Demonstrasi yang diikuti oleh 39 peserta ini mencakup penyampaian aspirasi melalui orasi, long march, dan dialog terbuka dengan perwakilan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Polresta Cilacap.

Massa demonstrasi memulai kegiatannya dengan long march dari Lapangan Sudirman menuju Kantor Bupati Cilacap. Sesampainya di lokasi, para peserta mengungkapkan aspirasi melalui orasi dan memperlihatkan beberapa spanduk serta poster yang berisi berbagai isu baik nasional maupun daerah.

Kegiatan tersebut juga dihiasi dengan penampilan tarian dari mahasiswa UNUGHA yang berasal dari Papua sebagai wujud ekspresi budaya dalam penyampaian aspirasi.

Selama aksi berlangsung, massa melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol penyampaian aspirasi mereka. Anggota Polresta Cilacap bersama petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap segera memadamkan api untuk menjaga situasi tetap terkendali dan memastikan seluruh kegiatan berlangsung dengan aman.

Kombes Pol Dr Budi Adhy Buono, selaku Kapolresta Cilacap, hadir dalam dialog terbuka bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, dan perwakilan dari beberapa perangkat daerah. Ia memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan.

Aspirasi yang disampaikan mencakup evaluasi terhadap sejumlah kebijakan baik nasional maupun daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta isu perlindungan perempuan dan pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Ipda Galih Secahyo, Kasi Humas Polresta Cilacap, menyatakan bahwa Polresta Cilacap berkomitmen untuk memberikan pelayanan pengamanan yang profesional terhadap setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.

“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Tugas Polri adalah mengawal agar hak tersebut dapat dilaksanakan secara tertib, aman, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang dibangun melalui dialog terbuka menjadi langkah positif dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan, sehingga berbagai masukan dapat disampaikan secara langsung dalam suasana yang kondusif.

“Kami menghargai semua peserta aksi yang menyampaikan aspirasi dengan cara damai, serta seluruh pihak yang terlibat dalam dialog terbuka. Komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.

Setelah dialog selesai, peserta aksi membubarkan diri secara tertib, sementara personel Polresta Cilacap tetap melakukan pengamanan hingga seluruh massa meninggalkan lokasi.

Ipda Galih menekankan bahwa Polresta Cilacap akan terus menerapkan pendekatan humanis dalam pengamanan kegiatan masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat.

“Kami akan terus mengutamakan pengamanan yang humanis, profesional, dan sesuai prosedur. Dengan harapan, setiap penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan damai sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Cilacap tetap terjamin,” tutupnya.

Mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus yang ada di Kabupaten Cilacap ini menyuarakan aspirasi yang pada intinya akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi no 60 dan 70 PU U-XXII/2024.

Pengamanan aksi ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono, ia secara langsung memantau situasi dan mengarahkan personel untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung. Langkah-langkah preventif dilakukan, dengan personel kepolisian disebar di berbagai titik sekitar kantor DPRD Kab Cilacap.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono mengatakan ada 223 personel yang diterjunkan dalam pengamanan tersebut, diantaranya 208 personel Polri dan 15 personel Satpol PP.

“Prioritas kami adalah menjaga situasi tetap kondusif, mengingat aksi ini melibatkan ratusan mahasiswa dan masyarakat. Kami melakukan pengamanan dengan pendekatan humanis, agar aspirasi mahasiswa bisa disampaikan tanpa adanya gangguan,” ujar Kombes Pol Ruruh.

Para mahasiswa menyampaikan orasi dan 3 tuntutan penting, salah satu tuntutan mahasiswa yaitu tegakkan point point hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 20 Agustus 2024.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD sementara Kab Cilacap Bapak Taufiq Nurhidayat bersama perwakilan fraksi langsung menemui massa aksi dilanjutkan melaksanakan audiensi.

Setelah melaksanakan audiensi Ketua sementara DPRD Kab Cilacap kembali menemui massa Aksi serta membacakan berita acara tuntutan untuk selanjutnya berita acara tersebut akan dikirimkan ke DPR RI.

Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Ari Wibowo, dalam pernyataannya di Mapolresta Banyumas pada Sabtu pagi (24/8/2024), menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh petugas telah berhasil meredam potensi kericuhan dan memulihkan ketertiban.

Pada hari sebelumnya, aksi unjuk rasa sempat berubah menjadi ricuh ketika sebagian peserta terlibat dalam tindakan anarkis, termasuk melempar botol, batu, serta membawa balok kayu untuk menyerang petugas Kepolisan.

“Kami memahami bahwa situasi sempat memanas, namun petugas kami di lapangan tetap bersikap sabar dan profesional dalam mengamankan aksi tersebut,” ujar Kapolresta Banyumas.

Sekitar pukul 18.10 WIB, ketika massa aksi kembali bertindak anarkis, pihak kepolisian terpaksa mengambil langkah tegas dengan mengerahkan water canon untuk membubarkan massa.

Berkat ketegasan dan profesionalisme petugas di lapangan, situasi yang sempat tak terkendali berhasil diamankan, dan pada pukul 19.15 WIB, keadaan kembali stabil.

Kapolresta Banyumas menekankan bahwa seluruh tindakan yang diambil oleh petugas sudah sesuai dengan SOP pengamanan aksi unjuk rasa.

“kami siap membantu mengamankan peserta unras, namun jika sudah merusak fasilitas umum dan menyerang petugas, tentu kita lakukan tindakan tegas dan terukur, aksi dibubarkan paksa sesuai SOP dengan menggunakan Water canon, Nihil Gas air mata,” tegas Kapolresta Banyumas.

“Petugas pengamanan telah menjalankan tugas mereka dengan baik, mulai dari pendekatan persuasif hingga penggunaan water canon sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,” jelasnya.

Setelah aksi unjuk rasa tersebut, kondisi di sekitar kantor Pemkab Banyumas telah berangsur kondusif. Untuk memastikan keamanan di gelar patroli skala besar.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda jateng mengapresiasi petugas pengamanan dari Polresta Banyumas yang sudah bekerja secara professional.

“Kami mengapresiasi kinerja personel pengamanan yang telah bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan prosedur yang ada. Berkat kesabaran dan tindakan tegas yang mereka ambil, situasi yang sempat memanas dapat diatasi,” ungkap Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa.

“Kami menegaskan bahwa penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan dengan cara yang damai dan tidak anarkis, demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” lanjutnya.

“Kami akan terus berkomitmen untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Banyumas agar tetap aman dan harmonis,” pungkasnya.

Sambil membentangkan spanduk, para buruh berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan pada Rabu, 01 Mei 2024.

Aksi tersebut diikuti oleh berbagai serikat pekerja, seperti Gabungan Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nusantara (SPN)

Massa juga membawa berbagai spanduk bertuliskan ‘Buruh Cilacap ora sepele’, ‘Cilacap gedhe sing cilik gajine, kerjane angel sing gampang PHK’, ‘Bersatulah, Nek wani aja wedi wedi, nek wedi aja wani wani’, ‘Cabut omnibuslaw klaster ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Selain melakukan aksi damai, perwakilan Serikat buruh Cilacap juga melaksanakan Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung.

Adapun tuntutan yang disampaikan perwakilan buruh di antaranya Cabut Undang Undang Cipta Kerja, Upah Minimum Kabupaten (UMK)/ Upah murah, Cabut gugatan UMK 2024, Penyelesaian hubungan industrial, Perluasan akses E coret bagi Serikat pekerja sehingga para pekerja bisa berpekars dengan mudah dan cepat, batalkan PHK pada pekerja Outsourcing di lingkungan Pertamina.

Dalam aksi damai hari ini, Polresta Cilacap menyiagakan 183 personel beserta gabungan dari Instansi lain.

