkait jadwal pendaftaran dan pelatihan UKW di lima provinsi yang kami ketahui adalah sebagai berikut:

a. Bali: – Pendaftaran : 01 Maret 2024 – 05 April 2024 – Pelatihan : 07 Mei 2024 – UKW : 17 – 18 Mei 2024

b. Sulawesi Selatan: – Pendaftaran : 01 Maret 2024 – 05 April 2024 – Pelatihan : 27 Mei 2024 – UKW : 30 – 31 Mei 2024

c. Bangka Belitung: – Pendaftaran : 01 Maret 2024 – 30 April 2024 – Pelatihan : 06 Juni 2024 – UKW : 14 – 15 Juni 2024

d. Sumatera Selatan: – Pendaftaran : 01 Maret 2024 – 05 April 2024 – Pelatihan : 26 Juni 2024 – UKW : 05 – 06 Juli 2024

e. Kepulauan Riau: – Pendaftaran : 01 Maret 2024 – 31 Mei 2024 – Pelatihan : 01 Agustus 2024 – UKW : 09 – 10 Agustus 2024

Meski demikian, di kubu Capres-cawapres Prabowo – Gibran turut dihadiri dan diwakili Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roeslani dan kubu Ganjar – Mahfud diwakili oleh Ketua TKN Arsjad Rasjid.

Untuk kemudian Capres Ganjar Pranowo hadir melalui Video Call dan menyampaikan terkait komitmen terhadap kebebasan pers. “Media massa memiliki peranan penting dalam mengawal gelaran pemilu, juga dapat mengedukasi masyarakat melalui kebebasan pers. Jadi saya kira wajib hukumnya siapapun itu untuk berkomitmen pada kebebasan pers.” Kata Ganjar.

Sedangkan perwakilan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, Rosan Roeslani menyampaikan permohonan maafnya, jika Prabowo-Gibran tidak dapat hadir secara langsung.

Sementara Anies Baswedan yang hadir di Hall Dewan Pers mengatakan, bahwa siap dan tegas berkomitmen untuk menjaga kebebasan pers dan menyampaikan data terkait kekerasan terhadap jurnalis.

“Berdasarkan data dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), kekerasan terhadap jurnalis meningkat 42 persen pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Jika yang terdata demikian maka bisa saja lebih dari itu, karena ada yang tidak tercatat dan tidak melaporkannya.” Ujar Anies.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu dalam acara tersebut mengatakan bahwa Dewan Pers membuat acara tersebut adalah karena komitmen Dewan Pers pada demokrasi yang mengacu pada UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Saat ini Indonesia telah memasuki 26 tahun pasca reformasi yang mana reformasi merupakan tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir sebagai negara demokratis. Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan Kemerdekaan Pers melalui pembentukan UU Pers No 40 Tahun 1999.” Kata Ninik.

Lebih lanjut, Ninik menyampaikan bahwa UU ini berkaitan dengan pers yang mana merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia termasuk pada kehidupan pers.

“Kemerdekaan Pers sebagian dari hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Oleh karena itu komitmen negara untuk menegakkan demokrasi, tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers.” Terangnya.

Ninik juga mengatakan bahwa Demokrasi akan tegak apabila Pers dapat mejalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Sebaliknya merupakan penanda goyahnya demokrasi apabila pers menjadi terbelenggu dan kehilangan independensi.

“Kemerdekaan Pers bukanlah sesuatu yang statis, ia menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari berbagai anasir di luarnya.” Kata Ninik.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers menyebut, perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoaks, misinformasi dan disinformasi maupun malinformasi.

“Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih. di sisi lain perkembangan platform digital menjadi medium raksasa,” imbuhnya.

Ninik menyebutkan meski UU Pers sebagai payung hukum dan perlindungan pers sudah hadir, nyatanya penegakan UU ini masih belum signifikan. Masih terjadi kekerasan terhadap wartawan termasuk kekerasan berbasis digital, tidak terkecuali yang menyasar pada wartawan perempuan.

