JAKARTA – Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak penting dalam mendirikan rumah atau tempat usaha. Padahal, abai terhadap aturan ini bisa menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari sanksi hingga pembongkaran.
“PBG kerap dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat Indonesia, padahal kalau bangunan sudah berdiri dan ternyata melanggar aturan, proses legalisasinya bisa terhambat bahkan wajib dibongkar,” ungkap Andre Mahardika, CEO BSA Holding dan Direktur Utama PT Bintang Teknik Konsultan, saat ditemui di Dinas Cipta Karya Jakarta Selatan, 17 Juli 2025.
Andre menambahkan, banyak pemilik bangunan baru mengurus izin setelah ditegur Satpol PP atau terdesak saat jual beli aset. Seringkali, bangunan melanggar ketentuan seperti garis sempadan dan standar struktur.
“Kami kerap menemui kasus di mana bangunan memakan sempadan jalan, tidak punya ruang hijau, atau strukturnya tidak sesuai SNI. Ini menyulitkan pengajuan PBG karena tidak sesuai dengan RDTR dan spesifikasi teknis,” jelasnya lebih lanjut.
Menurutnya, jika pelanggaran sudah terjadi, maka tidak ada jalan pintas. Pemerintah daerah tidak akan menerbitkan PBG sebelum bangunan disesuaikan atau dibongkar sesuai regulasi.
“Aspek kelayakan bangunan harus memenuhi standar nasional. Pemerintah tidak akan menerbitkan gambar izin pada bangunan yang jelas-jelas melanggar aturan,” tegas Andre.
Faktor birokrasi, kurangnya pemahaman teknis, serta keharusan melibatkan ahli berlisensi membuat masyarakat enggan mengurus PBG sejak awal. Padahal, kini tersedia konsultan yang bisa membantu dari hulu ke hilir.
“Bintang Teknik Konsultan hadir untuk membantu proses dari teknis, dokumen hingga verifikasi lapangan agar masyarakat tidak terhambat oleh birokrasi maupun aspek teknis,” pungkas Andre.
