KENDAL, CILACAP.INFO – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) merupakan lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan, menyikronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat.
Arah orientasi Visi Nasional Pemberdayaan Masyarakat tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Diah Kusuma Puspitasari saat membuka acara Penggemblengan Satgas Pemberdayaan Masyarakat dan Calon Manajer Kawasan Widuri bertempat di Desa Wonosari, Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Kamis, (11/9/2025).
“Kemenko PM dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dijabat oleh Gus Abdul Muhaimin Iskandar, dilantik sejak 21 Oktober 2024,” lanjut Diah
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada enam kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM.
Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif.
Namun demikian juga dalam Pasal 29 Perpres 139/2024 diatur bahwa Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bisa mengoordinasikan kementerian atau instansi lainnya jika dianggap perlu. Dengan catatan, masih terkait dengan isu pemberdayaan masyarakat
“Jadi program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi secara kolaboratif dengan menyatukan, serta menyelaraskan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait tersebut, merupakan tugas utama Kemenko PM,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kemenko PM terdiri dari tiga Deputi Bidang Koordinasi yakni Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, lalu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.
“Selain itu ada Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.” terangnya.
Apa itu Kawasan Produksi Widuri?
Sebelumnya, prakata panitia Direktur Kawasan Produksi Widuri Pegandon, Muhammad Arif Rifai mengatakan acara ini dihelat dalam rangka menyelaraskan dan menyatukan para aktivis pemberdayaan masyarakat dan satuan tugas manajer kawasan berbasis produksi widuri.
“Agenda ini sebagai Pilot Project guna aktivasi 1001 titik program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan produksi Widuri se-Nusantara di seluruh wilayah NKRI.” ujarnya.
Dikatakan kawasan produksi Widuri merupakan pengertian dari lingkungan masyarakat yang kolaboratif, diberdayakan, dan terintegratif dengan sarana dan prasarana, mencakup wisata, Investasi, Edukasi, dan inovasi dalam suatu basis maupun kawasan.
Sebagai contoh adalah kawasan produksi Widuri pagandon di mana kegiatan berlangsung.
“Tempat ini sebagai contoh Kawasan produksi Widuri yang dimaksud,” katanya.
Diceritakan usai dibangun SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai unit dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini lalu beroperasi dan dapat menyerap 50 tenaga kerja dari masyarakat sekitar, muncullah program pemberdayaan yang bisa terserap oleh dapur. Seperti adanya kebun buah, baik melon-kelengkeng-mangga dan lainnya, ada peternakan kambing juga dombanya, ada kolam ikan, bahkan peternakan jangkrik pun ada.”
Karena menurutnya usaha ternak jangkrik menguntungkan, dan berprotein tinggi.
“Adapun kambing maupun domba selain dimanfaatkan dagingnya juga kotorannya untuk pupuk sayuran dan buahan.” lanjutnya.
Diutarakan bahwa dari program pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan produksi Widuri tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, sekitar 150 orang dan pendapatannya sekitar 2 Juta perbulan.
Perlu diketahui kegiatan yang berlangsung mulai Kamis hingga Rabu, 11 – 17 September 2025 tersebut diikuti oleh 372 peserta terdiri dari 25 provinsi dan 104 Kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Pada akhir kegiatan nantinya akan ditutup oleh Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar yang direncanakan hadir pada Rabu, 17 September 2025.
“Kehadiran beliau nantinya sebagai pamungkas kegiatan, juga secara resmi mengaktivasikan Satgas program pemberdayaan masyarakat untuk ekspansi pengembangan kawasan Widuri ke seluruh Indonesia.” pungkasnya. (IHA)
Komentar