Meski begitu, ujar Gus Yaqut, sejatinya program Kartu Prakerja yang hanya dapat diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak aksesibel bagi sebagian kalangan masyarakat. Pasalnya, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap internet.
“Ini menunjukkan pemerintah terkesan tidak mengenal dan menolong rakyatnya. Lihat saja seorang menteri terkaget-kaget tahu ada wilayah di Indonesia tidak memiliki akses internet dan listrik. Bagaimana Program Kartu Prakerja bisa dirasakan manfaatnya kalau kayak begini,” tandasnya.
“Bisa jadi mereka lebih memilih menjual telepon pintarnya untuk beli sembako atau bayar kontrakan rumah di masa sulit ini, daripada ikut Kartu Prakerja yang harus diakses dengan kuota internet yang juga harus dibeli,” timpalnya.
Gus Yaqut mengatakan, pelatihan ini tidak menyediakan jaminan akses terhadap pekerjaan yang sebenarnya, tapi justru akan menambah beban pemerintah di masa mendatang karena output program ini tidak benar-benar terserap di pasar kerja yang ada atau benar-benar bisa memulai pekerjaan mandirinya (own-account worker). Apalagi, lanjut dia, pandemi Covid-19 telah menghantam sendi-sendi ketenagakerjaan.
“Mertimbangkan faktor-faktor tersebut, GP Ansor memandang program ini harus didesain ulang dengan mengintegrasikan perspektif krisis dan pendekatan new normal. Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat (cash tranfer program),” tegas Gus Yaqut.
Gus Yaqut mengatakan, memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi asa menjaga pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDB Indonesia.
“GP Ansor berharap pemerintah memperkuat resiliensi masyarakat bawah dengan menginvestasikan lebih banyak program yang bisa langsung dinikmati dan dapat menjawab kebutuhan dasar mereka. Menghentikan pelatihan online bukan saja menyelamatkan APBN dari kemubaziran, namun juga akan menambah jumlah penerima manfaat bantuan sosial,” pungkasnya.
Tampilkan Semua