“Siapapun pemimpin yang terpilih akan menentukan wajah demokrasi ke depan. Oleh karena itu dukungan setiap paslon untuk menghormati melindungi memenuhi kemerdekaan pers menjadi sangat krusial. Berharap kepemimpinan nasional 2024-2029 memberikan dukungan sistemik bagi pers untuk turut mendongkrak demokrasi,” Ucap Ninik.

Ia juga mengingatkan agar pers dapat dukungan sistemik untuk tetap tumbuh dan bekerja penuh independensi. “Penghapusan kekerasan dan kriminalisasi pers ini guna mewujudkan negara Indonesia yang berdemokrasi.” Pungkasnya.

Diketahui, komitmen deklarasi kemerdekaan pers dan penandatanganan ini rencanya digelar pada 07 Februari 2024, namun karena kesibukan para paslon maka acara dimajukan menjadi 10 Februari 2024.

Acara tersebut dimulai pada pukul 19.30 WIB dengan dihadiri oleh konstituen dewan pers yang juga turut serta melakukan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan pers, di antaranya:

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SSPS), Ikatan Jurnalis TV Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pewarta Foto Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi TV Lokal Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia.

Sebelumnya Dewan Pers telah merencanakan bahwa agenda tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024 dengan menghadirkan Paslon (Pasangan calon) Capres – Cawapres.

Akan tetapi mengingat ketiga pasangan Capres dan Cawapres memiliki banyak kesibukan dan jadwal yang padat, sehingga Dewan Pers memundurkan jadwal ke hari Sabtu, 10 Februari 2024.

Dalam keterangannya, Dr Ninik Rahayu selaku Ketua Dewan Pers menyatakan, Deklarasi Kemerdekaan Pers tersebut sebagai komitmen dari tiga pasang Capres dan Cawapres (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo – Mahfud MD) untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sudah bergulir sejak reformasi tahun 1998.

“Kami meyakini ketiga pasang Capres dan Cawapres punya visi yang sama dalam menjaga pers yang independen dan selama ini telah berhasil menjaga proses demokrasi berlangsung dengan baik di tanah air.” Ujar Ninik.

Menurutnya pers adalah sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan betul betul berdampak positif bagi masyarakat.

“Pers punya andil besar untuk mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, dan berhasil memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia. Mari kita turut mengawal proses demokrasi ini dengan baik.” Kata Ninik.

Adapun kegiatan Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers akan melakukan “Deklarasi Kemerdekaan Pers” yang akan dihadiri oleh tiga pasang Capres dan Cawapres di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (10/02/2024).

Ninik berharap agar ketiga paslon capres dan cawapres bisa hadir pada deklarasi yang akan dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta. Ia menyampaikan jika pada deklarasi ini bukanlah sebagai acara debat, melainkan komitmen ketiga paslon capres dan cawapres pada kemerdekaan pers.

“Acara deklarasi ini bukanlah acara debat. Kami tidak ingin membuat masyarakat malah bingung jika masih ada debat lagi usai debat terakhir pada 04 Februari 2024.” Ujar Ninik.

Adapun bilamana ada Paslon yang tidak hadir, bisa jadi masyarakat dapat menafsirkan dan memberikan penilaian atas komitmennya terhadap kemerdekaan pers.

“Jika ada yang tidak bisa hadir pada acara deklarasi ini, masyarakat tentu akan menafsirkan dan memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers,” Kata Ninik.

Sementara itu, Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres yang juga anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan bahwa pemilihan acara pada tanggal 7 Februari itu sudah dengan pertimbangan matang supaya tidak mengganggu sisa masa kampanye.

“Kami hanya meminta waktunya para pasangan calon selama satu jam. Kami yakin ketiga capres dan cawapres tidak keberatan untuk menghadiri acara deklarasi ini dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara” Kata Totok.

Pers, kata Totok, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara.