Maraknya Politik Transaksional di Indonesia

politik transaksional ilustrasi
politik transaksional ilustrasi

Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.

Dunia perpolitikan di Indonesia tak henti-hentinya memberikan kabar yang cukup krusial, mulai dari perbedatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD, penambahan anggaran partai politik, sampai peta politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Era keterbukaan informasi telah memudahkan masyarakat menyaksikan ancaman-ancaman demokrasi. Salah satu permasalahan yang berulang terjadi adalah proses transaksional selama gelaran kontestasi pemilu.

Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak 2020 pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Selalu ada paradigma yang berkembang setiap kontestasi politik, yakni proses tukar-menukar jasa atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional.

Para kandidat bersama politisi, partai politik, dan masyarakat secara langsung cenderung membangun kesepakatan memenangkan kandidat dengan skema kerja sama mirip proses perniagaan.

Besarnya anggaran yang diglontorkan memaksa kandidat harus menang bagaimanapun caranya. Saat kemenangan itu diraih, upaya pengembalian modal politik dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga sikap tidak berpihak kepada rakyat.

Politik secaman ini bukan saja disebabkan mahalnya ongkos politik, melainkan krisis ketokohan. Akibatnya, transaksional menjadi cara agar masyarakat mau memilih figur yang akan dimenangkan. Parahnya, angka nominal menentukan kuat tidaknya basis partisipasi dukungan.

Kualifikasi teknis dan politik menjadi syarat utama menentukan kader-kader yang akan terjun dalam kontestasi lima tahunan. Masalahnya, dua syarat ini terabaikan.

Politik dan organisasi adalah satu kesatuan produk sejarah kebangsaan. Gerakan pra-kemerdekaan melahirkan tokoh dari berbagai spesialisasi gerakannya, sebut saja Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Natsir dan tokoh-tokoh lainnya.

Tampilkan Semua
Cilacap Info
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS

Berita Terkait