“Penempatan personel pengamanan tersebut untuk mencegah dan mengantisipasi serta mengamankan selama kegiatan May day di Cilacap agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung,” kata Kasi Humas Polresta Cilacap Ipda Galih Soecahyo

Pasalnya diketahui akun instagram pribadi Connie Bakrie yang mengutip pernyataan mantan Wakapolri Oegroseno itu menyebut bahwa Polres Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa di Polres Polres.

Dari pernyataan itulah yang mendasari sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Cilacap mendatangi Polresta Cilacap guna menuntut kejelasan dengan pembentangan poster.

Adapun poster yang diangkat massa aksi itu terlihat bertuliskan “Pak Polisi Tunjukan Akses Sirekap, Pak Polisi Tunjukan Akses Sirekap, Pak Polisi Apa Benar Bisa Akses Sirekap, Pak Polisi Apa Benar Form C1 Bisa Diisi di Polres, Jendral Oegroseno Jangan Buat Gaduh, Ibu Connie Hati Hati Jangan Buat Gaduh.”

Koordinator aksi, Deni menyuarakan perihal pernyataan mantan Wakoplri yang dikutip Connie di akun instagramnya kepada Polisi.

“Apakah benar Polri memiliki Akses ke Sirekap dan bisa mengisi form c1 di Polres. Kami juga meminta penjelasan dari Polresta Cilacap terkait pernyataan tersebut.” Kata Deni.

Dalam aksi tersebut, Polresta Cilacap menurunkan 100 personel dalam pengamanan kegiatan penyampaian pendapat tersebut.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono mengatakan, pihaknya telah menurunkan 100 personel guna melakukan pengamanan dan menerima 3 orang perwakilan massa.

“Tiga perwakilan massa kami terima dan mereka menyerahkan dua lembar kertas berupa hasil tangkapan layar terkait pernyataan akun medsos connierahakundinibakrie.” Kata Kapolresta Cilacap.

Sementara terkait perihal Polres Polres memiliki akses ke Sirekap dan dapat mengisi formulir c1, Ruruh membatah hal tersebut.

“Perihal pernyatan yang beredar bahwa Polres Polres memiliki akses ke Sirekap dan dapat mengisi formulir c1, Kami menyatakan tidak memiliki akses ke Sirekap KPU, karena untuk mengaksesnya saja kan harus log-in terlebih dahulu.” Kata Ruruh.

Mendapat pernyataan dari Kapolresta Cilacap, masa terlihat membakar ban dan membakar sebagian kertas hasil tangkapan layar terkait pernyataan akun medsos Connierahakundinibakrie.

Kemudian masa pindah ke KPUD Cilacap untuk melanjutkan penyampaian aspirasinya.

Massa bergerak diseputar bundaran alun – alun Kabupaten Cilacap pada Kamis, 26 November 2020.

Menurut rilis yang disebarkan kordinator aksi, Fikron Fakihuddin dan Alwi kepada sejumlah media, AMPIRAN menuntut 6 hal kepada Pemerintah dan Aparat penegak hukum.

Pertama, setiap organisasi masyarakat yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa maka harus dibubarkan.

Kedua, setiap organisasi yang tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi berbangsa harus kita tolak dimanapun berada.

Ketiga dan keempat, Masyarakat Cilacap tidak butuh organisasi pemecah belah bangsa yang intoleran.

Kelima dan keenam, siapapun tokoh publik yang mengajak kepada intoleran harus dilawan dan tidak boleh di ikuti sepak terjangnya.

Dalam salah satu orasinya, mereka mendukung sikap TNI yang bertindak tegas terhadap segala potensi yang akan memecah belah bangsa dengan tokoh publik yang melakukan provokasi – provokasi radikal.

Dalam spanduk dan baliho aksi mereka membentangkan kalimat, Menolak Habib Riziq ke Cilacap, Tolak Riziq Sihab Pemecah Belah Bangsa. Dan lain sebagainya.

Aksi berjalan dengan tertib dan damai dengan peserta aksi tetap menerapkan protokol kesehatan.