JAKARTA, CILACAP.INFO – Sikap vokalnya sebagai politisi Senayan secara tidak langsung menyelamatkan kredibilitas Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu Partai tertua di Negari ini. Berbagai pernyataan dalam menanggapi beragam isu nasional dan keagaamaan serta keumatan membuat dia dan PPP tetap diperhitungan di Pentas Politik Nasional.
Meski berada di barisan pendukung pemerintah, namun Sekjen PPP ini tidak segan-segan mengkritisi kebijakan eksekutif yang dinilai akan merugikan umat Islam. Dilain sisi, meski berpredikat Politisi dari Partai Islam, namun dia juga tidak segan-segan meluruskan dan mambantah statemen serta kritik dari berbagi tokoh muslim yang dianggapnya kurang tepat terhadap pemerintah.
Dengan prestasi seperti itulah H. Asrul Sani mendapatkan “Moslem Choice Award 2020” yang digelar MCTV seminggu yang lalu kategori Tokoh Demokrasi. “Dengan award ini, itu memberikan semangat kerja-kerja penguatan demokrasi di depan,”kata H. Asrul Sani.
Moeslim Choice Award ke-3 telah memberikan penghargaan kepada tokoh muslim, tokoh nasional, kepala daerah hingga generasi muda yang menginspirasi. Antara lain, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR Ahmad Bazarah, Wakil Ketua MUI KH Marsudi Syuhud, Ustadz Khalid Basalamah, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Kemudan ada juga artis Baim dan Dedy Corbuzier.
CEO Majalah Moeslim Choice Usman Rizal mengatakan, tahun ini adalah pemberian penghargaan yang ketiga yang diberikan kepada tokoh nasional dan daerah yang mampu memberikan inspirasi bagi negeri. “Ada beberapa tokoh muda yang diberikan penghargaan, mulai dari artis hingga tokoh muda di daerah,yang telah memberikan inspirasi bagi kaum milenial Tanah Air,” kata Usman.
H. Asrul Sani, pria yang dilahirkan 8 Januari 1964 itu memang tergolong lihai dalam bernegosiasi dan berpolitik. Ilmu itu diperolehnya sejak kecil dari sang ayah.
Asrul dididik sejak kecil di dekat dengan sang ayah yang bermukim di Pekalongan Jawa Tengah. Dimulai dari Sekolah Dasar Pekajangan II, ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1976. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Pekalongan, dan pendidikan menengah atasnya juga di SMA negeri Pekalongan. Ia menamatkan SMA di tahun 1982.
Barulah ketika tamat SMA, putra dari Abdullah Fadjari dan Rodhiyah itu merantau ke Jakarta. Ia pun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Selama menjadi mahasiswa UI, ia juga aktif berorganisasi. Salah satu posisi strategis yang dijabat olehnya yakni sebagai Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UI pada 1985. Ia juga pernah menjadi Editor Jurnal Hukum dan Pembangunan UI pada 1986-1988. Pada tahun 1987, ia menamatkan pendidikan strata satunya di UI.
Asrul juga mulai dikenal sebagai Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan membela aktivis-aktivis Islam yang terlibat dalam tragedi Tanjung Priok pada tahun 1980-an. Ia juga sempat tercatat sebagai staf Gani Djemat and Patners yang dipimpin Advokat, Humphrey Djemat.
Di tahun 1996, Arsul bergabung dengan Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) yang didirikan oleh tokoh Masyumi dan Partai Islam Indonesia itu. Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum 1996-2003, serta Ketua Badan Pengawas YAPI.
Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Kepala GDP Surabaya Dunhill Madden Butler (1989-1997), Founding Partner Karim Sani Lawfirm (1997-2004), hingga Komisaris PT. Tupperware Indonesia (1997-2014) Pada tanggal 20 Mei 2017, alumnus Justice & Policy di Glasgow Caledonian University ini dipercaya mengisi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy lewat Muktamar VIII
Sesuai revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) Pasal 15 Ayat 1 menyatakan, pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
Revisi ketiga untuk undang-undang itu menghasilkan ketentuan baru. Salah satunya, pimpinan MPR bertambah sesuai dengan jumlah fraksi yaitu 10 fraksi yang terdiri dari 9 orang perwakilan dari fraksi partai politik yang ada di parlemen dan 1 orang perwakilan dari DPD. Kini, Asrul Sani menjadi salah satu wakil ketua MPR RI. (*) Aji Setiawan
Komentar